Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Jatim, I Made Riandiana Kartika, menjelaskan bahwa Musancab merupakan agenda rutin lima tahunan yang digelar setelah tahapan Kongres, Konferda, dan Konfercab.

Menurutnya, Musancab tidak sekadar menjadi ajang pergantian kepengurusan, namun juga momentum strategis untuk melakukan regenerasi kader secara menyeluruh hingga ke tingkat ranting dan anak ranting.

“Kota Malang ini menjadi lokasi ke-36 dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Setelah ini tinggal Sumenep,” ujarnya saat diwawancarai.

Dalam pelaksanaan Musancab VI ini, DPD PDI Perjuangan Jatim juga menekankan kebijakan inklusif, khususnya terkait keterwakilan perempuan dan generasi muda. Setiap Pengurus Anak Cabang (PAC) diwajibkan memenuhi kuota minimal 30 persen perempuan atau setidaknya empat orang dari total 11 pengurus.

Tak hanya itu, keterlibatan generasi milenial juga menjadi perhatian serius. Setiap struktur PAC diwajibkan memiliki minimal tiga kader berusia di bawah 35 tahun, bahkan satu di antaranya harus menempati posisi strategis seperti Ketua, Sekretaris, atau Bendahara.

Made menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi penerus partai agar siap menghadapi dinamika politik ke depan.

“Kami menginginkan generasi muda terlibat dalam kegiatan politik untuk bersama-sama memikirkan nasib bangsa ini,” tegasnya.

Sementara itu, di lokasi yang sama, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan apresiasinya atas jalannya konsolidasi partai yang dinilai berlangsung solid.

Menurutnya, proses pemilihan kepengurusan yang berjalan cepat menjadi indikator kuatnya komunikasi dan kedekatan antar kader di berbagai wilayah.

“Kami melihat konsolidasi berjalan sangat baik. Ini menunjukkan kesolidan kader di Kota Malang,” ungkapnya.

Amithya juga menekankan pentingnya menjaga komposisi kepengurusan yang inklusif, dengan target keterwakilan perempuan minimal 30 persen serta keterlibatan generasi muda (Gen Z) sekitar 20 persen.

Ia menilai kehadiran kader muda akan membawa perspektif baru dalam memahami persoalan masyarakat sekaligus memperkuat peran advokasi partai di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Dengan terselenggaranya Musancab VI ini, PDI Perjuangan Jawa Timur optimistis mampu memperkuat soliditas internal serta menyiapkan kader-kader potensial menuju agenda politik ke depan. (Yuni)

Artikel DPD PDI Perjuangan Jatim Sukses Gelar Musancab VI di Kota Malang, Perkuat Konsolidasi Hingga Akar Rumput pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Menurutnya, keberadaan toko miras tersebut tidak hanya menimbulkan keresahan warga, tetapi juga diduga kuat melanggar Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

“Kami menolak dengan tegas dan tanpa kompromi keberadaan toko miras di tengah pemukiman warga. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut ketertiban umum, moral masyarakat, dan masa depan generasi,” tegas Ulum, Sabtu (25/04/2026).

Berdasarkan aspirasi warga RW 11, para Ketua RT 01 hingga RT 06, serta pengurus Ta’mir Masjid Al A’raf dan Masjid Ainul Yaqin, lokasi usaha tersebut berada sangat dekat dengan tempat ibadah dan lembaga pendidikan, yang secara prinsip bertentangan dengan ketentuan Perda yang mensyaratkan jarak minimal 500 meter.

“Tidak boleh ada pembiaran terhadap praktik yang jelas-jelas melukai rasa keadilan masyarakat. Pemerintah Kota harus segera turun tangan, melakukan evaluasi total terhadap izin yang telah diterbitkan, dan jika terbukti melanggar, maka wajib dicabut,” lanjutnya dengan nada tegas.

Dalam forum mediasi yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan Kedungkandang dan Kelurahan Sawojajar, tidak dihasilkan keputusan yang jelas. Bahkan, usulan agar toko tetap beroperasi secara terbatas dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat.

Ulum menegaskan bahwa suara warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut lingkungan tempat tinggal.

