Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengungkapkan bahwa sembari menunggu kejelasan regulasi tersebut, pihaknya telah menyiapkan kajian komprehensif mengenai sembilan konsep trayek transportasi publik. Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh trayek tersebut belum tentu langsung direalisasikan secara bersamaan.

“Yang terpenting adalah kita sudah memiliki konsep sembilan rute. Nantinya mana yang akan digunakan bisa disesuaikan, atau bahkan dalam jangka panjang semua bisa diterapkan sebagai kondisi ideal,” ujarnya.

Widjaja menjelaskan, kajian tersebut akan menjadi landasan dalam menentukan rute yang paling memungkinkan untuk dijalankan, termasuk mempertimbangkan penerapan sistem feeder guna mendukung efektivitas layanan transportasi.

Ia juga membuka kemungkinan adanya penyesuaian terhadap rute yang telah dirancang. Menurutnya, fleksibilitas tetap diperlukan agar implementasi di lapangan dapat berjalan optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kalau dalam pelaksanaan ada yang kurang sesuai, tentu bisa kita sesuaikan kembali, termasuk melalui pengaturan feeder,” tambahnya.

Terkait besaran bantuan yang mungkin diberikan oleh Pemprov Jatim, Widjaja menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan apabila anggaran yang tersedia hanya mencukupi untuk satu trayek terlebih dahulu. Baginya, hal tersebut tetap menjadi langkah awal yang positif dalam pengembangan transportasi publik di Kota Malang.

“Ya tidak apa-apa, daripada tidak ada sama sekali,” tegasnya.

Sementara itu, pembahasan terkait keberlanjutan program pada tahun 2027 masih belum dilakukan. Fokus pembicaraan saat ini, lanjut Widjaja, masih berkaitan dengan pelaksanaan program di tahun 2026.

Ia menegaskan bahwa upaya pengembangan transportasi publik ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat. Dengan perencanaan yang matang serta dukungan anggaran yang jelas, diharapkan sistem transportasi publik di Kota Malang dapat semakin tertata dan memberikan kenyamanan bagi pengguna.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 1

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, DR. dr. Husnul Muarif, M.M., saat wawancara dengan Duta Peristiwa mengenai kondisi terkini HIV/AIDS di Kota Malang.

“Di 2026 ini sampai dengan bulan Juni kemarin sudah ada 186 kasus HIV baru,” ujar Husnul.

Menurutnya, kasus tersebut ditemukan melalui pemeriksaan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit hingga klinik. Banyaknya fasilitas pemeriksaan dinilai mempermudah masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya.

“Dengan banyaknya layanan ini, masyarakat bisa memeriksakan dirinya sendiri. Kalau memang ada faktor-faktor risiko, kita siapkan untuk pemeriksaan dan tes sukarela,” jelasnya.

Husnul mengatakan, penemuan kasus baru tidak hanya berasal dari masyarakat yang secara mandiri melakukan pemeriksaan. Petugas kesehatan juga dapat menginisiasi tes HIV apabila menemukan tanda atau faktor risiko saat memberikan pelayanan kesehatan.

“Yang ketiga, ada juga dari inisiasi daripada petugas. Begitu diperiksa, kemudian ada tanda-tanda risiko, petugas menginisiasi untuk periksa tes HIV,” ungkapnya.

Selain memperluas akses pemeriksaan, Dinkes Kota Malang juga melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai HIV/AIDS kepada pelajar. Kegiatan tersebut dilakukan salah satunya pada tahun ajaran baru, bersamaan dengan screening kesehatan siswa baru tingkat SMP dan SMA.

“Pada saat screening kelas 1 SMP maupun kelas 1 SMA, kita lakukan beberapa informasi sebelum dilakukan screening, terutama untuk penyakit menular maupun penyakit tidak menular, di antaranya HIV dan TBC,” kata Husnul.

Ia menambahkan, edukasi dan pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya Dinkes Kota Malang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengetahui kondisi kesehatan sejak dini.

