Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp 149.736.293,24 itu dikerjakan oleh CV Nyegoro Mulyo dengan Konsultan Pelaksana CV Shankara Konsultan, sebagaimana tercantum dalam kontrak nomor 400.3.13/055/SPK.Fisik.Dikdas/2025. Berdasarkan kontrak, pekerjaan dimulai pada 25 Juli 2025 dengan jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender, sehingga seharusnya rampung pada 25 September 2025.

Namun, pantauan di lokasi pada Kamis (18/09/2025), atau kurang dari sepekan sebelum masa kontrak berakhir, progres pekerjaan pagar baru mencapai sekitar 70 persen. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan apakah proyek bisa diselesaikan tepat waktu.

Selain itu, di lapangan ditemukan fakta bahwa sekitar 4-5 pekerja yang mengerjakan proyek tidak satupun menggunakan alat pelindung diri (APD). Padahal, banner bertuliskan imbauan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) terpampang cukup besar di samping papan informasi proyek.

Saat dikonfirmasi di lokasi, Basar, yang mengaku mewakili pihak kontraktor pelaksana, justru memberikan jawaban enteng terkait kelalaian penggunaan APD oleh pekerja.

“Wong cuma pekerjaan di bawah aja mas, ngapain harus pakai APD?” ujarnya kepada awak media.

Pernyataan tersebut menuai sorotan lantaran dianggap mengabaikan standar keselamatan kerja yang wajib diterapkan dalam setiap pelaksanaan proyek konstruksi, termasuk proyek pendidikan yang dibiayai dari uang rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak konsultan pelaksana maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro belum memberikan keterangan resmi terkait lambannya progres pekerjaan serta pelanggaran aturan K3 dalam proyek tersebut.

Goen

Artikel Progres Pembangunan Pagar SDN Kebonagung Padangan Dinilai Lamban, Pekerja Abaikan Aturan K3 pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Di lapangan, ditemukan fakta adanya desa yang tahun lalu menerima BKKD untuk pembangunan pendopo balai desa, namun tahun ini kembali diguyur bantuan dengan kegiatan serupa. Bahkan ada desa yang baru saja membangun pendopo dari dana lain, tapi kembali diwajibkan membangun pendopo. Ironisnya, ketika kepala desa justru lebih membutuhkan kantor desa atau jalan, bantuan yang turun tetap dipatok untuk pendopo, tanpa ruang fleksibilitas.

Pertanyaan makin menguat ketika besaran nominal bantuan juga jauh berbeda. Ada desa yang hanya menerima dana dalam jumlah kecil, sementara desa lain justru mendapat angka fantastis. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial dan dugaan bahwa penetapan penerima tidak melalui mekanisme yang transparan dan berkeadilan.

Namun, alih-alih menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro, Machmuddin, AP, MM, justru memilih bungkam. Konfirmasi yang dikirimkan wartawan melalui aplikasi WhatsApp hanya berstatus centang dua, tanpa pernah dibalas.

Tidak berhenti di situ, upaya klarifikasi juga ditujukan kepada Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono. Sejumlah pertanyaan mendasar yang sudah disiapkan awak media ini untuk dijawab, antara lain:

• Mengapa ada desa yang tahun lalu sudah menerima BKKD untuk pembangunan pendopo balai desa, namun tahun ini kembali menerima bantuan serupa?

• Apa indikator penentuan besaran nominal bantuan, mengingat ada desa yang mendapat nominal kecil sementara desa lain justru fantastis?

• Bagaimana sikap Pemkab atas tumpang tindih pembangunan, misalnya desa yang sudah memiliki pendopo tapi kembali diwajibkan membangun pendopo?

• Mengapa kepala desa tidak diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan prioritas, seperti pembangunan kantor desa atau infrastruktur jalan?

jawaban yang diterima awak media hanya satu kata singkat: “Nuwun”. Sebuah respon yang tidak menjawab substansi pertanyaan, justru semakin memperkuat kesan bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi dalam pengelolaan BKKD.

