Kegiatan yang dimulai pukul 19.30 WIB tersebut berlangsung di depan Pos RT 02/RW 01 dan dihadiri warga RT 02, para sesepuh, serta warga lingkungan sekitar.

Tumpengan digelar sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan sekaligus untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului.

“Semoga kegiatan ini menjadi bentuk rasa syukur kita dan kebersamaan warga terus terjaga,” ujar Samiono, yang memimpin doa dalam acara tersebut.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Samiono. Acara berlangsung dalam suasana sederhana, khidmat, dan penuh kebersamaan.

Kar

Views: 38

Kerusakan jalan yang cukup parah itu menjadi keluhan serius bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur tersebut untuk beraktivitas. Selain mengganggu kenyamanan, kondisi jalan yang berlubang juga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Jalur tersebut berada di sisi barat kawasan Hutan Tinawun BKPH Malo. Bagi masyarakat, jalan ini merupakan salah satu akses alternatif yang menghubungkan dua wilayah kabupaten, sekaligus menjadi jalur penting bagi aktivitas warga di sekitar perbatasan.

Tak hanya digunakan masyarakat, jalur tersebut juga disebut menjadi salah satu akses operasional PT Pertamina EP Field Cepu, khususnya untuk mendukung berbagai kegiatan operasional di wilayah Distrik Kawengan Timur.

Kondisi jalan yang rusak dan berdebu semakin terasa ketika siang hari. Debu yang beterbangan akibat lalu-lalang kendaraan membuat pengguna jalan harus ekstra berhati-hati sekaligus mengurangi kenyamanan masyarakat yang melintas.

Salah seorang tokoh masyarakat setempat, yang identitasnya disebut AB, mengaku berharap pemerintah maupun pihak terkait segera turun tangan.

“Jujur saja, saya sebagai warga masyarakat sangat berharap jalan ini segera diperbaiki, Mas. Tingkat kerusakannya sudah cukup parah. Tapi kami tidak tahu harus mengadu ke mana agar jalan ini segera diperbaiki,” ujar AB dengan nada kecewa, Sabtu (15/08/2026) di rumahnya.

Menurut warga, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kenyamanan, tetapi juga menyangkut kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang aman dan layak.

PU Bojonegoro: Masih Berstatus Jalan Desa

Untuk mengetahui kewenangan dan pihak yang bertanggung jawab atas kondisi jalan tersebut, awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada instansi terkait pada Jumat (14/8/2026).

Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPU BM PR) Kabupaten Bojonegoro, Iwan Maulana, menjelaskan bahwa ruas jalan tersebut belum menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

“Jalan itu masih jalan desa. Apalagi keberadaan jalan masih di dalam wilayah Perhutani. Secara langsung itu masih tanggung jawab Perhutani,” jelas Iwan Maulana, Jum’at (14/08/2016).

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai siapa pihak yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan, mengingat jalan tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi juga menjadi akses kegiatan operasional perusahaan.

Pertamina Belum Memberikan Jawaban

Awak media kemudian mencoba meminta penjelasan kepada pihak PT Pertamina Field Cepu, mengingat perusahaan tersebut disebut menggunakan jalur tersebut sebagai salah satu akses operasional di wilayah Distrik Kawengan, khususnya kawasan timur.

Konfirmasi disampaikan kepada pihak Relation/Humas PT Pertamina EP Field Cepu, Fikri. Namun, hingga berita ini disusun, konfirmasi yang telah disampaikan melalui WhatsApp belum mendapatkan respons.

Upaya memperoleh keterangan juga dilakukan kepada Wakil Bupati Bojonegoro, Nuril Azizah, guna mengetahui sikap pemerintah daerah terkait kondisi jalan tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diterima.

Warga Menunggu Kejelasan

Persoalan jalan rusak di kawasan perbatasan tersebut kini menyisakan pertanyaan bagi masyarakat. Di satu sisi, warga membutuhkan akses jalan yang aman dan layak. Di sisi lain, muncul persoalan mengenai status serta kewenangan atas ruas jalan yang berada di kawasan Perhutani tersebut.

