Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang memastikan bahwa penunjukan Dandung telah mengantongi persetujuan dari Gubernur Jawa Timur.

“Iya, hari ini pelantikan Pj Sekda Kota Malang. Kami lantik karena sudah ada persetujuan Gubernur Jawa Timur,” terang Wahyu, yang akrab disapa Pak Mbois.

Dengan status sebagai Pj Sekda, Dandung kini memiliki kewenangan yang setara dengan Sekda definitif. Posisi strategis ini membuat roda pemerintahan, khususnya dalam aspek penganggaran dan kebijakan daerah, diharapkan berjalan lebih optimal. Terlebih, Sekda merupakan bagian penting dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sejumlah agenda krusial pun telah menanti di depan mata. Mulai dari pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027, Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), hingga berbagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Menariknya, meski kini menjabat sebagai Pj Sekda, Dandung tetap merangkap jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang.

“Tetap merangkap, hanya kewenangannya sudah sama seperti definitif. Sama seperti saya ketika Pj wali kota, itu kewenangannya setara,” jelas Wahyu.

Tak hanya mengawal agenda pemerintahan, Dandung juga mengemban tugas penting untuk memastikan proses pengisian jabatan Sekda definitif berjalan sesuai mekanisme. Masa jabatan Pj Sekda ditetapkan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang apabila posisi Sekda definitif belum terisi.

“Masa jabatannya memang tiga bulan, tapi nanti kalau memang masih kami butuhkan dan belum ada Sekda definitif, bisa kami lakukan perpanjangan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Pemkot Malang juga tengah bersiap melakukan pengisian sejumlah jabatan kosong di lingkungan pemerintahan. Mulai dari kepala perangkat daerah, camat, hingga kepala bidang. Wahyu memastikan pelantikan lanjutan akan dilakukan dalam waktu dekat, meski jadwal pastinya belum diumumkan.

Pelantikan Pj Sekda ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Sekda Kota Batu, Sekda Kabupaten Malang, serta Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, bersama para undangan lainnya.

Dengan formasi baru di kursi Sekda, publik kini menaruh harapan besar agar stabilitas birokrasi dan percepatan program pembangunan di Kota Malang dapat terus berjalan maksimal—sejalan dengan semangat “Malang Mbois Berkelas.”

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 37

Hal tersebut disampaikan Setyo Wahono dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan agenda pengambilan keputusan atas KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 sekaligus penandatanganan nota kesepakatan bersama, Jumat (7/8/2026) malam.

Menurut Setyo Wahono, penandatanganan kesepakatan tersebut merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan DPRD dalam memastikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kesepakatan bersama pada hari ini merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan DPRD Kabupaten Bojonegoro untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah senantiasa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Setyo Wahono.

Ia menjelaskan, perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 hingga periode berjalan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menuntut pemerintah daerah melakukan penyesuaian kebijakan anggaran secara cermat dan terukur dengan tetap menjaga kesinambungan pembangunan serta kualitas pelayanan publik.

Setelah kesepakatan ditandatangani, Setyo Wahono meminta seluruh kepala perangkat daerah segera menindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

“Seluruh perangkat daerah harus memastikan bahwa program dan kegiatan yang disusun tepat sasaran, menjawab permasalahan masyarakat, sesuai ketentuan, serta menghindari kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena lemahnya perencanaan dan kurangnya koordinasi,” tegasnya.

Struktur Anggaran Perubahan APBD 2026

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan sejumlah angka pokok hasil pembahasan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

Pendapatan daerah disepakati sebesar Rp4,389 triliun, turun sekitar Rp176,685 miliar atau 3,87 persen dibandingkan pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebelum perubahan.

Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp6,250 triliun, atau mengalami penurunan dibandingkan anggaran belanja daerah pada APBD 2026 sebelum perubahan.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan mencapai sekitar Rp2,073 triliun, meningkat sekitar Rp127,558 miliar dibandingkan penerimaan pembiayaan pada APBD 2026 sebelum perubahan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan tercatat sekitar Rp212,020 miliar, yang juga mengalami perubahan dibandingkan anggaran sebelumnya.

