Pada sesi diskusi panel ke 3 yang bertemakan “expanding community – based impact into scalable and inclusive green economic system“; Wali Kota Wahyu hadir sebagai satu-satunya Kepala Daerah.

Dalam sesi tersebut, Wali Kota Wahyu memaparkan berbagai langkah Pemerintah Kota Malang dalam memperkuat pembangunan kota yang berorientasi pada keberlanjutan. Berbagai kebijakan tersebut mencakup penguatan pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi mewujudkan pertumbuhan yang inklusif.

“Keberlanjutan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan yang berkualitas, memberdayakan masyarakat, serta membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Kota Malang berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Wahyu Hidayat.

Kehadiran Wali Kota Malang dalam forum nasional tersebut menjadi kesempatan strategis untuk memperkenalkan berbagai praktik baik (best practices) pembangunan yang telah dijalankan Kota Malang sekaligus memperkuat jejaring kerja sama dengan pemerintah daerah lain, sektor swasta, maupun komunitas.

Sebelumnya, sesi diskusi panel tersebut di awali dengan pemaparan materi dengan tema “Mobillizing finance to accelerate an inclusive green economy in Indonesia” dengan keynote speaker Plt. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM; M. Riza Damanik.

The Bangun Bangsa Conference 2026 menjadi ruang dialog yang mempertemukan para pengambil kebijakan dan pemimpin dari berbagai sektor guna merumuskan solusi terhadap tantangan pembangunan Indonesia, khususnya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Redaksi

Views: 46

Kegiatan ini bertujuan mendorong masyarakat agar lebih optimal memanfaatkan layanan digital, khususnya melalui aplikasi Mobile JKN, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa harus antre di kantor BPJS.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Malang, Hernina Agustin Arifin, menegaskan bahwa saat ini sebagian besar layanan administrasi telah bertransformasi ke sistem digital.

“Sekarang sekitar 85 persen layanan administrasi BPJS sudah bisa diakses melalui Mobile JKN. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor, cukup dari rumah,” ujarnya.

Ia juga mengimbau peserta untuk aktif memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di aplikasi tersebut, di antaranya:

• Pendaftaran dan Perubahan Data: Mengganti fasilitas kesehatan, nomor HP, hingga alamat tanpa harus datang langsung.
• Cek Status Kepesertaan: Memastikan kartu dalam kondisi aktif sebelum berobat.
• Antrean Online: Mendaftar layanan di faskes tingkat pertama maupun rumah sakit.
• Informasi Iuran: Mengecek tagihan dan riwayat pembayaran bagi peserta mandiri.

“Jangan sampai peserta datang ke fasilitas kesehatan tapi kartunya nonaktif. Lewat Mobile JKN semua bisa dicek dari rumah. Ini untuk mempermudah sekaligus memangkas antrean,” tegas Hernina, wanita asli Surabaya tersebut.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, dr. Gamal Albinsaid turut memberikan edukasi penting terkait kesehatan keluarga, khususnya dalam upaya pencegahan stunting.

Ia menekankan pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

“Stunting itu bukan hanya karena kurang makan, tapi juga dipengaruhi kurangnya edukasi gizi, sanitasi yang buruk, serta keterlambatan penanganan. Jika diperbaiki sejak masa kehamilan, hasilnya akan sangat berbeda,” jelasnya.

Tak hanya itu, dr. Gamal juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan dasar di lingkungan sekitar.

“Periksa kehamilan minimal enam kali, timbang balita setiap bulan, dan jangan ragu bertanya kepada bidan. Pelayanan puskesmas di Kota Malang sudah sangat baik, manfaatkan sebaik mungkin,” pesannya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dan cepat, sekaligus berperan aktif dalam upaya menurunkan angka stunting.

Dengan sinergi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan masyarakat, Kota Malang diharapkan mampu mencetak generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa mendatang.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 14

​Ketua Umum IWO Indonesia Dr. NR. Icang Rahardian, SH., S.Akun., MH., M.Pd menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dibenarkan dan telah mencederai marwah serta integritas insan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat. Sebagai bentuk keseriusan dalam menyikapi persoalan ini, IWO Indonesia akan melayangkan surat permohonan audiensi atau pertemuan langsung kepada Hotman Paris Hutapea.

​“Surat akan kami layangkan besok hari Senin. Kami ingin mendengarkan klarifikasi langsung dari Bapak Hotman Paris terkait pernyataannya yang dinilai menyinggung rekan-rekan wartawan,” ujar Ketua Umum IWO Indonesia.

