Salah satu perhatian utama adalah alokasi belanja modal yang dinilai belum maksimal, di tengah besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, persoalan penanganan sampah di TPA Supit Urang, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pemerataan sektor pendidikan dan kesehatan turut menjadi catatan penting seluruh fraksi.

Pandangan umum tersebut menunjukkan bahwa DPRD tidak ingin RAPBD 2027 hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan yang dipenuhi angka dan program. Pemerintah Kota Malang dituntut membuktikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat.

Salah satu kritik paling menonjol disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui Eko Hardianto. Ia mengungkapkan adanya penurunan alokasi belanja modal sekitar 16 persen, dari Rp159 miliar pada tahun anggaran 2026 menjadi sekitar Rp142 miliar pada RAPBD 2027.

Menurutnya, penurunan tersebut perlu mendapatkan penjelasan, mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kota Malang masih cukup besar. Mulai dari penanganan banjir, perbaikan jalan, pemeliharaan fasilitas umum, hingga penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.

“Prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional harus diwujudkan secara konkret. Jangan hanya tertuang dalam narasi prosedural, tetapi harus benar-benar terlihat dalam program dan pelaksanaannya,” pinta Eko.

PDI Perjuangan juga menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat. Dari proyeksi pendapatan daerah sekitar Rp2,30 triliun, dana transfer mencapai Rp1,21 triliun atau sekitar 51,2 persen. Sementara PAD diproyeksikan sebesar Rp1,15 triliun.

Fraksi ini mengingatkan agar peningkatan target pajak dan retribusi daerah tidak justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Peningkatan PAD harus diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan, transparansi, serta digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi.

PKB Soroti Pelayanan Kesehatan dan Penataan Ruang Publik

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Arief Wahyudi menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari pelayanan kesehatan, penataan reklame, kabel udara, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan, hingga pungutan di lingkungan pendidikan.

Dalam sektor kesehatan, PKB meminta pemerintah memperbaiki koordinasi antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit. Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan medis justru mengalami kesulitan akibat persoalan administrasi.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan kesehatan. Kalau ada orang sakit, penanganan awal harus didahulukan. Urusan administrasi BPJS, baik BPJS daerah maupun pusat, itu menjadi urusan pemerintah. Jangan sampai rumah sakit dan BPJS justru saling menyalahkan,” ucap Arief.

PKB juga meminta pemerintah bertindak tegas terhadap keberadaan reklame yang mengganggu fungsi taman dan ruang publik, khususnya ruang terbuka hijau (RTH).

Selain itu, penertiban kabel udara yang semrawut serta tiang-tiang jaringan kabel yang dinilai merusak estetika kota harus segera dilakukan.

“Kalau reklame itu melanggar aturan, segera lakukan pembongkaran. Kalau ada izinnya, pihak yang memberikan izin juga harus dievaluasi. Pemerintah tidak perlu menunggu persoalan semakin berlarut untuk mengambil tindakan,” tegasnya.

PKS Desak Penyelesaian Banjir dan Penguatan Pengelolaan Sampah

Dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Rochmad memberikan perhatian khusus terhadap persoalan banjir, sampah, pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan aset daerah.

PKS mengingatkan bahwa persoalan banjir di Kota Malang tidak boleh terus menjadi pekerjaan rumah tahunan tanpa target penyelesaian yang jelas dan terukur.

Fraksi tersebut mengacu pada data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mencatat sebanyak 21 titik genangan pada 14 Maret 2026, kemudian 16 titik pada 30 Maret 2026, dan 15 titik pada 28 April 2026.

Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian antara lain Sawojajar, Bukit Barisan, Bareng, Simpang Bunga Krisan, dan Simpang Balearjosari.

“Persoalan banjir ini harus diselesaikan secara konkret. Kalau tahun sebelumnya masih ada 24 titik dan kemudian muncul 25 titik, bagaimana target pemerintah pada 2027? Jangan sampai setiap tahun hanya menjadi agenda pembahasan tanpa penyelesaian yang jelas,” beber Rochmad.

Selain persoalan banjir, PKS mendesak pemerintah memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut harus mencakup pemilahan, pengolahan, serta peningkatan kapasitas tempat penampungan sementara (TPS).

PKS bahkan mendorong pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai perangkat daerah tersendiri. Usulan tersebut dinilai mendesak mengingat tingginya kejadian kebakaran di Kota Malang.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi, tercatat sebanyak 85 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Berbagai catatan dan kritik yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Malang tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Malang dalam menyempurnakan RAPBD 2027.

DPRD berharap kebijakan anggaran tahun mendatang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target pendapatan dan belanja, tetapi juga mampu menghadirkan solusi nyata atas persoalan masyarakat, terutama infrastruktur, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Reporter: Yuni Ektanta

Editor: Redaksi Duta Peristiwa

tersebut sebelum berita dipublikasikan agar akurasi pemberitaan tetap terjaga.

Views: 2