Menurut Bayu, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Terlebih, terdapat aduan bahwa keluarga warga kurang mampu masih diminta membayar biaya pemakaman dalam jumlah cukup besar, sementara peruntukan uang yang dipungut dipertanyakan karena diduga tidak masuk ke kas daerah.

“Warga yang sedang berduka seharusnya mendapatkan kemudahan, bukan justru dibebani pungutan yang tidak jelas dasar hukum dan peruntukannya. Pemerintah Kota harus hadir memberikan perlindungan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu,” tegas Bayu.

Ia meminta Pemerintah Kota Malang segera menindaklanjuti aduan tersebut dengan mengevaluasi tata kelola pemakaman umum, memastikan adanya standar tarif resmi, memperjelas mekanisme pemungutan, serta melakukan pengawasan agar tidak terjadi pungutan di luar ketentuan.

Bayu mengakui banyak aspirasi lain yang disampaikan masyarakat selama reses. Namun, menurutnya, persoalan pemakaman umum ini menjadi salah satu hal yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti.

“Jangan sampai persoalan yang menyangkut warga dalam kondisi berduka ini dibiarkan berlarut-larut. Kami berharap Pemkot segera melakukan pengecekan dan mengambil langkah nyata,” pungkasnya.

Reporter: Yuni Ektanta

Editor: Redaksi Duta Peristiwa

Views: 7