Temuan ini menjadi perhatian serius karena menyentuh aspek krusial, mulai dari batas kewenangan aparat negara, independensi institusi, hingga perlindungan terhadap kemerdekaan pers.

Berdasarkan hasil penelusuran lapangan, keterangan narasumber, serta dokumen yang masih dalam tahap verifikasi, anggota Denpom tersebut diduga beberapa kali hadir dalam sejumlah pertemuan internal perusahaan. Kehadirannya disebut berkaitan dengan proses klarifikasi terhadap media hingga persoalan yang mengarah pada dugaan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap seorang karyawan.

Rangkaian temuan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai kapasitas kehadiran anggota TNI aktif dalam ranah perusahaan swasta. Apakah kehadiran tersebut merupakan bagian dari tugas resmi berdasarkan perintah kedinasan, atau justru berada di luar kewenangan institusional.

Isu ini dinilai penting untuk segera mendapatkan kejelasan guna menjaga integritas institusi negara serta mencegah munculnya persepsi penyalahgunaan kewenangan (abuse of authority), konflik kepentingan, maupun dugaan praktik “backing”.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa. TNI juga dituntut menjalankan tugas secara profesional dan berdasarkan perintah kedinasan yang sah.

Dengan demikian, apabila terdapat anggota aktif TNI yang terlibat dalam urusan internal perusahaan tanpa dasar penugasan resmi, maka hal tersebut patut diklarifikasi oleh institusi terkait sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Di sisi lain, jurnalis juga memperoleh informasi adanya dugaan intimidasi terhadap seorang pekerja yang memiliki hubungan keluarga dengan wartawan. Jika terbukti, hal ini berpotensi bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan pers serta perlindungan hukum bagi wartawan.

Selain itu, dugaan ancaman PHK juga harus diuji berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan, khususnya terkait perlindungan hak pekerja, hubungan industrial yang adil, serta larangan tindakan diskriminatif.

Hingga berita ini diterbitkan, tim investigasi masih terus melakukan pendalaman melalui proses fact finding, verifikasi bukti, serta kajian hukum. Seluruh temuan dalam pemberitaan ini masih bersifat dugaan dan belum merupakan fakta hukum yang telah terbukti.

DPD IWOI Malang Raya juga masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak pemilik usaha maupun satuan Denpom yang disebut dalam keterangan narasumber. Ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi tetap dibuka sesuai dengan Undang-Undang Pers.

Ketua DPD IWOI Malang Raya, Yuni, menegaskan bahwa setiap dugaan yang melibatkan aparat negara harus disikapi secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Pers bekerja berdasarkan fakta dan proses verifikasi, bukan asumsi. Semua pihak harus diberi ruang klarifikasi agar informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar berimbang,” tegasnya.

Menurut Yuni, apabila benar terdapat keterlibatan anggota Denpom, maka publik berhak mengetahui dasar kewenangan dan legal standing yang bersangkutan.

“Kami tidak menghakimi siapa pun. Yang kami dorong adalah transparansi. Semakin cepat klarifikasi disampaikan, semakin kecil ruang spekulasi yang merugikan semua pihak,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap institusi negara wajib menjaga profesionalisme dan integritas agar tidak muncul persepsi penyalahgunaan kewenangan.

“Tidak boleh ada intimidasi terhadap kerja jurnalistik. Namun di sisi lain, insan pers juga wajib menjunjung tinggi profesionalisme dan kode etik. Semua pihak sama di hadapan hukum,” tambahnya.

Sebagai organisasi profesi, DPD IWOI Malang Raya menyatakan menghormati langkah hukum yang akan ditempuh jika nantinya ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum, termasuk yang berkaitan dengan kemerdekaan pers.

“Negara hukum menegaskan bahwa tidak boleh ada penyalahgunaan jabatan maupun pengaruh institusi. Semua harus diuji melalui mekanisme hukum yang sah, dengan menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan equality before the law. Tidak ada yang kebal hukum,” pungkas Yuni.