Masyarakat berharap persoalan kewenangan tidak berhenti pada saling menunjuk pihak yang bertanggung jawab. Sebab, pada akhirnya masyarakatlah yang setiap hari harus menggunakan jalan tersebut dalam kondisi rusak dan berdebu.

Pemerintah daerah, Perhutani maupun pihak perusahaan yang memanfaatkan jalur tersebut dinilai perlu duduk bersama mencari solusi. Terlebih, keberadaan jalan tersebut memiliki fungsi penting bagi mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan operasional di wilayah perbatasan.

Perbaikan jalan tidak semestinya hanya dilihat dari siapa yang memiliki kewenangan, tetapi juga dari kepentingan masyarakat yang membutuhkan fasilitas publik yang aman, layak dan memadai.

Jika persoalan tersebut terus dibiarkan tanpa kejelasan, bukan tidak mungkin kekecewaan masyarakat semakin berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pihak-pihak yang seharusnya hadir memberikan solusi.

Kini masyarakat hanya berharap satu hal: jalan segera diperbaiki, bukan justru persoalannya terus dilempar dari satu pihak kepada pihak lainnya.

Duta Peristiwa masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

Reporter : Kang Marlik

Editor : Redaksi

Views: 18

GPM digelar sebagai upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB, warga terlihat antusias mendatangi lokasi untuk membeli berbagai komoditas pangan yang disediakan. Sejumlah bahan kebutuhan pokok dijual dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan harga di pasaran.

Komoditas yang tersedia antara lain Minyakita seharga Rp15.000 per liter, telur ayam ras Rp21.000 per kilogram, gula pasir Rp15.000 per kilogram, minyak goreng Fortune Rp19.000 per liter, bawang putih Rp6.500 per ¼ kilogram, bawang merah Rp4.500 per ¼ kilogram, cabai campur Rp5.000 per kemasan, serta beras SPHP Rp57.500 per 5 kilogram.

Salah satu warga, Lia Febriana, warga Desa Cengkir, mengaku senang dapat berbelanja kebutuhan dapur melalui GPM. Ia membeli minyak goreng, cabai, dan bawang karena harganya dinilai lebih murah dibandingkan harga di pasaran.

“Senang karena harganya di bawah pasaran. Saya membeli minyak, cabai dan bawang. Semoga tahun depan kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan lagi,” ujar Lia.

Hal senada disampaikan Tasmining, warga RT 2 Desa Cengkir. Ia mengaku terbantu dengan harga pangan yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut, khususnya Minyakita yang dijual Rp15.000 per liter. “Minyaknya Rp15.000. Senang, semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Menariknya, pelaksanaan GPM di Desa Cengkir tidak hanya menghadirkan komoditas pangan murah. Pemerintah juga menghadirkan sejumlah layanan publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam satu lokasi. Layanan tersebut meliputi layanan BPJS Kesehatan, cek kesehatan (CKG), pembayaran pajak, serta donor darah.

Kehadiran berbagai layanan tersebut membuat kegiatan GPM sekaligus menjadi ruang pelayanan masyarakat secara terpadu. Warga tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memanfaatkan layanan kesehatan, administrasi dan sosial.

Dengan pelaksanaan GPM secara langsung di desa, masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan pangan dengan harga terjangkau maupun mengakses sejumlah layanan yang disediakan pemerintah dan mitra pelayanan.

Resaksi

Views: 8

Bagi para petani, bantuan ini bukan sekadar pupuk. Bantuan tersebut menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam mendampingi petani selama musim tanam, sehingga mereka dapat lebih tenang mengelola lahannya dan tetap optimistis menyongsong masa panen.

Salah satu penerima manfaat bantuan pupuk adalah Gapoktan Sumber Rezeki, Desa Sumberagung, Kecamatan Kepohbaru yang mengelola lahan tembakau seluas 125 hektare. Kelompok tani ini menerima bantuan pupuk NPK sebanyak 21.875 kilogram. Sementara itu, Gapoktan Tani Maju Sejahtera, Desa Banjarjo, Kecamatan Sumberrejo yang mengelola lahan seluas 220 hektare menerima bantuan pupuk sebanyak 38,5 ton.

