Rapat yang berlangsung di ruang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, serta dihadiri Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Sekretaris Daerah, jajaran kepala organisasi perangkat daerah, dan anggota dewan lintas fraksi.

Empat Ranperda strategis yang menjadi fokus pembahasan meliputi:

1. Ranperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
2. Ranperda tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan berbagai masukan, catatan kritis, serta pertanyaan kepada Wali Kota sebagai bahan pendalaman pada tahap selanjutnya.

Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Mereka mendorong pemanfaatan teknologi digital serta pelibatan aktif masyarakat dalam implementasi kebijakan. Selain itu, fraksi ini juga menyoroti perlunya kebijakan investasi yang transparan dan berbasis data.

Sementara itu, Fraksi NasDem menilai Ranperda terkait narkotika sebagai regulasi yang sangat krusial, mengingat ancaman penyalahgunaan narkoba yang semakin kompleks. Mereka berharap aturan yang disusun mampu memperkuat langkah preventif sekaligus penindakan di wilayah Kota Malang.

Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan penting dalam proses pembahasan lanjutan.

“Kami akan jawab secara rinci pada tahap berikutnya. Banyak masukan yang sangat baik dan ini menjadi pengayaan karena Ranperda ini baru kita ajukan,” ujarnya.

Terkait Ranperda RTH, Wahyu mengungkapkan bahwa capaian ruang terbuka hijau di Kota Malang saat ini baru sekitar 17 persen, masih jauh dari target nasional sebesar 30 persen. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang memandang perlu adanya perda khusus sebagai landasan hukum yang kuat untuk mengejar target tersebut.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dijadwalkan pada pekan depan setelah jawaban resmi dari Wali Kota disampaikan.

Ia menargetkan pembahasan empat Ranperda tersebut dapat rampung dalam waktu tiga hingga empat bulan, dengan tetap menyesuaikan kedalaman materi serta kebutuhan konsultasi.

Khusus untuk Ranperda RTH, Amithya menegaskan pentingnya komitmen nyata dari Pemerintah Kota dalam memenuhi target 30 persen. Salah satunya melalui penataan ulang wilayah yang melanggar tata ruang untuk dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau.

Rapat paripurna ditutup dengan penegasan bahwa seluruh pandangan umum fraksi akan menjadi dasar dalam pembahasan lanjutan sebelum keempat Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (Yuni)

Artikel DPRD Kota Malang Kebut 4 Ranperda Strategis, Sorotan Narkotika hingga RTH Jadi Isu Panas Paripurna pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Ratusan insan pers dari berbagai wilayah memadati ruangan acara, menjadikan momen ini sebagai bukti nyata kekompakan dan pertumbuhan organisasi yang semakin masif di tanah air.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KWI, Umar Hayat, didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPP serta Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KWI Jawa Timur.

Turut hadir pula jajaran dewan penasihat, seluruh ketua DPC, serta anggota KWI yang datang dari berbagai kabupaten kota di wilayah Jawa Timur.

Tidak hanya internal organisasi, acara ini juga mendapatkan perhatian besar dari berbagai instansi pemerintahan dan penegak hukum.

Hadir sebagai tamu kehormatan antara lain perwakilan Wali Kota Surabaya, Kasi Humas Polrestabes Surabaya, perwakilan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, serta jajaran pejabat dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya.

Mengawali rangkaian Prosesi acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan doa bersama, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikumandangkan dengan penuh semangat patriotisme.

Tampak suasana menjadi semakin sakral saat memasuki agenda inti, yaitu prosesi pelantikan dan pengukuhan pengurus DPC KWI untuk wilayah-wilayah strategis di Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Umar Hayat secara simbolis menyerahkan bendera pataka organisasi kepada Ketua DPD KWI Jawa Timur, yang kemudian diteruskan kepada para Ketua DPC yang baru dilantik.

Penerima pataka antara lain Ketua DPC Surabaya, serta perwakilan pimpinan dari DPC Bangkalan, Bojonegoro, Sidoarjo, dan Lamongan. Penyerahan bendera ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol penyerahan amanah dan mandat kepemimpinan untuk satu periode ke depan.