”Kami berdiri bersama warga. Penolakan ini sah, kuat, dan memiliki dasar hukum serta sosial yang jelas. Jangan sampai pemerintah terkesan lebih melindungi kepentingan usaha dibandingkan ketentraman masyarakat,” ujarnya.

Ulum juga mengingatkan bahwa persoalan minuman keras bukan hanya isu legalitas, tetapi juga berdampak serius terhadap keamanan, kesehatan, dan ketertiban sosial.

“Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Tidak ada ruang bagi kompromi terhadap hal yang merusak masyarakat, tutupnya. (Yuni)

Artikel Anggota DPRD Kota Malang Tolak Keras Toko Miras di Kawasan Pemukiman Sawojajar pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Peresmian digelar di Gedung Grand Pavilion, Pintu 5 RSSA, Jalan Belakang RS, Kota Malang. Fasilitas ini menjadi bagian dari transformasi layanan RSSA sebagai rumah sakit rujukan utama milik Pemprov Jatim.

Dalam sambutannya, Khofifah menekankan pentingnya sinergi antar rumah sakit di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama dalam penguatan sistem layanan dan efisiensi pengadaan.

“Ke depan, konsolidasi tidak hanya alat kesehatan, tetapi juga pengadaan obat. Jika berjalan optimal, biaya bisa ditekan dan kepastian layanan meningkat,” ujar Khofifah.

Ia menilai langkah RSSA yang lebih dulu membangun jejaring konsolidasi alat kesehatan, termasuk dengan rumah sakit di luar Jawa Timur, menjadi model pengembangan layanan kesehatan terintegrasi.

Khofifah juga menyoroti persoalan pengadaan melalui e-katalog yang kerap tidak sejalan dengan ketersediaan barang di lapangan. Menurutnya, kepastian distribusi kebutuhan vital seperti cairan infus harus dijaga agar pelayanan medis tidak terganggu.

Selain itu, ia mendorong penerapan tata kelola rumah sakit yang baik, mulai dari manajemen layanan, penguatan SDM, hingga desain fasilitas yang mendukung proses penyembuhan pasien.

Sementara itu, Direktur RSSA Mochamad Bachtiar Budianto menjelaskan Grand Pavilion dibangun sebagai respons atas kebutuhan layanan VIP pascapandemi COVID-19.

Saat pandemi, gedung VIP lama dialihfungsikan sepenuhnya untuk penanganan infeksi dan pasien COVID-19 terpadu. Kebijakan tersebut dinilai tepat saat itu, namun berdampak pada berhentinya layanan premium.

“Grand Pavilion kami hadirkan sebagai layanan unggulan dengan konsep modern, nyaman, dan berorientasi pada pengalaman pasien,” katanya.

Ia menyebut fasilitas baru tersebut dirancang sebagai layanan terpadu yang mengedepankan mutu medis, kenyamanan, serta patient experience. Kehadiran Grand Pavilion juga diharapkan memperkuat kemandirian pembiayaan rumah sakit di tengah sistem JKN dan BPJS Kesehatan.

“Layanan ini diharapkan memberi kontribusi pendapatan berkelanjutan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan secara keseluruhan,” tegasnya.

Di sisi lain, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut positif hadirnya fasilitas baru tersebut. Menurutnya, Grand Pavilion menjadi bukti peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kota Malang.

“Pelayanannya sangat baik, nyaman, dan profesional. Ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Wahyu.

Dengan diresmikannya Grand Pavilion, RSSA diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai rumah sakit rujukan regional dengan layanan modern, humanis, dan berdaya saing tinggi. (Yuni) 

Artikel Grand Pavilion RSSA Diresmikan, Khofifah Dorong Layanan Rumah Sakit Jatim Naik Kelas pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Menurut Rokhmad, persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran biasa. Ia menilai, kasus tersebut merupakan indikasi lemahnya pengawasan terhadap aset milik daerah yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Jika benar terjadi pungli dan aktivitas ilegal di atas aset RTH, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran serius yang harus diusut tuntas, termasuk siapa saja yang selama ini mengambil keuntungan dari situasi tersebut,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa status lahan sebagai Barang Milik Daerah (BMD) yang diperuntukkan sebagai RTH tidak boleh dikomersialisasikan dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, segala bentuk praktik sewa-menyewa atau penguasaan lahan oleh pihak tertentu harus dinyatakan ilegal dan segera dihentikan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi A DPRD Kota Malang akan mendorong sejumlah langkah konkret, di antaranya:

