Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor makanan dan minuman, hotel, hiburan, serta jasa parkir masih berada di kisaran 65 persen. Angka tersebut dinilai menunjukkan masih besarnya potensi peningkatan penerimaan daerah.

“Komisi B memandang peningkatan PAD seharusnya difokuskan pada optimalisasi kepatuhan wajib pajak. Potensi masih sangat besar apabila data objek pajak semakin akurat, pengawasan diperkuat, dan pelayanan dipermudah melalui pemanfaatan teknologi,” tegas Bayu.

Ia menambahkan, peningkatan penerimaan daerah idealnya dilakukan tanpa harus membebani masyarakat dengan kebijakan baru, melainkan melalui penguatan sistem dan tata kelola yang lebih efektif.

Dalam hearing tersebut, Komisi B juga meminta Bapenda menyampaikan data piutang pajak berdasarkan kondisi riil di lapangan. Termasuk di dalamnya pemetaan wajib pajak yang masih aktif maupun yang sudah tidak lagi beroperasi.

Tak hanya itu, Komisi B turut menyoroti pentingnya inventarisasi objek retribusi yang telah maupun yang belum terintegrasi dalam aplikasi SIAP GRAK. Langkah ini dinilai krusial untuk mengetahui sejauh mana digitalisasi mampu mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

“Integrasi sistem menjadi kunci. Kami juga meminta masukan dari Bapenda terkait dukungan regulasi atau kebijakan yang dibutuhkan agar sistem ini dapat berjalan maksimal,” imbuhnya.

Komisi B menegaskan akan terus mengawal pembenahan tata kelola pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal Kota Malang. Dengan dukungan data yang valid, sistem terintegrasi, serta sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan PAD dapat meningkat secara berkelanjutan.

Langkah tersebut sekaligus menjadi fondasi penting dalam memperkuat pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Goen

Views: 5

Kondisi tersebut memantik keresahan para pedagang. Mereka pun mendatangi Komisi B DPRD Kota Malang guna mengadukan persoalan yang dinilai sarat ketidakjelasan data dan lemahnya tata kelola penempatan pedagang.

Perwakilan pedagang, Khairul, bersama sejumlah pedagang lainnya melakukan audiensi dengan dewan pada Kamis (21/5/2026). Dalam pertemuan itu, para pedagang meminta adanya transparansi serta kepastian hak bagi mereka yang selama ini telah tercatat sebagai pedagang resmi.

Menurut laporan yang diterima DPRD, sedikitnya sekitar 500 pedagang terancam tidak tertampung dalam skema penataan pasar yang baru usai revitalisasi dilakukan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menegaskan bahwa penyelesaian persoalan harus mengacu pada regulasi yang berlaku.

“Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2004, aturannya sudah jelas. Jika pedagang tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut atau enam bulan terputus-putus, maka hak pengelolaan bedak dikembalikan lagi ke Pemerintah Kota Malang. Regulasi ini yang harus ditaati,” tegas Bayu usai audiensi.

Bayu menambahkan, revitalisasi Pasar Baru Gadang seharusnya menjadi momentum pembenahan tata kelola pasar agar lebih tertib dan tepat sasaran. Karena itu, pihaknya meminta Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang segera melakukan pemutakhiran data atau updating verification terhadap pedagang aktif maupun nonaktif.

“Kami minta Diskopindag memilah dan memilih mana yang memang masih memiliki hak dan mana yang tidak. Berdasarkan data awal, ada sekitar 1.600 pedagang aktif. Otomatis mereka yang harus diprioritaskan untuk terakomodir,” terangnya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Perdagangan Diskopindag Kota Malang, Luh Putu Eka Wilantari menyampaikan bahwa proses verifikasi data pedagang Pasar Induk Gadang masih terus berjalan.

Menurutnya, pendataan ditargetkan rampung bersamaan dengan selesainya proyek pembangunan sisi barat pasar yang dijadwalkan pada Juni mendatang.

Polemik distribusi bedak ini kini menjadi sorotan serius, mengingat revitalisasi pasar sejatinya diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan serta kesejahteraan pedagang, bukan justru memunculkan persoalan baru. Para pedagang pun berharap pemerintah benar-benar membuka data secara transparan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses penataan tersebut. (Yuni)

Views: 0

Meski demikian, Bayu mengingatkan bahwa capaian total tersebut tidak boleh menutupi fakta masih adanya tiga jenis pajak daerah yang realisasinya belum mencapai 100 persen. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi serius agar optimalisasi pajak tidak timpang dan potensi pendapatan daerah bisa digali secara lebih merata.

Komisi B DPRD Kota Malang juga menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi DPRD terkait penambahan sekitar 1.000 unit e-tax pada wajib pajak. Bayu menilai, kebijakan ini harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan terukur untuk memperkuat transparansi serta mencegah kebocoran penerimaan pajak daerah.

Namun, Bayu menegaskan bahwa penguatan sistem digital harus diiringi dengan penambahan personel yang kompeten dan profesional. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, pemasangan e-tax dikhawatirkan tidak akan berjalan optimal dan hanya menjadi pemenuhan target administratif semata.

Lebih lanjut, Bayu menegaskan bahwa tahun 2026 pajak daerah akan menjadi tulang punggung APBD Kota Malang, seiring dengan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, DPRD berkomitmen mengawal kebijakan pendapatan daerah agar semakin kuat, adil, dan berkelanjutan demi menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Malang. (Yuni)

Views: 0