Hal ini tidak lain menandakan bahwa struktur kepengurusan di daerah telah resmi sah dan berhak menjalankan roda organisasi.

Dalam sambutannya, Ketum, Umar Hayat, menegaskan kembali visi dan misi besar organisasi yang dipimpinnya. Ia menekankan bahwa kehadiran KWI di tengah jagad pers nasional bukanlah untuk menciptakan persaingan atau perpecahan, melainkan untuk memperkuat persatuan.

“KWI saya dirikan bukan untuk bersaing dengan organisasi profesi lain yang sudah ada sebelumnya. Kami hadir dengan tujuan mulia, yaitu untuk mempersatukan jurnalis, mempererat tali silaturahmi, serta menjaga marwah dan kehormatan profesi wartawan,” tegasnya

Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa KWI hadir sebagai wadah kebersamaan yang inklusif. Organisasi ini terus melakukan ekspansi ke berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia demi menjangkau lebih banyak insan pers yang membutuhkan wadah berhimpit yang kuat, legal, dan profesional.

“Kami ingin membangun kebersamaan. Di sinilah tempatnya para wartawan bisa saling bahu-membahu, saling mendukung, dan bekerja sama demi kemajuan dunia pers yang lebih baik,” tambahnya.

Legalitas Lengkap dan Kantor Operasional Resmi Salah satu poin penting yang disampaikan dalam kesempatan tersebut adalah terkait status hukum dan operasional organisasi.

Umar sapaan akrabnya memastikan bahwa Komunitas Wartawan Indonesia kini memiliki pondasi yang sangat kuat dari sisi legalitas.

“Alhamdulillah, legalitas KWI sudah sangat jelas dan lengkap. Kami resmi mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia pada tanggal 30 Januari 2026 lalu dengan nomor AHU yang sah dan ditandatangani notaris,” ungkapnya.

Kepastian hukum ini menjadi jaminan bagi seluruh anggota bahwa KWI berjalan di atas koridor undang-undang yang berlaku.

Selain itu, untuk mendukung kinerja dan pelayanan kepada anggota, KWI juga telah memiliki fasilitas kantor operasional yang representatif.

“Saat ini kami telah mengoperasikan dua kantor pusat yang strategis. Kantor pertama berlokasi di kawasan Mangga Dua, dan kantor kedua berada di Hotel Arcadia, tepat di depan Jembatan Merah Plaza (JMP), Surabaya Lama,” jelas Umar.

Kehadiran kantor fisik ini diharapkan dapat memudahkan seluruh pengurus dan anggota dalam berkoordinasi, mengurus administrasi, serta menjalankan program kerja organisasi secara maksimal.

Di akhir sambutannya, Umar menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan KWI. Ia mengapresiasi antusiasme para pengurus DPC, dukungan dari tamu undangan, serta sinergi yang terjalin baik dengan TNI dan Polri.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh DPC atas semangat dan antusiasmenya yang luar biasa. Terima kasih juga kepada instansi terkait yang selalu mendukung kami,” ucapnya.

Umar Hayat mewakili keluarga besar KWI juga menyampaikan permohonan maaf. “Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga silaturahmi ini terus terjaga dan memperkuat ukhuwah islamiyah kita. Pungkasnya. (Red) 

Artikel DPP KWI Gelar Halal Bihalal dan Pengukuhan Jajaran Pengurus DPC se-Jawa Timur pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Jatim, I Made Riandiana Kartika, menjelaskan bahwa Musancab merupakan agenda rutin lima tahunan yang digelar setelah tahapan Kongres, Konferda, dan Konfercab.

Menurutnya, Musancab tidak sekadar menjadi ajang pergantian kepengurusan, namun juga momentum strategis untuk melakukan regenerasi kader secara menyeluruh hingga ke tingkat ranting dan anak ranting.

“Kota Malang ini menjadi lokasi ke-36 dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Setelah ini tinggal Sumenep,” ujarnya saat diwawancarai.