Padahal, masyarakat berhak tahu bagaimana sesungguhnya proses perencanaan BKKD ini dilakukan. Apakah desa benar-benar dilibatkan dalam musyawarah? Ataukah semua sudah ditentukan sepihak di tingkat kabupaten? Dan yang paling krusial: apa indikator Pemkab dalam menentukan besaran dana yang berbeda jauh antar desa?

Sikap bungkam Kadis PMD dan jawaban normatif Bupati bukan hanya menimbulkan rasa kecewa, tetapi juga melukai prinsip keterbukaan informasi publik. Di tengah sorotan masyarakat dan kepala desa, absennya penjelasan resmi justru menimbulkan dugaan bahwa pengelolaan BKKD sarat kepentingan.

Para kuli tinta pun semakin bertanya-tanya: jika semua dijalankan sesuai aturan dan prosedur, mengapa pejabat kunci justru enggan membuka suara?

Goen

Artikel BKKD Bojonegoro Sarat Teka-Teki: Kadis PMD Bungkam, Bupati Hanya Balas “Nuwun” pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kepolisian Resor Bojonegoro, Pj Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Bojonegoro, serta Kepala Desa penerima BKK Desa.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Menurutnya, program BKK harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya berpesan agar BKK ini dilakukan secara baik, transparan, akuntabel, dan bisa memberikan manfaat pada masyarakat. Jadi prosesnya harus benar dan baik,” tegas Bupati.

Dalam forum sosialisasi ini, para kepala desa juga diberi kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan kejaksaan dan kepolisian terkait aspek hukum tata kelola keuangan.

Sementara itu, Wakil Bupati Nurul Azizah menyampaikan bahwa pada APBD awal, sebanyak 80 desa sudah menerima BKK Desa. Namun, pada P-APBD 2025 jumlah penerima meningkat signifikan menjadi 336 desa.

“Untuk P-APBD se-Jawa Timur, Bojonegoro ini menjadi yang tercepat. Minggu depan kita sudah melakukan penyusunan RAB,” ungkapnya.

Wabup juga menambahkan bahwa pelaksanaan BKK Desa dilakukan dengan sistem swakelola, tenaga kerja padat karya, serta material melalui lelang tingkat desa. Jika dipandang perlu, dapat dibentuk tim mitigasi risiko sesuai ketentuan.

Kepala BKAD Bojonegoro, Nur Sujito, dalam paparannya menjelaskan tujuan sosialisasi ini yakni memberikan pemahaman teknis mengenai pengelolaan, pelaksanaan, hingga pelaporan BKK Desa. Harapannya, seluruh desa dapat melaksanakan program dengan tertib administrasi, tepat sasaran, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

red/ai/nn

Artikel Pemkab Bojonegoro Gelar Sosialisasi BKK Desa Tahun Anggaran 2025 pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Alamsantri bukan sekadar komunitas, melainkan sebuah ruang kolaborasi yang menyatukan berbagai generasi. Mulai petani hingga ibu rumah tangga. Atas inisiatif dan perjuangannya, Tadzkhirotul A’la berhasil menjadi Pemuda Pelopor Desa Tingkat Nasional dengan meraih Juara 3 di bidang Sosial Kemasyarakatan.

Menurut Tadzkhirotul A’la, Alamsantri berawal dari gubug kecil tempat istirahat para petani di lahan hutan jati, saat pulang dari sawah. Di gubug itulah terlontar obrolan-obrolan yang kemudian memunculkan ide produktif yang membawa dampak positif lingkungan.

‘’Alamsantri berdiri sejak 2022. Sebagai ruang sosial masyarakat berkumpul para petani di desa. Dipelopori bersama masyarakat lingkungan, dengan pendekatan melalui  jagongan dan warung kopi,’’ ungkapnya.

Dari lingkaran diskusi di komunitas yang kemudian dikena dengan Alamsantri itu, warga melakukan eksperimen lahan pertanian dan peternakan secara bersama-sama. Bahkan dalam perjalanan waktu, di lokasi itu juga ada kegiatan edukasi dan layanan outbound bermain anak. Tema outbond tak jauh dari profesi petani. Tak berhenti di situ saja, Alamsantri juga hadir meningkatkan produk UMKM berupa produk teh pappermin dari lahan eksperimen pertanian, serta mengembangkan tanaman buah dalam pot.

