Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang memastikan bahwa penunjukan Dandung telah mengantongi persetujuan dari Gubernur Jawa Timur.

“Iya, hari ini pelantikan Pj Sekda Kota Malang. Kami lantik karena sudah ada persetujuan Gubernur Jawa Timur,” terang Wahyu, yang akrab disapa Pak Mbois.

Dengan status sebagai Pj Sekda, Dandung kini memiliki kewenangan yang setara dengan Sekda definitif. Posisi strategis ini membuat roda pemerintahan, khususnya dalam aspek penganggaran dan kebijakan daerah, diharapkan berjalan lebih optimal. Terlebih, Sekda merupakan bagian penting dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sejumlah agenda krusial pun telah menanti di depan mata. Mulai dari pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027, Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), hingga berbagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Menariknya, meski kini menjabat sebagai Pj Sekda, Dandung tetap merangkap jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang.

“Tetap merangkap, hanya kewenangannya sudah sama seperti definitif. Sama seperti saya ketika Pj wali kota, itu kewenangannya setara,” jelas Wahyu.

Tak hanya mengawal agenda pemerintahan, Dandung juga mengemban tugas penting untuk memastikan proses pengisian jabatan Sekda definitif berjalan sesuai mekanisme. Masa jabatan Pj Sekda ditetapkan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang apabila posisi Sekda definitif belum terisi.

“Masa jabatannya memang tiga bulan, tapi nanti kalau memang masih kami butuhkan dan belum ada Sekda definitif, bisa kami lakukan perpanjangan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Pemkot Malang juga tengah bersiap melakukan pengisian sejumlah jabatan kosong di lingkungan pemerintahan. Mulai dari kepala perangkat daerah, camat, hingga kepala bidang. Wahyu memastikan pelantikan lanjutan akan dilakukan dalam waktu dekat, meski jadwal pastinya belum diumumkan.

Pelantikan Pj Sekda ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Sekda Kota Batu, Sekda Kabupaten Malang, serta Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, bersama para undangan lainnya.

Dengan formasi baru di kursi Sekda, publik kini menaruh harapan besar agar stabilitas birokrasi dan percepatan program pembangunan di Kota Malang dapat terus berjalan maksimal—sejalan dengan semangat “Malang Mbois Berkelas.”

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 14

Pada sesi diskusi panel ke 3 yang bertemakan “expanding community – based impact into scalable and inclusive green economic system“; Wali Kota Wahyu hadir sebagai satu-satunya Kepala Daerah.

Dalam sesi tersebut, Wali Kota Wahyu memaparkan berbagai langkah Pemerintah Kota Malang dalam memperkuat pembangunan kota yang berorientasi pada keberlanjutan. Berbagai kebijakan tersebut mencakup penguatan pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi mewujudkan pertumbuhan yang inklusif.

“Keberlanjutan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan yang berkualitas, memberdayakan masyarakat, serta membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Kota Malang berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Wahyu Hidayat.

Kehadiran Wali Kota Malang dalam forum nasional tersebut menjadi kesempatan strategis untuk memperkenalkan berbagai praktik baik (best practices) pembangunan yang telah dijalankan Kota Malang sekaligus memperkuat jejaring kerja sama dengan pemerintah daerah lain, sektor swasta, maupun komunitas.

Sebelumnya, sesi diskusi panel tersebut di awali dengan pemaparan materi dengan tema “Mobillizing finance to accelerate an inclusive green economy in Indonesia” dengan keynote speaker Plt. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM; M. Riza Damanik.

The Bangun Bangsa Conference 2026 menjadi ruang dialog yang mempertemukan para pengambil kebijakan dan pemimpin dari berbagai sektor guna merumuskan solusi terhadap tantangan pembangunan Indonesia, khususnya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Redaksi

Views: 46

Dalam amanatnya saat apel pagi ASN di halaman Balai Kota Malang, Senin (3/8/2026), Wahyu menegaskan bahwa ke depan seluruh proses pengisian jabatan akan sepenuhnya mengacu pada sistem manajemen talenta yang terintegrasi.

“Setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Semua ditentukan oleh kompetensi, potensi, dan kinerja, bukan faktor lain,” tegasnya.

Menurutnya, penerapan manajemen talenta di Kota Malang telah mendapat rekomendasi dan kini mulai diimplementasikan secara bertahap dengan prinsip objektif, transparan, terencana, dan akuntabel.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemutakhiran data kepegawaian oleh seluruh ASN. Data tersebut meliputi profil pegawai, riwayat jabatan, kompetensi, penghargaan, hingga rekam jejak penugasan.

“Data ini menjadi dasar utama dalam sistem. Termasuk juga kedisiplinan dan catatan sanksi, semuanya akan menjadi bahan pertimbangan,” jelasnya.

Data yang terkumpul nantinya akan diolah melalui sistem yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya akan digunakan untuk memetakan ASN ke dalam sembilan kotak talenta (9 talent box) berdasarkan kinerja, potensi, dan kompetensi.

“Dari ribuan data yang masuk, semuanya diproses dalam sistem. Nanti akan dipetakan ke dalam 9 box, dan dari situ akan terlihat siapa yang layak menempati posisi tertentu,” imbuh Wahyu.

Tak hanya itu, Pemkot Malang juga menerapkan sistem penilaian 360 derajat yang melibatkan atasan, rekan sejawat, dan bawahan. Bahkan, Wahyu menambahkan akan mempertimbangkan masukan dari pihak eksternal seperti media dan informasi publik, dengan tetap melalui proses verifikasi.

“Kami terbuka terhadap informasi dari luar, namun tetap akan dilakukan crosscheck agar objektivitas tetap terjaga,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Wahyu menegaskan bahwa sistem manajemen talenta ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat meritokrasi sekaligus menutup celah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengisian jabatan.

“Saya tegaskan, jangan percaya jika ada tawaran promosi jabatan dengan iming-iming tertentu. Itu tidak benar. Semua proses dilakukan berdasarkan data, kompetensi, dan kinerja,” pungkasnya.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 10

“Bagi kami, TBC adalah tantangan bersama yang menyangkut kualitas sumber daya manusia, produktivitas masyarakat, dan masa depan daerah. Karena itu, Pemerintah Kota Malang menempatkan penanggulangan TBC sebagai salah satu prioritas pembangunan kesehatan yang dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor,” ujar Wali Kota Wahyu saat menyampaikan sambutan pada Kegiatan Fasilitasi Teknis Intervensi Kewilayahan dalam Penanggulangan Tuberkulosis yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Kamis (30/7/2026).

Kolaborasi tersebut, imbuh Wali Kota Wahyu, dilakukan secara masif di berbagai level. Mulai dari pimpinan paling atas, kami dari Pemkot Malang, sampai dengan RT/RW. Dan juga termasuk kader-kader yang tadi hadir. Ada dari Puskesmas, tenaga kesehatan, dan juga dari PKK. Nah, ini kami harapkan ini masif untuk melakukan hal ini. Jangan sampai kita melakukan satu hal yang akhirnya bisa menyebabkan TB ini tinggi lagi,” ucapnya

Wali Kota Wahyu juga menjelaskan guna mempercepat eliminasi TBC, Pemkot Malang membentuk tim percepatan penanggulangan TBC, mengaktifkan kelurahan siaga TBC di seluruh kelurahan, maupun menghadirkan layanan TBC di seluruh puskesmas. Juga tersedia di 80 klinik dan 28 rumah sakit yang telah menjadi jejaring layanan TBC.

Selain itu, tambah Wali Kota Wahyu, Pemkot Malang juga terus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Di antaranya melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatkan deteksi dini di masyarakat. Mengoptimalkan skrining melalui website e-TB, melaksanakan skrining menggunakan Mobile X-Ray di berbagai kelurahan, serta memperluas akses terhadap layanan TBC.

