Agenda rutin tahunan ini diselenggarakan sebagai wadah untuk menggembleng para Babinsa, dan personel teritorial jajaran Kodim 0813 Bojonegoro agar makin responsif serta profesional dalam mengawal wilayah binaan.

Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kasdim Mayor Inf Marwoko Suwandono menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai pembekalan nyata bagi prajurit di lapangan.

Penguatan kapasitas ini bermuara pada efektivitas peran TNI AD dalam memberdayakan wilayah pertahanan darat melalui Pembinaan Teritorial (Binter).

“Setiap Apkowil wajib memahami bagaimana caranya agar kehadiran kita senantiasa bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan mewujudkan Kemanunggalan TNI dengan Rakyat,” ujar Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto.

Dengan mengusung tema “Melalui Kegiatan Peningkatan Kemampuan Apkowil Tersebar Kita Bangun Aparat Komando Kewilayahan yang Unggul, Modern dan Humanis dalam Mendukung Terwujudnya Pembinaan Teritorial yang Berkualitas”, pelatihan kali ini dirancang relevan dengan dinamika lapangan.

Ratusan peserta yang terdiri para Danramil, Bati Tuud dan Babinsa Koramil jajaran Kodim 0813 Bojonegoro ini dibekali serangkaian materi teknis dan taktis teritorial, meliputi: Materi Utama Binter yakni Sikap Teritorial, Lima Kemampuan Teritorial, Santi Aji, Sisrendal Binter, serta Ketatalaksanaan Binter.

Berikutnya ada Materi Pengayaan yaitu Pembekalan khusus dari dinas terkait yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial masyarakat terkini.

Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto berharap seluruh materi yang diserap tidak sekadar menjadi teori, melainkan langsung diterapkan saat bertugas di desa binaan masing-masing.

Langkah ini sangat penting dilaksanakan demi menciptakan Ruang, Alat, dan Kondisi (RAK) juang yang tangguh.

Menutup amanatnya, Dandim 0813 Bojonegoro mengingatkan seluruh prajurit untuk tidak lengah saat menjalankan tugas pembinaan di tengah masyarakat.

“Selalu prioritaskan keselamatan diri, dan materiel dalam setiap pergerakan. Tetap peka dan responsif terhadap setiap dinamika serta perkembangan situasi yang terjadi di wilayah,” pungkas Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto dalam sambutannya.

Redaksi

Views: 4

Kegiatan penyaluran air bersih tersebut dipimpin KA SPKT Polres Bojonegoro Iptu Rahmad Basuki bersama anggota. Bantuan diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga, khususnya untuk keperluan sehari-hari selama kondisi kekeringan masih berlangsung.

Iptu Rahmad Basuki mengatakan penyaluran air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang terdampak kekeringan.

“Bantuan air bersih ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama selama sumber mata air mengalami kekeringan,” ujar KA SPKT, Rahmad Basuki.

Menurutnya, kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari upaya Polri untuk memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran anggota di lapangan juga menjadi bentuk pelayanan dan kepedulian Polri terhadap kondisi warga yang terdampak kekeringan.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Ngraseh, Maftukin, menyampaikan terima kasih kepada Polres Bojonegoro atas bantuan air bersih yang diberikan kepada warganya.

Kades menyebut bantuan tersebut sangat membantu masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan air akibat mengeringnya sumber mata air.

Penyaluran air bersih tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian Polres Bojonegoro kepada masyarakat terdampak kekeringan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga sekaligus menjadi wujud nyata semangat Polri untuk masyarakat.

Redaksi

Views: 3

Uji kompetensi ini untuk mengukur kapasitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan kesiapan mereka memimpin birokrasi daerah.
Assessment yang berlangsung selama dua hari, 24–25 September 2026, di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Mabes Polri tersebut menjadi salah satu tahapan utama dalam Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.

Wakil Bupati Blora, Hj Sri Setyorini menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan untuk memastikan jabatan strategis Sekda diisi figur yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami ingin memastikan bahwa Sekda yang terpilih nanti benar-benar memiliki kapasitas manajerial, kepemimpinan yang kuat, serta mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Blora,” kata Sri Setyorini saat membuka kegiatan.

Menurutnya, Sekda memiliki posisi sentral sebagai motor penggerak birokrasi, pengoordinasi organisasi perangkat daerah, sekaligus penjamin keberlangsungan administrasi pemerintahan daerah. Karena itu, proses pengisian jabatan harus berlangsung secara transparan, objektif, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

Sementara itu, Asesor SDM Tingkat III SSDM Polri Kombes Pol Wiraga Dimas Tama, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa Assessment Center merupakan metode penilaian yang memiliki tingkat validitas tinggi dalam memetakan potensi dan kompetensi kepemimpinan peserta.

