Akses utama menuju kawasan Perumahan Griyashanta diketahui ditutup menggunakan sesek bambu oleh sejumlah warga. Penutupan tersebut merupakan bentuk penolakan atas kebijakan pembukaan jalan tembus di Jalan Simpang Candi Panggung.

Ironisnya, aksi blokade itu tetap dilakukan saat Pemkot Malang tengah melaksanakan uji coba jalan tembus sejak 27 Juli 2026. Program yang direncanakan berlangsung selama 10 hari tersebut pun tak berjalan optimal karena akses penunjang masih tertutup.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menegaskan bahwa penutupan jalan yang menghambat arus lalu lintas tidak dapat dilakukan sembarangan.

“Kalimatnya sesuai perundang-undangan, dilarang melakukan penutupan jalan dan menghambat arus lalu lintas yang mengganggu arus lalu lintas,” tegas pria yang akrab disapa Jaya tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum apabila dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku. “Ada konsekuensinya. Tapi mungkin beliau tidak paham,” imbuhnya.

Namun demikian, pernyataan terkait potensi pelanggaran itu belum diikuti langkah penertiban di lapangan. Saat disinggung mengenai tindakan konkret, Dishub mengaku masih mengedepankan pendekatan persuasif kepada warga.

“Kita tunggu dulu. Kami berusaha membuat mereka memahami. Mungkin mereka kurang paham,” ujar Widjaja.

Sikap yang cenderung menunggu ini membuat persoalan jalan tembus tidak hanya berkutat pada penolakan warga semata, tetapi juga menyentuh aspek penegakan aturan atas akses yang diklaim sebagai jalan umum.

Di sisi lain, keberadaan blokade tersebut turut menghambat tujuan pembangunan jalan tembus, yakni untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Candi Panggung. Tanpa akses yang terbuka, efektivitas ruas jalan tersebut belum bisa diuji secara maksimal.

Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan publik: sejauh mana komitmen Pemkot Malang dalam menegakkan aturan, sekaligus memastikan kepentingan umum tidak kalah oleh kepentingan kelompok tertentu.

Duta Peristiwa akan terus menelusuri perkembangan persoalan ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan informasi yang tajam, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 19

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan seluruh armada angkot yang tergabung dalam program wajib dilengkapi perangkat pemantau berbasis digital. Melalui sistem tersebut, pergerakan kendaraan dapat dipantau secara real-time, mulai dari rute perjalanan, jarak tempuh, waktu operasional hingga jumlah pelajar yang dilayani.

“Ini adalah upaya kami untuk memastikan layanan angkutan pelajar berjalan optimal dan tepat sasaran. Setiap armada yang bekerja sama wajib dilengkapi alat pemantau agar setiap pergerakan dapat terlacak dengan akurat,” ujar Jaya, sapaan akrabnya.

Menurut Jaya, sistem monitoring akan terintegrasi dengan aplikasi yang dikembangkan oleh koperasi angkot. Seluruh aktivitas armada akan terdokumentasi secara transparan, termasuk total kilometer yang ditempuh selama memberikan layanan kepada para pelajar.

Data tersebut nantinya menjadi dasar Dishub Kota Malang dalam menghitung besaran subsidi yang diberikan kepada operator angkot. Pasalnya, skema pembiayaan program dilakukan berdasarkan jumlah kilometer layanan yang berhasil dijalankan oleh masing-masing armada.

“Nanti ada laporannya, berapa kendaraan yang beroperasi, berapa pelajar yang diangkut, dan sebagainya. Karena kami membeli jasa berdasarkan kilometer yang ditempuh,” jelasnya.

Selain menyiapkan sistem digital, Dishub Kota Malang juga menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengemudi maupun koperasi peserta program. Pengemudi diwajibkan mengenakan seragam, tidak diperbolehkan merokok saat bertugas, serta dilarang menggunakan telepon seluler secara sembarangan ketika mengemudikan kendaraan.

Kepatuhan terhadap SOP tersebut menjadi syarat utama bagi koperasi yang ingin bergabung dalam program angkot pelajar, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan profesional bagi para siswa.

Di sisi regulasi, Jaya mengungkapkan bahwa proses penyusunan payung hukum program kini telah memasuki tahap akhir. Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwal) telah selesai dievaluasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan saat ini sudah dikembalikan ke Bagian Hukum Pemerintah Kota Malang untuk proses pengundangan.

“Progresnya tinggal selangkah lagi. Biro Hukum Provinsi Jatim sudah selesai melakukan evaluasi dan sudah mengembalikannya ke Bagian Hukum Pemkot Malang. Setelah Perwal diundangkan dan sistem monitoring rampung, kami optimistis program angkot pelajar bisa segera beroperasi secara maksimal,” pungkas Jaya.

Program angkot pelajar ini diharapkan menjadi solusi transportasi yang aman, tertib, dan terjangkau bagi pelajar di Kota Malang. Di sisi lain, program tersebut juga diharapkan mampu menghidupkan kembali angkutan kota melalui sistem pelayanan yang lebih modern, akuntabel, dan berbasis teknologi.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Gunaidik

:::

Views: 4