​Langkah ini diambil sebagai upaya persuasif guna membangun ruang dialog yang sehat dan mencari penyelesaian atas kesalahpahaman yang terjadi, sekaligus menegaskan pentingnya etika berkomunikasi dan saling menghargai antarkalangan profesi.

​IWO Indonesia berharap pertemuan ini nantinya dapat menjadi momentum untuk memperjelas duduk perkara dan memberikan edukasi publik mengenai posisi pers dalam kerangka hukum dan demokrasi di Indonesia.

Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) merupakan organisasi profesi jurnalis yang berkomitmen dalam menjaga kualitas jurnalistik, memperjuangkan kebebasan pers yang bertanggung jawab, serta memberikan perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya di seluruh Indonesia.

Redaksi

Views: 26

Bersama Pemerintah Kota Malang, Perumda Tugu Tirta hadir di booth Kota Malang dengan mengusung tema “Smart Water City”, sebagai bentuk komitmen dalam memperkenalkan berbagai inovasi pelayanan air minum yang telah dikembangkan untuk mendukung terwujudnya kota yang modern, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui booth tersebut, pengunjung diajak mengenal perjalanan air minum mulai dari sumber air, proses pengolahan, sistem distribusi hingga akhirnya mengalir aman ke rumah pelanggan. Selain itu, ditampilkan pula berbagai inovasi digital yang telah diterapkan Perumda Tugu Tirta, termasuk sistem pemantauan distribusi berbasis SCADA, layanan informasi pelanggan, hingga program Anjungan Air Siap Minum sebagai wujud penyediaan akses air minum aman bagi masyarakat.

Melalui keikutsertaan pada Indonesia City Expo 2026, Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, Priyo Sudibyo, SE, S.Sos, MM, optimistis inovasi pelayanan yang telah dikembangkan dapat semakin dikenal luas serta menjadi inspirasi bagi pengelolaan air minum perkotaan di berbagai daerah, sekaligus memperkuat posisi Kota Malang sebagai salah satu kota yang konsisten menghadirkan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat.

“Keikutsertaan kami pada event ini menjadi media untuk memperluas jejaring antardaerah sekaligus berbagi pengalaman mengenai pengelolaan air minum perkotaan yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan,” tandas Priyo.

Indonesia City Expo sendiri merupakan salah satu agenda utama dalam Rakernas XVIII APEKSI yang diikuti 98 pemerintah kota se-Tanah Air, yang menjadi etalase berbagai inovasi , produk unggulan, investasi, serta pelayanan publik. Tahun ini tema yang diangkat adalah ‘Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat’. (Yuni) 

Views: 0

Sebagai informasi, DEAL 2026 merupakan wadah kolaborasi antara Kementerian Komdigi dengan pemerintah daerah, industri, akademisi, startup, UMKM, komunitas, dan investor. Tujuannya untuk menyelaraskan agenda pembangunan, penguatan sinergi, dan komitmen lintas pemangku kepentingan.

Melalui DEAL 2026, para pemangku kepentingan mendeklarasikan komitmen kolaborasi sesuai bidang dan peran masing-masing. Pemerintah Kota Malang sendiri, menjadi salah satu dari dua pemerintah kota se-Indonesia yang telah memperkuat komitmen kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (DJED) Komdigi RI.

“Sejalan dengan arahan Ibu Menteri Komdigi, bahwa transformasi digital harus dibangun melalui semangat gotong royong dan kolaborasi. Melalui deklarasi ini, Pemerintah Kota Malang siap menjadi bagian dari gerakan tersebut. Terlebih potensi dan daya saing ekosistem digital di Kota Malang menjadi salah satu kekuatan yang terus berkembang dan berpeluang besar untuk berkontribusi pada penguatan ekosistem digital nasional,” ucap Wali Kota Wahyu.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Wahyu mengikuti dua deklarasi sekaligus. Pertama pada komitmen pengembangan inovasi digital dan penciptaan technopreneur. Komitmen ini dilatarbelakangi oleh potensi dan daya saing pelaku digital lokal yang terus berkembang, khususnya pada sektor startup, gim, dan konten digital.

Kemudian, deklarasi kedua adalah komitmen restart up ekosistem digital (ecosystem maturity index & dashboard ecosystem). Berkaitan dengan pengukuran index maturity ekosistem digital di Kota Malang. Serta upaya membangun platform sentral yang mengintegrasikan seluruh data ekosistem startup nasional.

Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Komdigi, Meutya Hafid, secara khusus menyapa Wali Kota Wahyu bersama Wali Kota Medan dan Bupati Lamongan. Ia menyampaikan bahwa para kepala daerah tersebut memiliki semangat yang sama dalam mewujudkan ekosistem digital nasional. “Inilah jajaran kepala daerah atau perwakilan kepala daerah, yang memang mempunyai satu semangat bahwa transformasi digital tidak bisa dibagi per sektor, per provisi, per kota, tapi harus dilakukan secara menyeluruh,” ucapnya.

Terakhir, Menteri Meutya menegaskan, solidaritas dan gotong royong lewat DEAL memiliki semangat yang selaras dengan nilai dari Indonesia. Semangat ini sangat diperlukan, agar pemangku kepentingan dapat bergerak bersama sehingga ekosistem digital Indonesia semakin merata dan pertumbuhan ekonomi membawa dampak nyata bagi masyarakat.

“Karena semangat gotong royong menjadi nilai Indonesia sejak lahir sebagai negeri. Gotong royong adalah identitas asli kita yang kini harus kita bawa ke ranah digital melalui gerakan Merajut Solidaritas Digital Indonesia. Sebagai satu bangsa, kita harus bergerak dalam satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan digital dan kemandirian teknologi bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Menteri Meutya. (Yuni)

Views: 0

Melalui surat resmi bernomor 0058/ST/OKK/DPP/GRIBJ/V/2026 tertanggal 21 Mei 2026, DPP GRIB JAYA mengeluarkan tanggapan sekaligus arahan kepada Ketua DPD GRIB JAYA Jawa Tengah terkait dinamika internal organisasi yang terjadi di Kabupaten Blora.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa DPP menindaklanjuti surat DPD Jawa Tengah Nomor 002/SPA/DPD/GRIB-JATENG/V/2026 mengenai permohonan arahan atas polemik dan dualisme kepemimpinan yang terjadi di DPC Blora.

Sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas organisasi, marwah, serta kondusivitas internal, DPP GRIB JAYA mengambil langkah yang dinilai objektif, netral, dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai.

Bekukan Sementara Kewenangan Kedua Pihak

Dalam arahannya, DPP GRIB JAYA menginstruksikan kepada Ketua DPD Jawa Tengah untuk sementara membekukan status dan kewenangan kedua pihak yang terlibat dalam polemik tersebut, yakni:

– PLT Ketua DPC GRIB JAYA Blora, Sdr. Priyoto
– Ketua Definitif DPC GRIB JAYA Blora, Sdr. Dwi Jatmiko

Selain itu, DPP juga meminta DPD Jawa Tengah segera melaksanakan proses mediasi, musyawarah, dan penyelesaian persoalan secara objektif serta berkeadilan guna menghindari konflik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu jalannya roda organisasi.

DPP Rekomendasikan Pengembalian Kepengurusan Definitif

Menariknya, dalam surat tersebut DPP GRIB JAYA juga memberikan rekomendasi berdasarkan aspek kesinambungan organisasi, legalitas, dan ketetapan yang telah diterbitkan sebelumnya.

DPP merekomendasikan agar status Ketua DPC Definitif dikembalikan kepada Sdr. Dwi Jatmiko, sementara posisi Sekretaris DPC Definitif dikembalikan kepada Sdr. Priyoto, sesuai keputusan dan ketetapan organisasi yang telah berlaku sebelumnya.

Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menjaga legalitas organisasi sekaligus mengembalikan struktur kepengurusan yang sah agar aktivitas organisasi dapat berjalan normal dan kondusif.

DPD Jateng Wajib Laporkan Hasil Pelaksanaan

Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP GRIB JAYA, H. Hercules Rosario Marshal, dan Sekretaris Jenderal H. Zulfikar, DPD Jawa Tengah juga diwajibkan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan instruksi tersebut kepada DPP GRIB JAYA dalam waktu sesingkat-singkatnya.

DPP menegaskan bahwa seluruh arahan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi menjaga soliditas, persatuan, dan marwah organisasi GRIB JAYA di seluruh tingkatan kepengurusan.

Dengan keluarnya surat resmi dari DPP ini, diharapkan polemik internal yang terjadi di DPC GRIB JAYA Blora dapat segera menemukan titik temu melalui mekanisme organisasi yang berlaku, sehingga semangat persaudaraan dan kebersamaan antar kader tetap terjaga demi kemajuan organisasi ke depan. (Jay)

Views: 0

​Deklarasi ini hadir sebagai jawaban konkret atas keresahan ribuan pekerja kreatif digital yang selama ini seolah bergerak tanpa perlindungan hukum dan wadah kolektif yang spesifik. Berbeda dengan organisasi pers konvensional yang umumnya hanya memayungi jurnalis murni, FSPMOI melangkah lebih jauh dan inklusif dengan merangkul seluruh lini yang bekerja di balik dapur industri media online.