Dalam sambutan Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri yang dibacakannya, disebutkan bahwa assessment menjadi instrumen penting untuk memastikan terpilihnya pejabat yang memiliki kemampuan manajerial, kepekaan terhadap dinamika lingkungan strategis, serta kemampuan mengoptimalkan pelayanan publik secara cepat dan tepat.

“Assessment Center menjadi instrumen penting untuk memastikan terpilihnya pejabat yang memiliki kemampuan manajerial serta kepekaan terhadap dinamika lingkungan strategis,” ujarnya.

Pada bagian lain Kepala BKPSDM Kabupaten Blora Heru Eko Wiyono menjelaskan, hasil assessment dijadwalkan diumumkan pada 6 Oktober 2026. Para peserta selanjutnya akan mengikuti tahapan seleksi lanjutan di Semarang pada 9 Oktober 2026.

Berikut sembilan peserta yang mengikuti assessment yakni Kepala Dinas Kesehatan Daerah Edi Widayat, Inspektur Daerah Irfan Agustin Iswandaru, Kepala Dinporabudpar Iwan Setiyarso, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Mohamad Toha Mustofa, Kepala Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Ngaliman, Kepala BPPKAD Pitoyo Trusingtyas, Kepala Dinas Pendidikan Sunaryo, Kepala Dinas PMD Yayuk Windrati, serta Sekretaris BPPKAD Susi Widyorini.

Seleksi ini akan menentukan sosok yang nantinya memimpin mesin birokrasi Kabupaten Blora setelah berakhirnya masa jabatan Sekda sebelumnya, sekaligus menjadi figur kunci dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Redaksi

Views: 4

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 99 kegiatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan wilayah penyangga, terdiri atas 73 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan 26 kegiatan masyarakat lainnya. Persiapan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan Tactical Floor Game (TFG) yang melibatkan Polda Metro Jaya, Mabes Polri, Kodam Jaya/TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta pemangku kepentingan terkait.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, kesiapan personel diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada peserta kegiatan sekaligus menjaga ketertiban serta kelancaran aktivitas masyarakat.

“Menyampaikan pendapat merupakan hak masyarakat yang harus dihormati. Polri hadir untuk memberikan pelayanan dan mengawal agar aspirasi dapat disampaikan dengan aman, damai, tertib, dan bertanggung jawab,” ujar Kombes Budi.

Sebanyak 26.386 personel gabungan Kepolisian TNI, Pemprov DKI dan Pamdal Gedung MPR/DPR RI disiapkan untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan. Penempatan meliputi Monas 4.020 personel, Bundaran HI 4.051, DPR/MPR RI 3.663, penyekatan dan FKPMS 8.914, Kamseltibcarlantas 2.055, Gakkum 1.841, Siaga Mapolda 600, Tim Patroli Wilayah 412, TMII 296, Kementan dan Danantara 197, Semanggi 140, Komnas HAM dan Pengadilan Tinggi 102, patroli pengawalan unjuk rasa 62, serta PJU penanggung jawab 33 personel.

Kombes Budi menegaskan, seluruh personel diarahkan mengedepankan komunikasi, dialog, serta pendekatan persuasif dan humanis. Rekayasa lalu lintas juga dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi arus kendaraan, jumlah massa, dan perkembangan di lapangan.

Masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di sekitar lokasi kegiatan diimbau merencanakan perjalanan lebih awal dan mempertimbangkan jalur alternatif. Pengguna jalan juga dapat memantau perkembangan lalu lintas melalui media sosial TMC Polda Metro Jaya serta mengikuti arahan petugas karena pengaturan dapat berubah sesuai kondisi aktual.

Kombes Budi mengajak seluruh peserta menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai, menghormati hak masyarakat lainnya, menaati ketentuan yang berlaku, serta menjaga fasilitas umum. “Polri untuk Demokrasi. Kami hadir untuk menjaga ruang demokrasi sekaligus melindungi ketenteraman aktivitas masyarakat umum. Sampaikan aspirasi dengan damai, hormati masyarakat yang tetap beraktivitas, dan bersama-sama Jaga Jakarta,” pungkasnya.