Ia berharap, berbagai upaya berbagai upaya yang telah dilakukan dapat mengendalikan angka TBC di Kota Malang. “Kami menindaklanjuti bahwa ini adalah salah satu program Presiden yang kami laksanakan. Dan tentu di Kota Malang secara masif kita lakukan dan tadi kami juga melakukan penandatanganan kontrak bersama dari berbagai komunitas, sektor. Walaupun kita sudah melaksanakan, hal tersebut, dan siaga kelurahan sudah 100% tetapi kami tetap memonitor dan mengevaluasi semua yang sudah kita lakukan,” kata Wali Kota Wahyu.

Komitmen tersebut lantas mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K). Menurutnya, Kota Malang merupakan salah satu daerah dengan praktik baik dalam penanggulangan TBC, khususnya melalui penerapan Kelurahan Siaga TB di seluruh kelurahan.

“Program-program ini di Kota Malang secara umum luar biasa. Kelurahan Siaga TB sudah lengkap. Di Indonesia (kelurahan siaga TB) baru 8 persen, tapi Kota Malang sudah 100 persen. Dengan adanya Kelurahan Siaga TB otomatis kadernya sudah bekerja dengan baik. Ini yang akan kita tingkatkan menjadi siaga tinggi di seluruh Indonesia,” ujar Wamenkes.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan,Dr. Drs. Safrizal ZA, M.Si. menyebut keberhasilan penurunan angka TB harus didukug dengan upaya kolaborasi.

“Tentu untuk menurunkan itu kita semua dibantu Kemenkes. Ini kerja kolaborasi, kerja terintegrasi antar tingkatan pemerintahan maupun secara horizontal. Kemendagri, Kementerian Sekretariat Negara, ada Kemenko. Kemudian jajaran vertikal dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota, bahkan aparatur kewilayahan sampai ke tingkat RW RT kita ajak kerja sama,” ucapnya.

Redaksi

Views: 6

Dalam sambutannya, Erik menegaskan bahwa keprotokolan sesungguhnya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai aktivitas pemerintahan maupun kemasyarakatan. Namun, menurutnya, setiap kegiatan tetap membutuhkan penataan yang baik agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, dan sesuai tujuan.

“Keprotokolan ini sebenarnya sudah melekat pada kita semua, namun semua ini harus tertata dengan rapi. Ini semua berkaitan dengan kegiatan acara yang tentunya harus disiapkan terlebih dahulu agar acaranya bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Maka dari itu harus diadakan pelatihan seperti ini,” tutur Erik.

Lebih lanjut, Erik menjelaskan bahwa salah satu fondasi utama dalam sebuah kegiatan adalah penyusunan susunan acara oleh tim protokol. Persiapan yang matang akan menjadi kunci agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai tema dan tidak berlangsung secara amburadul.

“Yang mendasar kali ini adalah perlunya susunan acara yang harus disiapkan oleh protokol agar acara yang akan dilaksanakan tidak amburadul dan sesuai dengan temanya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Erik juga menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya pelatihan MC dan Protokoler yang dinilai mampu meningkatkan kompetensi aparatur maupun masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan resmi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Soni Bahtiar, saat menyampaikan laporan kegiatan menjelaskan bahwa pelatihan diikuti oleh 312 peserta yang dibagi dalam dua tahap selama dua hari pelaksanaan.

Menurut Soni, kegiatan tersebut merupakan realisasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2026.

“Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dan diikuti sebanyak 312 peserta yang dibagi menjadi dua tahap. Kegiatan ini merupakan hasil Musrenbang dan usulan Pokir dari anggota DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2026,” jelasnya.

Pelatihan tersebut juga mendapat perhatian dari anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, yang hadir untuk menyapa sekaligus memberikan motivasi kepada para peserta. Politisi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan Lowokwaru itu berharap pelatihan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan pelatihan ini. Semoga bermanfaat kagem panjenengan sedoyo,” ucap Ginanjar.