‘’Tujuan Alamsantri adalah sebagai wadah sosial atau ruang kolaborasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang berdampak dari segi pertanian, peternakan, edukasi, yang tentunya yang bisa menjadi nilai ekonomi bisnis,’’ jelasnya.

Di Alamsantri, lanjut dia, aktivitas tak hanya terbatas pada satu bidang. Komunitas ini menawarkan kegiatan yang luas, mulai dari diskusi edukatif, eksperimen pertanian dan peternakan, hingga kegiatan outbound yang mengasah kekompakan. Ada pula program literasi yang dirancang khusus untuk anak-anak, mengajak mereka kembali berinteraksi dengan alam, jauh dari ketergantungan pada gawai.

“Anak-anak punya ruang bermain yang alami, sehingga mengurangi ketergantungan pada gadget,” ungkap A’la.

Kehadiran Alamsantri tak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada tatanan sosial di Desa Ngraseh. Budaya gotong royong kembali semarak, kolaborasi antargenerasi meningkat, dan semangat untuk saling membantu menjadi hal yang lumrah.

red/ai/nn

Artikel Tadzkhirotul A’la Inisiasi Alamsantri, Jadi Pemuda Pelopor Nasional dari Bojonegoro pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Jembatan Darurat Mengkhawatirkan

Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan jembatan darurat tersebut kondisinya jauh dari standar keamanan. Beberapa pengendara roda dua mengaku was-was ketika melintas karena papan alas bergeser dan goyang saat dilalui.

Jupri, Kepala Desa Kacangan, tak menampik persoalan itu.
“Kemarin memang sudah saya minta untuk diperbaiki, karena sangat membahayakan pengendara yang melintas,” ujarnya saat ditemui di kediamannya, Kamis (11/09/2025).

Meski demikian, perbaikan yang dilakukan disebut belum menjawab kekhawatiran masyarakat. Beberapa warga tetap menilai jembatan darurat masih berisiko, terutama di malam hari atau saat hujan.

Kontraktor Akui Perbaikan, Dalih Papan Informasi

Di sisi lain, Joko, perwakilan kontraktor pelaksana CV Nikmah Trijaya, saat ditemui di lokasi proyek membenarkan bahwa jembatan darurat sudah diperbaiki.
“Asal pengendara muatannya masih standar, itu masih aman,” klaimnya.

Mengenai papan informasi proyek yang seharusnya wajib dipasang sebagai bentuk keterbukaan publik, Joko beralasan papan tersebut sudah disiapkan, namun sementara dilepas.
“Kemarin sudah kita siapkan, tapi karena dari dinas menghendaki warna lain, jadi dilepas dulu. Nanti kalau sudah jadi sesuai permintaan dinas, dipasang lagi,” katanya.

Nilai Proyek Fantastis, Transparansi Dipertanyakan

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, proyek ini memiliki nilai sekitar Rp3 miliar, dengan jangka waktu pelaksanaan hingga akhir Desember 2025. Sayangnya, pihak kontraktor enggan menyebutkan angka pasti dari kontrak pekerjaan.

Dokumen yang diperoleh tim investigasi menyebutkan proyek tersebut memiliki nomor kontrak 630/16/SPPBJ/PLB.JBT.BJBT.T/APBD/412.203/2025, dikerjakan oleh CV Nikmah Trijaya, dengan penanggung jawab DPUPR Bojonegoro.

Ketidakjelasan terkait nilai pasti, ditambah ketiadaan papan informasi proyek, semakin memperkuat dugaan minimnya transparansi dalam pengerjaan infrastruktur vital ini. Padahal, sesuai regulasi, setiap proyek yang dibiayai uang rakyat wajib dipublikasikan secara terbuka.