Dalam pelaksanaan Musancab VI ini, DPD PDI Perjuangan Jatim juga menekankan kebijakan inklusif, khususnya terkait keterwakilan perempuan dan generasi muda. Setiap Pengurus Anak Cabang (PAC) diwajibkan memenuhi kuota minimal 30 persen perempuan atau setidaknya empat orang dari total 11 pengurus.

Tak hanya itu, keterlibatan generasi milenial juga menjadi perhatian serius. Setiap struktur PAC diwajibkan memiliki minimal tiga kader berusia di bawah 35 tahun, bahkan satu di antaranya harus menempati posisi strategis seperti Ketua, Sekretaris, atau Bendahara.

Made menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi penerus partai agar siap menghadapi dinamika politik ke depan.

“Kami menginginkan generasi muda terlibat dalam kegiatan politik untuk bersama-sama memikirkan nasib bangsa ini,” tegasnya.

Sementara itu, di lokasi yang sama, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan apresiasinya atas jalannya konsolidasi partai yang dinilai berlangsung solid.

Menurutnya, proses pemilihan kepengurusan yang berjalan cepat menjadi indikator kuatnya komunikasi dan kedekatan antar kader di berbagai wilayah.

“Kami melihat konsolidasi berjalan sangat baik. Ini menunjukkan kesolidan kader di Kota Malang,” ungkapnya.

Amithya juga menekankan pentingnya menjaga komposisi kepengurusan yang inklusif, dengan target keterwakilan perempuan minimal 30 persen serta keterlibatan generasi muda (Gen Z) sekitar 20 persen.

Ia menilai kehadiran kader muda akan membawa perspektif baru dalam memahami persoalan masyarakat sekaligus memperkuat peran advokasi partai di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Dengan terselenggaranya Musancab VI ini, PDI Perjuangan Jawa Timur optimistis mampu memperkuat soliditas internal serta menyiapkan kader-kader potensial menuju agenda politik ke depan. (Yuni)

Artikel DPD PDI Perjuangan Jatim Sukses Gelar Musancab VI di Kota Malang, Perkuat Konsolidasi Hingga Akar Rumput pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Acara ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, serta Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Republik Indonesia, Taufik Hidayat. Kehadiran legenda bulu tangkis dunia yang kini menjabat sebagai Wamenpora tersebut menambah antusiasme menyambut lomba lari yang akan berlangsung esok hari.

Kolaborasi Pusat dan Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Wamenpora Taufik Hidayat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam memajukan olahraga nasional.

“Kita perlu kolaborasi bersama-sama antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Kita tidak bisa jalan masing-masing,” ujar Taufik Hidayat kepada awak media di sela-sela acara Gala Senja.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf dari Menpora yang berhalangan hadir, namun menegaskan bahwa Kemenpora akan selalu mendukung penuh setiap event yang berdampak positif bagi pemuda dan olahraga.

Mencari Bibit Atlet dari Kota Malang

Salah satu poin menarik dari MS GLOW FOR MEN Half Marathon tahun ini adalah adanya kategori kelompok umur, termasuk kategori usia 18 tahun ke bawah. Hal ini mendapat apresiasi khusus dari Taufik Hidayat.

* Pembibitan Atlet: Wamenpora berharap dari ajang ini muncul atlet-atlet lari baru dari Kota Malang yang bisa berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
* Olahraga sebagai Gaya Hidup: Kegiatan ini sejalan dengan program pemerintah untuk memasyarakatkan olahraga.
* Potensi Kalender Nasional: Taufik berharap event ini tidak hanya sekali saja, melainkan bisa masuk ke dalam kalender olahraga nasional atau bahkan dunia secara rutin setiap tahunnya.

Dukungan Penuh Pemerintah

Taufik Hidayat juga mengapresiasi peran Gilang Widya Pramana (founder MS GLOW FOR MEN) sebagai inisiator acara. Ia menilai dukungan dari pemerintah daerah terkait perizinan dan pengamanan sangat krusial bagi keberhasilan acara berskala besar seperti ini.