Antusiasme peserta pun terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Salah satunya disampaikan Nana, peserta asal Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Ia mengaku senang sekaligus bersyukur dapat mengikuti pelatihan yang dinilainya sangat bermanfaat.

“Saya merasa senang dan beruntung bisa mengikuti pelatihan ini, karena selain bisa menambah ilmu juga pengetahuan tentang protokoler dan MC,” ucap Nana.

Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir lebih banyak MC dan petugas protokoler yang memiliki kemampuan komunikasi, etika, serta pemahaman tata acara yang baik sehingga mampu mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan di Kota Malang secara profesional.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Gunaidik

Views: 27

Penutupan total tersebut dilakukan sebagai bagian dari tahapan akhir pembangunan Jembatan Sonokembang, yakni proses pembongkaran Jembatan Bailey yang selama ini difungsikan sebagai akses sementara bagi masyarakat selama proyek berlangsung.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menjelaskan bahwa penutupan akses tersebut merupakan konsekuensi teknis yang tidak dapat dihindari demi menyelesaikan pembangunan jembatan permanen.

“Ini merupakan konsekuensi dari penyelesaian pembangunan Jembatan Sonokembang. Jembatan Bailey harus dibongkar sehingga akses di lokasi ditutup sementara sampai seluruh pekerjaan selesai,” ujar Widjaja saat diwawancarai.

Selama proses pembongkaran berlangsung, seluruh kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, tidak diperkenankan melintasi lokasi proyek. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjamin keselamatan pekerja konstruksi sekaligus pengguna jalan.

Untuk meminimalkan dampak penutupan, Dishub Kota Malang bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) serta Polresta Malang Kota telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan.

Sebagai langkah awal, papan informasi dan banner penunjuk arah akan dipasang di beberapa titik strategis, baik dari arah utara maupun selatan, guna memandu masyarakat menuju jalur alternatif yang telah disiapkan.

Selain itu, personel Dishub juga akan disiagakan di sejumlah simpang strategis untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan sekaligus mengatur arus lalu lintas agar tetap lancar selama masa penutupan berlangsung.

Widjaja secara khusus mengimbau pengendara roda empat agar tidak memaksakan melintas melalui jalan-jalan lingkungan di sekitar kawasan Pandanwangi. Menurutnya, ruas jalan permukiman memiliki kapasitas terbatas sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan apabila dijadikan jalur utama.

“Kami mengharapkan masyarakat memilih jalur alternatif yang sudah disiapkan. Jangan memaksakan masuk ke jalan-jalan lingkungan karena justru berpotensi menimbulkan kemacetan di kawasan permukiman,” tegasnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan rekayasa lalu lintas akan dievaluasi setiap hari selama penutupan berlangsung. Jika ditemukan titik-titik yang mengalami kepadatan kendaraan, petugas akan melakukan pengaturan secara situasional agar mobilitas masyarakat tetap terjaga.

Di akhir keterangannya, Widjaja meminta masyarakat untuk memahami bahwa penutupan sementara tersebut merupakan bagian dari proses penyelesaian pembangunan infrastruktur yang manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang.

“Setelah Jembatan Bailey dibongkar, Jembatan Sonokembang yang baru akan beroperasi dengan struktur yang lebih kokoh, kapasitas yang lebih besar, serta fasilitas yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Kami berharap masyarakat dapat bersabar dan mendukung proses penyelesaian proyek ini demi kelancaran mobilitas di Kota Malang,” pungkasnya.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor ; Gunaidik

Views: 4

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, pada Rabu (15/7/2026). Sebanyak 288 peserta mengikuti pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan desain grafis dan kreativitas digital agar mampu bersaing di era media sosial dan ekonomi digital.

