Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang memastikan bahwa penunjukan Dandung telah mengantongi persetujuan dari Gubernur Jawa Timur.

“Iya, hari ini pelantikan Pj Sekda Kota Malang. Kami lantik karena sudah ada persetujuan Gubernur Jawa Timur,” terang Wahyu, yang akrab disapa Pak Mbois.

Dengan status sebagai Pj Sekda, Dandung kini memiliki kewenangan yang setara dengan Sekda definitif. Posisi strategis ini membuat roda pemerintahan, khususnya dalam aspek penganggaran dan kebijakan daerah, diharapkan berjalan lebih optimal. Terlebih, Sekda merupakan bagian penting dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sejumlah agenda krusial pun telah menanti di depan mata. Mulai dari pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027, Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), hingga berbagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Menariknya, meski kini menjabat sebagai Pj Sekda, Dandung tetap merangkap jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang.

“Tetap merangkap, hanya kewenangannya sudah sama seperti definitif. Sama seperti saya ketika Pj wali kota, itu kewenangannya setara,” jelas Wahyu.

Tak hanya mengawal agenda pemerintahan, Dandung juga mengemban tugas penting untuk memastikan proses pengisian jabatan Sekda definitif berjalan sesuai mekanisme. Masa jabatan Pj Sekda ditetapkan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang apabila posisi Sekda definitif belum terisi.

“Masa jabatannya memang tiga bulan, tapi nanti kalau memang masih kami butuhkan dan belum ada Sekda definitif, bisa kami lakukan perpanjangan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Pemkot Malang juga tengah bersiap melakukan pengisian sejumlah jabatan kosong di lingkungan pemerintahan. Mulai dari kepala perangkat daerah, camat, hingga kepala bidang. Wahyu memastikan pelantikan lanjutan akan dilakukan dalam waktu dekat, meski jadwal pastinya belum diumumkan.

Pelantikan Pj Sekda ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Sekda Kota Batu, Sekda Kabupaten Malang, serta Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, bersama para undangan lainnya.

Dengan formasi baru di kursi Sekda, publik kini menaruh harapan besar agar stabilitas birokrasi dan percepatan program pembangunan di Kota Malang dapat terus berjalan maksimal—sejalan dengan semangat “Malang Mbois Berkelas.”

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 40

Dalam sambutannya, Erik menegaskan bahwa keprotokolan sesungguhnya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai aktivitas pemerintahan maupun kemasyarakatan. Namun, menurutnya, setiap kegiatan tetap membutuhkan penataan yang baik agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, dan sesuai tujuan.

“Keprotokolan ini sebenarnya sudah melekat pada kita semua, namun semua ini harus tertata dengan rapi. Ini semua berkaitan dengan kegiatan acara yang tentunya harus disiapkan terlebih dahulu agar acaranya bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Maka dari itu harus diadakan pelatihan seperti ini,” tutur Erik.

Lebih lanjut, Erik menjelaskan bahwa salah satu fondasi utama dalam sebuah kegiatan adalah penyusunan susunan acara oleh tim protokol. Persiapan yang matang akan menjadi kunci agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai tema dan tidak berlangsung secara amburadul.

“Yang mendasar kali ini adalah perlunya susunan acara yang harus disiapkan oleh protokol agar acara yang akan dilaksanakan tidak amburadul dan sesuai dengan temanya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Erik juga menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya pelatihan MC dan Protokoler yang dinilai mampu meningkatkan kompetensi aparatur maupun masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan resmi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Soni Bahtiar, saat menyampaikan laporan kegiatan menjelaskan bahwa pelatihan diikuti oleh 312 peserta yang dibagi dalam dua tahap selama dua hari pelaksanaan.

Menurut Soni, kegiatan tersebut merupakan realisasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2026.

“Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dan diikuti sebanyak 312 peserta yang dibagi menjadi dua tahap. Kegiatan ini merupakan hasil Musrenbang dan usulan Pokir dari anggota DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2026,” jelasnya.

Pelatihan tersebut juga mendapat perhatian dari anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, yang hadir untuk menyapa sekaligus memberikan motivasi kepada para peserta. Politisi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan Lowokwaru itu berharap pelatihan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan pelatihan ini. Semoga bermanfaat kagem panjenengan sedoyo,” ucap Ginanjar.

Antusiasme peserta pun terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Salah satunya disampaikan Nana, peserta asal Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Ia mengaku senang sekaligus bersyukur dapat mengikuti pelatihan yang dinilainya sangat bermanfaat.

“Saya merasa senang dan beruntung bisa mengikuti pelatihan ini, karena selain bisa menambah ilmu juga pengetahuan tentang protokoler dan MC,” ucap Nana.

Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir lebih banyak MC dan petugas protokoler yang memiliki kemampuan komunikasi, etika, serta pemahaman tata acara yang baik sehingga mampu mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan di Kota Malang secara profesional.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Gunaidik

Views: 27