Analisis Regulasi: Dugaan Pelanggaran Aturan

1. Kewajiban Papan Informasi Proyek
   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi, setiap kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBN/APBD wajib memasang papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Papan informasi itu minimal memuat nama kegiatan, nilai kontrak, sumber dana, waktu pelaksanaan, dan kontraktor pelaksana. Ketiadaan papan informasi jelas merupakan bentuk pelanggaran aturan transparansi.
2. Aspek Keselamatan Kerja dan Pengguna Jalan
   Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan aturan turunannya, penyedia jasa wajib menjamin keselamatan pekerja dan pengguna fasilitas umum selama proyek berjalan. Penggunaan jembatan darurat yang dinilai membahayakan masyarakat dapat dikategorikan sebagai kelalaian kontraktor dalam memenuhi standar keselamatan konstruksi.
3. Pengawasan Dinas Terkait
   DPUPR Bojonegoro selaku penanggung jawab paket pekerjaan seharusnya melakukan pengawasan ketat. Fakta di lapangan yang menunjukkan lemahnya aspek keselamatan dan tidak adanya papan informasi menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana fungsi pengawasan tersebut dijalankan.

Tuntutan Warga

Sejumlah warga berharap pihak terkait segera melakukan langkah konkret. Mereka mendesak agar jembatan darurat benar-benar diperbaiki dan papan informasi proyek dipasang secepatnya.
“Kami ingin tahu jelas berapa anggaran yang dipakai dan sampai kapan pekerjaannya. Jangan sampai masyarakat jadi korban karena jembatan darurat yang membahayakan,” ujar salah satu warga.

Catatan Investigasi

Dari pantauan di lapangan, proyek ini memang berjalan, namun lemahnya pengawasan dinas terkait tampak jelas. Minimnya keterbukaan informasi, kondisi jembatan darurat yang membahayakan, serta kaburnya detail nilai kontrak menimbulkan tanda tanya besar: apakah proyek pelebaran jembatan Sambeng–Besah benar-benar dikelola sesuai aturan, atau justru menyimpan masalah yang bisa merugikan masyarakat?

Goen

Artikel Proyek Pelebaran Jembatan Sambeng–Besah di Kacangan Malo Disoal: Papan Informasi Hilang, Jembatan Darurat Membahayakan pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Sekretaris Desa Donan, Gufroni, Plt. Camat Purwosari, Aris, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Mahmuddin, sama sekali tidak merespons konfirmasi wartawan terkait dugaan ketidakteraturan dalam proyek senilai Rp195 juta yang bersumber dari Dana Desa tahap pertama tahun 2025 tersebut. Pesan singkat yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp kepada ketiganya, Rabu (10/09/2025) hanya berakhir dengan centang dua tanpa ada jawaban hingga berita ini ditayangkan.

Proyek Jalan Terhenti, Material Minim Kualitas

Pantauan di lokasi, proyek jalan sepanjang 185 meter dengan lebar 4 meter itu masih jauh dari kata rampung. Hanya terlihat beberapa material berupa pasir darat dan kricak (koral) menumpuk di tepi jalan. Namun, menurut keterangan warga setempat, material tersebut dinilai minim kualitas.

“Kalau dilihat dari teksturnya, pasirnya kasar dan banyak tanahnya, kricaknya juga kelihatan murahan. Kalau dipakai bangun jalan, kualitasnya bisa diragukan,” ungkap seorang warga yang enggan disebut namanya.

Kondisi ini semakin menguatkan dugaan bahwa pengerjaan proyek tidak sesuai standar teknis yang semestinya, apalagi pengerjaan sebelumnya juga dilakukan secara manual.

Warga Minta Transparansi

Warga berharap agar Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) maupun Pemerintah Desa Donan tidak main-main dengan Dana Desa. Mereka menegaskan bahwa dana yang bersumber dari rakyat tersebut wajib digunakan dengan benar dan transparan.

“Sekarang masyarakat sudah melek informasi. Semua berhak tahu bagaimana penggunaan Dana Desa. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi,” tegas warga lainnya.

Publik Menanti Ketegasan

Sikap bungkamnya tiga pejabat publik yang semestinya memberikan penjelasan semakin memperkuat kecurigaan adanya ketidakteraturan dalam proyek tersebut. Publik pun menanti langkah tegas Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, untuk segera menginstruksikan investigasi, baik oleh Inspektorat maupun aparat penegak hukum.

Jika dibiarkan berlarut-larut, kasus ini dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi tata kelola Dana Desa di Bojonegoro. Transparansi dan akuntabilitas pun dipertaruhkan, mengingat pembangunan desa sejatinya harus berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar laporan di atas kertas.