Dengan total pendapatan daerah sekitar Rp4,389 triliun dan belanja daerah sekitar Rp6,250 triliun, terdapat defisit anggaran sekitar Rp1,860 triliun. Defisit tersebut selanjutnya ditutup melalui pembiayaan daerah.

Secara keseluruhan, total APBD Perubahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 mencapai sekitar Rp6,49 triliun.

Setyo Wahono menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang telah melakukan pembahasan secara objektif dan mendalam hingga tercapainya kesepakatan bersama.

Ia berharap proses tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan amanah dan tanggung jawab pemerintah bersama DPRD dalam memberikan manfaat bagi masyarakat Bojonegoro.

“Semoga apa yang kita laksanakan ini sebagai amal ibadah dan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanah, pengabdian dan tanggung jawab kepada Tuhan, bangsa dan negara serta membawa manfaat bagi masyarakat Bojonegoro yang kita cintai,” tuturnya.

Dengan disepakatinya KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah selanjutnya akan menindaklanjuti tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gunaidik

Views: 4

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Malang yang juga menjabat Kepala DPUPRKP, R. Dandung Djuarianto, menegaskan bahwa Pemkot kini memperketat mekanisme penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Setiap pengembang diwajibkan menuntaskan administrasi penyerahan PSU sejak awal pengurusan izin pembangunan.

“Kalau pengembang tidak menyerahkan administrasi PSU, kami tidak akan mengeluarkan PBG. Ini bukan ancaman, tetapi memang sudah menjadi aturan yang kami terapkan,” tegasnya saat diwawancarai, Rabu (5/8/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap persoalan PSU di Malang yang hingga kini belum terselesaikan. Berdasarkan data Pemkot, baru 17 kawasan perumahan yang telah menyerahkan PSU secara fisik kepada pemerintah daerah, sementara ratusan lainnya masih dalam proses.

Dandung mengakui, kendala terbesar berasal dari pengembang yang sudah tidak lagi beroperasi atau sulit dilacak keberadaannya. Selain itu, kondisi fisik di lapangan kerap tidak sesuai dengan site plan yang diajukan saat proses perizinan.

“Banyak sekali kendalanya. Ada pengembang yang sudah tidak ada. Ada juga kondisi di lapangan yang tidak sesuai site plan. Ini yang membuat penyerahan PSU terhambat,” ujarnya.

Ia menegaskan, selama PSU belum diserahkan, seluruh fasilitas umum di kawasan perumahan masih menjadi tanggung jawab pengembang. Kondisi ini membuat pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan maupun perbaikan menggunakan anggaran daerah.

“Kalau belum menjadi aset daerah, pemerintah tidak bisa masuk melakukan pembangunan. Kalau dipaksakan, justru bisa menjadi temuan karena asetnya bukan milik pemerintah,” tegasnya lagi.

Untuk mempercepat penyelesaian, Pemkot memilih memprioritaskan pengembang yang masih aktif. Langkah ini dinilai lebih realistis dibandingkan mengejar pengembang yang sudah tidak diketahui keberadaannya.

“Jangan sampai kami sibuk mengejar pengembang yang sudah hilang, sementara yang masih aktif justru ikut meninggalkan kewajibannya,” imbuhnya.

Di sisi lain, Pemkot juga membuka kemungkinan penyerahan PSU secara mandiri oleh warga apabila pengembang benar-benar tidak dapat ditemukan. Namun, mekanisme ini membutuhkan proses hukum dan administrasi yang cukup kompleks, sehingga belum pernah diterapkan di Kota Malang.

Pemkot Malang menjadwalkan klarifikasi lanjutan dalam waktu dekat untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan sanksi apabila ditemukan pelanggaran dalam penyediaan PSU.

