Sekretaris Desa Donan, Gufroni, Plt. Camat Purwosari, Aris, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Mahmuddin, sama sekali tidak merespons konfirmasi wartawan terkait dugaan ketidakteraturan dalam proyek senilai Rp195 juta yang bersumber dari Dana Desa tahap pertama tahun 2025 tersebut. Pesan singkat yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp kepada ketiganya, Rabu (10/09/2025) hanya berakhir dengan centang dua tanpa ada jawaban hingga berita ini ditayangkan.

Proyek Jalan Terhenti, Material Minim Kualitas

Pantauan di lokasi, proyek jalan sepanjang 185 meter dengan lebar 4 meter itu masih jauh dari kata rampung. Hanya terlihat beberapa material berupa pasir darat dan kricak (koral) menumpuk di tepi jalan. Namun, menurut keterangan warga setempat, material tersebut dinilai minim kualitas.

“Kalau dilihat dari teksturnya, pasirnya kasar dan banyak tanahnya, kricaknya juga kelihatan murahan. Kalau dipakai bangun jalan, kualitasnya bisa diragukan,” ungkap seorang warga yang enggan disebut namanya.

Kondisi ini semakin menguatkan dugaan bahwa pengerjaan proyek tidak sesuai standar teknis yang semestinya, apalagi pengerjaan sebelumnya juga dilakukan secara manual.

Warga Minta Transparansi

Warga berharap agar Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) maupun Pemerintah Desa Donan tidak main-main dengan Dana Desa. Mereka menegaskan bahwa dana yang bersumber dari rakyat tersebut wajib digunakan dengan benar dan transparan.

“Sekarang masyarakat sudah melek informasi. Semua berhak tahu bagaimana penggunaan Dana Desa. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi,” tegas warga lainnya.

Publik Menanti Ketegasan

Sikap bungkamnya tiga pejabat publik yang semestinya memberikan penjelasan semakin memperkuat kecurigaan adanya ketidakteraturan dalam proyek tersebut. Publik pun menanti langkah tegas Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, untuk segera menginstruksikan investigasi, baik oleh Inspektorat maupun aparat penegak hukum.

Jika dibiarkan berlarut-larut, kasus ini dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi tata kelola Dana Desa di Bojonegoro. Transparansi dan akuntabilitas pun dipertaruhkan, mengingat pembangunan desa sejatinya harus berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar laporan di atas kertas.

Goen

Views: 0

Berdasarkan informasi, pembangunan jalan sepanjang 185 meter dengan lebar 4 meter tersebut hingga kini hanya terealisasi sekitar 60 persen. Pantauan di lapangan memperlihatkan masih ada rangkaian besi dan strauss yang belum dicor, padahal laporan proyek disebut sudah masuk tahap monitoring dan evaluasi (monev).

Ada yang janggal
Kondisi ini menimbulkan kecurigaan adanya ketidaksesuaian antara laporan administrasi dengan progres fisik. Terlebih, proyek ini tidak dilengkapi papan informasi kegiatan sebagaimana diwajibkan oleh Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang transparansi penggunaan Dana Desa.

Lebih ironis, proses pengerjaan jalan disebut-sebut dilakukan secara manual, yang dikhawatirkan menurunkan kualitas konstruksi. Warga pun meragukan ketahanan jalan tersebut jika benar-benar selesai dikerjakan.

Warga Timlak Angkat Tangan
MJ, salah seorang warga Desa Donan yang sebelumnya masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak), saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengaku sudah tidak lagi terlibat dalam proyek tersebut.

“Saya sudah tidak ikut-ikut lagi, mas. Itu sekarang yang ngerjakan orang Lamongan. Kalau mau jelasnya, silakan tanya langsung ke pak Kades atau ke orang Lamongan yang pegang proyek itu,” tegas MJ.

Pernyataan MJ ini semakin memperkuat dugaan bahwa proyek tidak sepenuhnya dijalankan sesuai prinsip partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.

Pihak Desa Bungkam
Sementara itu, Roni, Sekretaris Desa Donan, saat dihubungi wartawan melalui WhatsApp, enggan memberikan tanggapan meski pesan sudah terlihat centang dua. Camat Purwosari, Saipurrohim, juga memilih bungkam dengan hanya menampilkan centang biru tanpa balasan.

Sikap bungkam aparatur desa ini justru semakin menambah kecurigaan publik terkait adanya dugaan permainan dalam proyek senilai ratusan juta rupiah tersebut.

Desakan untuk Bupati
Di tengah kegaduhan ini, publik mendesak Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, turun tangan langsung mengawal penyelesaian proyek jalan di Desa Donan. Masyarakat menilai, Bupati perlu segera menginstruksikan Inspektorat maupun aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi terhadap dugaan ketidakteraturan proyek tersebut.