​Dalam naskah deklarasi yang dibacakan, FSPMOI menegaskan bahwa kekuatan media online modern ditopang oleh kolaborasi lintas disiplin. Oleh karena itu, federasi ini secara resmi mengintegrasikan berbagai profesi krusial, antara lain:

1. ​Jurnalis & Penulis Konten

​2. Desainer Grafis & Ilustrator

3. ​Editor Video & Kreator Konten

4. ​Tim IT Support & Web Developer

5. ​Spesialis Media Sosial (Social Media Specialist)

​6. Staf Sirkulasi, Pemasaran, dan Pengembangan Bisnis

​”Ekosistem media online adalah satu kesatuan tubuh yang utuh. Jurnalis tidak bisa bekerja optimal tanpa infrastruktur IT yang matang, dan produk jurnalistik yang hebat tidak akan sampai ke audiens tanpa sentuhan kreatif tim media sosial. FSPMOI hadir untuk memastikan tidak ada satu pun pekerja di ekosistem ini yang berdiri tanpa perlindungan dan kepastian hukum,” ujar salah satu Dewan Pendiri FSPMOI dalam forum deklarasi tersebut.

Guna memastikan gerakan ini memiliki pondasi yang kokoh dan tidak mudah digoyang oleh dinamika luar, para deklarator FSPMOI menyepakati untuk langsung mengunci nomenklatur serta memperkuat legalitas hukum federasi untuk selanjutnya.

​FSPMOI berdiri kokoh dengan landasan hukum konstitusional yang jelas, yaitu:

1. ​Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

2. ​Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

​3. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

​Sepuluh Tokoh Pendiri FSPMOI

​Deklarasi bersejarah ini diinisiasi dan ditandatangani oleh sepuluh tokoh dewan pendiri yang mewakili berbagai wilayah di Indonesia:

1. ​Icang Rahardian (Jawa Barat)

2. ​Agung Akbar (Banten)

​3. Julian Samoair (Medan)

​4. M. Soleh (Jawa Tengah)

5. ​Malik Tarmiji (Jawa Timur)

6. ​Juju Juanda (DIY)

​7. Fedrik Buana (Jakarta)

8. ​Toro Askolani (Kaltim)

​9. Kurnaitak (Sumsel)

​Deklarasi di Banten malam ini mengirimkan pesan kuat kepada publik bahwa pekerja media online kini memiliki rumah baru yang tidak hanya siap mengadvokasi hak-hak hukum mereka, tetapi juga siap berkolaborasi membangun kemandirian ekonomi dari desa hingga ke tingkat nasional. (Red)

Views: 0

​
Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 02 Mei 2026, Dr. NR Icang Rahardian, SH., MH menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh insan pendidikan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga para pendidik yang menjadi garda terdepan bangsa.

​”Pendidikan bukan sekadar apa yang kita ketahui, tetapi tentang akan menjadi siapa kita di masa depan. Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk meneguhkan kembali makna pendidikan sebagai jalan memanusiakan manusia dan memajukan peradaban,” ujarnya.

​Baba Icang juga menekankan pentingnya warisan nilai dari Ki Hajar Dewantara prinsip asah, asih, dan asuh sebagai fondasi utama untuk mencerdaskan akal sekaligus menumbuhkan empati. Ketum IWO Indonesia menilai, pribadi yang utuh hanya bisa lahir dari sistem pendidikan yang tidak hanya mengutamakan kognitif, tetapi juga karakter.

​”Pendidikan bermutu tidak akan pernah terwujud jika hanya dibebankan kepada negara semata. Selaras dengan tema hari Pendidikan Nasional tahun ini, ‘Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua’, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat mulai dari orang tua, dunia usaha, hingga para pemangku kepentingan untuk mengambil peran aktif. Keluarga, sekolah, kampus, dan masyarakat adalah para arsitek masa depan Indonesia. Pendidikan yang kuat tidak dibangun oleh satu pihak, melainkan melalui semangat gotong royong dan kolaborasi seluruh bangsa.” Ajaknya.

​Sebagai penutup, Ketum IWO Indonesia menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru, dosen, tenaga kependidikan, dan peneliti.

“Di tangan bapak dan ibu sekalian, masa depan bangsa ditanam dan dirawat setiap hari. Teruslah berkarya untuk Indonesia yang lebih cerdas,” pungkasnya.