Dengan tersedianya 40 layanan pemeriksaan HIV, masyarakat yang memiliki faktor risiko maupun membutuhkan kepastian mengenai kondisi kesehatannya diharapkan tidak ragu untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 17

Pengukuhan tersebut menjadi penanda kesiapan para pelajar terpilih untuk mengemban tugas dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Namun, bagi Wahyu Hidayat, tugas Paskibraka tidak sekadar soal kemampuan teknis mengibarkan dan menurunkan Sang Merah Putih. Lebih dari itu, menjadi anggota Paskibraka merupakan sebuah amanah sekaligus bagian dari proses pembentukan karakter generasi muda yang kelak diharapkan mampu menjadi pemimpin masa depan.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Malang, saya mengucapkan selamat kepada pelajar Kota Malang yang telah terpilih menjadi anggota Paskibraka,” ujar Wahyu dalam sambutannya.

Menurutnya, para anggota Paskibraka merupakan putra-putri terbaik Kota Malang. Predikat tersebut membawa keistimewaan sekaligus tanggung jawab moral yang harus dijaga, bahkan setelah rangkaian upacara peringatan kemerdekaan berakhir.

Wahyu berpesan agar seluruh pengalaman yang diperoleh selama proses seleksi, pembinaan hingga latihan tidak berhenti sebagai pengalaman seremonial. Nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras dan kebersamaan harus mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia berharap para anggota Paskibraka dapat tampil sebagai pelajar yang berprestasi, disiplin, berintegritas serta memiliki jiwa nasionalisme yang kuat.

“Jadilah generasi masa depan yang maju dan unggul, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta terus berkarya untuk bangsa dan negara,” harapnya.

Wahyu menilai tantangan generasi muda saat ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berjalan seiring dengan karakter, integritas, ketangguhan mental serta kemampuan untuk bekerja sama.

Karena itu, ia meminta anggota Paskibraka Kota Malang membangun pribadi yang kokoh, ulet, tegar dan pantang menyerah.

Menurutnya, karakter tersebut penting agar anggota Paskibraka tidak hanya dikenal sebagai petugas dalam sebuah upacara kenegaraan, tetapi juga mampu menjadi teladan bagi teman-temannya di sekolah maupun generasi muda di lingkungannya.

“Semangat nasionalisme, integritas, kerja keras, dan gotong royong adalah nilai-nilai yang harus terus dijaga dan ditingkatkan,” pesan Wahyu.

Ia menegaskan, para anggota Paskibraka dipersiapkan bukan semata-mata untuk menjalankan sebuah seremoni kenegaraan. Mereka merupakan bagian dari generasi penerus yang nantinya diharapkan mengambil peran dalam pembangunan Kota Malang, bangsa dan negara.

Wahyu juga berharap karakter kuat dan daya saing yang dimiliki generasi muda dapat menjadi modal penting untuk mendekatkan Indonesia pada cita-cita sebagai bangsa yang berdaulat, adil dan makmur.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyu turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pembina, pembimbing serta pelatih yang telah mendampingi para anggota Paskibraka selama menjalani proses pembinaan.

Menurutnya, proses pembentukan Paskibraka membutuhkan kedisiplinan, kesabaran dan konsistensi. Berbagai kesalahan maupun kekeliruan yang mungkin terjadi selama latihan diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan dan membentuk pribadi yang lebih baik.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak sekolah yang telah memberikan dukungan kepada para siswa selama mengikuti seluruh rangkaian pembinaan Paskibraka.

Dengan dikukuhkannya Paskibraka Kota Malang 2026, para putra-putri terbaik Kota Malang kini siap menjalankan amanah mengawal kehormatan Sang Merah Putih pada momentum sakral peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Lebih dari sekadar mengibarkan bendera, mereka membawa pesan tentang disiplin, pengabdian, nasionalisme dan harapan akan lahirnya generasi muda Kota Malang yang tangguh serta mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 7

Akses utama menuju kawasan Perumahan Griyashanta diketahui ditutup menggunakan sesek bambu oleh sejumlah warga. Penutupan tersebut merupakan bentuk penolakan atas kebijakan pembukaan jalan tembus di Jalan Simpang Candi Panggung.

Ironisnya, aksi blokade itu tetap dilakukan saat Pemkot Malang tengah melaksanakan uji coba jalan tembus sejak 27 Juli 2026. Program yang direncanakan berlangsung selama 10 hari tersebut pun tak berjalan optimal karena akses penunjang masih tertutup.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menegaskan bahwa penutupan jalan yang menghambat arus lalu lintas tidak dapat dilakukan sembarangan.