“Berbanggalah menjadi orang Malang dengan adanya kegiatan ini. Kami dari pusat akan terus menggaungkan agar semua orang tahu ada event lari luar biasa di Kota Malang,” tutupnya.

MS GLOW FOR MEN Half Marathon 2026 sendiri diprediksi akan diikuti oleh ribuan pelari dari berbagai daerah, yang tidak hanya berkompetisi namun juga menikmati keindahan serta keramahan Kota Malang. (Yuni)

Artikel Malang Siap Sambut MS GLOW FOR MEN Half Marathon 2026, Wamenpora Berharap Lahir Bibit Atlet Baru pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Menurutnya, keberadaan toko miras tersebut tidak hanya menimbulkan keresahan warga, tetapi juga diduga kuat melanggar Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

“Kami menolak dengan tegas dan tanpa kompromi keberadaan toko miras di tengah pemukiman warga. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut ketertiban umum, moral masyarakat, dan masa depan generasi,” tegas Ulum, Sabtu (25/04/2026).

Berdasarkan aspirasi warga RW 11, para Ketua RT 01 hingga RT 06, serta pengurus Ta’mir Masjid Al A’raf dan Masjid Ainul Yaqin, lokasi usaha tersebut berada sangat dekat dengan tempat ibadah dan lembaga pendidikan, yang secara prinsip bertentangan dengan ketentuan Perda yang mensyaratkan jarak minimal 500 meter.

“Tidak boleh ada pembiaran terhadap praktik yang jelas-jelas melukai rasa keadilan masyarakat. Pemerintah Kota harus segera turun tangan, melakukan evaluasi total terhadap izin yang telah diterbitkan, dan jika terbukti melanggar, maka wajib dicabut,” lanjutnya dengan nada tegas.

Dalam forum mediasi yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan Kedungkandang dan Kelurahan Sawojajar, tidak dihasilkan keputusan yang jelas. Bahkan, usulan agar toko tetap beroperasi secara terbatas dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat.

Ulum menegaskan bahwa suara warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut lingkungan tempat tinggal.

”Kami berdiri bersama warga. Penolakan ini sah, kuat, dan memiliki dasar hukum serta sosial yang jelas. Jangan sampai pemerintah terkesan lebih melindungi kepentingan usaha dibandingkan ketentraman masyarakat,” ujarnya.

Ulum juga mengingatkan bahwa persoalan minuman keras bukan hanya isu legalitas, tetapi juga berdampak serius terhadap keamanan, kesehatan, dan ketertiban sosial.

“Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Tidak ada ruang bagi kompromi terhadap hal yang merusak masyarakat, tutupnya. (Yuni)

Artikel Anggota DPRD Kota Malang Tolak Keras Toko Miras di Kawasan Pemukiman Sawojajar pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

​Mansur mengingatkan agar IPSI Bojonegoro tidak gegabah dalam mengambil keputusan administratif. Menurutnya, persoalan legalitas organisasi yang sedang dalam sengketa dualisme tidak bisa hanya diselesaikan dengan narasi “pengakuan” di tingkat daerah tanpa melihat status hukum di tingkat pusat.

​”IPSI adalah lembaga resmi yang menaungi seluruh perguruan silat. Dalam menangani dinamika internal anggota, IPSI harus mengedepankan asas kecermatan. Jangan sampai karena ada desakan atau tekanan massa, IPSI kemudian melanggar AD/ART-nya sendiri terkait pengakuan cabang,” ujar Moch Mansur, SH., MH..

​Mansur menekankan bahwa dalam dunia hukum, sebuah SK (Surat Keputusan) yang dibawa oleh salah satu kubu harus diuji apakah bersifat final atau sedang dalam proses sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

​Lebih lanjut, Mansur menyoroti aspek Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang sering menjadi inti sengketa di tubuh PSHT. Menurutnya, pengakuan administratif dari IPSI harus selaras dengan siapa yang secara sah menurut putusan Mahkamah Agung (MA) berhak menggunakan nama dan atribut organisasi tersebut.