Goen

Artikel Warga Ragukan Kualitas Material, Pejabat Publik Pilih Bungkam Soal Proyek Jalan Donan pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Dalam kunjungan tersebut, Sertu Rudi menyempatkan diri untuk berbincang santai dengan warga sekitar, sambil menikmati secangkir kopi bersama. Selain menjalin keakraban, ia juga menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya menjaga kedaulatan NKRI, kebersamaan, dan keamanan wilayah.

“Saya ingin masyarakat merasa aman, nyaman, dan dihargai. Kedekatan TNI dengan rakyat adalah kekuatan kita,” ujar Sertu Rudi.

Kehadiran Babinsa yang membaur dengan masyarakat mendapatkan apresiasi positif. Salah satu warga, Bapak Samin, mengungkapkan rasa hormatnya terhadap pendekatan yang dilakukan oleh Sertu Rudi.

“Nggih ngeteniki lo Pak, sing diremeni masyarakat. Pak Babinsa purun kumpul kalih tiyang tani,” tuturnya dengan logat khas Jawa.

Program Gayatri sendiri bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dengan budidaya ayam petelur. Peran Babinsa dalam mendampingi dan memonitor pelaksanaan program ini menjadi sangat vital, terutama dalam memastikan keberlangsungan dan keberhasilannya.

Dengan semangat guyub rukun, kehadiran TNI di tengah masyarakat seperti yang dilakukan oleh Sertu Rudi menunjukkan bahwa TNI selalu hadir dan peduli terhadap kehidupan rakyat di wilayah tugasnya.

Dadik

Artikel Anggota Koramil Sugihwaras Kunjungi Penerima Program Gayatri pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Acara dimulai pukul 10.00 WIB hingga 12.30 WIB dan dihadiri oleh Kepala Desa Sumberagung, Putoyo beserta perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, pemuda, serta warga dari berbagai kalangan.

Tak hanya sekadar olahraga bersama, panitia juga menyiapkan hadiah doorprize yang melimpah. Di antaranya tiga unit sepeda listrik, satu unit sepeda gunung, kulkas, mesin cuci, magic com, kipas angin, dan berbagai hadiah menarik lainnya.

Kepala Desa Sumberagung, Putoyo, mengaku bangga bisa menghadirkan kegiatan yang disambut antusias masyarakat.

“Saya merasa senang dan bangga karena ide serta acara ini bisa membuat masyarakat bahagia. Semoga tahun depan bisa lebih meriah lagi dari tahun ini,” ungkapnya kepada awak media.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Desa Sumberagung berharap dapat mempererat kebersamaan dan menjaga semangat hidup sehat di tengah masyarakat.

Pewarta : Karyanto

Artikel Ratusan Warga Meriahkan Jalan Sehat dan Senam BMM di Desa Sumberagung Dander pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Pagi setengah siang itu, Sariyanto memulai panen telur dari ayam-ayam yang dipeliharanya. Ayam-ayam itu merupakan program Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI) yang diinisiasi Pemkab Bojonegoro. Sariyanto merupakan salah satu penerima manfaat program tersebut.

Telur-telur itu tampak menggelinding dari kandang mini yang berjejer rapi di sisi rumahnya. Senyum Sariyanto merekah sembari tangannya memunguti telur-telur buah dari program GAYATRI.

Sariyanto menyampaikan bahwa program ini sangat membantu dirinya mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Sebab saat ini dalam sehari dirinya bisa memanen 45-50 butir atau sekitar 3 kilogram telur.

“Kalau sekarang panennya tiap hari bisa dikatakan sudah 100 persen. Kalau dulu ya produktivitasnya bertahap mulai dari 1 butir telur, kemudian terus bertambah setiap harinya sampai seperti sekarang ini,” bebernya.

Sariyanto juga menyampaikan bahwa dalam penerimaan program ini dirinya bersama penerima lainnya juga mendapatkan pendampingan terus dari BUMDESMA Kanor selaku penyedia ayam petelur, juga sering mengikuti pelatihan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro. Tak ketinggalan, ayam-ayam di kandangnya mendapatkan vaksinasi dan pakan.