“Kalau tidak segera diselesaikan, ini akan menjadi preseden buruk bagi pembangunan desa. Uang rakyat jangan sampai habis tanpa hasil yang nyata,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.

Kehadiran Bupati di lapangan diyakini dapat memberikan kepastian hukum, sekaligus menegaskan bahwa pembangunan dengan dana desa harus benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan sekadar menjadi laporan di atas kertas.

Pewarta : Goen

Views: 0

Salah satu proyek yang disorot adalah pembangunan drainase di Dusun Palangan RT 02 RW 02 dengan nilai sebesar Rp114.410.000 yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2025. Dari pantauan di lapangan, material yang digunakan berupa pasir darat, padahal untuk pondasi bangunan drainase yang kerap dilalui air seharusnya digunakan pasir berkualitas seperti pasir Lumajang atau pasir Bengawan yang sudah dicuci.

Penggunaan material yang dinilai tak layak tersebut memunculkan keraguan masyarakat akan kualitas infrastruktur yang sedang dibangun.

Konfirmasi Berujung Buntu

Wartawan dutaperistiwa.com yang mencoba mengkonfirmasi pihak terkait justru menemui jalan buntu. Machmoeddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro, ketika dikonfirmasi melalui akun WhatsApp pribadinya pada Jumat (22/08/2025), memilih bungkam meski pesan terlihat telah terbaca. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Kepala Desa Besah, Mbah Dul, yang enggan memberikan jawaban.

Sikap tutup mulut dari pihak desa maupun DPMD menambah tanda tanya publik terkait transparansi dan kualitas pelaksanaan pembangunan.

Masyarakat Kecewa

Warga menilai kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara besar anggaran dengan hasil pembangunan. “Kalau Dana Desa (DD) sampai hampir 1 miliar tapi hasilnya seperti ini, tentu sangat disayangkan,” ungkap salah satu warga yang enggan disebut namanya.

Masyarakat berharap Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono segera turun tangan untuk mengevaluasi pembangunan di desa, agar keuangan negara yang digelontorkan benar-benar menghasilkan infrastruktur berkualitas.

Regulasi Keuangan Desa

Sebagaimana diatur dalam:

• UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) huruf d menyebutkan Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk desa.
• Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (yang berlaku transisi ke 2025) menegaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, serta penanggulangan kemiskinan.
• Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Jika dalam praktiknya pembangunan desa justru dikerjakan dengan kualitas minim, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan desa sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Harapan ke Depan

Masyarakat berharap ke depan tidak ada lagi praktik pembangunan yang terkesan asal jadi. Besarnya anggaran Dana Desa semestinya benar-benar digunakan untuk memberikan manfaat nyata bagi warga, bukan sekadar menggugurkan kewajiban pembangunan.

“Jangan sampai anggaran dibesarkan, tapi kualitas diminimalkan. Masyarakat butuh pembangunan yang bermutu agar benar-benar bisa terwujud Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan,” pungkas warga.

Views: 0

Demi kelancaran acara, akses jalan utama ditutup sementara dan arus kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif kampung. Sejak pukul 13.00 WIB, sekitar 500 warga mulai berdatangan, terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, hingga anak-anak. Hadir pula para tokoh agama, ta’mir masjid, perangkat desa, serta Kepala Desa Alasgung, Bandrio, yang memimpin langsung jalannya kegiatan.

Sekitar pukul 14.00 WIB hujan deras sempat mengguyur lokasi. Namun, suasana tidak menyurutkan semangat jamaah untuk tetap khusyuk mendengarkan tausiah yang disampaikan KH. Shofiudin Makmun Abbas. Siraman rohani tersebut menjadi puncak acara sekaligus wujud syukur masyarakat Alasgung atas nikmat rezeki dan hasil bumi yang melimpah.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Alasgung, Bandrio, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang tetap kompak menjaga tradisi leluhur.

“Alhamdulillah, meskipun diguyur hujan, warga tetap semangat mengikuti acara ini. Tradisi Sedekah Bumi bukan hanya bentuk doa dan syukur kepada Allah SWT, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan serta menjaga kelestarian budaya desa kita. Mari terus kita jaga kekompakan ini untuk kemajuan Alasgung ke depan,” ungkap Bandrio.

Menurut Bayan Ari, salah satu perangkat desa, kegiatan pengajian dan doa bersama dalam rangka sedekah bumi ini sudah menjadi agenda rutin setiap tahun di bawah kepemimpinan Kepala Desa Bandrio. “Tradisi ini bukan sekadar ritual, tapi juga bentuk syukur atas rezeki, kenyamanan tempat tinggal, serta hasil kebun dan panen sawah yang diberikan Allah SWT,” ujarnya.

Acara yang ditutup dengan doa bersama tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat, sekaligus menjadi simbol kuatnya kearifan lokal dan semangat gotong-royong di Desa Alasgung.

Pewarta : Dadik

Views: 1