“Kalimatnya sesuai perundang-undangan, dilarang melakukan penutupan jalan dan menghambat arus lalu lintas yang mengganggu arus lalu lintas,” tegas pria yang akrab disapa Jaya tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum apabila dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku. “Ada konsekuensinya. Tapi mungkin beliau tidak paham,” imbuhnya.

Namun demikian, pernyataan terkait potensi pelanggaran itu belum diikuti langkah penertiban di lapangan. Saat disinggung mengenai tindakan konkret, Dishub mengaku masih mengedepankan pendekatan persuasif kepada warga.

“Kita tunggu dulu. Kami berusaha membuat mereka memahami. Mungkin mereka kurang paham,” ujar Widjaja.

Sikap yang cenderung menunggu ini membuat persoalan jalan tembus tidak hanya berkutat pada penolakan warga semata, tetapi juga menyentuh aspek penegakan aturan atas akses yang diklaim sebagai jalan umum.

Di sisi lain, keberadaan blokade tersebut turut menghambat tujuan pembangunan jalan tembus, yakni untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Candi Panggung. Tanpa akses yang terbuka, efektivitas ruas jalan tersebut belum bisa diuji secara maksimal.

Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan publik: sejauh mana komitmen Pemkot Malang dalam menegakkan aturan, sekaligus memastikan kepentingan umum tidak kalah oleh kepentingan kelompok tertentu.

Duta Peristiwa akan terus menelusuri perkembangan persoalan ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan informasi yang tajam, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 21

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Malang yang juga menjabat Kepala DPUPRKP, R. Dandung Djuarianto, menegaskan bahwa Pemkot kini memperketat mekanisme penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Setiap pengembang diwajibkan menuntaskan administrasi penyerahan PSU sejak awal pengurusan izin pembangunan.

“Kalau pengembang tidak menyerahkan administrasi PSU, kami tidak akan mengeluarkan PBG. Ini bukan ancaman, tetapi memang sudah menjadi aturan yang kami terapkan,” tegasnya saat diwawancarai, Rabu (5/8/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap persoalan PSU di Malang yang hingga kini belum terselesaikan. Berdasarkan data Pemkot, baru 17 kawasan perumahan yang telah menyerahkan PSU secara fisik kepada pemerintah daerah, sementara ratusan lainnya masih dalam proses.

Dandung mengakui, kendala terbesar berasal dari pengembang yang sudah tidak lagi beroperasi atau sulit dilacak keberadaannya. Selain itu, kondisi fisik di lapangan kerap tidak sesuai dengan site plan yang diajukan saat proses perizinan.

“Banyak sekali kendalanya. Ada pengembang yang sudah tidak ada. Ada juga kondisi di lapangan yang tidak sesuai site plan. Ini yang membuat penyerahan PSU terhambat,” ujarnya.

Ia menegaskan, selama PSU belum diserahkan, seluruh fasilitas umum di kawasan perumahan masih menjadi tanggung jawab pengembang. Kondisi ini membuat pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan maupun perbaikan menggunakan anggaran daerah.

“Kalau belum menjadi aset daerah, pemerintah tidak bisa masuk melakukan pembangunan. Kalau dipaksakan, justru bisa menjadi temuan karena asetnya bukan milik pemerintah,” tegasnya lagi.

Untuk mempercepat penyelesaian, Pemkot memilih memprioritaskan pengembang yang masih aktif. Langkah ini dinilai lebih realistis dibandingkan mengejar pengembang yang sudah tidak diketahui keberadaannya.

“Jangan sampai kami sibuk mengejar pengembang yang sudah hilang, sementara yang masih aktif justru ikut meninggalkan kewajibannya,” imbuhnya.

Di sisi lain, Pemkot juga membuka kemungkinan penyerahan PSU secara mandiri oleh warga apabila pengembang benar-benar tidak dapat ditemukan. Namun, mekanisme ini membutuhkan proses hukum dan administrasi yang cukup kompleks, sehingga belum pernah diterapkan di Kota Malang.

Pemkot Malang menjadwalkan klarifikasi lanjutan dalam waktu dekat untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan sanksi apabila ditemukan pelanggaran dalam penyediaan PSU.

