Dalam forum tersebut, sejumlah jurnalis menyampaikan keluhan mengenai keterbatasan akses informasi, khususnya terkait distribusi press release, undangan konferensi pers, hingga kesempatan memperoleh keterangan langsung dari pihak kepolisian.

Beberapa awak media mengaku terdapat perbedaan perlakuan dalam distribusi informasi. Mereka menyebut bahwa tidak semua media mendapatkan akses yang sama terhadap undangan kegiatan resmi.

“Seperti kami dibedakan. Grup kami hanya untuk release, tapi kalau ada undangan konferensi pers sering dilewatkan,” ungkap salah satu jurnalis dalam forum tersebut.

Keluhan tersebut memunculkan dugaan adanya pengelompokan media dalam mekanisme distribusi informasi di lingkungan Polresta Malang Kota. Meski demikian, hal tersebut masih sebatas persepsi yang disampaikan sejumlah jurnalis dan belum dapat dipastikan sebagai fakta tanpa klarifikasi resmi.

Respons Kapolresta Jadi Sorotan

Sorotan menguat ketika keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Kapolresta Malang Kota. Berdasarkan keterangan peserta pertemuan, Kapolresta merespons dengan pernyataan:

“Kalau begitu gak usah ada release saja sekalian biar gak pada geger.”

Pernyataan tersebut menuai kekecewaan dari sejumlah awak media. Jika benar disampaikan dalam konteks tersebut, maka persoalan tidak lagi sekadar menyangkut distribusi informasi, melainkan menyentuh kualitas komunikasi kelembagaan antara aparat penegak hukum dan insan pers.

Seharusnya, kritik terhadap pola komunikasi dipandang sebagai bagian dari evaluasi untuk memperbaiki kinerja institusi, bukan justru direspons dengan wacana penghentian saluran informasi.

Hak Pers dan Kepentingan Publik

Secara normatif, kemerdekaan pers dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam regulasi tersebut, pers memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi kepada publik.

Lebih dari itu, pers juga menjalankan fungsi kontrol sosial, termasuk melakukan kritik dan koreksi terhadap kebijakan maupun pelayanan publik. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan jurnalis dalam forum tersebut semestinya ditempatkan sebagai bagian dari profesionalisme, bukan sebagai bentuk konfrontasi.

Hubungan antara kepolisian dan media juga tidak semata hubungan institusi, tetapi berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang akurat dan transparan.

Bukan Sekadar Distribusi Release

Persoalan yang mencuat tidak hanya soal siapa menerima press release atau undangan konferensi pers. Lebih dari itu, yang menjadi perhatian adalah apakah sistem distribusi informasi telah berjalan secara transparan, objektif, dan profesional.

Jika memang terdapat klasifikasi atau mekanisme tertentu dalam penyebaran informasi kepada media, publik berhak mengetahui dasar dan kriterianya. Hal ini penting untuk menghindari munculnya persepsi adanya perlakuan khusus terhadap media tertentu.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam perspektif keterbukaan informasi publik, setiap badan publik memiliki kewajiban menyediakan akses informasi kepada masyarakat, kecuali yang memang dikecualikan oleh undang-undang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa transparansi merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Jika terdapat pembatasan informasi, maka harus disertai alasan yang jelas, dasar hukum yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kritik Pers adalah Bagian dari Kontrol Sosial

Polemik ini juga selaras dengan sikap Dewan Pers yang menegaskan bahwa kritik dari wartawan merupakan bagian dari fungsi pers dalam melakukan pengawasan terhadap kepentingan umum.

Kritik yang disampaikan secara profesional dan berbasis data seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi institusi, bukan dianggap sebagai ancaman.

Menunggu Klarifikasi Resmi

Hingga berita ini disusun, pihak Polresta Malang Kota belum memberikan klarifikasi resmi terkait pernyataan Kapolresta maupun dugaan adanya pengelompokan media dalam distribusi informasi.

DUTA PERISTIWA membuka ruang hak jawab kepada Kapolresta Malang Kota dan jajaran Humas untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, maupun bantahan atas informasi yang berkembang.

Catatan Redaksi

Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan sejumlah jurnalis yang hadir dalam pertemuan. Dugaan terkait perbedaan distribusi informasi masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

DUTA PERISTIWA tetap berpegang pada prinsip keberimbangan, verifikasi, dan asas praduga tak bersalah. Setiap perkembangan serta klarifikasi resmi dari pihak terkait akan menjadi bagian dari pembaruan informasi demi menjaga integritas jurnalistik.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar polemik antara jurnalis dan kepolisian, melainkan momentum untuk memperkuat komunikasi kelembagaan yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel demi kepentingan publik.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 11

Aksi solidaritas bertajuk “Kami Bukan Londo Ireng!” ini diinisiasi oleh sejumlah organisasi profesi wartawan, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Malang, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Malang Raya, serta Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Malang Raya.

Aksi tersebut akan dipusatkan di Bundaran Tugu Kota Malang pada pukul 10.00 WIB. Massa aksi yang terdiri dari jurnalis lintas platform—mulai dari media cetak, daring, televisi hingga foto jurnalistik—diperkirakan akan memadati kawasan tersebut.

Dalam rangkaian aksi, para peserta akan melakukan simbolisasi “jalan mundur” sebagai representasi kemunduran demokrasi. Selain itu, penggunaan masker juga akan dilakukan sebagai simbol pembungkaman serta diskriminasi terhadap kebebasan pers.

Penggunaan istilah “Londo Ireng” oleh Kepala Negara dinilai telah memicu kekecewaan mendalam di kalangan insan pers. Istilah tersebut dianggap bersifat peyoratif karena memiliki konotasi historis yang mengaitkan jurnalis dengan pengkhianat bangsa, antek penjajah, hingga penindas rakyat di masa kolonial.

Bagi para jurnalis, stigma tersebut bukan sekadar serangan terhadap individu, melainkan juga ancaman serius terhadap prinsip kemerdekaan dan independensi pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Desak Permintaan Maaf Terbuka

Perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Benni Indo, menegaskan bahwa pernyataan pejabat tinggi negara yang bernuansa negatif berpotensi menjadi preseden buruk bagi keselamatan kerja jurnalistik di lapangan.

“Pernyataan tersebut sangat mencederai kehormatan profesi jurnalis yang bekerja secara independen demi menjaga nilai-nilai demokrasi. Jurnalis bekerja di bawah naungan undang-undang untuk menyampaikan kebenaran bagi kepentingan publik, bukan untuk menindas. Oleh karena itu, kami mendesak Presiden Prabowo untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers di Indonesia,” tegasnya.

Benteng Demokrasi dari Intimidasi Verbal

Aksi kolektif ini menjadi momentum konsolidasi solidaritas jurnalis Malang Raya dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi, khususnya yang bersifat verbal, terhadap profesi media oleh pemegang kekuasaan.

Melalui aksi tersebut, massa berharap dapat mengingatkan pemerintah bahwa pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi keberadaannya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Malang Raya, Yuni Ektanta, menyatakan bahwa aksi ini lahir dari panggilan nurani para jurnalis yang merasa dilecehkan.

“Kami merasa terpanggil dengan ucapan Presiden yang menganggap wartawan sebagai ‘Londo Ireng’. Hal itu sangat mencederai hati para jurnalis. Pers adalah pilar keempat demokrasi di negeri ini, sehingga harus dihormati, bukan direndahkan,” pungkasnya.

Aksi ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk protes, tetapi juga pengingat bahwa kebebasan pers merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Redaksi

Views: 40