Dalam pertemuan itu, rombongan PKS menyampaikan pentingnya dukungan, masukan, serta nasihat dari kalangan ulama dalam merumuskan dan mengawal kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah usulan moratorium pemberian izin baru bagi tempat usaha penjualan minuman beralkohol. PKS menilai, keberadaan tempat usaha yang telah mengantongi izin perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan dampak sosial, ketertiban umum, serta upaya perlindungan terhadap generasi muda.

Selain itu, PKS turut menyoroti sejumlah persoalan sosial, termasuk fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Menurut PKS, persoalan tersebut perlu disikapi secara bijak, edukatif, dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama serta penghormatan terhadap martabat manusia.

PKS berpandangan, berbagai persoalan sosial membutuhkan perhatian bersama melalui penguatan ketahanan keluarga, pendidikan, pendampingan sosial, serta pembinaan masyarakat.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mengatakan bahwa kunjungan ke PCNU bukan sekadar agenda kelembagaan, melainkan juga menjadi sarana untuk menjalin komunikasi sekaligus memohon nasihat dari para ulama.

“Secara pribadi, saya memohon dukungan, doa, dan nasihat dari para kiai serta alim ulama NU agar kami yang mendapat amanah di DPRD dapat menjalankan tugas dengan baik, memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan mengambil kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi warga Kota Malang,” ujarnya.

Bayu berharap komunikasi dan sinergi antara PKS dengan kalangan ulama dapat terus terjalin, khususnya dalam merespons berbagai persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian bersama.

Menurutnya, pembangunan Kota Malang tidak cukup hanya berorientasi pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral, ketahanan keluarga, serta terciptanya kehidupan sosial yang harmonis.

“Kami berharap doa dan arahan para ulama menjadi penguat ikhtiar kami dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan kemaslahatan umat,” pungkasnya.

Melalui silaturahmi tersebut, PKS berharap terbangun komunikasi yang berkelanjutan dengan para ulama dan tokoh masyarakat, sehingga berbagai kebijakan di Kota Malang dapat mempertimbangkan aspirasi warga, nilai-nilai sosial, serta kemaslahatan masyarakat secara luas.

Reporter: Yuni Ektanta

Editor: Redaksi

Views: 13

Ketua DPRD Kota Malang, Amitya, menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak sekadar menyetujui angka-angka dalam rancangan anggaran. DPRD tetap memberikan catatan strategis agar arah kebijakan anggaran 2027 benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Setelah kita menyepakati KUA-PPAS ini, tentu ada beberapa catatan yang menjadi perhatian bersama. Jadi bukan hanya persoalan angka, tetapi bagaimana anggaran ini nantinya mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan program prioritas,” tegas Amitya usai penandatanganan kesepakatan.

Salah satu sorotan utama DPRD adalah sektor pendapatan daerah. Dewan menilai, peningkatan target pendapatan harus diiringi strategi yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Amitya mengungkapkan, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar, mulai dari pendataan, pengawasan, hingga penegakan pajak daerah. Karena itu, Pemkot Malang didorong memperkuat sistem e-pendataan serta meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak secara lebih optimal.

Tak hanya itu, DPRD juga menekankan pentingnya pengamanan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Perubahan kondisi objek pajak harus dapat terdeteksi secara cepat agar potensi pendapatan daerah tidak hilang.

“Target pendapatan itu jangan hanya menjadi angka dalam APBD. Perangkat daerah penghasil harus memiliki strategi yang jelas, lengkap dengan tahapan pencapaiannya. Kita ingin target itu bisa diukur dan dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Selain sektor pendapatan, DPRD turut menyoroti dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dewan menilai, program pemberdayaan tidak boleh berhenti pada pelatihan dan pendampingan semata.

Pemerintah Kota Malang didorong mulai menghadirkan solusi konkret, terutama dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha.

Salah satu skema yang diusulkan untuk dikaji adalah Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURda) dengan subsidi bunga melalui BPR Tugu Arta. Namun demikian, Amitya mengingatkan agar skema tersebut disiapkan secara matang guna menghindari potensi persoalan di kemudian hari.