Berbagai materi praktis disampaikan kepada peserta, mulai dari dasar-dasar desain seperti teori warna, tipografi, dan tata letak (layout) untuk kebutuhan media sosial, praktik penggunaan aplikasi Canva dan CorelDraw dalam pembuatan poster, kemasan produk serta logo sederhana, hingga teknik membuat konten promosi bagi pelaku UMKM di sektor kuliner, fesyen, dan jasa. Selain itu, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai strategi membangun identitas visual (branding) agar produk lebih mudah dikenali masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa tampilan visual menjadi faktor penting dalam menarik perhatian konsumen terhadap suatu produk.

“Orang pertama kali lihat itu desainnya. Kalau menarik, produknya ikut laku. Lewat pelatihan ini kita ingin Kota Malang naik kelas dan punya ciri khas yang akan dikenal di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Wahyu.

Menurutnya, kemampuan desain grafis kini bukan hanya menjadi kebutuhan bagi kalangan profesional, tetapi juga menjadi modal penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai jual produk sekaligus memperluas jangkauan pemasaran melalui platform digital.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Malang, Nurwidianto, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut diharapkan mampu melahirkan lebih banyak talenta kreatif yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata di Kota Malang.

“Melalui pelatihan ini kami berharap lahir SDM kreatif yang mampu menghasilkan karya-karya visual berkualitas sehingga dapat memperkuat daya saing UMKM sekaligus mendukung promosi potensi Kota Malang,” ungkap Nurwidianto.

Pria yang akrab disapa Wiwid itu juga mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pelatihan merupakan tindak lanjut dari usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Malang yang kemudian direalisasikan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Diskominfo.

Dengan terselenggaranya pelatihan ini, Pemerintah Kota Malang berharap semakin banyak generasi muda, pelaku UMKM, dan masyarakat yang memiliki keterampilan desain grafis sehingga mampu menciptakan konten kreatif, memperkuat branding produk lokal, serta meningkatkan daya saing Kota Malang di tingkat nasional hingga internasional.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Gunaidik

Views: 10

Sorotan tersebut disampaikan Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi. Dalam interupsinya, Arief mendesak Wali Kota Malang segera mengambil langkah konkret untuk mengakhiri kekosongan jabatan yang telah berlangsung cukup lama.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak lagi sekadar persoalan administratif, tetapi telah berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan hingga pelayanan kepada masyarakat.

“Sudah lebih dari setahun kekosongan jabatan terjadi. Di tingkat kelurahan saja banyak lurah yang kesulitan berkoordinasi menjalankan program bersama RT berkelas karena struktur organisasi belum sepenuhnya definitif. Di OPD juga masih banyak dijabat Plt. Ini harus segera diselesaikan,” tegas Arief.

Arief menilai penerapan sistem Talent Management yang menjadi dasar pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh menjadi alasan berlarut-larutnya proses mutasi maupun promosi pejabat.

“Jangan sampai manajemen talenta menjadi penghambat roda pemerintahan. Sistem ini seharusnya mempercepat reformasi birokrasi, bukan malah memperlambat pengisian jabatan yang dibutuhkan pelayanan publik,” ujarnya.

Politisi PKB tersebut juga mengingatkan bahwa jabatan yang terlalu lama diisi oleh pelaksana tugas memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan strategis. Kondisi itu, menurutnya, dapat memperlambat pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Wali Kota: Terhambat Implementasi Manajemen Talenta

Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa lambatnya proses pengisian jabatan dipengaruhi masa transisi penerapan sistem Manajemen Talenta yang merupakan kebijakan nasional dalam pembinaan karier ASN.

Pria yang akrab disapa Pak Mbois itu mengungkapkan, Pemerintah Kota Malang baru memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada awal Juni 2026 untuk menerapkan sistem tersebut.

Setelah memperoleh persetujuan, Pemkot Malang langsung melakukan pemetaan kompetensi ASN melalui metode Nine Box Talent Management, yakni sistem yang mengukur potensi serta kinerja pegawai sebagai dasar promosi dan mutasi jabatan.

Namun, hasil pemetaan tersebut masih jauh dari target.