• Meminta audit menyeluruh terhadap pengelolaan kawasan oleh OPD terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH);
• Menelusuri dugaan aliran pungutan liar beserta pihak-pihak yang terlibat;
• Mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DLH, Satpol PP, dan BKAD;
• Mendorong penegakan hukum apabila ditemukan unsur pidana.

“Kami mendukung langkah penertiban yang dilakukan Pemkot. Namun tidak boleh berhenti pada pembongkaran fisik saja. Harus ada efek jera melalui penegakan hukum agar praktik serupa tidak terulang,” lanjutnya.

Selain penertiban, Rokhmad juga menekankan pentingnya pemulihan fungsi kawasan RTH secara berkelanjutan. Ia meminta agar setelah dilakukan penertiban, kawasan tersebut dijaga dan diawasi secara ketat agar tidak kembali disalahgunakan.

“RTH adalah hak masyarakat. Harus dikembalikan sebagai ruang publik yang aman, sehat, dan bebas dari aktivitas yang merusak moral maupun melanggar hukum,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Rokhmad menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan transparan, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

“Semua pihak harus siap diperiksa secara terbuka. Tidak boleh ada yang kebal hukum, namun kita tetap mengedepankan keadilan dan objektivitas,” pungkasnya. (Yuni) 

Artikel RTH Dijadikan Ladang Bisnis Ilegal, DPRD Kota Malang Desak Pembongkaran dan Pemulihan Fungsi Publik pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Hal tersebut disampaikan saat pencanangan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) 2026 di Ruang Pertemuan Setda Blora, Selasa (21/4/2026).

“Di Blora ada sekitar 11.000 ASN. Nantinya akan kita formulasikan agar bisa terlibat dalam pendataan, sehingga data kemiskinan dan pengangguran benar-benar presisi dan sesuai kondisi di lapangan,” ujar Bupati Arief.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara data yang dihimpun pemerintah daerah dengan indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan keterlibatan ASN, diharapkan proses verifikasi dan validasi data menjadi lebih akurat dan berdampak langsung pada kebijakan.

Menurut Bupati Arief, desa harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Oleh karena itu, seluruh perencanaan pembangunan diharapkan bertumpu pada data riil dari desa.

“Basis data semuanya dari desa. Nanti kita selaraskan, modul apa yang bisa diterapkan. Harapannya, seluruh desa di Blora dapat menerapkan Desa Cantik Statistik,” katanya

Selain itu, Pemkab Blora juga mendukung integrasi program Desa Cantik dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals) Desa.

Pemerintah daerah berencana menyusun role model dari desa-desa yang telah didampingi sebagai percontohan untuk wilayah lain.

Sementara itu, Kepala BPS Blora Rukhedi, S.Si., MSE, menegaskan pentingnya data desa dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

“Selama ini banyak lembaga mengambil data dari desa dengan berbagai aplikasi. Namun, kemampuan SDM desa belum tentu memadai untuk mengelolanya. Karena itu, perlu standarisasi dan penguatan kapasitas,” ujarnya.

Rukhedi menjelaskan, program Desa Cantik 2026 bertujuan meningkatkan literasi statistik masyarakat desa, menstandarkan pengelolaan data, serta mengoptimalkan pemanfaatan data agar program pembangunan lebih tepat sasaran.

Selain itu, program ini juga diarahkan untuk membentuk agen-agen statistik di tingkat desa.

Adapun tahapan pelaksanaan program dimulai dari pelatihan pembina pada Maret 2026, dilanjutkan pendataan lapangan pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Selanjutnya, penilaian Desa Cantik dilakukan pada Agustus hingga September 2026.

Tahun ini, terdapat tiga desa yang diusulkan sebagai Desa Cantik, yakni Desa Kapuan (Kecamatan Cepu), Desa Gayam (Kecamatan Bogorejo), dan Desa Bogowanti (Kecamatan Ngawen).