Dengan sejumlah catatan tersebut, DPRD berharap kebijakan anggaran tahun 2027 tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kota Malang.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 8

Dorongan tersebut disampaikan dalam laporan pendapat Fraksi PKS pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, melalui juru bicaranya, Dr. Ulum.

Menurut Fraksi PKS, kebijakan perizinan minol tidak semestinya hanya dipandang dari sisi ekonomi dan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih dari itu, pemerintah diminta mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan, termasuk aspek ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

“Banyak aspirasi kami terima dari ulama, tokoh masyarakat hingga orang tua yang mengkhawatirkan dampak sosial dari peredaran minuman beralkohol. Karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap jumlah usaha yang sudah ada, lokasi, kepatuhan izin, hingga efektivitas pengawasannya,” tegas Dr. Ulum.

Secara regulasi, Kota Malang telah memiliki payung hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Namun, implementasi di lapangan dinilai masih memerlukan penguatan.

Fraksi PKS mencatat, sejak moratorium perizinan dicabut pada tahun 2023, hingga kini telah terbit sebanyak 42 izin baru. Angka tersebut dinilai cukup signifikan dan perlu menjadi bahan evaluasi serius sebelum pemerintah membuka kembali kran perizinan.

Tak hanya itu, temuan pelanggaran di lapangan—mulai dari penjualan tanpa izin hingga tidak sesuai peruntukan—juga menjadi alasan kuat untuk menahan laju penerbitan izin baru.

“Posisi saat ini kami nilai sudah cukup. Yang perlu dilakukan bukan menambah tempat penjualan, tetapi memastikan yang sudah ada benar-benar tertib dan patuh aturan. Ini soal kontrol dan keberpihakan pada ketertiban serta keamanan masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Fraksi PKS juga mendorong agar setiap izin yang akan diperpanjang dilakukan peninjauan ulang secara ketat. Review tersebut mencakup kesesuaian lokasi usaha, jenis kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, serta rekam jejak hasil pengawasan di lapangan.

Sikap ini, menurut Fraksi PKS, bukan bentuk penolakan terhadap usaha legal, melainkan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan sosial masyarakat.

“Prinsip kami jelas, moratorium izin baru sementara waktu, dan pengetatan evaluasi bagi izin yang sudah ada. Pemerintah harus memastikan kebijakan ini tidak semata berorientasi pada pendapatan daerah, tetapi juga memperhatikan aspirasi publik dan dampak sosialnya,” pungkas Dr. Ulum.

Langkah ini pun berpotensi menjadi ujian bagi komitmen Pemkot Malang dalam menata kebijakan perizinan yang lebih berimbang, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 5

Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang di ruang rapat paripurna, Senin (7/9/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Rimza, S.IP, serta dihadiri Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memberikan sejumlah penjelasan sekaligus merespons berbagai pandangan fraksi. Beberapa isu yang disoroti antara lain program RT Berkelas, penataan kawasan Pasar Induk Gadang, pemanfaatan aset daerah, program Makan Bergizi Gratis, hingga penanganan penggunaan pengeras suara dengan volume tinggi dalam kegiatan masyarakat.

Terkait program RT Berkelas, Wahyu menyampaikan bahwa program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Program ini dinilai mampu memberikan ruang bagi warga di tingkat RT untuk menyampaikan kebutuhan serta prioritas pembangunan di lingkungannya.

“Mereka sudah bisa menuangkan keinginan dan kebutuhannya. Di tingkat RT ada hal-hal yang diprioritaskan dan bisa difasilitasi melalui RT Berkelas,” ujar Wahyu.

Meski demikian, ia mengakui program tersebut masih memasuki tahun pertama pelaksanaan sehingga akan terus dievaluasi guna melihat efektivitas serta menyempurnakan berbagai kekurangan.

Salah satu dampak positif yang dirasakan masyarakat, lanjut Wahyu, adalah percepatan realisasi kebutuhan di tingkat RT yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup lama.

