Ginanjar Yoni Wardoyo Hadiri Sosialisasi Perlinsos Digital, Pastikan Bansos Tepat Sasaran dan Tak Ada Warga Miskin Terlewat

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, ST., MT. (tengah)

MALANG I DUTA PERISTIWA – Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, ST., MT., menghadiri kegiatan Sosialisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang digelar Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang bersama Dispendukcapil dan Diskominfo Kota Malang di Hotel Aliate, Rabu (12/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sejumlah unsur terkait, di antaranya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perwakilan Dinas Sosial, Agen Perlinsos, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), kader PKK, Karang Taruna, serta tokoh masyarakat.

Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya percepatan pendaftaran Perlindungan Sosial Digital. Kota Malang menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai daerah percontohan (piloting) perluasan digitalisasi perlindungan sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, ST., MT. (tengah)

Dalam kesempatan tersebut, Ginanjar yang juga menjabat Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang menegaskan dukungannya terhadap penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos). Namun, ia mengingatkan agar transformasi digital tidak justru menjadi penghalang bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan untuk mendapatkan hak perlindungan sosial.

BACA JUGA  Pemkab Blora Gandeng JFC Jajaki Potensi Aerowisata di Bandara Ngloram

Menurutnya, digitalisasi Perlinsos merupakan langkah positif karena dapat memangkas proses penyaluran bantuan sosial dari tujuh tahapan menjadi dua tahapan, sehingga diharapkan lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

“Perlinsos ini tujuannya bagus, memangkas tujuh tahapan bansos menjadi hanya dua tahapan. Prosesnya lebih cepat dan transparan. Tetapi jangan sampai muncul exclusion error, yakni warga miskin yang benar-benar berhak justru tidak terdata hanya karena keterbatasan pemahaman teknologi,” ujar Ginanjar.

Ia secara khusus meminta Agen Perlinsos di tingkat kelurahan, Puskesos, serta perangkat RT/RW untuk lebih proaktif melakukan pendekatan langsung atau jemput bola kepada masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting, terutama untuk menjangkau warga lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar maupun akses teknologi digital.

“Jangan hanya melakukan sosialisasi di aula. Banyak warga pada desil 1 dan 2 yang tidak memiliki HP Android atau tidak memahami penggunaan aplikasi. Kalau kita hanya menunggu masyarakat datang ke kantor, justru mereka yang paling membutuhkan bisa tidak terdata,” tegasnya.

Selain persoalan pendataan, Ginanjar juga mengingatkan masyarakat bahwa seluruh proses pendaftaran Perlinsos tidak dipungut biaya alias gratis. Ia meminta warga berhati-hati terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan program tersebut untuk melakukan pungutan liar maupun penipuan.

Masyarakat juga diminta tidak memberikan PIN, kode OTP, kata sandi (password), maupun data biometrik kepada pihak yang tidak berkepentingan.

“Aparatur dan Agen Perlinsos hanya membantu masyarakat dalam mengakses layanan dan proses pendaftaran, bukan menentukan siapa yang berhak menerima bansos. Penetapan penerima dilakukan melalui sistem pusat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Jadi, jangan sampai ada pihak yang menjanjikan bisa meloloskan seseorang menjadi penerima bantuan sosial,” jelasnya.

Sebagai anggota Komisi D DPRD Kota Malang yang membidangi urusan sosial, Ginanjar memastikan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program Perlinsos Digital melalui fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD.

Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data perlindungan sosial dengan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Hal ini menyusul adanya keluhan masyarakat terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif akibat proses pemutakhiran data dan perubahan kategori desil.

Menurutnya, pembaruan data sosial ekonomi masyarakat harus dilakukan secara cermat dan terintegrasi agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama bagi masyarakat miskin yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Perlinsos dan DTSEN ini harus menjadi satu pintu data. Jangan sampai warga sudah terdata dalam Perlinsos, tetapi kepesertaan BPJS Kesehatannya justru dicoret atau dinonaktifkan. Data harus benar-benar sinkron antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dispendukcapil,” pungkas Ginanjar.

Ia berharap penerapan Perlinsos Digital di Kota Malang tidak sekadar menjadi transformasi sistem administrasi, tetapi benar-benar mampu menghadirkan pelayanan perlindungan sosial yang inklusif, transparan, dan berkeadilan.

Dengan demikian, digitalisasi bansos diharapkan dapat memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh haknya tanpa terkendala persoalan administrasi maupun keterbatasan akses teknologi.

Reporter: Yuni Ektanta

Editor: Redaksi Duta Peristiwa

Views: 13

Verified by MonsterInsights