<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FPKS DPR RI dukung RUU Perampasan Aset menjadi UU &#8211; DUTA PERISTIWA</title>
	<atom:link href="https://www.dutaperistiwa.com/tag/fpks-dpr-ri-dukung-ruu-perampasan-aset-menjadi-uu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dutaperistiwa.com</link>
	<description>Pemburu Fakta dan Realita</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 14:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.dutaperistiwa.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-DUTA-PERISTIWA-02-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>FPKS DPR RI dukung RUU Perampasan Aset menjadi UU &#8211; DUTA PERISTIWA</title>
	<link>https://www.dutaperistiwa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fraksi PKS DPR RI Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna, Nasir Djamil: Penantian 18 Tahun Segera Berakhir</title>
		<link>https://www.dutaperistiwa.com/2026/11/18/fraksi-pks-dpr-ri-setujui-ruu-perampasan-aset-dibawa-ke-paripurna-nasir-djamil-penantian-18-tahun-segera-berakhir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fraksi-pks-dpr-ri-setujui-ruu-perampasan-aset-dibawa-ke-paripurna-nasir-djamil-penantian-18-tahun-segera-berakhir</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 14:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duta Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Duta Politik dan Pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[FPKS DPR RI dukung RUU Perampasan Aset menjadi UU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dutaperistiwa.com/?p=20282</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA I DUTA PERISTIWA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI secara resmi menyatakan persetujuannya...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA </strong>I<strong> DUTA PERISTIWA</strong> – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI secara resmi menyatakan persetujuannya agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk segera disahkan menjadi undang-undang.</p>
<p>Keputusan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, saat membacakan Pendapat Mini Fraksi PKS dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026).</p>
<figure id="attachment_20283" aria-describedby="caption-attachment-20283" style="width: 1080px" class="wp-caption alignnone"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-20283" src="https://www.dutaperistiwa.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261118-WA0120.jpg" alt="" width="1080" height="1478" srcset="https://www.dutaperistiwa.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261118-WA0120.jpg 1080w, https://www.dutaperistiwa.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261118-WA0120-768x1051.jpg 768w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /><figcaption id="caption-attachment-20283" class="wp-caption-text">M. Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS</figcaption></figure>
<p>Dalam penyampaiannya, Nasir Djamil menyoroti momentum krusial yang terjadi pada bulan November ini, di mana RUU Perampasan Aset akhirnya memasuki tahap akhir pembicaraan tingkat satu setelah dinantikan publik selama belasan tahun.</p>
<blockquote><p>&#8220;Bulan Agustus, September, Oktober, dan November banyak peristiwa penting di dalamnya. Satu di antara peristiwa penting itu terjadi di hari ini, di mana Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah memasuki pembicaraan tingkat satu. Dan kita menyadari bersama bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini sangat ditunggu oleh masyarakat,&#8221; ujar Nasir Djamil dalam pernyataannya.</p></blockquote>
<p>Menurutnya, regulasi yang sudah dinantikan sejak tahun 2008 ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang kuat dalam mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi serta memaksimalkan pemulihan aset hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada negara.</p>
<p>Nasir juga menyampaikan apresiasi tinggi atas partisipasi dan kontribusi aktif masyarakat, kalangan akademisi, serta berbagai elemen bangsa yang terus mengawal pembahasan RUU tersebut. Kawalan publik dinilai memastikan proses legislasi berjalan secara terbuka, akuntabel, dan menghasilkan manfaat nyata bagi kepentingan rakyat.</p>
<p><strong>Rekam Jejak Konsistensi Kawal RUU Perampasan Aset</strong></p>
<p>Persetujuan pada tingkat komisi ini sekaligus menegaskan konsistensi sikap Fraksi PKS dalam mengawal regulasi perampasan aset selama bertahun-tahun. Berdasarkan catatan rekam jejak Fraksi PKS DPR RI, dorongan agar RUU ini segera disahkan telah disuarakan secara berkelanjutan sejak pertama kali dijanjikan pada tahun 2014 hingga tahun 2026.</p>
<p>Pada 2021, Fraksi PKS melalui Achmad Dimyati mendorong pemerintah memasukkannya ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas agar negara memiliki payung hukum untuk mengambil alih seluruh hasil tindak pidana korupsi. Sikap kritis kembali ditegaskan Nasir Djamil pada 2022 yang menilai pemerintah masih setengah hati memasukkannya ke Prolegnas, disusul penegasan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini pada 2023 bahwa regulasi ini bersifat mendesak sebagai bagian total pemberantasan korupsi.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-20284" src="https://www.dutaperistiwa.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261118-WA0116.jpg" alt="" width="1280" height="1600" srcset="https://www.dutaperistiwa.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261118-WA0116.jpg 1280w, https://www.dutaperistiwa.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261118-WA0116-768x960.jpg 768w, https://www.dutaperistiwa.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261118-WA0116-1229x1536.jpg 1229w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p>Komitmen serupa terus berlanjut pada era pemerintahan baru. Pada 2024, M. Kholid—yang kini menjabat sebagai Sekjen DPP PKS—mendorong percepatan RUU ini guna mendukung visi antikorupsi Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa korupsi merupakan perampasan hak rakyat sehingga RUU Perampasan Aset adalah solusi rasional, adil, dan tegas untuk menutup ruang bagi pelaku kejahatan menyembunyikan asetnya.</p>
<p>Dukungan penuh juga disuarakan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf pada 2025, serta Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty pada 2026 yang menekankan bahwa aset hasil kejahatan harus kembali menjadi aset negara dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sebagai gambaran urgensi pemulihan aset, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang periode 2014–2024 mencatat pemulihan aset rampasan korupsi telah mencapai nilai sebesar Rp4,2 triliun.</p>
<p>Dengan disetujuinya RUU Perampasan Aset di tingkat Komisi III DPR RI, penantian panjang selama 18 tahun menuju pengesahan payung hukum pemulihan aset kejahatan di Indonesia kini tinggal selangkah lagi melalui ketok palu di Rapat Paripurna DPR RI. <em><strong>(Yun/Red) </strong></em></p>
<p>Views: 9</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20282</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
