Dishub Gandeng Jaksa dan Polisi, Perda Parkir Baru Didorong Lebih Tegas: Target PAD Naik, Pelanggar Siap Didenda

MALANG I DUTA PERISTIWA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang mulai mengencangkan pengawasan sektor parkir dengan mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Tak main-main, dalam sosialisasi yang digelar di Aula DPUPRPKP Kota Malang, Rabu (16/9/2026), Dishub menggandeng unsur penegak hukum dari kejaksaan dan kepolisian.

Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Pemkot Malang tidak lagi sekadar melakukan pembinaan, melainkan mulai mengarah pada penegakan aturan secara tegas.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dengan menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Muhammad Anas Muttaqin, Kejaksaan Negeri Malang, serta Polresta Malang Kota.

Kepala Dishub Kota Malang, R. Widjaja Shaleh Putra menegaskan, sosialisasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya serius membangun kesadaran sekaligus kepatuhan para pelaku parkir.

“Ini memberikan pemahaman menyeluruh kepada stakeholder, khususnya petugas parkir, agar tertib aturan. Tujuan akhirnya jelas, meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi dan pajak parkir,” tegasnya.

Sebanyak 165 petugas parkir turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Dishub menargetkan 650 peserta tersosialisasi sepanjang 2026 dari total 3.579 petugas parkir resmi di Kota Malang.

Tak hanya menyasar petugas parkir di tepi jalan umum, Dishub juga melibatkan pengelola tempat parkir khusus. Hal ini penting mengingat masih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan badan jalan sebagai lahan parkir.

“Pelaku usaha wajib menyediakan ruang parkir sendiri. Tidak boleh lagi bergantung pada tepi jalan umum,” tandas Widjaja.

Sisparma Jadi Sorotan, 776 Titik Parkir Terdata

Dalam paparannya, Dishub mengungkapkan bahwa sistem digital Sistem Informasi Parkir Kota Malang (Sisparma) kini telah mencatat 776 titik parkir tepi jalan umum, 16 parkir insidentil, serta 477 titik parkir khusus berbasis pajak.

Menariknya, inovasi Sisparma ini mulai dilirik daerah lain sebagai rujukan tata kelola parkir modern.

Namun di balik capaian tersebut, Dishub juga mengakui masih adanya potensi kebocoran dan ketidakpatuhan di lapangan, terutama pada parkir yang dikelola swasta tanpa izin resmi.

Perda Baru Lebih Tajam: Denda hingga Rp500 Ribu

Perda Nomor 2 Tahun 2026 membawa sejumlah perubahan signifikan. Salah satunya adalah penggantian istilah “jukir” menjadi “petugas parkir”, serta penegasan peran penyelenggara parkir yang meliputi individu, badan usaha, hingga pemerintah daerah.

Yang paling krusial, perda ini kini memuat sanksi tegas bagi pelanggar.

“Kalau dulu sifatnya pembinaan, sekarang ada sanksi nyata. Untuk pelanggaran tertentu, seperti penertiban dengan derek, dikenakan denda hingga Rp500 ribu,” ungkap Widjaja.

Selain itu, seluruh retribusi parkir diwajibkan masuk ke kas daerah 100 persen sebelum dilakukan pembagian sesuai ketentuan perundangan.

PAD Didorong, Pengawasan Diperketat

Dishub mencatat, pendapatan retribusi parkir pada tahun 2025 mencapai Rp11,06 miliar—naik sekitar Rp1 miliar dibandingkan tahun 2024. Dengan penerapan perda baru yang lebih tegas, angka ini diyakini masih bisa terdongkrak.

Namun demikian, publik kini menunggu konsistensi penegakan di lapangan. Sebab, tanpa pengawasan ketat, potensi kebocoran retribusi dan praktik parkir liar masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Dengan melibatkan aparat penegak hukum sejak tahap sosialisasi, Pemkot Malang tampaknya ingin memastikan bahwa aturan ini bukan sekadar dokumen, melainkan benar-benar dijalankan.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 26

BACA JUGA  Penyerahan SK Mandat DPC PNJ Rembang Berlangsung Khidmat, Siap Tampung Aspirasi dan Perjuangkan Kepentingan Masyarakat
Verified by MonsterInsights