Perwakilan Gapoktan Sumber Rezeki, Suprapto, mengaku bantuan tersebut sangat berarti bagi petani karena mampu mengurangi beban biaya produksi yang setiap tahun terus meningkat.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Setyo Wahono, Ibu Wakil Bupati Nurul Azizah, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro atas bantuan pupuk NPK untuk tanaman tembakau sebanyak 21.875 kilogram,” katanya.

Bantuan ini, kata Suprapto, sangat membantu kami dalam mengurangi biaya produksi dan menjadi penyemangat bagi petani untuk meningkatkan hasil panen. Ia berharap program ini terus berlanjut demi kesejahteraan petani Bojonegoro.

Ungkapan senada disampaikan Ketua Gapoktan Tani Maju Sejahtera Desa Banjarjo, Kecamatan Sumberrejo, Suwito. Menurutnya, bantuan pupuk yang diterima para petani menjadi dukungan nyata pemerintah terhadap keberlangsungan usaha tani tembakau.

“Kami dari Gapoktan Tani Maju Sejahtera Desa Banjarjo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Ibu Wakil Bupati Nurul Azizah, serta Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian beserta seluruh jajaran yang telah memberikan bantuan pupuk kepada petani kami sebanyak 38,5 ton,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus menumbuhkan optimisme para petani dalam menghadapi musim tanam tahun ini.

“Kami berharap bantuan ini memberikan manfaat yang besar, meningkatkan produktivitas tanaman tembakau, serta menambah semangat petani dalam mengelola lahannya,” pungkasnya.

Program bantuan pupuk NPK merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah. Dengan berkurangnya beban biaya produksi, petani diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal untuk meningkatkan kualitas budidaya, sehingga hasil panen semakin baik dan kesejahteraan keluarga petani pun terus meningkat.

Redaksi

Views: 6

Kebijakan itu disebut sebagai strategi pemerintah untuk memastikan perputaran ekonomi MBG benar-benar dirasakan masyarakat desa.

Penegasan tersebut disampaikan Menko Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau Budidaya Ikan Tematik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kamolan yang berada di Sendang Bangeran, Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Jumat (31/7/2026).

“SPPG harus membeli dari Koperasi Desa Merah Putih, koperasi nelayan, BUMDes, atau usaha yang ada di desa itu. Tidak boleh semuanya dibeli dari distributor besar,” kata Zulkifli di hadapan warga dan pengelola koperasi.

Menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi hingga ke pelosok desa. Karena itu, pemerintah telah memasukkan kewajiban penyerapan produk lokal ke dalam tata kelola SPPG.

“Kalau di desa ada ikan lele, ambil lele dari desa. Kalau ada telur, ayam, sayuran, buah-buahan, dan beras, ambil dari desa. Kita ingin ekonomi rakyat tumbuh. Jangan sampai yang menikmati hanya usaha-usaha besar,” ujarnya.

Menko Zulkifli menegaskan, pemerintah tidak akan mentoleransi SPPG yang mengabaikan potensi ekonomi lokal. Menurut dia, evaluasi hingga sanksi dapat diberikan kepada pengelola yang tidak menjalankan ketentuan tersebut.

“Kalau tidak mengambil dari desa, kita ingatkan. Dua kali kita ingatkan, tiga kali kita ingatkan. Empat kali, tutup SPPG-nya,” katanya.

Hadir dalam kunjungan tersebut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati Sri Setyorini, Forkopimda, serta sejumlah kepala OPD Kabupaten Blora.

Dalam pandangan Menko Pangan Zulkifli, selama ini pertumbuhan ekonomi nasional masih terlalu terpusat di kota-kota besar. Program MBG diharapkan menjadi instrumen untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa.

“Tidak mungkin Indonesia maju kalau yang maju hanya Jakarta. Harus ada pusat pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Karena itu dibentuk Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, dan usaha-usaha desa lainnya agar rakyat ikut menikmati pembangunan,” ujarnya.