Salah satu kawasan yang kini menjadi perhatian adalah Perum Piranha Residence di Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru. Kasus ini menjadi gambaran nyata bahwa kepastian status PSU tidak hanya menyangkut kewajiban pengembang, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap pelayanan dan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Dengan langkah tegas ini, Pemkot Malang berharap tidak ada lagi pengembang yang mengabaikan kewajiban, serta memastikan hak masyarakat atas fasilitas umum dapat terpenuhi secara layak dan berkelanjutan.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 25

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, menegaskan bahwa Bimtek bukan sekadar kegiatan rutin partai, melainkan wadah untuk menyamakan pemahaman para anggota Fraksi PPP terhadap arah kebijakan nasional sekaligus memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Menurut Mardiono, kondisi dunia yang tengah menghadapi berbagai gejolak, mulai dari konflik di sejumlah kawasan hingga ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim, menuntut para wakil rakyat mampu merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Situasi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena itu, anggota DPRD harus mampu membuat kebijakan yang mengantisipasi berbagai dampak global, baik dalam fungsi penganggaran maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Semua itu harus bermuara pada perlindungan terhadap rakyat,” ujar Mardiono.

Ia juga mengingatkan ancaman musim El Nino yang berpotensi mengganggu ketersediaan air dan pasokan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh anggota DPRD agar mampu mendorong lahirnya regulasi dan kebijakan yang mampu meminimalkan dampaknya bagi masyarakat.

“Kita akan menghadapi El Nino yang berpotensi mengancam pasokan air dan bahan pangan. Ini membutuhkan perhatian khusus dari para anggota DPRD melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” katanya.

Mardiono menjelaskan, tujuan utama pelaksanaan Bimtek adalah memberikan pemahaman kepada seluruh anggota Fraksi PPP mengenai arah kebijakan nasional sehingga fungsi kontrol terhadap pemerintah dapat dijalankan secara objektif.

“Sejalan dengan kebijakan pemerintah bukan berarti selalu mengikuti. Fungsi kontrol harus tetap berjalan, tetapi kontrol itu harus berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan sekadar mencari kesalahan pemerintah maupun mendukung tanpa pertimbangan,” tegasnya.

Dalam pemaparannya, Mardiono turut menyinggung pesatnya kemajuan Republik Rakyat Tiongkok sebagai contoh keberhasilan sebuah negara melakukan transformasi pembangunan dalam kurun waktu sekitar 25 tahun. Menurutnya, Indonesia juga harus berani melakukan perubahan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing nasional agar mampu menghadapi tantangan ekonomi global.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap berbagai program subsidi pemerintah, mulai dari BBM bersubsidi, pupuk, LPG 3 kilogram, bantuan sosial hingga bantuan pangan agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Anggota DPR dan DPRD harus ikut mengawasi agar subsidi negara tidak disalahgunakan. Jangan sampai subsidi dinikmati pihak-pihak yang tidak berhak, sementara masyarakat kecil justru kehilangan haknya. Subsidi harus sampai kepada rakyat yang membutuhkan,” ujarnya.

Menanggapi berbagai pro dan kontra terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Mardiono menilai hal tersebut merupakan dinamika yang wajar dalam sistem demokrasi.

“Dalam negara demokrasi tidak ada pemimpin yang dipilih 100 persen oleh rakyat. Karena itu, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang biasa. Yang terpenting adalah setiap kebijakan yang diambil benar-benar bertujuan melindungi dan menyejahterakan masyarakat,” tandasnya.

Berdasarkan surat undangan yang diterbitkan DPW PPP Jawa Timur, kegiatan Opening Ceremony Bimtek DPRD PPP Jawa Timur 2026 dilaksanakan pada Jumat, 31 Juli 2026 pukul 18.30 WIB di Senyum World Hotel, Kota Batu, dan diikuti pimpinan serta anggota Fraksi PPP DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Melalui Bimtek tersebut, PPP berharap seluruh legislator di Jawa Timur memiliki perspektif yang sama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sehingga mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat serta menjawab tantangan pembangunan di tengah kondisi global yang terus berubah.

