Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor makanan dan minuman, hotel, hiburan, serta jasa parkir masih berada di kisaran 65 persen. Angka tersebut dinilai menunjukkan masih besarnya potensi peningkatan penerimaan daerah.

“Komisi B memandang peningkatan PAD seharusnya difokuskan pada optimalisasi kepatuhan wajib pajak. Potensi masih sangat besar apabila data objek pajak semakin akurat, pengawasan diperkuat, dan pelayanan dipermudah melalui pemanfaatan teknologi,” tegas Bayu.

Ia menambahkan, peningkatan penerimaan daerah idealnya dilakukan tanpa harus membebani masyarakat dengan kebijakan baru, melainkan melalui penguatan sistem dan tata kelola yang lebih efektif.

Dalam hearing tersebut, Komisi B juga meminta Bapenda menyampaikan data piutang pajak berdasarkan kondisi riil di lapangan. Termasuk di dalamnya pemetaan wajib pajak yang masih aktif maupun yang sudah tidak lagi beroperasi.

Tak hanya itu, Komisi B turut menyoroti pentingnya inventarisasi objek retribusi yang telah maupun yang belum terintegrasi dalam aplikasi SIAP GRAK. Langkah ini dinilai krusial untuk mengetahui sejauh mana digitalisasi mampu mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

“Integrasi sistem menjadi kunci. Kami juga meminta masukan dari Bapenda terkait dukungan regulasi atau kebijakan yang dibutuhkan agar sistem ini dapat berjalan maksimal,” imbuhnya.

Komisi B menegaskan akan terus mengawal pembenahan tata kelola pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal Kota Malang. Dengan dukungan data yang valid, sistem terintegrasi, serta sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan PAD dapat meningkat secara berkelanjutan.

Langkah tersebut sekaligus menjadi fondasi penting dalam memperkuat pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Goen

Views: 5