Kunjungan tersebut sekaligus menampilkan contoh konkret rantai pasok lokal yang ingin dibangun pemerintah.

Di Desa Kamolan, bantuan Program Budidaya Ikan Tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan didampingi oleh penyuluh Perikanan KKP 24 kolam bioflok aktif digunakan untuk budidaya.

Pada kesempatan itu dilakukan tebar benih ikan lele oleh Menko Pangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada satu kolam dan panen lima kolam lele. Hasil panen dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan empat SPPG dengan harga Rp25.000 per kilogram dalam kondisi bersih. Setiap pemesanan mencapai 150 hingga 300 kilogram.

Zulkifli menyebut pola tersebut sebagai konsep close loop economy, yakni menghubungkan produksi masyarakat dengan pasar yang telah tersedia melalui Program Makan Bergizi Gratis.

“Lele dari desa masuk ke SPPG. Nanti telur dari desa, ayam dari desa, sayuran dari desa, beras dari desa. Uangnya berputar di desa. Itulah yang kita bangun,” katanya.

Ia memperkirakan kebutuhan bahan pangan untuk mendukung MBG akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah SPPG. Karena itu, desa-desa didorong memperkuat kapasitas produksi agar mampu menjadi pemasok utama kebutuhan program tersebut.

Ke depan, lanjut Zulkifli, jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di sekitar 80.000 desa akan saling terhubung. Desa yang memiliki kelebihan produksi dapat memasok daerah lain yang membutuhkan sehingga terbentuk rantai distribusi pangan berbasis desa dalam skala nasional.

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan desa sebagai aktor utama dalam rantai pasok MBG.

“Kamolan menjadi contoh bagaimana program ketahanan pangan bisa langsung terkoneksi dengan kebutuhan Makan Bergizi Gratis. Yang tumbuh bukan hanya produksi ikannya, tetapi juga ekonomi masyarakat desanya,” ujar Arief.

Dari Kamolan, pemerintah pusat mengirim pesan yang jelas bahwa melalui Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi penggerak ekonomi desa. Bukan sekadar memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga menciptakan pasar baru bagi petani, peternak, dan pelaku usaha desa.

Untuk diketahui, Kamolan bukan satu-satunya lokasi penerima bantuan bioflok di Kabupaten Blora. Pemerintah pusat melalui KKP juga menyalurkan bantuan serupa kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih Kunden (Kecamatan Blora), Koperasi Desa Merah Putih Kentong (Kecamatan Cepu), dan Koperasi Desa Merah Putih Sambongrejo (Kecamatan Ngawen).

Masing-masing lokasi memperoleh 24 kolam bioflok sehingga total terdapat 96 kolam bioflok yang disiapkan untuk memperkuat produksi perikanan rakyat dan mendukung kebutuhan bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis.

Redaksi

Views: 5

Dalam kesempatan tersebut, Cantika Wahono menyampaikan bahwa Tim Penggerak PKK merupakan mitra strategis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung lima prioritas pembangunan daerah. Melalui gerakan yang dimulai dari keluarga, PKK diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Gayatri (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri). Jika sebelumnya bantuan pemerintah diberikan sekitar 54 ekor ayam petelur kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melalui gerakan PKK setiap keluarga didorong memiliki 7–10 ekor ayam petelur sebagai upaya meningkatkan pemenuhan gizi sekaligus menambah pendapatan rumah tangga.

Cantika juga mengajak masyarakat membangun kepedulian terhadap lingkungan dengan mengelola sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Pemilahan sampah, pengolahan kompos, pemanfaatan bank sampah, hingga kerajinan dari barang bekas merupakan langkah sederhana yang dapat memperkuat ekonomi keluarga sekaligus menjaga kebersihan lingkungan.

Ia menegaskan, keberhasilan PKK tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari dampak nyata seperti menurunnya angka stunting, meningkatnya kesehatan keluarga, tumbuhnya ekonomi rumah tangga, serta terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. “Untuk itu, kader PKK diharapkan terus meningkatkan kapasitas diri dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak,” terangnya.