​Hari Pendidikan Nasional 2026 ini diharapkan menjadi titik balik bagi penguatan sinergi nasional dalam menciptakan akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh anak bangsa. (Red)

Views: 0

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, pelaku ditangkap Tim Opsnal Subdit Jatanras pada Jumat (24/4/2026) sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Ring Rudal, Jatirahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi.

“Pelaku telah diamankan oleh Tim Opsnal Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Yang bersangkutan diduga melakukan penyiraman cairan kimia yang diduga berupa air keras kepada korban dan saat ini masih menjalani pemeriksaan,” ujar Kombes Budi dalam keteranganya, Senin (27/04/2026).

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (17/4/2026) sekitar pukul 23.00 WIB, saat korban berada di warung makan miliknya di kawasan Jatirahayu. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku datang dari arah luar warung, kemudian menyiramkan cairan kimia yang diduga air keras ke arah korban hingga mengenai bagian tubuh korban.

Dalam pengungkapan ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit sepeda motor, helm, rekaman CCTV, ember plastik, serta dua botol plastik.

Atas perbuatannya, Pelaku dijerat dengan pasal berlapis terkait dugaan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, penganiayaan berat, dan/atau penganiayaan biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 469 ayat (1), Pasal 468 ayat (1), dan/atau Pasal 466 ayat (2) KUHP.

“Penyidik masih melengkapi berkas perkara serta melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun tersangka. Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses hukum kepada kepolisian,” kata Kombes Budi. (Yuni) 

Views: 0

Lima badan usaha yang hadir dalam pertemuan yang berlangsung pada Jum’at pagi (27/02/2028) tersebut adalah PT Bojonegoro Bangun Sarana (BUMD Bojonegoro), PT Blora Patra Energi (BUMD Blora), PD Aneka Tambang (BUMD Tuban), KUD Wargo Tani Makmur (Blora), dan KUD Makmur Jati (Blora).

Audiensi diterima oleh Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Peningkatan Produksi, Manajemen Risiko, dan Percepatan Investasi Industri Migas, Muhammad Iksan Kiat.

Dalam forum tersebut, perwakilan BUMD dan KUD menegaskan bahwa keberadaan sumur tua selama ini menjadi penopang ekonomi ribuan masyarakat penambang, sekaligus berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor migas.

Seiring terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, para pengelola mengusulkan agar formula tarif jasa yang sebelumnya sebesar 70 persen ICP dapat disesuaikan menjadi 80 persen ICP, selaras dengan regulasi terbaru.

Juru bicara BUMD dan KUD pengelola sumur tua, Lilik Budi Witoyo, menyatakan bahwa penyesuaian tarif sangat penting untuk menjaga keberlanjutan operasional di lapangan serta meningkatkan kontribusi terhadap produksi migas nasional.

“Penyesuaian ini bukan semata-mata untuk kepentingan usaha, tetapi demi menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat penambang dan mendukung peningkatan lifting nasional,” ujarnya.

Selain penyesuaian tarif, para pengelola juga mengusulkan revisi terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 yang dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi industri saat ini. Mereka berharap regulasi baru nantinya membuka ruang penggunaan teknologi tepat guna, termasuk metode deepening dan Kerja Ulang Pindah Lapisan (KUPL) untuk mengoptimalkan produksi sumur-sumur lama.

Usulan tersebut dinilai sejalan dengan arahan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan resminya terkait upaya peningkatan lifting migas nasional.

“Untuk meningkatkan lifting, mau tidak mau, harus kita suntik dengan teknologi. Sumur-sumur yang sudah lama ini kita suntik pakai teknologi, nggak ada cara lain. EOR salah satunya,” tegas Bahlil dalam pernyataan resminya pada 12 Februari lalu.

Menanggapi aspirasi tersebut, Muhammad Iksan Kiat menyampaikan apresiasi atas masukan dari BUMD dan KUD. Ia memastikan usulan kenaikan tarif serta revisi regulasi akan dikaji lebih lanjut secara khusus di internal kementerian.

Audiensi tersebut juga dihadiri Siswanto, Ketua Asosiasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, yang menyatakan dukungannya terhadap aspirasi daerah agar kebijakan nasional benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat akar rumput. Ia juga berkomitmen mendorong daerah lain untuk turut berjuang meningkatkan produksi minyak nasional melalui optimalisasi sumur-sumur tua.

Dengan adanya dialog ini, para pengelola berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret demi menjaga keberlanjutan operasional sumur tua sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan energi nasional. (Jay)

Views: 0