Salah satu kawasan yang kini menjadi perhatian adalah Perum Piranha Residence di Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru. Kasus ini menjadi gambaran nyata bahwa kepastian status PSU tidak hanya menyangkut kewajiban pengembang, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap pelayanan dan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Dengan langkah tegas ini, Pemkot Malang berharap tidak ada lagi pengembang yang mengabaikan kewajiban, serta memastikan hak masyarakat atas fasilitas umum dapat terpenuhi secara layak dan berkelanjutan.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 25

Dalam amanatnya saat apel pagi ASN di halaman Balai Kota Malang, Senin (3/8/2026), Wahyu menegaskan bahwa ke depan seluruh proses pengisian jabatan akan sepenuhnya mengacu pada sistem manajemen talenta yang terintegrasi.

“Setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Semua ditentukan oleh kompetensi, potensi, dan kinerja, bukan faktor lain,” tegasnya.

Menurutnya, penerapan manajemen talenta di Kota Malang telah mendapat rekomendasi dan kini mulai diimplementasikan secara bertahap dengan prinsip objektif, transparan, terencana, dan akuntabel.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemutakhiran data kepegawaian oleh seluruh ASN. Data tersebut meliputi profil pegawai, riwayat jabatan, kompetensi, penghargaan, hingga rekam jejak penugasan.

“Data ini menjadi dasar utama dalam sistem. Termasuk juga kedisiplinan dan catatan sanksi, semuanya akan menjadi bahan pertimbangan,” jelasnya.

Data yang terkumpul nantinya akan diolah melalui sistem yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya akan digunakan untuk memetakan ASN ke dalam sembilan kotak talenta (9 talent box) berdasarkan kinerja, potensi, dan kompetensi.

“Dari ribuan data yang masuk, semuanya diproses dalam sistem. Nanti akan dipetakan ke dalam 9 box, dan dari situ akan terlihat siapa yang layak menempati posisi tertentu,” imbuh Wahyu.

Tak hanya itu, Pemkot Malang juga menerapkan sistem penilaian 360 derajat yang melibatkan atasan, rekan sejawat, dan bawahan. Bahkan, Wahyu menambahkan akan mempertimbangkan masukan dari pihak eksternal seperti media dan informasi publik, dengan tetap melalui proses verifikasi.

“Kami terbuka terhadap informasi dari luar, namun tetap akan dilakukan crosscheck agar objektivitas tetap terjaga,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Wahyu menegaskan bahwa sistem manajemen talenta ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat meritokrasi sekaligus menutup celah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengisian jabatan.

“Saya tegaskan, jangan percaya jika ada tawaran promosi jabatan dengan iming-iming tertentu. Itu tidak benar. Semua proses dilakukan berdasarkan data, kompetensi, dan kinerja,” pungkasnya.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 11

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang mengedepankan sistem manajemen talenta, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 381 Tahun 2026 tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Dalam sambutannya, Wahyu Hidayat menegaskan bahwa pengisian jabatan kini tidak lagi sepenuhnya mengandalkan mekanisme seleksi terbuka, melainkan mengacu pada sistem manajemen talenta yang lebih objektif, terencana, dan berkelanjutan.

“Pemkot Malang telah melakukan transformasi dengan tidak lagi mengandalkan mekanisme seleksi terbuka. Seluruh proses pengisian jabatan dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada ruang bagi praktik yang menyimpang dari prinsip merit,” tegasnya.

Pelantikan tersebut juga telah melalui tahapan administrasi yang ketat, termasuk usulan kepada BKN, pertimbangan teknis, serta rekomendasi hasil uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama.

Penerapan manajemen talenta ini memastikan setiap pengisian jabatan dilakukan berdasarkan pemetaan kinerja dan potensi aparatur. Dengan demikian, penempatan pejabat tidak hanya didasarkan pada aspek administratif, tetapi juga kompetensi dan kapasitas individu. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Wali Kota juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab di posisi baru. Ia menekankan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan dedikasi.

“Saya berharap para pejabat yang dilantik dapat menunjukkan kinerja terbaik dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Terus tingkatkan kompetensi sebagai bekal menghadapi peran strategis ke depan,” ujarnya.

Selain itu, seluruh ASN di lingkungan Kota Malang diminta untuk segera memperbarui data pada aplikasi kepegawaian sebagai bagian dari pemutakhiran data dalam mendukung implementasi manajemen talenta.