​”Kalau IPSI memberikan pengakuan kepada pihak yang secara hukum merek tidak berhak, maka IPSI justru bisa terseret dalam persoalan hukum baru. IPSI Bojonegoro harus menunggu instruksi tertulis yang sinkron dari Pengprov IPSI Jatim dan PB IPSI Pusat. Itu tertib administrasinya,” jelas pria yang aktif dalam berbagai kajian hukum di Bojonegoro ini.

​Sebagai aktivis yang peduli pada kedamaian daerah, Mansur meminta semua pihak untuk menahan diri. Ia menilai langkah IPSI yang masih bersikap hati-hati saat ini adalah tindakan yang tepat untuk mencegah gesekan di tingkat akar rumput.

​”Bojonegoro ini sudah kondusif. Jangan dipaksakan untuk mengakui salah satu pihak jika secara legalitas formil di tingkat pusat masih ada sengketa yang berjalan. Kita semua ingin PSHT bersatu, namun jalurnya harus lewat jalur hukum yang benar, bukan lewat tekanan opini,” tegasnya.

​Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa legitimasi sejati sebuah organisasi lahir dari kepatuhan terhadap putusan pengadilan yang tertinggi (Inkracht van Gewijsde), bukan sekadar pengakuan seremonial dari lembaga di tingkat kabupaten. (Red) 

Artikel Moch Mansur, SH., MH.: IPSI Bojonegoro Harus Tegak Lurus pada Aturan, Jangan Terpancing Klaim Sepihak pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Peresmian digelar di Gedung Grand Pavilion, Pintu 5 RSSA, Jalan Belakang RS, Kota Malang. Fasilitas ini menjadi bagian dari transformasi layanan RSSA sebagai rumah sakit rujukan utama milik Pemprov Jatim.

Dalam sambutannya, Khofifah menekankan pentingnya sinergi antar rumah sakit di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama dalam penguatan sistem layanan dan efisiensi pengadaan.

“Ke depan, konsolidasi tidak hanya alat kesehatan, tetapi juga pengadaan obat. Jika berjalan optimal, biaya bisa ditekan dan kepastian layanan meningkat,” ujar Khofifah.

Ia menilai langkah RSSA yang lebih dulu membangun jejaring konsolidasi alat kesehatan, termasuk dengan rumah sakit di luar Jawa Timur, menjadi model pengembangan layanan kesehatan terintegrasi.

Khofifah juga menyoroti persoalan pengadaan melalui e-katalog yang kerap tidak sejalan dengan ketersediaan barang di lapangan. Menurutnya, kepastian distribusi kebutuhan vital seperti cairan infus harus dijaga agar pelayanan medis tidak terganggu.

Selain itu, ia mendorong penerapan tata kelola rumah sakit yang baik, mulai dari manajemen layanan, penguatan SDM, hingga desain fasilitas yang mendukung proses penyembuhan pasien.

Sementara itu, Direktur RSSA Mochamad Bachtiar Budianto menjelaskan Grand Pavilion dibangun sebagai respons atas kebutuhan layanan VIP pascapandemi COVID-19.

Saat pandemi, gedung VIP lama dialihfungsikan sepenuhnya untuk penanganan infeksi dan pasien COVID-19 terpadu. Kebijakan tersebut dinilai tepat saat itu, namun berdampak pada berhentinya layanan premium.

“Grand Pavilion kami hadirkan sebagai layanan unggulan dengan konsep modern, nyaman, dan berorientasi pada pengalaman pasien,” katanya.

Ia menyebut fasilitas baru tersebut dirancang sebagai layanan terpadu yang mengedepankan mutu medis, kenyamanan, serta patient experience. Kehadiran Grand Pavilion juga diharapkan memperkuat kemandirian pembiayaan rumah sakit di tengah sistem JKN dan BPJS Kesehatan.

“Layanan ini diharapkan memberi kontribusi pendapatan berkelanjutan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan secara keseluruhan,” tegasnya.

Di sisi lain, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut positif hadirnya fasilitas baru tersebut. Menurutnya, Grand Pavilion menjadi bukti peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kota Malang.