Di penghujung kegiatan, suasana haru terasa saat dilakukan penyerahan bantuan kepada lansia dan penyandang disabilitas. Salah seorang penerima bantuan lansia, Sumiati, warga Desa Tembeling, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan pemerintah.

“Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Saya sangat senang karena lansia masih diperhatikan oleh pemerintah. Semoga bantuan untuk para lansia bisa terus berlanjut,” ujarnya.

Usai memberikan pelatihan kepada kader PKK, Cantika Wahono melanjutkan kunjungan ke Posyandu penerima Program Gayatri untuk melihat langsung pelaksanaannya di masyarakat. Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan santunan kepada penyandang disabilitas sebagai wujud kepedulian pemerintah dan TP PKK Kabupaten Bojonegoro terhadap warga yang membutuhkan.

Redaksi

Views: 2

Salah satu penerima bantuan, Saeful Ashar dari Gapoktan Bangun Tani Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap para petani. “Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan alsintan mesin pemanen gabungan besar ini,” katanya. 

Bantuan alsintan tersebut, kata Saeful, akan berdampak pada peningkatan efisiensi panen dan semakin memperkuat ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Ia mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro. 

Seperti diketahui, Pemkab Bojonegoro menyerahkan berbagai bantuan yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada gapoktan dan poktan di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (22/07/2026). Yakni meliputi irigasi perpompaan, premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), pupuk NPK non subsidi untuk petani tembakau, serta alat dan mesin pertanian (alsintan).  

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Zaenal Fanani, mengatakan bahwa di tengah perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi, tantangan sektor pertanian tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan ketersediaan udara bagi lahan pertanian sepanjang musim.

Oleh karena itu, bantuan irigasi perpompaan menjadi investasi penting untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan indeks pertanaman, menjaga produktivitas lahan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Bantuan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 ini akan disalurkan kepada 33 kelompok tani dan gapoktan di beberapa kecamatan. Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian kepada Kabupaten Bojonegoro,” ujar Zaenal.

Selain memperkuat infrastruktur pertanian, Pemkab Bojonegoro juga memberikan perlindungan kepada petani melalui bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Pada Tahun Anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp669,6 juta untuk luasan 17.000 hektare, dengan skema pembiayaan 20 persen dari APBD Kabupaten Bojonegoro dan 80 persen dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, bantuan premi AUTP secara simbolis diserahkan kepada tujuh kelompok tani di Kecamatan Baureno. Program ini diharapkan memberikan rasa aman bagi petani dalam menghadapi risiko gagal panen akibat banjir, kekeringan, maupun serangan organisme pengganggu tanaman.

Pemkab Bojonegoro juga menyalurkan bantuan pupuk NPK non subsidi melalui APBD Tahun Anggaran 2026 kepada 55 kelompok petani dan gapoktan petani tembakau. Bantuan tersebut bertujuan menjaga kesuburan lahan, meningkatkan produktivitas, serta menghasilkan tembakau yang berkualitas dan berdaya saing.

Sementara itu, modernisasi pertanian didorong melalui penyaluran alsintan yang bersumber dari APBN berupa dua unit mesin pemanen gabungan besar dan dua unit traktor roda empat kepada kelompok petani penerima manfaat. 

“Kami berharap bantuan ini mampu mempercepat proses olah tanah dan panen, meningkatkan efisiensi usaha tani, serta mendukung peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Bojonegoro,” harap Zaenal Fanani.

Redaksi

Views: 10

Peresmian dilakukan secara virtual oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, SE, M.Han., dengan mengusung tema “Negara Hadir untuk Rakyat.”

Kegiatan tersebut melibatkan Dandim 0721/Blora Letkol Kav Yudhi Agung Setiyanto, S.Sos., perwakilan Polres Blora, Kejaksaan Negeri Blora, Forkopimcam Jiken, PJU Kodim 0721/Blora, Pemerintah Desa Nglebur, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Pangdam IV/Diponegoro menyampaikan bahwa Jembatan Garuda merupakan hasil kolaborasi TNI dan masyarakat sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Kehadiran jembatan ini menjadi solusi atas keterbatasan akses yang selama ini menghadap warga sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah.