Reporter : Yuni Ektanta

Sumber : Bidhumas Polda Metro Jaya

Views: 15

Guna mencapai tujuan itu, Pemkab Bojonegoro menggelar Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksanaan BKKD hari kedua, Rabu (23/9/2026) di Lantai IV Partnership Room. Giat ini dihadiri Forkopimda dan kepala desa se-Kabupaten Bojonegoro.

Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menjelaskan penyesuaian mekanisme ini dilakukan di tengah penyesuaian kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) migas. Meski APBD mengalami penurunan pada 2026, komitmen Pemkab terhadap pembangunan desa tetap diprioritaskan untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga pelosok.

“Pemkab Bojonegoro dalam merealisasikan program harus selalu patuh regulasi. Hasil evaluasi kita hari ini, penyerapan BKKD dipermudah cukup satu kali tahap pencairan 100 persen. Targetnya di Oktober sudah bisa diserap langsung secara utuh. Kami minta Tim Pelaksana (Timlak) difungsikan dengan baik agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar,” ujar Wabup Nurul.

Wabup Nurul juga memaparkan rincian alokasi BKKD Pemkab Bojonegoro dari tahun ke tahun tercatat terus berkelanjutan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro Djoko Lukito menambahkan, kebijakan pencairan 100 persen dalam satu tahapan, mencerminkan komitmen kuat kepemimpinan daerah dalam berpihak kepada masyarakat desa.

“Komitmen Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati luar biasa dalam memperhatikan desa. Meskipun anggaran APBD mengalami penurunan, Pemkab Bojonegoro tetap memberikan bantuan anggaran yang sangat signifikan untuk perlindungan dan kemajuan masyarakat desa,” tegas Djoko Lukito.

Terkait pelaksanaan teknis di lapangan, Djoko mengingatkan, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2024 telah disesuaikan dengan aturan pencairan satu kali. Pemkab Bojonegoro mengimbau seluruh aparatur desa dan Timlak untuk tertib administrasi serta menjalankan pengadaan barang dan jasa di desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Redaksi

Views: 1

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan apresiasi atas pengabdian para ASN yang telah menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat selama masa kerja. Ia berharap memasuki masa pensiun tidak menjadi akhir dari kontribusi mereka bagi daerah.

“Terima kasih atas dedikasi, kontribusi, waktu, dan kerja keras Bapak-Ibu yang sudah menunaikan tugas dan kewajiban dengan baik untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro sesuai profesi masing-masing,” ujarnya.

Bupati mengatakan, memasuki masa purna tugas tentu akan membawa perubahan dalam keseharian. Namun, menurutnya, masih banyak aktivitas yang dapat dilakukan para pensiunan, termasuk berkontribusi melalui keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

“Yang penting dari Bapak-Ibu sekalian harus tetap sehat, tetap semangat. Banyak hal yang bisa dikerjakan,” katanya.

Bupati juga mengajak para purnatugas untuk tetap memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pengalaman selama bertahun-tahun menjalankan tugas dinilai tetap dapat menjadi bagian dari kontribusi untuk pembangunan daerah.

“Saya mohon Bapak-Ibu kalau ada kontribusi, ada masukan, saya siap. Insyaallah itu bentuk kontribusi, bentuk tanggung jawab Bapak-Ibu meskipun sudah pensiun,” tuturnya.

Selain penyerahan SK, kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi pra-pensiun oleh PT Taspen sebagai mitra bayar. Bupati meminta pelayanan terkait hak-hak pensiun diberikan dengan mudah, cepat, dan akurat sehingga para ASN dapat memahami proses yang harus dilalui menjelang purna tugas.

Salah satu penerima SK Pensiun, Supranata yang sebelumnya menjabat Camat Sugihwaras mengungkapkan rasa syukur karena dapat menyelesaikan masa pengabdian hingga memasuki purna tugas dalam kondisi sehat. Ia telah mengabdi selama 34 tahun 7 bulan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

“Ini adalah prestasi yang luar biasa bagi kami. Banyak kesan dan permasalahan yang kami hadapi selama mengabdi di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,” ujarnya.

Supranata mengatakan, selama menjalankan tugas, para ASN kerap harus mengutamakan tanggung jawab pelayanan meski harus mengurangi waktu bersama keluarga. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan pengabdian yang kini telah sampai pada masa purna tugas.

Ia juga berpesan kepada rekan-rekan yang memasuki masa pensiun agar tidak menganggap pengabdian berhenti setelah tidak lagi menjadi ASN. Menurutnya, masih banyak ruang untuk berkontribusi melalui keluarga maupun lingkungan masyarakat.