Views: 20

Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, Jumat (31/7/2026), dalam apel pagi terpimpin, menyampaikan langsung siapa yang akan bertugas sebagai Penjabat (Pj.) Sekda Kabupaten Blora.

“Alhamdulillah surat persetujuan dari Pak Gubernur sudah keluar. Sesuai usulan kami, Pak Gubernur setuju bahwa Pak Dasiran akan menjabat sebagai Pj. Sekda, untuk menggantikan Pak Komang yang akan purna tugas per 1 Agustus besok. Pak Dasiran akan kita lantik sebagai Pj. Sekda besok pagi (1/8/2026),” ucap Bupati Arief.

Persetujuan Gubernur ini, menurut Bupati, tertuang pada Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/1309 tentang Persetujuan Penetapan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, tanggal 30 Juli 2026.

“Sesuai surat dari Pak Gubernur tersebut, Pak Dasiran akan melaksanakan tugas sebagai Pj. Sekda selama 3 bulan, sambil menunggu pelaksanaan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan,” tambah Bupati.

Surat persetujuan dari Gubernur ini turun, setelah Bupati Blora mengajukan surat permohonan rekomendasi persetujuan pada tanggal 27 Juli 2026.

Untuk diketahui, Dasiran, Pembina Utama Muda (IV/c), saat ini menjabat sebagai Asisten Sekda bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan Permukiman Perhubungan, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hingga Camat.

Pihaknya berharap Dasiran, dapat melaksanakan tugas tugas Sekda dengan baik. Melanjutkan program program pembangunan yang telah disusun. Berbekal pengalaman birokrasi yang dimiliki, serta kemampuan komunikasi yang baik.

Redaksi

Views: 4

Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Kota Malang ini menjadi titik awal dalam merumuskan arah kebijakan anggaran daerah tahun 2027. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, serta dihadiri jajaran pimpinan dan anggota dewan, unsur Forkopimda serta kepala perangkat daerah.

Dalam paparannya, Wali Kota Wahyu Hidayat menegaskan bahwa penyampaian KUA-PPAS 2027 tidak terdampak dinamika yang sempat muncul pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelumnya.

“Untuk pertanggungjawaban Ranperda kemarin sudah selesai, sudah ditandatangani dan sudah diserahkan ke provinsi. Semua aman, tidak ada masalah,” tegas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 tetap mengacu pada arah pembangunan daerah, dengan sejumlah penyesuaian strategis. Salah satunya adalah mempertimbangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026, serta sinkronisasi dengan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah.

“KUA tahun 2027 memang ada beberapa penyesuaian. Di dalamnya termasuk memperhatikan SiLPA tahun 2026. Selain itu, kami juga harus mengikuti target-target yang telah ditetapkan, baik dari sisi perekonomian nasional, provinsi maupun Kota Malang. Itu yang menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa dokumen KUA-PPAS yang baru disampaikan tersebut masih akan dikaji secara mendalam oleh legislatif sebelum memasuki tahap pembahasan dan pengesahan.

Menurutnya, DPRD telah melakukan pencermatan awal dengan membandingkan rancangan tersebut dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari hasil telaah awal, ditemukan sejumlah perubahan pada proyeksi postur anggaran yang masih memerlukan analisis lebih lanjut.

“Ini baru tahap penyampaian. Kami masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan kajian, analisis, serta pembahasan secara menyeluruh sebelum nantinya disahkan. Karena itu, dokumen ini kami dalami terlebih dahulu agar setiap perubahan memiliki dasar yang jelas,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menambahkan, komposisi belanja daerah ke depan diharapkan semakin berpihak kepada masyarakat. Ia menilai peningkatan porsi anggaran untuk program-program publik akan memberikan dampak pembangunan yang lebih nyata.