“Selama ini mereka mengajukan sesuatu untuk kepentingan RT itu sampai bertahun-tahun. Sekarang sudah terealisasi, padahal itu penting bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait penataan Pasar Induk Gadang, Wahyu menjelaskan bahwa prosesnya masih berjalan secara bertahap dan terukur. Penataan ini dinilai penting mengingat berbagai persoalan yang selama ini terjadi, seperti kemacetan, bau tidak sedap, serta kondisi lingkungan yang kurang nyaman.

Ia berharap relokasi dan penataan pasar dapat memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli.

“Selama ini mereka merasa tidak ada solusi. Dengan penataan dan relokasi ini, pedagang diharapkan bisa lebih leluasa, aman, dan nyaman dalam berjualan,” jelasnya.

Wahyu juga memastikan bahwa pedagang yang direlokasi tidak akan dibebani biaya tambahan secara sepihak. Pemerintah Kota Malang terus menyusun skema pembiayaan serta pemanfaatan aset daerah secara transparan dan sesuai aturan.

Dalam proses tersebut, Pemkot Malang turut melibatkan Inspektorat sebagai pendamping guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, Wahyu mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi lama yang kembali beredar di media sosial tanpa klarifikasi terbaru.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyoroti penggunaan pengeras suara dengan volume tinggi atau yang dikenal dengan istilah “sound horeg” dalam kegiatan masyarakat.

Menurutnya, Pemkot Malang telah mengambil langkah antisipatif dengan menerapkan kebijakan pengaturan penggunaan pengeras suara. Pengawasan juga dilakukan secara langsung di lapangan.

Wahyu mencontohkan saat pelaksanaan karnaval, sejumlah kendaraan yang menggunakan truk dengan pengeras suara diminta untuk menyesuaikan.

“Waktu karnaval kemarin, yang menggunakan truk langsung ditertibkan dan dipindahkan ke pickup. Semua menggunakan pickup, tidak ada yang truk,” terangnya.

Pemkot Malang juga melakukan pengukuran tingkat kebisingan menggunakan aplikasi guna memastikan volume suara tetap dalam batas wajar.

Secara umum, Wahyu menilai kondisi Kota Malang masih relatif kondusif dibandingkan dengan daerah lain. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan bukan untuk membatasi kreativitas masyarakat, melainkan menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama.

“Kami tidak melarang kreativitas, tetapi mengatur agar kegiatan tetap tertib dan tidak mengganggu masyarakat,” pungkasnya.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 1

Pernyataan tersebut disampaikan Wahyu usai mengikuti rapat paripurna, Senin (31/8/2026). Ia menegaskan, begitu Pertek dari BKN diterbitkan, Pemkot Malang akan segera bergerak melakukan mutasi serta pengisian jabatan yang selama ini kosong.

“Sebanyak 629 sudah dimasukkan ke BKN. Nanti begitu Pertek turun, kita segera melakukan mutasi atau pengisian jabatan yang kosong,” terang Wahyu.

Langkah ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi terkait dinamika mutasi di lingkungan birokrasi Pemkot Malang. Ratusan usulan tersebut tidak hanya menyasar satu level jabatan, melainkan mencakup berbagai tingkatan dalam struktur pemerintahan.

Wahyu merinci, pengisian jabatan meliputi eselon II, eselon III, eselon IV, jabatan fungsional, jabatan pengawas, pelaksana, hingga posisi yang masih kosong di tingkat kelurahan.

“Semua sampai di tingkat kelurahan yang kosong-kosong diisi,” tegasnya.

Meski demikian, proses di BKN tidak bisa instan. Wahyu mengakui banyaknya data yang harus diverifikasi membuat tahapan ini membutuhkan waktu. Namun ia memastikan, seluruh usulan telah masuk dan kini berada dalam proses di BKN.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan bahwa penerapan manajemen talenta di Pemkot Malang tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku. Artinya, setiap pengisian jabatan harus melalui verifikasi BKN agar terpantau dan sesuai aturan.

“Supaya nanti terpantau oleh BKN. Jangan sampai kita mengisi boksnya, jadi tetap harus diverifikasi oleh BKN,” imbuhnya.

