Dalam amanatnya saat apel pagi ASN di halaman Balai Kota Malang, Senin (3/8/2026), Wahyu menegaskan bahwa ke depan seluruh proses pengisian jabatan akan sepenuhnya mengacu pada sistem manajemen talenta yang terintegrasi.

“Setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Semua ditentukan oleh kompetensi, potensi, dan kinerja, bukan faktor lain,” tegasnya.

Menurutnya, penerapan manajemen talenta di Kota Malang telah mendapat rekomendasi dan kini mulai diimplementasikan secara bertahap dengan prinsip objektif, transparan, terencana, dan akuntabel.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemutakhiran data kepegawaian oleh seluruh ASN. Data tersebut meliputi profil pegawai, riwayat jabatan, kompetensi, penghargaan, hingga rekam jejak penugasan.

“Data ini menjadi dasar utama dalam sistem. Termasuk juga kedisiplinan dan catatan sanksi, semuanya akan menjadi bahan pertimbangan,” jelasnya.

Data yang terkumpul nantinya akan diolah melalui sistem yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya akan digunakan untuk memetakan ASN ke dalam sembilan kotak talenta (9 talent box) berdasarkan kinerja, potensi, dan kompetensi.

“Dari ribuan data yang masuk, semuanya diproses dalam sistem. Nanti akan dipetakan ke dalam 9 box, dan dari situ akan terlihat siapa yang layak menempati posisi tertentu,” imbuh Wahyu.

Tak hanya itu, Pemkot Malang juga menerapkan sistem penilaian 360 derajat yang melibatkan atasan, rekan sejawat, dan bawahan. Bahkan, Wahyu menambahkan akan mempertimbangkan masukan dari pihak eksternal seperti media dan informasi publik, dengan tetap melalui proses verifikasi.

“Kami terbuka terhadap informasi dari luar, namun tetap akan dilakukan crosscheck agar objektivitas tetap terjaga,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Wahyu menegaskan bahwa sistem manajemen talenta ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat meritokrasi sekaligus menutup celah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengisian jabatan.

“Saya tegaskan, jangan percaya jika ada tawaran promosi jabatan dengan iming-iming tertentu. Itu tidak benar. Semua proses dilakukan berdasarkan data, kompetensi, dan kinerja,” pungkasnya.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 10

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang mengedepankan sistem manajemen talenta, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 381 Tahun 2026 tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Dalam sambutannya, Wahyu Hidayat menegaskan bahwa pengisian jabatan kini tidak lagi sepenuhnya mengandalkan mekanisme seleksi terbuka, melainkan mengacu pada sistem manajemen talenta yang lebih objektif, terencana, dan berkelanjutan.

“Pemkot Malang telah melakukan transformasi dengan tidak lagi mengandalkan mekanisme seleksi terbuka. Seluruh proses pengisian jabatan dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada ruang bagi praktik yang menyimpang dari prinsip merit,” tegasnya.

Pelantikan tersebut juga telah melalui tahapan administrasi yang ketat, termasuk usulan kepada BKN, pertimbangan teknis, serta rekomendasi hasil uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama.

Penerapan manajemen talenta ini memastikan setiap pengisian jabatan dilakukan berdasarkan pemetaan kinerja dan potensi aparatur. Dengan demikian, penempatan pejabat tidak hanya didasarkan pada aspek administratif, tetapi juga kompetensi dan kapasitas individu. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Wali Kota juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab di posisi baru. Ia menekankan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan dedikasi.

“Saya berharap para pejabat yang dilantik dapat menunjukkan kinerja terbaik dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Terus tingkatkan kompetensi sebagai bekal menghadapi peran strategis ke depan,” ujarnya.

Selain itu, seluruh ASN di lingkungan Kota Malang diminta untuk segera memperbarui data pada aplikasi kepegawaian sebagai bagian dari pemutakhiran data dalam mendukung implementasi manajemen talenta.