Dengan dimulainya tahapan ini, pembahasan KUA-PPAS 2027 dipastikan akan menjadi fokus penting antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah pembangunan Kota Malang ke depan.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 5

Dalam dokumen resmi yang dibacakan oleh H. Asmualik, S.T, Fraksi PKS menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Malang.

Sorotan Kinerja APBD 2025

Secara umum, Fraksi PKS mengakui adanya capaian dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah. Tercatat, pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp2,54 triliun, sementara belanja daerah terealisasi sekitar Rp2,44 triliun, menghasilkan surplus sekitar Rp98,8 miliar.

Namun demikian, angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai lebih dari Rp303 miliar dinilai menjadi indikator belum optimalnya pengelolaan anggaran. Fraksi PKS menilai tingginya SiLPA menunjukkan lemahnya perencanaan dan rendahnya efektivitas penyerapan anggaran.

Selain itu, realisasi belanja daerah yang masih berada di kisaran 89 persen juga menjadi catatan penting. Kondisi ini dinilai berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik kepada masyarakat.

Kritik terhadap Perencanaan dan Tata Kelola

Fraksi PKS menyoroti pentingnya peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang lebih akurat, terukur, dan sistematis. Mereka juga menekankan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan harus diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat.

Di sisi lain, proporsi belanja pegawai yang mencapai hampir 40 persen juga dinilai berpotensi menghambat fleksibilitas anggaran, terutama dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

PAD dan BUMD Belum Optimal

Fraksi PKS juga menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya mencerminkan kinerja riil, karena sebagian besar didorong oleh kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Selain itu, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Pemerintah Kota Malang diminta melakukan evaluasi menyeluruh agar BUMD benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Sorotan Serius: Izin Minuman Beralkohol

Salah satu poin paling krusial yang disoroti Fraksi PKS adalah meningkatnya jumlah izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITP-MB). Dalam periode 2022–2025, tercatat sebanyak 36 titik izin telah dikeluarkan di Kota Malang.

Fraksi PKS menilai kondisi ini mengkhawatirkan, mengingat Malang dikenal sebagai kota pendidikan dan budaya. Pemerintah Kota Malang pun didorong memiliki political will dan keberanian untuk membatasi perizinan tersebut guna mencegah menjamurnya tempat hiburan malam.

Sikap Akhir: Abstain

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Fraksi PKS akhirnya mengambil sikap politik dengan menyatakan “abstain” terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

Sikap ini menjadi sinyal kuat bahwa masih diperlukan pembenahan serius dalam tata kelola keuangan dan arah kebijakan pembangunan di Kota Malang ke depan.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Gunaidik

Views: 35

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, pada Rabu (15/7/2026). Sebanyak 288 peserta mengikuti pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan desain grafis dan kreativitas digital agar mampu bersaing di era media sosial dan ekonomi digital.

Berbagai materi praktis disampaikan kepada peserta, mulai dari dasar-dasar desain seperti teori warna, tipografi, dan tata letak (layout) untuk kebutuhan media sosial, praktik penggunaan aplikasi Canva dan CorelDraw dalam pembuatan poster, kemasan produk serta logo sederhana, hingga teknik membuat konten promosi bagi pelaku UMKM di sektor kuliner, fesyen, dan jasa. Selain itu, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai strategi membangun identitas visual (branding) agar produk lebih mudah dikenali masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa tampilan visual menjadi faktor penting dalam menarik perhatian konsumen terhadap suatu produk.

“Orang pertama kali lihat itu desainnya. Kalau menarik, produknya ikut laku. Lewat pelatihan ini kita ingin Kota Malang naik kelas dan punya ciri khas yang akan dikenal di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Wahyu.

Menurutnya, kemampuan desain grafis kini bukan hanya menjadi kebutuhan bagi kalangan profesional, tetapi juga menjadi modal penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai jual produk sekaligus memperluas jangkauan pemasaran melalui platform digital.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Malang, Nurwidianto, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut diharapkan mampu melahirkan lebih banyak talenta kreatif yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata di Kota Malang.