Di sisi lain, penerapan manajemen talenta dinilai dapat mempercepat pengisian jabatan, terutama untuk posisi eselon II yang tidak seluruhnya harus melalui mekanisme seleksi terbuka (selter).

Namun hingga saat ini, jadwal pelantikan belum dapat dipastikan. Saat ditanya kemungkinan pelaksanaan pada September, Wahyu tidak menyebutkan tanggal secara rinci. Ia hanya menegaskan, proses akan langsung berjalan begitu Pertek BKN diterbitkan.

Dengan demikian, 629 usulan tersebut belum bisa dianggap sebagai mutasi final. Kepastian siapa yang akan bergeser, jabatan yang diisi, hingga waktu pelantikan masih menunggu tahapan lanjutan dari BKN.

Sementara itu, untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang definitif, Wahyu memastikan prosesnya berbeda dan tidak termasuk dalam 629 usulan tersebut.

Reporter : Sujono

Editor : Redaksi

Views: 9

Hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna di DPRD Kota Malang dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026, Senin (10/8/2026).

Dalam paparannya, Wali Kota Wahyu mengungkapkan bahwa nilai Silpa Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp303,524 miliar. Angka tersebut jauh melampaui proyeksi awal yang hanya diperkirakan sebesar Rp199,148 miliar.

Menurutnya, peningkatan Silpa tersebut terjadi karena adanya transfer keuangan dari pemerintah pusat pada akhir Desember 2025. Dana yang seharusnya langsung diterima oleh para guru, seperti tunjangan profesi dan tambahan penghasilan, justru masuk ke kas umum daerah (Kasda).

“Seharusnya dana tersebut langsung masuk ke rekening penerima. Namun karena transfer terjadi di akhir tahun, maka perlu dilakukan mekanisme pergeseran agar hak para guru bisa disalurkan pada awal tahun 2026,” jelasnya.

Lebih lanjut, dalam perubahan KUA-PPAS APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan mengalami kenaikan dari semula Rp2,280 triliun menjadi Rp2,306 triliun atau bertambah Rp25,921 miliar.

Kenaikan tersebut salah satunya ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan naik sebesar 2,23 persen atau sekitar Rp23,700 miliar. Dengan demikian, target PAD yang sebelumnya Rp1,62 triliun meningkat menjadi Rp1,86 triliun.

“Kami akan membahasnya bersama DPRD. Ada peningkatan pendapatan, tetapi juga ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Semua akan kita kaji dan sampaikan secara terbuka,” ujar Wahyu.

Di sisi lain, belanja daerah khususnya belanja modal juga diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan, terutama sektor infrastruktur. Pemerintah Kota Malang juga akan menyesuaikan dengan regulasi baru, termasuk terkait dana transfer dari pemerintah provinsi yang hingga kini belum sepenuhnya terealisasi.

Melalui perubahan APBD ini, Pemkot Malang berharap dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 14

Suasana khidmat terasa di ruang rapat paripurna, yang juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang. Momentum ini menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, yang memimpin jalannya rapat, menegaskan pentingnya menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai ajang refleksi sekaligus penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kita harus dukung penuh supaya terwujud cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur,” tegas perempuan yang akrab disapa Mia tersebut saat membuka rapat.

Dalam sambutannya, Mia juga mengajak seluruh peserta rapat untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang dan berkorban demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Menurutnya, tanpa pengorbanan para pahlawan, Indonesia tidak akan menjadi negara besar seperti saat ini.

“Kita wajib mengenang sejenak, seraya memanjatkan doa agar para pahlawan kemerdekaan kita mendapatkan anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta’ala atas pengorbanan yang mereka berikan,” tuturnya dengan penuh khidmat.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Sinergi tersebut, kata Mia, harus mampu merefleksikan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mia mendorong masyarakat untuk lebih bangga menggunakan produk dalam negeri, khususnya produk lokal Kota Malang.