Jembatan tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mempermudah akses pendidikan, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendukung pelayanan kesehatan. Warga tidak lagi harus menempuh jalur yang lebih jauh sehingga mobilitas menjadi lebih cepat, aman, dan efisien.

Dandim 0721/Blora Letkol Kav Yudhi Agung Setiyanto mengatakan pembangunan Jembatan Garuda merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat.

“Kami berharap keberadaan jembatan ini dapat mempermudah distribusi hasil bumi, memperlancar akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat jembatan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang. 

Redaksi

Views: 7

Alfi Study Center merupakan lembaga pelatihan bahasa Jepang sekaligus pusat persiapan kerja ke Jepang yang berlokasi di Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala SMKN Kasiman Eko Ratmianto, S.Pd., M.Pd., Owner Alfi Study Center sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Hj. Mitroatin, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro Ahmad Supriyanto, S.Pd., M.H., Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro Annafiy Aisya Sahila, S.H., Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Drs. Ec. H. Anis Musthafa, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Mahmudi, S.Sos., M.M., Pengawas Pembina SMKN Kasiman mewakili Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bojonegoro Imam Sujianto, Camat Kasiman Benny Subiakto, S.STP., M.M., unsur Forkopimcam Kasiman, Ketua Komite SMKN Kasiman Darwanto, kepala SMA dan SMK negeri maupun swasta se-Kabupaten Bojonegoro, serta sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Bojonegoro.

Mengawali kegiatan, Kepala SMKN Kasiman Eko Ratmianto, S.Pd., M.Pd. menyampaikan apresiasi kepada Alfi Study Center yang telah mempercayakan SMKN Kasiman sebagai tuan rumah kegiatan sosialisasi. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi sekolah, khususnya Bursa Kerja Khusus (BKK) dan humas SMA/SMK, untuk memperoleh informasi mengenai peluang kerja di Jepang bagi para lulusan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi peserta didik yang ingin melanjutkan karier bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang,” ujar Eko.

Dalam sambutannya, Hj. Mitroatin menjelaskan bahwa Alfi Study Center berdiri sekitar satu tahun lalu sebagai bentuk kepedulian terhadap tingginya kebutuhan lapangan kerja bagi generasi muda Bojonegoro. Berangkat dari aspirasi masyarakat yang banyak mencari peluang pekerjaan, Alfi hadir bukan hanya sebagai lembaga kursus bahasa Jepang, tetapi juga sebagai mitra sekolah dalam membentuk karakter, kedisiplinan, budaya kerja, serta kemampuan bahasa bagi calon pekerja migran.

“Alfi hadir bukan hanya mencarikan perusahaan, tetapi ingin berkolaborasi dengan sekolah untuk membentuk karakter, budaya kerja, dan kemampuan bahasa Jepang agar anak-anak siap bekerja di Jepang,” ungkap Mitroatin.

Ia menjelaskan, Alfi Study Center yang berkampus di Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, telah menjalin kerja sama (MoU) dengan berbagai perusahaan di Jepang. Bahkan, angkatan perdana sebanyak 20 peserta telah berhasil diberangkatkan bekerja ke Jepang. Saat ini, peluang kerja juga terbuka di berbagai sektor, mulai industri manufaktur, peternakan, hingga bidang lainnya yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

Sementara itu, Imam Sujianto selaku Pengawas Pembina SMKN Kasiman mewakili Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bojonegoro menyampaikan apresiasi atas hadirnya Alfi Study Center sebagai mitra dunia pendidikan dalam menyiapkan lulusan yang siap bersaing di tingkat internasional.

“Jangan pernah takut bermimpi, karena dunia kita sangat luas. Siapkan mental, bahasa, dan karakter anak-anak kita untuk bekerja ke luar negeri,” pesannya.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro Ahmad Supriyanto, S.Pd., M.H. turut memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguasaan bahasa asing dan kompetensi kerja agar generasi muda Bojonegoro mampu bersaing di pasar kerja internasional.