“Melalui pelatihan ini kami berharap lahir SDM kreatif yang mampu menghasilkan karya-karya visual berkualitas sehingga dapat memperkuat daya saing UMKM sekaligus mendukung promosi potensi Kota Malang,” ungkap Nurwidianto.

Pria yang akrab disapa Wiwid itu juga mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pelatihan merupakan tindak lanjut dari usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Malang yang kemudian direalisasikan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Diskominfo.

Dengan terselenggaranya pelatihan ini, Pemerintah Kota Malang berharap semakin banyak generasi muda, pelaku UMKM, dan masyarakat yang memiliki keterampilan desain grafis sehingga mampu menciptakan konten kreatif, memperkuat branding produk lokal, serta meningkatkan daya saing Kota Malang di tingkat nasional hingga internasional.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Gunaidik

Views: 10

Sorotan tersebut disampaikan Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi. Dalam interupsinya, Arief mendesak Wali Kota Malang segera mengambil langkah konkret untuk mengakhiri kekosongan jabatan yang telah berlangsung cukup lama.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak lagi sekadar persoalan administratif, tetapi telah berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan hingga pelayanan kepada masyarakat.

“Sudah lebih dari setahun kekosongan jabatan terjadi. Di tingkat kelurahan saja banyak lurah yang kesulitan berkoordinasi menjalankan program bersama RT berkelas karena struktur organisasi belum sepenuhnya definitif. Di OPD juga masih banyak dijabat Plt. Ini harus segera diselesaikan,” tegas Arief.

Arief menilai penerapan sistem Talent Management yang menjadi dasar pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh menjadi alasan berlarut-larutnya proses mutasi maupun promosi pejabat.

“Jangan sampai manajemen talenta menjadi penghambat roda pemerintahan. Sistem ini seharusnya mempercepat reformasi birokrasi, bukan malah memperlambat pengisian jabatan yang dibutuhkan pelayanan publik,” ujarnya.

Politisi PKB tersebut juga mengingatkan bahwa jabatan yang terlalu lama diisi oleh pelaksana tugas memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan strategis. Kondisi itu, menurutnya, dapat memperlambat pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Wali Kota: Terhambat Implementasi Manajemen Talenta

Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa lambatnya proses pengisian jabatan dipengaruhi masa transisi penerapan sistem Manajemen Talenta yang merupakan kebijakan nasional dalam pembinaan karier ASN.

Pria yang akrab disapa Pak Mbois itu mengungkapkan, Pemerintah Kota Malang baru memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada awal Juni 2026 untuk menerapkan sistem tersebut.

Setelah memperoleh persetujuan, Pemkot Malang langsung melakukan pemetaan kompetensi ASN melalui metode Nine Box Talent Management, yakni sistem yang mengukur potensi serta kinerja pegawai sebagai dasar promosi dan mutasi jabatan.

Namun, hasil pemetaan tersebut masih jauh dari target.

“Dari target sekitar 80 sampai 90 persen ASN yang memenuhi kualifikasi pada setiap kategori, ternyata yang memenuhi baru sekitar 30 sampai 40 persen,” ungkap Wahyu.

Menurut Wahyu, rendahnya capaian tersebut disebabkan masih banyak ASN yang belum memperbarui data kompetensi, pendidikan, sertifikat, penghargaan maupun rekam jejak kinerja ke dalam sistem manajemen talenta.

Akibatnya, proses penempatan pejabat sesuai kompetensi belum dapat dilakukan secara maksimal.

Prioritaskan ASN Internal Kota Malang

Wahyu juga menjelaskan bahwa regulasi membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengisi jabatan melalui ASN dari daerah lain apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi dari internal Pemerintah Kota Malang.

“Kalau itu tidak dilakukan, saya tidak bisa mengambil jabatan tertentu dari pegawai Kota Malang. Bisa saja nanti mengambil dari Kota Batu, Kabupaten Malang atau daerah lain yang sudah menerapkan manajemen talenta,” jelasnya.