Bupati Arief mengapresiasi inovasi Desa Cantik sebagai fondasi penting dalam pembangunan berbasis data. Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada tiga desa percontohan, tetapi dapat direplikasi di seluruh desa di Blora.

“Ke depan, saya ingin ada desa percontohan di setiap kecamatan. Ini nanti bisa disinergikan dengan program Kecamatan Berdaya dari provinsi,” ujarnya.

Di akhir acara, dilakukan penandatanganan serta penyerahan penghargaan dari Badan Pusat Statistik kepada tiga desa terpilih, yakni Desa Kapuan (Kecamatan Cepu), Desa Gayam (Kecamatan Bogorejo), dan Desa Bogowanti (Kecamatan Ngawen), sebagai bentuk apresiasi atas kesiapan dan komitmen dalam penguatan statistik desa.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPS, tren kemiskinan di Blora menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, angka kemiskinan tercatat sebesar 11,49 persen, kemudian turun menjadi 11,42 persen pada 2024, dan kembali menurun menjadi 10,58 persen pada 2025.

Secara jumlah penduduk, angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari sekitar 99,14 ribu jiwa pada 2024 menjadi 92,01 ribu jiwa pada 2025. Penurunan ini menjadi indikator positif bagi upaya pengentasan kemiskinan yang terus diperkuat melalui kebijakan berbasis data.

Redaksi

Artikel Pemkab Blora Kerahkan 11.000 ASN, Percepat Pendataan Kemiskinan Berbasis Desa pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Dalam proses penjaringan, dinamika politik internal partai berlambang bumi itu terlihat cukup tinggi. Tercatat sebanyak 19 nama masuk dalam bursa calon ketua. Jumlah ini berkembang signifikan dari enam nama awal yang sebelumnya telah dikantongi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB melalui penjaringan informal dalam kurun satu hingga dua bulan terakhir.

Ketua DPC PKB Blora periode 2021–2026, Abdul Hakim, mengungkapkan bahwa mekanisme pemilihan ketua kali ini mengalami perubahan. Jika sebelumnya lebih mengedepankan sistem demokrasi dari bawah (bottom-up), kini PKB memilih menggunakan metode uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test (UKK).

Menurutnya, perubahan tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi pengalaman sebelumnya yang dinilai berpotensi memicu konflik internal.

“Tidak menjamin jika pemilihan ketua diserahkan sepenuhnya dari bawah akan menghasilkan pemimpin partai yang baik. Justru bisa menimbulkan perselisihan dan perpecahan,” tegasnya.

Melalui mekanisme UKK, lanjut Abdul Hakim, proses seleksi akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari DPP, DPW, hingga kalangan akademisi. Hal ini bertujuan untuk memastikan calon ketua yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi, kapasitas, serta visi kepemimpinan yang kuat.

“Semua nama yang diusulkan akan mengikuti UKK. Dari situ akan dinilai kualitas kepemimpinan mereka secara menyeluruh,” imbuhnya.

Adapun enam nama awal yang telah masuk dalam radar DPP PKB yakni Arief Rohman, Abdul Hakim (petahana), Mustopa, Maslikan, Arifin, dan Panca Rini. Nama-nama tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari internal DPC, organisasi Nahdlatul Ulama (NU), hingga fraksi PKB di DPR RI.

Sementara itu, dalam forum Muscab juga dibuka ruang bagi peserta untuk mengusulkan kandidat tambahan. Hasilnya, muncul 13 nama baru sehingga total keseluruhan mencapai 19 calon.

Empat nama di antaranya diusulkan oleh 10 Pengurus Anak Cabang (PAC) tingkat kecamatan, yakni Mochamad Muchklisin, Ahmad Fahim Mulaby, M. Muklisin, dan Eva Monalisa. Selain itu, Yusuf Nurbaidi turut maju melalui jalur usulan mandiri.

Nama-nama lain yang turut meramaikan bursa calon ketua antara lain K.H. Nasir, Abdullah Aminudin, Setya Utama, Jamuri, Munawar, Khilmi Yulian Jaya, M. Husaeni, dan Asrofin.