Daftar 14 Pejabat yang Dilantik:

1. Donny Sandito W., S.STP, M.Si – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
2. Erik Setyo Santoso, S.T., M.T – Asisten Administrasi Umum Setda
3. Zulkifli Amrizal, S.Sos, M.Si – Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik
4. Dr. Subhkan, M.AP – Kepala BKPSDM
5. Baihaqi, S.Pd, S.E., M.Si – Kepala BKAD
6. Noer Rahman Wijaya, S.T, M.M – Kepala Bakesbangpol
7. Heru Mulyono, S.I.P, M.T – Kepala Pelaksana BPBD
8. Muhamad Sailendra, S.T., M.M – Kepala Dinas Sosial P3AP2KB
9. Arif Tri Sastyawan, S.STP, M.Si – Kepala Disporapar
10. Drs. Prayitno, M.AP – Kepala Satpol PP
11. Dwi Rahayu, S.H., M.Hum – Kepala Bappeda
12. Suwarjana, S.E., M.M – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13. dr. H. Husnul Muarif, M.M – Kepala Dinas Kesehatan
14. Muhammad Nurwidianto, S.Sos – Kepala Dinas Kominfo

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kota Malang menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi modern yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 5

“Bagi kami, TBC adalah tantangan bersama yang menyangkut kualitas sumber daya manusia, produktivitas masyarakat, dan masa depan daerah. Karena itu, Pemerintah Kota Malang menempatkan penanggulangan TBC sebagai salah satu prioritas pembangunan kesehatan yang dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor,” ujar Wali Kota Wahyu saat menyampaikan sambutan pada Kegiatan Fasilitasi Teknis Intervensi Kewilayahan dalam Penanggulangan Tuberkulosis yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Kamis (30/7/2026).

Kolaborasi tersebut, imbuh Wali Kota Wahyu, dilakukan secara masif di berbagai level. Mulai dari pimpinan paling atas, kami dari Pemkot Malang, sampai dengan RT/RW. Dan juga termasuk kader-kader yang tadi hadir. Ada dari Puskesmas, tenaga kesehatan, dan juga dari PKK. Nah, ini kami harapkan ini masif untuk melakukan hal ini. Jangan sampai kita melakukan satu hal yang akhirnya bisa menyebabkan TB ini tinggi lagi,” ucapnya

Wali Kota Wahyu juga menjelaskan guna mempercepat eliminasi TBC, Pemkot Malang membentuk tim percepatan penanggulangan TBC, mengaktifkan kelurahan siaga TBC di seluruh kelurahan, maupun menghadirkan layanan TBC di seluruh puskesmas. Juga tersedia di 80 klinik dan 28 rumah sakit yang telah menjadi jejaring layanan TBC.

Selain itu, tambah Wali Kota Wahyu, Pemkot Malang juga terus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Di antaranya melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatkan deteksi dini di masyarakat. Mengoptimalkan skrining melalui website e-TB, melaksanakan skrining menggunakan Mobile X-Ray di berbagai kelurahan, serta memperluas akses terhadap layanan TBC.

Ia berharap, berbagai upaya berbagai upaya yang telah dilakukan dapat mengendalikan angka TBC di Kota Malang. “Kami menindaklanjuti bahwa ini adalah salah satu program Presiden yang kami laksanakan. Dan tentu di Kota Malang secara masif kita lakukan dan tadi kami juga melakukan penandatanganan kontrak bersama dari berbagai komunitas, sektor. Walaupun kita sudah melaksanakan, hal tersebut, dan siaga kelurahan sudah 100% tetapi kami tetap memonitor dan mengevaluasi semua yang sudah kita lakukan,” kata Wali Kota Wahyu.

Komitmen tersebut lantas mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K). Menurutnya, Kota Malang merupakan salah satu daerah dengan praktik baik dalam penanggulangan TBC, khususnya melalui penerapan Kelurahan Siaga TB di seluruh kelurahan.

“Program-program ini di Kota Malang secara umum luar biasa. Kelurahan Siaga TB sudah lengkap. Di Indonesia (kelurahan siaga TB) baru 8 persen, tapi Kota Malang sudah 100 persen. Dengan adanya Kelurahan Siaga TB otomatis kadernya sudah bekerja dengan baik. Ini yang akan kita tingkatkan menjadi siaga tinggi di seluruh Indonesia,” ujar Wamenkes.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan,Dr. Drs. Safrizal ZA, M.Si. menyebut keberhasilan penurunan angka TB harus didukug dengan upaya kolaborasi.

“Tentu untuk menurunkan itu kita semua dibantu Kemenkes. Ini kerja kolaborasi, kerja terintegrasi antar tingkatan pemerintahan maupun secara horizontal. Kemendagri, Kementerian Sekretariat Negara, ada Kemenko. Kemudian jajaran vertikal dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota, bahkan aparatur kewilayahan sampai ke tingkat RW RT kita ajak kerja sama,” ucapnya.

Redaksi

Views: 6