“Saya dapat 12 zak pakan, dan sekarang masih ada 4 zak,” ungkapnya sembari mengumpulkan telur.

Hasil telur yang ia panen dijual pada toko kelontong kisaran harga Rp 24.500 hingga Rp26.000 per kilogram. Sebagai langkah keberlanjutan, setiap hari dirinya menyisihkan sebagian hasil dari telur yang dijual untuk kebutuhan pakan. Agar nantinya, ketika bantuan pakan habis, ia bisa mandiri membelinya.

“Ya sedikit banyak setiap hari pasti disisihkan, kedepan kan juga harus mandiri untuk membeli pakan sendiri, terlebih dua tahun lagi juga harus re-generasi ayamnya jika sudah tidak bertelur,” ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris Desa Piyak Saeful, menyampaikan kesuksesan ini tidak lepas dari peran Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro, serta dukungan penuh dari Pemkab Bojonegoro. Sehingga Desa Piyak ini menjadi salah satu desa tercepat yang melakukan realisasi program GAYATRI dengan alokasi dana desa (ADD) Tahun 2025 yang menjadi salah satu program prioritas Pak Bupati Wahono.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, untuk penerima GAYATRI di Desa Piyak dengan anggaran dari ADD ini ada 5 KPM (keluarga penerima manfaat) yang sudah disalurkan pada Mei lalu, yang saat ini sudah 100 persen semua produktivitas telurnya. Puluhan calon penerima manfaat baru di Desa Piyak juga telah diverifikasi.

“Harapannya warga bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya sehingga bisa menjadi mata pencaharian tetap. Dan semoga warga bisa mengatur dari penjualan telur untuk keberlangsungan ternak kedepan,” pungkasnya.

red/ai/nn

Artikel GAYATRI, Program Unggulan Pemkab Bojonegoro Mulai Dirasakan Manfaatnya oleh Warga pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Patroli yang melibatkan personel gabungan TNI–Polri dan Satpol PP tersebut menyasar sejumlah titik strategis, mulai dari jalan protokol, kawasan objek vital, hingga fasilitas umum. Kehadiran apparat gabungan di lapangan diharapkan dapat mencegah potensi gangguan keamanan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas, terutama pada malam hari.

Di sela kegiatan, Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini ikut menjaga kondusivitas wilayah. Menurutnya, keamanan yang terjaga tidak lepas dari peran aktif warga yang terus bersinergi dengan aparat.

“Patroli skala besar ini merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan situasi tetap aman dan memberikan ketenangan bagi warga yang beraktivitas,” ujar Kapolres Afrian, Senin (01/09/2025) malam.

Kapolres menegaskan, kondisi Kamtibmas di Bojonegoro sejauh ini relatif aman dan kondusif. Namun, Polres Bojonegoro bersama Kodim 0813, pemerintah daerah tetap mengedepankan langkah preventif dan preemtif guna mengantisipasi potensi kerawanan. Selain itu, pihaknya berkomitmen menjalin kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dalam semangat Jogo Bojonegoro.

Lebih lanjut, Afrian juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu atau informasi yang tidak jelas sumbernya.

“Jangan termakan hoaks. Mari kita jaga bersama lingkungan dengan mengaktifkan kembali siskamling di tingkat desa maupun kelurahan,” tegasnya.

Senada dengan Kapolres, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim menegaskan bahwa sinergi TNI–Polri dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Dandim menekankan pentingnya kebersamaan antara aparat dan masyarakat agar situasi tetap kondusif.

“Kami semua bersinergi dan berkomitmen menjaga Bojonegoro agar tetap aman. Kehadiran TNI–Polri dan pemerintah daerah adalah bentuk nyata untuk memastikan masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang,” ujar Letkol Czi Arief Rochman Hakim.

Dengan berbagai langkah tersebut, aparat optimistis situasi keamanan di Bojonegoro dapat terus terjaga. Kehadiran patroli skala besar diharapkan tidak hanya menciptakan rasa aman, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Redaksi

Artikel Jogo Bojonegoro, Aparat Gabungan di Bojonegoro Gelar Patroli Skala Besar Jaga Kondusivitas pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.