Selanjutnya, seluruh kandidat akan menjalani tahapan uji kelayakan dan kepatutan sebelum DPP PKB menetapkan Ketua DPC PKB Blora terpilih untuk lima tahun ke depan.

Dengan mekanisme baru ini, PKB Blora diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga solid dalam menjaga konsolidasi internal partai di tengah tantangan ke depan. (Joko)

Artikel PKB Blora Seleksi Ketua Lewat UKK, 19 Nama Bersaing pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Selama lima hari, DLH menggelar pendampingan intensif bagi 26 Calon Sekolah Adiwiyata Nasional (CSAN) 2026 yang dipusatkan di Aula DLH Kabupaten Blora.

Kepala DLH Kabupaten Blora, Istadi Rusmanto, ST, MM., melalui Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (PKPPLH) Muhamad Muniri, SH., menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong budaya peduli lingkungan di lingkungan pendidikan.

Menurutnya, pendampingan ini sangat krusial karena adanya pembaruan regulasi dan sistem pelaporan digital.

“Materi utama yang kami sampaikan berkaitan erat dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Adiwiyata. Kemudian pengecekan syarat, pengisian di aplikasi SIDIA belum. Juknisnya baru, sehingga perlu disinkronisasi. Jadi tahap ini belum ke aplikasi baru persiapan syarat-syarat,” kata Muniri, Kamis (16/4/2025).

Pendampingan dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap sekolah mendapatkan asistensi yang detail :

Hari Pertama (Senin, 13 April 2026) : Diikuti SMP Negeri 1 Blora Kecamatan Blora, SMP Negeri 2 Blora Kecamatan Blora, SMP Negeri 4 Blora Kecamatan Blora, SMP Negeri 6 Blora Kecamatan Blora, SMP Negeri 7 Blora Kecamatan Blora, dan SMP Negeri 1 Jepon.

Hari Kedua (Selasa, 14 April 2026): Giliran SDIT Permata Mulia Kecamatan Tunjungan, SD Negeri Kauman Blora Kecamatan Blora, SD Negeri 1 Todanan Kecamatan Todanan, SD Negeri 3 Ketileng Kecamatan Todanan, serta SD Negeri 2 Todanan Kecamatan Todanan.

Hari Ketiga (Rabu, 15 April 2026) : Diikuti oleh SD Negeri 1 Ketringan Kecamatan Jiken, SD Negeri 2 Jiken Kecamatan Jiken, SD Negeri 1 Japah Kecamatan Japah dan SD Negeri 4 Ngawen Kecamatan Ngawen.

Hari Keempat (Kamis 16 April 2026) : Diikuti SD Negeri 1 Ngelo Kecamatan Cepu, SD Negeri 2 Bajo Kecamatan Kedungtuban, SD Negeri 6 Kutukan Kecamatan Randublatung, SD Negeri 1 Gabusan Kecamatan Jati, SMP Negeri 1 Kunduran Kunduran.

Hari kelima (Senin, 20 April 2026) : Diikuti SMP Negeri 1 Cepu Kecamatan Cepu, SMP Negeri 2 Cepu Kecamatan Cepu, SMP Negeri 2 Kedungtuban Kecamatan Kedungtuban, MTs Darul Muna Kecamatan Kunduran.

Dalam arahannya, Muniri menekankan bahwa Adiwiyata bukan sekadar perlombaan atau mengejar penghargaan semata.

Lebih dari itu, program ini bertujuan menciptakan karakter siswa yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.

Sementara itu, melalui aplikasi SIDIA, nantinya, sekolah diharapkan mampu mendokumentasikan setiap inovasi pengelolaan lingkungan secara sistematis, mulai dari pengelolaan sampah, penghematan energi, hingga penghijauan di lingkungan sekolah.

Dengan persiapan matang ini, DLH Blora optimis sekolah-sekolah tersebut mampu memenuhi kriteria ketat dan lolos verifikasi sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional 2026.

Redaksi

Artikel Persiapkan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional 2026, DLH Blora Gelar Pendampingan Intensif pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, Indra menemukan bahwa salah satu penyebab utama kenaikan harga adalah semakin terbatasnya ketersediaan sapi hidup di pasaran, baik di wilayah Kota maupun Kabupaten Malang. Ketidakseimbangan antara permintaan yang tinggi dan suplai yang menurun membuat harga terus terdorong naik.

