Pernyataan tersebut disampaikan Wahyu usai mengikuti rapat paripurna, Senin (31/8/2026). Ia menegaskan, begitu Pertek dari BKN diterbitkan, Pemkot Malang akan segera bergerak melakukan mutasi serta pengisian jabatan yang selama ini kosong.

“Sebanyak 629 sudah dimasukkan ke BKN. Nanti begitu Pertek turun, kita segera melakukan mutasi atau pengisian jabatan yang kosong,” terang Wahyu.

Langkah ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi terkait dinamika mutasi di lingkungan birokrasi Pemkot Malang. Ratusan usulan tersebut tidak hanya menyasar satu level jabatan, melainkan mencakup berbagai tingkatan dalam struktur pemerintahan.

Wahyu merinci, pengisian jabatan meliputi eselon II, eselon III, eselon IV, jabatan fungsional, jabatan pengawas, pelaksana, hingga posisi yang masih kosong di tingkat kelurahan.

“Semua sampai di tingkat kelurahan yang kosong-kosong diisi,” tegasnya.

Meski demikian, proses di BKN tidak bisa instan. Wahyu mengakui banyaknya data yang harus diverifikasi membuat tahapan ini membutuhkan waktu. Namun ia memastikan, seluruh usulan telah masuk dan kini berada dalam proses di BKN.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan bahwa penerapan manajemen talenta di Pemkot Malang tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku. Artinya, setiap pengisian jabatan harus melalui verifikasi BKN agar terpantau dan sesuai aturan.

“Supaya nanti terpantau oleh BKN. Jangan sampai kita mengisi boksnya, jadi tetap harus diverifikasi oleh BKN,” imbuhnya.

Di sisi lain, penerapan manajemen talenta dinilai dapat mempercepat pengisian jabatan, terutama untuk posisi eselon II yang tidak seluruhnya harus melalui mekanisme seleksi terbuka (selter).

Namun hingga saat ini, jadwal pelantikan belum dapat dipastikan. Saat ditanya kemungkinan pelaksanaan pada September, Wahyu tidak menyebutkan tanggal secara rinci. Ia hanya menegaskan, proses akan langsung berjalan begitu Pertek BKN diterbitkan.

Dengan demikian, 629 usulan tersebut belum bisa dianggap sebagai mutasi final. Kepastian siapa yang akan bergeser, jabatan yang diisi, hingga waktu pelantikan masih menunggu tahapan lanjutan dari BKN.

Sementara itu, untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang definitif, Wahyu memastikan prosesnya berbeda dan tidak termasuk dalam 629 usulan tersebut.

Reporter : Sujono

Editor : Redaksi

Views: 9

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Bojonegoro, H. Abdulloh Umar serta dihadiri jajaran Forkopimda, anggota dewan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Momentum ini menjadi langkah awal dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka dalam struktur anggaran, melainkan bagian strategis untuk memastikan program pembangunan tetap relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Perubahan APBD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan target pembangunan. Ia mengingatkan agar seluruh program benar-benar tepat sasaran, tidak hanya bersifat administratif, namun memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Pemkab Bojonegoro juga melakukan optimalisasi terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya guna mendukung keberlanjutan program prioritas.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama dalam penyusunan P-APBD 2026. Pemerintah daerah mendorong agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, sekaligus selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Bupati juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sebagai kunci sukses dalam proses pembahasan anggaran. Menurutnya, sinergi yang kuat akan menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan solutif terhadap berbagai persoalan di daerah.

Sementara itu, DPRD Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pembahasan hingga tahap penetapan. Pengawasan juga akan terus dilakukan agar pelaksanaan anggaran nantinya berjalan sesuai dengan perencanaan serta ketentuan yang berlaku.

Sebagai informasi, struktur APBD 2026 sebelumnya telah disusun dengan berbagai prioritas pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

Dengan dimulainya pembahasan P-APBD 2026 ini, diharapkan seluruh pihak dapat mengedepankan kepentingan masyarakat. Setiap kebijakan anggaran harus mampu mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro secara menyeluruh.

Reporter : Gunaidik

Editor : Redaksi

Views: 1