Meski demikian, Wahyu menegaskan bahwa langkah tersebut bukan menjadi pilihan utama. Pemerintah Kota Malang tetap memprioritaskan ASN internal untuk menduduki jabatan-jabatan strategis yang saat ini masih kosong.

“Saya ingin pengisian jabatan tetap berasal dari ASN Pemerintah Kota Malang. Karena itu saya mendorong seluruh ASN segera melengkapi data mereka. Dengan manajemen talenta, pengisian jabatan dilakukan lebih objektif berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kinerja sesuai dengan bidangnya,” pungkas Wahyu.

Kondisi kekosongan jabatan strategis ini diharapkan segera mendapat penyelesaian agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal, pelayanan publik semakin efektif, serta percepatan pembangunan di Kota Malang tidak lagi terkendala oleh keterbatasan kewenangan pejabat pelaksana tugas.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 22

Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Cilegon, Robinsar, diterima Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama jajaran kepala perangkat daerah di Ruang Sidang Balai Kota Malang. Dalam kesempatan tersebut, kedua pemerintah daerah juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup pengelolaan pajak daerah, digitalisasi pelayanan publik, serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengaku bangga dan mengapresiasi dipilihnya Kota Malang sebagai tujuan studi tiru oleh Pemkot Cilegon. Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa berbagai inovasi yang dilakukan Pemkot Malang mulai mendapat pengakuan dari berbagai daerah di Indonesia.

“Merupakan sebuah kehormatan bagi Kota Malang karena Pemerintah Kota Cilegon datang untuk melihat secara langsung strategi yang kami lakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kami berharap kunjungan ini membawa manfaat bagi kedua daerah melalui pertukaran pengalaman dan inovasi,” ujar Wahyu.

Ia menjelaskan, kerja sama dengan Kota Cilegon merupakan kolaborasi antardaerah kesembilan yang berhasil dijalin Pemkot Malang. Sinergi tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Menurut Wahyu, keberhasilan meningkatkan PAD tidak diraih dalam waktu singkat, melainkan melalui proses pembenahan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pemkot Malang, lanjutnya, terus memperkuat digitalisasi pelayanan perpajakan, meningkatkan pengawasan terhadap objek pajak, memperluas basis wajib pajak, hingga mengoptimalkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami ingin berbagi pengalaman mengenai tata kelola pendapatan daerah. Namun di sisi lain, kami juga ingin belajar dari Kota Cilegon yang memiliki karakteristik sebagai kota industri dan wilayah pesisir. Sementara Kota Malang memiliki potensi berbeda. Karena itu kerja sama ini menjadi momentum untuk saling melengkapi,” jelasnya.

Dalam forum tersebut dipaparkan capaian kinerja pendapatan daerah Kota Malang yang menunjukkan tren sangat positif. Pada tahun 2025, total pendapatan daerah berhasil mencapai Rp2,542 triliun atau 101,15 persen dari target APBD.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencatatkan prestasi membanggakan dengan realisasi sebesar Rp1.107.590.236.246, atau 105,40 persen dari target yang telah ditetapkan.

Tren kenaikan PAD Kota Malang juga terus menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada 2021, PAD tercatat sekitar Rp603,7 miliar, meningkat menjadi Rp718,3 miliar pada 2022, kemudian Rp792,1 miliar pada 2023, naik menjadi Rp885,3 miliar pada 2024, hingga akhirnya melampaui Rp1,107 triliun pada 2025.

Sementara itu, hingga 7 Juli 2026, realisasi PAD Kota Malang telah mencapai sekitar Rp506,23 miliar, atau 47,63 persen dari target tahun berjalan.

Capaian tersebut menjadi bukti bahwa strategi optimalisasi pendapatan yang diterapkan Pemkot Malang mampu memberikan hasil nyata. Tak heran jika keberhasilan tersebut kini menjadi rujukan berbagai pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pewarta : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 3