“Ini adalah alarm bagi kita semua. Ketika bahan pokok seperti daging sapi mulai tidak stabil, maka efeknya akan merambat ke banyak sektor,” ujarnya.

Indra menegaskan bahwa dampak kenaikan harga ini dirasakan secara berlapis. Mulai dari para jagal yang kesulitan mendapatkan pasokan, pedagang pasar yang harus menyesuaikan harga, hingga pelaku usaha kuliner yang menghadapi tekanan dalam menjaga kualitas dan harga jual.

“Dari hulu sampai hilir semua terdampak. Jagal, pedagang, hingga pelaku usaha kuliner seperti bakso, restoran, dan kafe—semuanya berada dalam tekanan yang sama,” tegasnya.

Sebagai kota yang dikenal dengan kekuatan wisata kuliner, Malang memiliki ketergantungan tinggi terhadap kestabilan bahan baku, terutama daging sapi. Bakso sebagai ikon kuliner, serta pertumbuhan restoran dan kafe yang pesat, menjadikan sektor ini sebagai salah satu penopang ekonomi daerah.

“Kalau ini tidak segera diantisipasi, kita berisiko menghadapi masalah baru—mulai dari kenaikan harga di tingkat konsumen, penurunan daya beli, hingga terganggunya keberlangsungan usaha,” lanjutnya.

Sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS, Indra mendorong pemerintah untuk tidak menunda langkah. Ia meminta adanya solusi konkret dan terukur dari dinas terkait, baik di tingkat kota, provinsi, hingga kementerian, mengingat fenomena ini juga terjadi secara nasional.

“Negara harus hadir. Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin meluas. Ini momentum untuk mengambil langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujarnya.

Dengan nada tegas, Indra juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

“Ini bukan hanya soal harga daging, tapi tentang menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat Malang. Kita harus bergerak bersama sebelum ini menjadi krisis,” pungkasnya. (Yuni) 

Artikel Indra Permana, Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Ingatkan Dampak Kenaikan Harga Daging pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Empat Ranperda tersebut meliputi Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penyelenggaraan Penanaman Modal, serta Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam forum paripurna tersebut, perwakilan Pemerintah Kota Malang, Wali Kota Wahyu, memaparkan komitmen pemerintah daerah dalam menangani berbagai isu krusial, khususnya terkait penyalahgunaan narkoba. Ia menegaskan bahwa Pemkot Malang akan terus memperkuat upaya pencegahan sekaligus pemberantasan melalui langkah konkret.

“Pemerintah akan memfasilitasi masyarakat, khususnya yang mengalami ketergantungan narkoba, dengan menyediakan layanan rehabilitasi. Selain itu, kami juga siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat upaya pemberantasan,” jelasnya di hadapan anggota dewan.

Tak hanya fokus pada isu narkoba, Pemkot Malang juga menaruh perhatian besar pada pengembangan Ruang Terbuka Hijau guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan. Sementara itu, Ranperda Penanaman Modal diharapkan mampu mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, serta Ranperda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan pengguna jalan.

Wali Kota: Tekankan Sinergi dan Implementasi Nyata

Dalam wawancara terpisah usai paripurna, Wali Kota Malang menegaskan bahwa keempat Ranperda ini merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Ia menekankan bahwa penanganan narkoba tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga pendekatan humanis melalui rehabilitasi dan edukasi. Selain itu, Wali Kota juga menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan Kota Malang yang bersih dari narkoba.

Terkait sektor lainnya, ia menyebut bahwa penguatan RTH menjadi bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan, sementara kemudahan investasi diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru. Di sisi transportasi, regulasi yang disusun diharapkan mampu menciptakan sistem lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman.