Daftar 14 Pejabat yang Dilantik:

1. Donny Sandito W., S.STP, M.Si – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
2. Erik Setyo Santoso, S.T., M.T – Asisten Administrasi Umum Setda
3. Zulkifli Amrizal, S.Sos, M.Si – Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik
4. Dr. Subhkan, M.AP – Kepala BKPSDM
5. Baihaqi, S.Pd, S.E., M.Si – Kepala BKAD
6. Noer Rahman Wijaya, S.T, M.M – Kepala Bakesbangpol
7. Heru Mulyono, S.I.P, M.T – Kepala Pelaksana BPBD
8. Muhamad Sailendra, S.T., M.M – Kepala Dinas Sosial P3AP2KB
9. Arif Tri Sastyawan, S.STP, M.Si – Kepala Disporapar
10. Drs. Prayitno, M.AP – Kepala Satpol PP
11. Dwi Rahayu, S.H., M.Hum – Kepala Bappeda
12. Suwarjana, S.E., M.M – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13. dr. H. Husnul Muarif, M.M – Kepala Dinas Kesehatan
14. Muhammad Nurwidianto, S.Sos – Kepala Dinas Kominfo

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kota Malang menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi modern yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 5

Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Kota Malang ini menjadi titik awal dalam merumuskan arah kebijakan anggaran daerah tahun 2027. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, serta dihadiri jajaran pimpinan dan anggota dewan, unsur Forkopimda serta kepala perangkat daerah.

Dalam paparannya, Wali Kota Wahyu Hidayat menegaskan bahwa penyampaian KUA-PPAS 2027 tidak terdampak dinamika yang sempat muncul pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelumnya.

“Untuk pertanggungjawaban Ranperda kemarin sudah selesai, sudah ditandatangani dan sudah diserahkan ke provinsi. Semua aman, tidak ada masalah,” tegas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 tetap mengacu pada arah pembangunan daerah, dengan sejumlah penyesuaian strategis. Salah satunya adalah mempertimbangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026, serta sinkronisasi dengan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah.

“KUA tahun 2027 memang ada beberapa penyesuaian. Di dalamnya termasuk memperhatikan SiLPA tahun 2026. Selain itu, kami juga harus mengikuti target-target yang telah ditetapkan, baik dari sisi perekonomian nasional, provinsi maupun Kota Malang. Itu yang menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa dokumen KUA-PPAS yang baru disampaikan tersebut masih akan dikaji secara mendalam oleh legislatif sebelum memasuki tahap pembahasan dan pengesahan.

Menurutnya, DPRD telah melakukan pencermatan awal dengan membandingkan rancangan tersebut dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari hasil telaah awal, ditemukan sejumlah perubahan pada proyeksi postur anggaran yang masih memerlukan analisis lebih lanjut.

“Ini baru tahap penyampaian. Kami masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan kajian, analisis, serta pembahasan secara menyeluruh sebelum nantinya disahkan. Karena itu, dokumen ini kami dalami terlebih dahulu agar setiap perubahan memiliki dasar yang jelas,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menambahkan, komposisi belanja daerah ke depan diharapkan semakin berpihak kepada masyarakat. Ia menilai peningkatan porsi anggaran untuk program-program publik akan memberikan dampak pembangunan yang lebih nyata.

Dengan dimulainya tahapan ini, pembahasan KUA-PPAS 2027 dipastikan akan menjadi fokus penting antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah pembangunan Kota Malang ke depan.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 5

Dalam sambutannya, Erik menegaskan bahwa keprotokolan sesungguhnya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai aktivitas pemerintahan maupun kemasyarakatan. Namun, menurutnya, setiap kegiatan tetap membutuhkan penataan yang baik agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, dan sesuai tujuan.

“Keprotokolan ini sebenarnya sudah melekat pada kita semua, namun semua ini harus tertata dengan rapi. Ini semua berkaitan dengan kegiatan acara yang tentunya harus disiapkan terlebih dahulu agar acaranya bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Maka dari itu harus diadakan pelatihan seperti ini,” tutur Erik.

Lebih lanjut, Erik menjelaskan bahwa salah satu fondasi utama dalam sebuah kegiatan adalah penyusunan susunan acara oleh tim protokol. Persiapan yang matang akan menjadi kunci agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai tema dan tidak berlangsung secara amburadul.