“Dari target sekitar 80 sampai 90 persen ASN yang memenuhi kualifikasi pada setiap kategori, ternyata yang memenuhi baru sekitar 30 sampai 40 persen,” ungkap Wahyu.

Menurut Wahyu, rendahnya capaian tersebut disebabkan masih banyak ASN yang belum memperbarui data kompetensi, pendidikan, sertifikat, penghargaan maupun rekam jejak kinerja ke dalam sistem manajemen talenta.

Akibatnya, proses penempatan pejabat sesuai kompetensi belum dapat dilakukan secara maksimal.

Prioritaskan ASN Internal Kota Malang

Wahyu juga menjelaskan bahwa regulasi membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengisi jabatan melalui ASN dari daerah lain apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi dari internal Pemerintah Kota Malang.

“Kalau itu tidak dilakukan, saya tidak bisa mengambil jabatan tertentu dari pegawai Kota Malang. Bisa saja nanti mengambil dari Kota Batu, Kabupaten Malang atau daerah lain yang sudah menerapkan manajemen talenta,” jelasnya.

Meski demikian, Wahyu menegaskan bahwa langkah tersebut bukan menjadi pilihan utama. Pemerintah Kota Malang tetap memprioritaskan ASN internal untuk menduduki jabatan-jabatan strategis yang saat ini masih kosong.

“Saya ingin pengisian jabatan tetap berasal dari ASN Pemerintah Kota Malang. Karena itu saya mendorong seluruh ASN segera melengkapi data mereka. Dengan manajemen talenta, pengisian jabatan dilakukan lebih objektif berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kinerja sesuai dengan bidangnya,” pungkas Wahyu.

Kondisi kekosongan jabatan strategis ini diharapkan segera mendapat penyelesaian agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal, pelayanan publik semakin efektif, serta percepatan pembangunan di Kota Malang tidak lagi terkendala oleh keterbatasan kewenangan pejabat pelaksana tugas.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 22

Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Cilegon, Robinsar, diterima Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama jajaran kepala perangkat daerah di Ruang Sidang Balai Kota Malang. Dalam kesempatan tersebut, kedua pemerintah daerah juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup pengelolaan pajak daerah, digitalisasi pelayanan publik, serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengaku bangga dan mengapresiasi dipilihnya Kota Malang sebagai tujuan studi tiru oleh Pemkot Cilegon. Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa berbagai inovasi yang dilakukan Pemkot Malang mulai mendapat pengakuan dari berbagai daerah di Indonesia.

“Merupakan sebuah kehormatan bagi Kota Malang karena Pemerintah Kota Cilegon datang untuk melihat secara langsung strategi yang kami lakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kami berharap kunjungan ini membawa manfaat bagi kedua daerah melalui pertukaran pengalaman dan inovasi,” ujar Wahyu.

Ia menjelaskan, kerja sama dengan Kota Cilegon merupakan kolaborasi antardaerah kesembilan yang berhasil dijalin Pemkot Malang. Sinergi tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Menurut Wahyu, keberhasilan meningkatkan PAD tidak diraih dalam waktu singkat, melainkan melalui proses pembenahan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pemkot Malang, lanjutnya, terus memperkuat digitalisasi pelayanan perpajakan, meningkatkan pengawasan terhadap objek pajak, memperluas basis wajib pajak, hingga mengoptimalkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami ingin berbagi pengalaman mengenai tata kelola pendapatan daerah. Namun di sisi lain, kami juga ingin belajar dari Kota Cilegon yang memiliki karakteristik sebagai kota industri dan wilayah pesisir. Sementara Kota Malang memiliki potensi berbeda. Karena itu kerja sama ini menjadi momentum untuk saling melengkapi,” jelasnya.

Dalam forum tersebut dipaparkan capaian kinerja pendapatan daerah Kota Malang yang menunjukkan tren sangat positif. Pada tahun 2025, total pendapatan daerah berhasil mencapai Rp2,542 triliun atau 101,15 persen dari target APBD.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencatatkan prestasi membanggakan dengan realisasi sebesar Rp1.107.590.236.246, atau 105,40 persen dari target yang telah ditetapkan.