“Pelayanannya sangat baik, nyaman, dan profesional. Ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Wahyu.

Dengan diresmikannya Grand Pavilion, RSSA diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai rumah sakit rujukan regional dengan layanan modern, humanis, dan berdaya saing tinggi. (Yuni) 

Artikel Grand Pavilion RSSA Diresmikan, Khofifah Dorong Layanan Rumah Sakit Jatim Naik Kelas pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Menurut Rokhmad, persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran biasa. Ia menilai, kasus tersebut merupakan indikasi lemahnya pengawasan terhadap aset milik daerah yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Jika benar terjadi pungli dan aktivitas ilegal di atas aset RTH, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran serius yang harus diusut tuntas, termasuk siapa saja yang selama ini mengambil keuntungan dari situasi tersebut,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa status lahan sebagai Barang Milik Daerah (BMD) yang diperuntukkan sebagai RTH tidak boleh dikomersialisasikan dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, segala bentuk praktik sewa-menyewa atau penguasaan lahan oleh pihak tertentu harus dinyatakan ilegal dan segera dihentikan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi A DPRD Kota Malang akan mendorong sejumlah langkah konkret, di antaranya:

• Meminta audit menyeluruh terhadap pengelolaan kawasan oleh OPD terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH);
• Menelusuri dugaan aliran pungutan liar beserta pihak-pihak yang terlibat;
• Mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DLH, Satpol PP, dan BKAD;
• Mendorong penegakan hukum apabila ditemukan unsur pidana.

“Kami mendukung langkah penertiban yang dilakukan Pemkot. Namun tidak boleh berhenti pada pembongkaran fisik saja. Harus ada efek jera melalui penegakan hukum agar praktik serupa tidak terulang,” lanjutnya.

Selain penertiban, Rokhmad juga menekankan pentingnya pemulihan fungsi kawasan RTH secara berkelanjutan. Ia meminta agar setelah dilakukan penertiban, kawasan tersebut dijaga dan diawasi secara ketat agar tidak kembali disalahgunakan.

“RTH adalah hak masyarakat. Harus dikembalikan sebagai ruang publik yang aman, sehat, dan bebas dari aktivitas yang merusak moral maupun melanggar hukum,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Rokhmad menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan transparan, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

“Semua pihak harus siap diperiksa secara terbuka. Tidak boleh ada yang kebal hukum, namun kita tetap mengedepankan keadilan dan objektivitas,” pungkasnya. (Yuni) 

Artikel RTH Dijadikan Ladang Bisnis Ilegal, DPRD Kota Malang Desak Pembongkaran dan Pemulihan Fungsi Publik pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Dalam proses penjaringan, dinamika politik internal partai berlambang bumi itu terlihat cukup tinggi. Tercatat sebanyak 19 nama masuk dalam bursa calon ketua. Jumlah ini berkembang signifikan dari enam nama awal yang sebelumnya telah dikantongi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB melalui penjaringan informal dalam kurun satu hingga dua bulan terakhir.

Ketua DPC PKB Blora periode 2021–2026, Abdul Hakim, mengungkapkan bahwa mekanisme pemilihan ketua kali ini mengalami perubahan. Jika sebelumnya lebih mengedepankan sistem demokrasi dari bawah (bottom-up), kini PKB memilih menggunakan metode uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test (UKK).

Menurutnya, perubahan tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi pengalaman sebelumnya yang dinilai berpotensi memicu konflik internal.

“Tidak menjamin jika pemilihan ketua diserahkan sepenuhnya dari bawah akan menghasilkan pemimpin partai yang baik. Justru bisa menimbulkan perselisihan dan perpecahan,” tegasnya.

Melalui mekanisme UKK, lanjut Abdul Hakim, proses seleksi akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari DPP, DPW, hingga kalangan akademisi. Hal ini bertujuan untuk memastikan calon ketua yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi, kapasitas, serta visi kepemimpinan yang kuat.