“Momentum HUT RI ini juga harus diiringi dengan kebanggaan menggunakan produk dalam negeri. Khususnya penggunaan produk-produk lokal agar UMKM di Kota Malang semakin bangkit dan naik kelas,” tandasnya.

Rapat paripurna ini tidak hanya menjadi ajang mendengarkan pidato kenegaraan, namun juga momentum mempertegas komitmen bersama dalam menjaga persatuan serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 7

Penyampaian dokumen strategis tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah serta dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang sidang lantai tiga DPRD Kota Malang.

Dalam paparannya, Wali Kota menegaskan bahwa penyusunan perubahan KUA-PPAS ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2026 tentang APBD 2026, sekaligus sebagai langkah penyesuaian terhadap dinamika kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

“Penyesuaian ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Gubernur Jawa Timur, regulasi dari Kementerian Dalam Negeri, serta kebijakan transfer keuangan daerah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” jelasnya.

Secara umum, postur perubahan anggaran Kota Malang menunjukkan tren yang positif. Target Pendapatan Daerah diproyeksikan mencapai Rp2,30 triliun lebih. Sumber pendapatan ini ditopang oleh dua sektor utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

PAD memberikan kontribusi sebesar 47,10 persen atau sekitar Rp1,08 triliun, mengalami kenaikan 2,23 persen dari target awal. Sementara itu, pendapatan transfer mendominasi dengan porsi 52,9 persen atau sebesar Rp1,22 triliun, yang juga mengalami peningkatan meski relatif tipis.

Di sisi belanja, Pemkot Malang mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,61 triliun guna mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Belanja operasi masih menjadi komponen terbesar dengan nilai mencapai Rp2,39 triliun atau naik 2,95 persen. Kenaikan ini salah satunya dipengaruhi oleh tambahan anggaran Tunjangan Profesi Guru yang telah direalisasikan sejak awal tahun.

Tak hanya itu, belanja bantuan sosial juga mengalami lonjakan signifikan sebesar 34,43 persen menjadi Rp15,94 miliar. Selain itu, terdapat penambahan pada pos belanja tidak terduga yang bersumber dari alokasi sementara SILPA berbagai sektor seperti DAK Non Fisik, BOS, BLUD, hingga DBHCHT.

Dalam rancangan tersebut, Pemkot Malang tetap menegaskan komitmennya terhadap pemenuhan belanja wajib (mandatory spending). Sektor pendidikan menjadi prioritas dengan alokasi sebesar 28,29 persen atau Rp738,44 miliar. Disusul sektor infrastruktur sebesar 27,86 persen atau Rp727,36 miliar, serta sektor pengawasan sebesar 0,38 persen.

Meski menunjukkan tren positif, postur perubahan anggaran ini tetap memproyeksikan defisit sebesar Rp303,52 miliar. Namun demikian, defisit tersebut dipastikan dapat tertutup sepenuhnya melalui proyeksi SILPA tahun sebelumnya dengan nilai yang sama.

Kenaikan SILPA sendiri dipengaruhi oleh mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru yang baru masuk ke kas daerah di akhir tahun, sehingga realisasinya dilakukan pada awal Tahun Anggaran 2026 melalui Peraturan Wali Kota.

Menutup penyampaiannya, jajaran Pemerintah Kota Malang menegaskan bahwa dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 telah disusun secara komprehensif dan siap untuk dibahas lebih lanjut bersama fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang.

Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam proses pembahasan perubahan anggaran, sekaligus wujud komitmen Pemkot Malang dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 21

Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Kota Malang ini menjadi titik awal dalam merumuskan arah kebijakan anggaran daerah tahun 2027. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, serta dihadiri jajaran pimpinan dan anggota dewan, unsur Forkopimda serta kepala perangkat daerah.

Dalam paparannya, Wali Kota Wahyu Hidayat menegaskan bahwa penyampaian KUA-PPAS 2027 tidak terdampak dinamika yang sempat muncul pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelumnya.

“Untuk pertanggungjawaban Ranperda kemarin sudah selesai, sudah ditandatangani dan sudah diserahkan ke provinsi. Semua aman, tidak ada masalah,” tegas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 tetap mengacu pada arah pembangunan daerah, dengan sejumlah penyesuaian strategis. Salah satunya adalah mempertimbangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026, serta sinkronisasi dengan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah.