“Masih banyak ruang dan waktu kepada Bapak-Ibu para purnatugas untuk memberikan pengabdian kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui lingkungan sendiri, melalui keluarga, melalui RT RW. Kita masih bisa berkontribusi,” katanya.

Redaksi

Views: 1

Dorongan lima Raperda tersebut dinilai bukan sekadar agenda legislasi rutin. Lebih dari itu, menjadi penentu arah kebijakan strategis yang menyangkut langsung kepentingan masyarakat, mulai dari tata kelola pemerintahan desa hingga pembangunan ekonomi jangka panjang.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah rencana Pilkades serentak tahun 2027. Hingga kini, pelaksanaannya masih menyisakan tanda tanya, terutama terkait kepastian regulasi yang menjadi payung hukum. Pemerintah daerah sendiri masih menunggu rampungnya perubahan Perda sebagai dasar pelaksanaan.

Kondisi tersebut berdampak pada belum adanya kejelasan jumlah desa peserta maupun jadwal pelaksanaan. Padahal, agenda Pilkades merupakan momentum penting dalam menjaga stabilitas demokrasi di tingkat desa.

Berdasarkan data sebelumnya, pelaksanaan Pilkades di Bojonegoro dirancang bertahap mulai 2027, dengan potensi ratusan desa ikut serta dalam gelombang awal. Namun tanpa kepastian regulasi, tahapan teknis masih belum bisa dijalankan secara maksimal.

Tak hanya Pilkades, pembahasan Raperda juga menyinggung peta jalan industri Bojonegoro. Isu ini menjadi krusial mengingat daerah tersebut tengah berupaya memperkuat struktur ekonomi berbasis potensi lokal dan investasi.

Pengamat menilai, penyusunan roadmap industri tidak boleh sekadar normatif. Harus ada keberpihakan nyata terhadap penguatan sektor riil, UMKM, serta perlindungan terhadap masyarakat lokal agar tidak hanya menjadi penonton di tengah arus industrialisasi.

Di sisi lain, DPRD diharapkan tidak sekadar menjalankan fungsi legislasi formal, tetapi juga memastikan setiap Raperda yang disahkan benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci, terutama dalam isu strategis seperti Pilkades dan kebijakan industri.

Dengan masuknya lima Raperda ke tahap paripurna, publik kini menanti sejauh mana pembahasan tersebut mampu menjawab persoalan riil di lapangan, bukan sekadar memenuhi target administrasi legislasi.

Duta Peristiwa menilai, momentum ini harus menjadi titik balik—bahwa regulasi bukan hanya produk hukum, tetapi instrumen keberpihakan terhadap rakyat.

Reporter : Gunaidik

Editor : Redaksi

Views: 3

Sebanyak 57 perwakilan masyarakat yang memiliki hak pilih turut ambil bagian dalam forum Musdes tersebut. Proses pemilihan juga dihadiri unsur Forkopimcam dan aparat keamanan, mulai dari Kapolres, Camat Jiken, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kapolsek, Koramil, hingga tokoh masyarakat setempat.

Antusiasme masyarakat tampak tinggi, meski sistem pemilihan dilakukan melalui perwakilan. Dari hasil penghitungan suara, calon nomor urut 2, Yudha Rachmawan, unggul dengan perolehan 31 suara. Sementara calon nomor urut 3, Yulis Setyo Budi, memperoleh 20 suara, dan calon nomor urut 1, Agus Legowo, mendapatkan 5 suara. Tercatat satu suara dinyatakan tidak sah.

Dengan hasil tersebut, Yudha Rachmawan resmi terpilih sebagai Kepala Desa Genjahan melalui mekanisme PAW.

Pelaksanaan Musdes berlangsung tertib sejak awal hingga akhir. Aparat keamanan memastikan seluruh tahapan berjalan aman tanpa gangguan berarti.

Dalam sambutan perdananya usai ditetapkan sebagai pemenang, Yudha Rachmawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh warga Desa Genjahan yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Genjahan. Ini bukan kemenangan pribadi, melainkan amanah bersama. Kami akan merangkul semua pihak, termasuk saudara-saudara yang sebelumnya menjadi kompetitor. Dalam proses ini tidak ada lawan, semua adalah bagian dari keluarga besar Desa Genjahan,” tegas Yudha.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan desa secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Selain itu, Yudha menaruh perhatian pada pengembangan potensi lokal, khususnya di bidang seni dan budaya yang dinilai menjadi kekuatan Desa Genjahan.