“Semua nama yang diusulkan akan mengikuti UKK. Dari situ akan dinilai kualitas kepemimpinan mereka secara menyeluruh,” imbuhnya.

Adapun enam nama awal yang telah masuk dalam radar DPP PKB yakni Arief Rohman, Abdul Hakim (petahana), Mustopa, Maslikan, Arifin, dan Panca Rini. Nama-nama tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari internal DPC, organisasi Nahdlatul Ulama (NU), hingga fraksi PKB di DPR RI.

Sementara itu, dalam forum Muscab juga dibuka ruang bagi peserta untuk mengusulkan kandidat tambahan. Hasilnya, muncul 13 nama baru sehingga total keseluruhan mencapai 19 calon.

Empat nama di antaranya diusulkan oleh 10 Pengurus Anak Cabang (PAC) tingkat kecamatan, yakni Mochamad Muchklisin, Ahmad Fahim Mulaby, M. Muklisin, dan Eva Monalisa. Selain itu, Yusuf Nurbaidi turut maju melalui jalur usulan mandiri.

Nama-nama lain yang turut meramaikan bursa calon ketua antara lain K.H. Nasir, Abdullah Aminudin, Setya Utama, Jamuri, Munawar, Khilmi Yulian Jaya, M. Husaeni, dan Asrofin.

Selanjutnya, seluruh kandidat akan menjalani tahapan uji kelayakan dan kepatutan sebelum DPP PKB menetapkan Ketua DPC PKB Blora terpilih untuk lima tahun ke depan.

Dengan mekanisme baru ini, PKB Blora diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga solid dalam menjaga konsolidasi internal partai di tengah tantangan ke depan. (Joko)

Artikel PKB Blora Seleksi Ketua Lewat UKK, 19 Nama Bersaing pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono. Dalam pertemuan itu, Sekretaris Yayasan Keadilan Tragedi Kanjuruhan, Khalifatul Nur (Mbak Ifat), menegaskan bahwa penolakan ini didasari oleh rasa trauma mendalam yang masih dirasakan keluarga korban.

“Kami berharap Bapak-bapak dewan di DPRD Kota ini sepemahaman dengan kami demi keselamatan bersama. Jangan ada tragedi lagi, jangan ada trauma lagi yang kami alami,” ujar Khalifatul Nur dalam audiensi tersebut.

Alasan Keamanan dan Trauma

Selain faktor trauma psikologis mengingat tragedi yang merenggut 135 nyawa tersebut, pihak keluarga korban juga mengkhawatirkan potensi konflik baru. Mereka menilai tensi tinggi antara kedua kelompok suporter dapat memicu aksi balas dendam jika penyelenggara tidak benar-benar siap.

Senada dengan aspirasi tersebut, Khalifatul menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi serupa dengan Forkopimda Kabupaten Malang, DPRD Kabupaten, serta Polres Malang. Menurutnya, pihak kepolisian dan pemerintah kabupaten setempat memiliki kesepahaman yang sama mengenai ketidaksiapan penyelenggaraan laga berisiko tinggi tersebut di Malang dan menyarankan pemindahan lokasi (venue).

Respon DPRD Kota Malang

Menanggapi tuntutan tersebut, Trio Agus Purwono, Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari PKS menyatakan akan segera meneruskan aspirasi keluarga korban kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. Ia memahami kekhawatiran warga, namun secara kelembagaan tetap harus mengikuti prosedur persetujuan pimpinan sebelum mengeluarkan sikap resmi.

“Apa yang menjadi aspirasi mereka akan kami sampaikan ke pimpinan. Mereka berharap ada sikap dari kami yang senada untuk menolak (pertandingan di Malang), namun untuk atas nama lembaga, kami harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu,” pungkas Trio.

Hingga berita ini diturunkan, keluarga korban berharap agar pertandingan tersebut dapat ditunda atau dipindahkan ke wilayah lain guna menjaga kondusivitas dan menghormati perasaan para penyintas serta keluarga korban tragedi Kanjuruhan. (Yuni) 

Artikel Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Tolak Laga Arema vs Persebaya di Malang pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.