“KUA tahun 2027 memang ada beberapa penyesuaian. Di dalamnya termasuk memperhatikan SiLPA tahun 2026. Selain itu, kami juga harus mengikuti target-target yang telah ditetapkan, baik dari sisi perekonomian nasional, provinsi maupun Kota Malang. Itu yang menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa dokumen KUA-PPAS yang baru disampaikan tersebut masih akan dikaji secara mendalam oleh legislatif sebelum memasuki tahap pembahasan dan pengesahan.

Menurutnya, DPRD telah melakukan pencermatan awal dengan membandingkan rancangan tersebut dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari hasil telaah awal, ditemukan sejumlah perubahan pada proyeksi postur anggaran yang masih memerlukan analisis lebih lanjut.

“Ini baru tahap penyampaian. Kami masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan kajian, analisis, serta pembahasan secara menyeluruh sebelum nantinya disahkan. Karena itu, dokumen ini kami dalami terlebih dahulu agar setiap perubahan memiliki dasar yang jelas,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menambahkan, komposisi belanja daerah ke depan diharapkan semakin berpihak kepada masyarakat. Ia menilai peningkatan porsi anggaran untuk program-program publik akan memberikan dampak pembangunan yang lebih nyata.

Dengan dimulainya tahapan ini, pembahasan KUA-PPAS 2027 dipastikan akan menjadi fokus penting antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah pembangunan Kota Malang ke depan.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 6

Dalam dokumen resmi yang dibacakan oleh H. Asmualik, S.T, Fraksi PKS menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Malang.

Sorotan Kinerja APBD 2025

Secara umum, Fraksi PKS mengakui adanya capaian dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah. Tercatat, pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp2,54 triliun, sementara belanja daerah terealisasi sekitar Rp2,44 triliun, menghasilkan surplus sekitar Rp98,8 miliar.

Namun demikian, angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai lebih dari Rp303 miliar dinilai menjadi indikator belum optimalnya pengelolaan anggaran. Fraksi PKS menilai tingginya SiLPA menunjukkan lemahnya perencanaan dan rendahnya efektivitas penyerapan anggaran.

Selain itu, realisasi belanja daerah yang masih berada di kisaran 89 persen juga menjadi catatan penting. Kondisi ini dinilai berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik kepada masyarakat.

Kritik terhadap Perencanaan dan Tata Kelola

Fraksi PKS menyoroti pentingnya peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang lebih akurat, terukur, dan sistematis. Mereka juga menekankan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan harus diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat.

Di sisi lain, proporsi belanja pegawai yang mencapai hampir 40 persen juga dinilai berpotensi menghambat fleksibilitas anggaran, terutama dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

PAD dan BUMD Belum Optimal

Fraksi PKS juga menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya mencerminkan kinerja riil, karena sebagian besar didorong oleh kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Selain itu, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Pemerintah Kota Malang diminta melakukan evaluasi menyeluruh agar BUMD benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Sorotan Serius: Izin Minuman Beralkohol

Salah satu poin paling krusial yang disoroti Fraksi PKS adalah meningkatnya jumlah izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITP-MB). Dalam periode 2022–2025, tercatat sebanyak 36 titik izin telah dikeluarkan di Kota Malang.

Fraksi PKS menilai kondisi ini mengkhawatirkan, mengingat Malang dikenal sebagai kota pendidikan dan budaya. Pemerintah Kota Malang pun didorong memiliki political will dan keberanian untuk membatasi perizinan tersebut guna mencegah menjamurnya tempat hiburan malam.

Sikap Akhir: Abstain

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Fraksi PKS akhirnya mengambil sikap politik dengan menyatakan “abstain” terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

Sikap ini menjadi sinyal kuat bahwa masih diperlukan pembenahan serius dalam tata kelola keuangan dan arah kebijakan pembangunan di Kota Malang ke depan.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Gunaidik

Views: 36