Tren kenaikan PAD Kota Malang juga terus menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada 2021, PAD tercatat sekitar Rp603,7 miliar, meningkat menjadi Rp718,3 miliar pada 2022, kemudian Rp792,1 miliar pada 2023, naik menjadi Rp885,3 miliar pada 2024, hingga akhirnya melampaui Rp1,107 triliun pada 2025.

Sementara itu, hingga 7 Juli 2026, realisasi PAD Kota Malang telah mencapai sekitar Rp506,23 miliar, atau 47,63 persen dari target tahun berjalan.

Capaian tersebut menjadi bukti bahwa strategi optimalisasi pendapatan yang diterapkan Pemkot Malang mampu memberikan hasil nyata. Tak heran jika keberhasilan tersebut kini menjadi rujukan berbagai pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pewarta : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 3

Program bertajuk “Wali Kota Malang Mantu” itu menjadi solusi bagi warga yang selama ini terkendala legalitas keluarga dan administrasi pernikahan. Bahkan, ke depan program tersebut juga dipersiapkan sebagai bantuan pernikahan gratis bagi warga ber-KTP Kota Malang.

Dalam kegiatan Sidang Terpadu Tahun 2026 tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat secara simbolis menyerahkan dokumen legalitas keluarga kepada masyarakat penerima manfaat.

Program hasil kolaborasi Pemkot Malang bersama Pengadilan Agama Kota Malang, Kementerian Agama, Kejaksaan Negeri dan Dispendukcapil itu berhasil menyelesaikan 112 perkara hukum keluarga yang melibatkan 147 pasangan pengantin.

Perkara yang ditangani meliputi sidang isbat nikah, asal-usul anak, perwalian hingga pembetulan biodata administrasi kependudukan yang selama ini menjadi persoalan masyarakat.

Sejak pagi hari, suasana sidang terpadu di MPP Merdeka tampak dipadati warga. Banyak masyarakat datang untuk memperoleh kepastian hukum terkait status pernikahan maupun administrasi keluarga yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan akibat proses birokrasi yang rumit dan biaya yang tidak sedikit.

Wahyu Hidayat menjelaskan, program tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum keluarga secara cepat, mudah dan gratis.

“Kami dibantu Pengadilan Agama, Kemenag, Kejaksaan Negeri dan Dispendukcapil. Harapan kami ini memang bisa menyelesaikan persoalan masyarakat terkait legalitas dan status pernikahan. Ada sidang isbat nikah, asal-usul anak, perwalian dan pembetulan administrasi,” terang Wahyu.

Menurutnya, selama ini banyak warga kesulitan mengurus legalitas keluarga karena harus mendatangi banyak instansi dengan proses panjang serta biaya yang cukup besar.

“Kadang masyarakat harus datang ke banyak tempat. Waktu habis, tenaga habis, biaya juga besar. Dengan sidang terpadu ini semuanya dipusatkan dalam satu tempat. Gratis, lebih cepat dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Pemkot Malang juga tengah berkoordinasi dengan DPRD Kota Malang untuk menyiapkan anggaran khusus program pernikahan gratis bagi warga Kota Malang. Program tersebut diprioritaskan bagi masyarakat ber-KTP Kota Malang yang ingin menikah namun terkendala biaya administrasi maupun kebutuhan prosesi pernikahan.

“Kami sedang berkoordinasi dengan DPRD Kota Malang agar ada anggaran khusus untuk membantu warga yang mau menikah, khususnya masyarakat ber-KTP Kota Malang. Harapannya bisa gratis sehingga masyarakat benar-benar terbantu,” ujarnya.

Program tersebut sekaligus menjadi langkah Pemerintah Kota Malang dalam menekan angka pernikahan siri yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat dan berdampak terhadap persoalan administrasi keluarga maupun perlindungan anak. (yuni)

Views: 0