“Ke depan, kami ingin mengembangkan potensi seni budaya seperti tayub, barong, hingga wayang kulit. Banyak warga Genjahan yang memiliki bakat di bidang tersebut. Ini akan menjadi salah satu fokus dalam visi pembangunan desa,” tambahnya.

Yudha berharap, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, roda pemerintahan desa dapat berjalan lancar, transparan, serta mampu membawa kemajuan bagi Desa Genjahan ke depan.

Reporter : Sujono

Editor : Redaksi

Views: 16

Paket sembako tersebut disalurkan kepada masyarakat di Desa Sukowati, Desa Tikusan, dan Desa Mojodeso. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.

Staf Bidang Pelayanan Bencana dan Pelayanan Kesehatan PMI Kabupaten Bojonegoro, Wahyu Theo Alfian, mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 PMI. “Alhamdulillah, seluruh paket sembako yang kita serahkan berasal dari PMI Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyaluran bantuan menjadi salah satu bentuk kepedulian PMI kepada masyarakat. Selain menjalankan tugas kemanusiaan dalam pelayanan kebencanaan dan kesehatan, PMI juga berupaya hadir melalui kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima. “Semoga dengan adanya pemberian paket sembako ini dapat membantu meringankan beban masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang membutuhkan,” tuturnya.

Apresiasi juga disampaikan Kepala Desa Mojodeso, Warsiman. Ia mengucapkan terima kasih kepada PMI Provinsi Jawa Timur dan PMI Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Mojodeso.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PMI Provinsi Jawa Timur dan PMI Kabupaten Bojonegoro yang sudah memberikan paket sembako kepada masyarakat Desa Mojodeso yang sangat membutuhkan,” ungkapnya.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari semangat PMI untuk terus menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Di usia ke-81, PMI diharapkan semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai pelayanan dan aksi nyata, khususnya bagi warga yang membutuhkan dukungan.

Redaksi

Views: 1

Mewakili Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga, diantaranya Polres, Kejari, Pengadilan Negeri (PN), hingga Perhutani untuk mencari jalan keluar. Menurut dia, esensi dari keadilan adalah keseimbangan dan kepedulian pimpinan terhadap warganya yang sedang berada dalam kesulitan.

“Mulai pagi (Selasa, red) saya langsung berkomunikasi dengan Pak ADM (Perhutani) karena beliau yang memegang kewenangan atas kawasan hutan tersebut. Pak Suginanto memang melakukan kesalahan, dan Alhamdulillah, Pak ADM sudah berbesar hati memaafkan,” ujar Wabup Nurul saat di ruangan.

Wabup Nurul juga berpesan secara langsung kepada Pak Suginanto agar peristiwa ini dijadikan titik balik dan pembelajaran berharga dalam hidup. Pihaknya mengingatkan, kesalahan tetaplah kesalahan yang harus diakui, namun di sinilah indahnya kebersamaan. Negara hadir untuk menolong warganya yang mau menyadari dan memperbaiki diri.

“Tetap harus diakui bahwa panjenengan salah, tetapi ditolong. Jadi tidak boleh merasa tidak bersalah. Salah, iya, tapi ditolong,” tutur Wabup Nurul.

Dalam pertemuan di Mapolres Bojonegoro, tampak Suginanto didampingi istri dan keluarganya. Ia mengakui kesalahannya. Dalam pertemuan dengan suasana hangat tersebut, Suginanto menyalami Wakil Bupati Nurul Azizah dan sesekali tersenyum sumringah.

Melalui penyelesaian yang mengutamakan dialog dan perdamaian ini, Pemkab Bojonegoro berharap masyarakat dapat memetik hikmahnya. Restorative justice bukan berarti membenarkan pelanggaran, melainkan memberikan kesempatan kedua bagi warga untuk jujur, bangkit, merenung, dan menata masa depan bersama keluarga.

Sebelumnya, Suginanto diamankan oleh Polhut pada 29 Juli lalu karena mengambil dua batang kayu jati di wilayah KPH Padangan tanpa izin. Nilai taksiran sekitar Rp 400 ribu. Merespons hal tersebut, kepedulian antarpimpinan daerah langsung bergerak cepat. Berkat sinergi yang kuat antara Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, Kapolres, Kepala Pengadilan Negeri, hingga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), pendekatan kemanusiaan pun dikedepankan untuk membebaskan Suginanto.

Redaksi

Views: 1