Senada, Camat Kasiman Benny Subiakto, S.STP., M.M. mengapresiasi dipilihnya SMKN Kasiman sebagai lokasi penyelenggaraan sosialisasi. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan kehormatan bagi Kecamatan Kasiman sekaligus menjadi motivasi bagi para pelajar untuk meningkatkan kompetensi dan berani meraih peluang kerja di luar negeri.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Mahmudi, S.Sos., M.M. mengingatkan pentingnya mengikuti program pelatihan dan penempatan kerja melalui lembaga yang resmi sehingga para calon pekerja migran memperoleh perlindungan hukum serta kepastian dalam proses bekerja di luar negeri.

Usai seluruh rangkaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah bersama para tamu undangan sebelum memasuki sesi kedua berupa pemaparan materi mengenai peluang kerja di Jepang, budaya kerja, pembelajaran bahasa Jepang, serta mekanisme mengikuti program pelatihan di Alfi Study Center.

Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin kolaborasi yang semakin kuat antara sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga pelatihan dalam mencetak lulusan Bojonegoro yang unggul, berkarakter, menguasai bahasa asing, serta siap memanfaatkan peluang karier di Jepang melalui jalur yang legal, aman, dan profesional.

Reporter : Gunaidik

Editor : Muhammad Iklil

Views: 53

Media Gathering kali ini mengusung tema “Komunikasi Publik yang Adaptif di Era Digital: Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah”.  

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menjelaskan komunikasi, sinergi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan media yang memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat. Yakni pada berbagai program pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Media adalah sahabat dan mitra pemerintah.

“Karena itu saya selalu berpesan kepada seluruh perangkat daerah agar memberikan pelayanan informasi sebaik mungkin kepada rekan-rekan media sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui komunikasi yang terbuka, kita dapat membangun ruang dialog yang sehat, konstruktif, serta menghadirkan informasi yang benar kepada masyarakat,” ujar Bupati.

Bupati juga mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk terus mengedepankan prinsip jurnalistik dengan menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan data, sekaligus menjadi bagian dari upaya memberikan edukasi kepada masyarakat di tengah pesatnya perkembangan media digital. Menurutnya, pemberitaan yang akurat dan bertanggung jawab akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun media itu sendiri.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tengah mendorong berbagai program strategi untuk meningkatkan daya tarik daerah. Salah satunya melalui penguatan sektor kesehatan sebagai pintu masuk mendatangkan masyarakat dari luar daerah. Pengembangan layanan unggulan di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, seperti Digital Subtraction Angiography (DSA) dan layanan terapi stem cell, diharapkan dapat menjadikan Bojonegoro sebagai salah satu referensi layanan kesehatan. 

Selain itu, Pemkab juga tengah menjalin kerja sama dengan Universitas Brawijaya untuk pendirian Fakultas Kedokteran di Bojonegoro sebagai bagian dari penguatan ekosistem pendidikan dan Kesehatan. “Kami berharap media dapat ikut memperkenalkan berbagai potensi daerah yang dimiliki Bojonegoro,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Bojonegoro, Arif Afandy berharap forum Media Gathering menjadi wadah untuk mempererat kemitraan sekaligus memperoleh masukan dalam pengelolaan komunikasi masyarakat. Menurutnya, promosi berbagai potensi Bojonegoro, khususnya di sektor kesehatan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, memerlukan dukungan media agar semakin dikenal masyarakat luas dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Melalui kegiatan Media Gathering ini, kami berharap sinergi yang telah terjalin bersama media semakin kuat sehingga penyampaian informasi pembangunan daerah dapat berlangsung secara terbuka, objektif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan arahan Pak Bupati”, kata Arif.

Dalam kegiatan ini juga turut dihadiri oleh jajaran Asisten Daerah Setda Bojonegoro, kepala OPD, Dirut Rumah Sakit Umum Daerah, dan kepala Badan Usaha Milik Daerah.

Redaksi

Views: 2