Rapat paripurna ini menjadi langkah awal pembahasan lebih lanjut keempat Ranperda tersebut, sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang akan berdampak langsung bagi masyarakat Kota Malang. (Yuni) 

Artikel DPRD Kota Malang Gelar Paripurna, Wali Kota Sampaikan Penjelasan 4 Ranperda Strategis pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Komisi B, Lasuri, S.H., M.H., dan dihadiri sejumlah pihak terkait, di antaranya Plt. Kepala Dindagkop Moh. Akhmadi, AP, Ketua PKDI Bojonegoro KRAT. Sudawam, S.H., S.Sos., beserta beberapa kepala desa sebagai anggotanya, Asosiasi KDMP Bojonegoro, Dandim 0813/Bojonegoro didampingi Pasiter.

Dalam pemaparannya, Dandim 0813/Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, S.T. menegaskan bahwa KDKMP merupakan program prioritas pemerintah pusat yang harus didukung bersama.

“KDKMP ini adalah proyek strategis dari Presiden, sehingga perlu sinergi seluruh pihak untuk percepatan pelaksanaannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari total target 430 desa di Bojonegoro, sebanyak 382 desa telah memiliki kesiapan lokasi, sementara 28 desa lainnya masih dalam proses penentuan lahan.

“Bojonegoro saat ini menjadi daerah dengan jumlah titik pembangunan tertinggi secara nasional. Bahkan 90 titik di antaranya sudah mencapai progres 100 persen,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat melalui Agrinas akan memberikan dukungan fasilitas lengkap bagi titik yang telah rampung, mulai dari kendaraan operasional hingga perlengkapan penunjang seperti rak, fasilitas klinik, dan pendingin ruangan.

“Program ini juga dilaksanakan melalui skema karya bakti padat karya dengan melibatkan masyarakat lokal, sehingga mampu menggerakkan ekonomi desa,” tambahnya.

Konsep KDKMP sendiri mencakup empat sektor utama, yakni layanan klinik dan apotek, gerai sembako dan LPG, usaha simpan pinjam, serta penyediaan pupuk. Program ini ditargetkan mulai berjalan serentak pada 17 Agustus 2026.

Namun demikian, di balik progres yang cukup pesat, sejumlah kendala masih mengemuka di lapangan. Salah satunya terkait kejelasan regulasi dan mekanisme penganggaran.

Ketua PKDI Bojonegoro KRAT. Sudawam menegaskan pentingnya komunikasi lintas sektor, sekaligus meminta kejelasan terkait sumber pembiayaan.

“Kami membutuhkan kepastian regulasi, terutama terkait pembiayaan kegiatan cut and fill atau pengurugan. Apakah bersumber dari Dana Desa, APBD, ADD, atau sumber lain, agar tidak menimbulkan kebingungan di tingkat desa,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku hingga saat ini pemerintah desa masih kebingungan terkait mekanisme penganggaran untuk pekerjaan pengurugan lahan KDKMP.

“Sampai sekarang kami di pemerintah desa masih bingung. Belum ada regulasi yang jelas terkait bagaimana mekanisme penganggaran untuk pengurugan lahan KDKMP. Ini yang membuat kami ragu untuk melangkah lebih jauh,” ungkapnya.

Sementara itu, pimpinan rapat Lasuri menyoroti pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah, khususnya dalam menyelesaikan persoalan status lahan.

“Pemkab bersama Kodim perlu segera bersurat ke pemerintah pusat terkait lahan berstatus LSD dan LP2B agar dapat dimanfaatkan. Ini penting demi percepatan program,” ujarnya.

Salah seorang perwakilan Asosiasi KDKMP Sugiyanto juga menekankan pentingnya kolaborasi antar koperasi dan dukungan lintas sektor guna menyukseskan program tersebut.

“Kunci keberhasilan KDKMP adalah kolaborasi yang kuat. Kami optimistis program ini bisa menjadi penggerak utama ekonomi desa,” katanya.

Meski demikian, rapat kerja tersebut belum menghasilkan kesepakatan menyeluruh, mengingat pihak Agrinas tidak hadir dalam forum. Ke depan, koordinasi lintas sektor diharapkan semakin diperkuat guna mempercepat realisasi KDKMP di Kabupaten Bojonegoro. (Goen) 

Artikel Dikebut! Koperasi Merah Putih Bojonegoro Hampir Rampung, Namun Desa Masih Bingung Soal Anggaran pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.