“Yang mendasar kali ini adalah perlunya susunan acara yang harus disiapkan oleh protokol agar acara yang akan dilaksanakan tidak amburadul dan sesuai dengan temanya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Erik juga menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya pelatihan MC dan Protokoler yang dinilai mampu meningkatkan kompetensi aparatur maupun masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan resmi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Soni Bahtiar, saat menyampaikan laporan kegiatan menjelaskan bahwa pelatihan diikuti oleh 312 peserta yang dibagi dalam dua tahap selama dua hari pelaksanaan.

Menurut Soni, kegiatan tersebut merupakan realisasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2026.

“Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dan diikuti sebanyak 312 peserta yang dibagi menjadi dua tahap. Kegiatan ini merupakan hasil Musrenbang dan usulan Pokir dari anggota DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2026,” jelasnya.

Pelatihan tersebut juga mendapat perhatian dari anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, yang hadir untuk menyapa sekaligus memberikan motivasi kepada para peserta. Politisi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan Lowokwaru itu berharap pelatihan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan pelatihan ini. Semoga bermanfaat kagem panjenengan sedoyo,” ucap Ginanjar.

Antusiasme peserta pun terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Salah satunya disampaikan Nana, peserta asal Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Ia mengaku senang sekaligus bersyukur dapat mengikuti pelatihan yang dinilainya sangat bermanfaat.

“Saya merasa senang dan beruntung bisa mengikuti pelatihan ini, karena selain bisa menambah ilmu juga pengetahuan tentang protokoler dan MC,” ucap Nana.

Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir lebih banyak MC dan petugas protokoler yang memiliki kemampuan komunikasi, etika, serta pemahaman tata acara yang baik sehingga mampu mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan di Kota Malang secara profesional.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Gunaidik

Views: 27

Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kota Malang, para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, pimpinan BUMD, pimpinan partai politik, serta sejumlah wartawan dari berbagai media di Kota Malang.

Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran menyampaikan hasil pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya telah melalui serangkaian tahapan pembahasan, mulai dari penyampaian penjelasan Wali Kota, pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah daerah, rapat kerja komisi bersama organisasi perangkat daerah, hingga pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketua Badan DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh proses pembahasan telah berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan dan seluruh pertanyaan maupun masukan dari anggota Banggar telah memperoleh tanggapan dari TAPD Kota Malang.

Berdasarkan hasil pembahasan, realisasi pendapatan Pemerintah Kota Malang pada Tahun Anggaran 2025 tercatat mencapai Rp2,542 triliun, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp2,443 triliun sehingga menghasilkan surplus anggaran sekitar Rp98,8 miliar. Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp204,7 miliar, sehingga total Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp303,5 miliar.

Banggar DPRD Kota Malang menilai secara substansi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan pada tahapan pembahasan berikutnya dalam mekanisme DPRD.

Selain menyampaikan hasil evaluasi, Banggar juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kota Malang. Di antaranya mempercepat digitalisasi sistem pendapatan daerah melalui pengembangan aplikasi SIAPGRAK yang terintegrasi dengan data perpajakan, perizinan, dan aset daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan.

Dalam sektor belanja daerah, Banggar mendorong peningkatan proporsi belanja modal menjadi 10 hingga 15 persen dari total belanja daerah agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik lebih optimal. Sementara terkait SiLPA, DPRD meminta pemerintah meningkatkan akurasi perencanaan anggaran, khususnya belanja pegawai, serta mengevaluasi besarnya SiLPA pada dana DBHCHT agar pemanfaatannya lebih efektif.

Perhatian juga diberikan terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Banggar merekomendasikan percepatan pengisian jabatan direksi dan dewan pengawas yang masih kosong, termasuk penyusunan langkah penyehatan Perumda Tunas agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, DPRD juga mendorong percepatan penyelesaian persoalan Pasar Blimbing, penataan aset daerah, hingga transformasi pengelolaan Malang Creative Center (MCC) agar lebih profesional dan produktif.

Menutup laporannya, Badan Anggaran berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan tidak hanya menjadi bagian dari dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya. Banggar menegaskan bahwa pelaksanaan setiap rekomendasi perlu dievaluasi secara berkala untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Gunaidik

Views: 12