Redaksi

Views: 33

​Ketua Umum IWO Indonesia Dr. NR. Icang Rahardian, SH., S.Akun., MH., M.Pd menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dibenarkan dan telah mencederai marwah serta integritas insan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat. Sebagai bentuk keseriusan dalam menyikapi persoalan ini, IWO Indonesia akan melayangkan surat permohonan audiensi atau pertemuan langsung kepada Hotman Paris Hutapea.

​“Surat akan kami layangkan besok hari Senin. Kami ingin mendengarkan klarifikasi langsung dari Bapak Hotman Paris terkait pernyataannya yang dinilai menyinggung rekan-rekan wartawan,” ujar Ketua Umum IWO Indonesia.

​Langkah ini diambil sebagai upaya persuasif guna membangun ruang dialog yang sehat dan mencari penyelesaian atas kesalahpahaman yang terjadi, sekaligus menegaskan pentingnya etika berkomunikasi dan saling menghargai antarkalangan profesi.

​IWO Indonesia berharap pertemuan ini nantinya dapat menjadi momentum untuk memperjelas duduk perkara dan memberikan edukasi publik mengenai posisi pers dalam kerangka hukum dan demokrasi di Indonesia.

Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) merupakan organisasi profesi jurnalis yang berkomitmen dalam menjaga kualitas jurnalistik, memperjuangkan kebebasan pers yang bertanggung jawab, serta memberikan perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya di seluruh Indonesia.

Redaksi

Views: 26

Kasus tersebut terungkap setelah Direktur PDAM Kabupaten Bojonegoro, H. Khairul Anwar, menghubungi Gunaidik melalui sambungan telepon seluler pada Senin (13/07/2026). Saat itu, H. Khairul menanyakan apakah IWOI DPD Bojonegoro akan menggelar sebuah kegiatan.

“Mas, apakah IWOI Bojonegoro akan mengadakan kegiatan? Soalnya ada proposal yang masuk ke kantor saya atas nama IWO,” ujar H. Khairul kepada Gunaidik.

Merasa tidak pernah mengirimkan proposal tersebut, Gunaidik kemudian meminta salinan dokumen dalam bentuk PDF. Setelah mempelajarinya, ia memastikan bahwa proposal itu bukan berasal dari IWOI DPD Bojonegoro.

Proposal yang tertanggal 9 Juli 2026 itu diketahui mengatasnamakan IWO (bukan IWOI) dengan permohonan bantuan dana untuk kegiatan yang disebut sebagai kegiatan IWO DPP Bojonegoro. Namun, di dalam proposal tersebut justru terdapat penggunaan identitas yang menyerupai IWOI DPD Bojonegoro.

Menurut Gunaidik, oknum yang membuat proposal tersebut diduga berusaha memanfaatkan nama organisasi untuk memperoleh keuntungan. Namun, upaya tersebut dinilai sangat mudah dikenali karena banyaknya kesalahan administrasi.

“Setelah saya pelajari, proposal tersebut banyak sekali kejanggalan. Mulai dari logo pada halaman sampul yang berbeda dengan logo pada kop surat, hingga banyak kesalahan dalam penulisan dan administrasi. Dari situ saya menilai pelaku kurang cermat dalam membuat modus penipuan,” tegas Gunaidik.

Ia menegaskan bahwa IWOI DPD Bojonegoro tidak pernah mengeluarkan proposal sebagaimana yang beredar tersebut dan meminta seluruh instansi pemerintah, BUMD, BUMN maupun pihak swasta untuk meningkatkan kewaspadaan apabila menerima proposal yang mengatasnamakan IWOI DPD Bojonegoro.

“Kami mengimbau apabila ada pihak yang datang atau mengirim proposal yang mengatasnamakan IWOI DPD Bojonegoro, mohon terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada kami. Jangan sampai ada pihak yang menjadi korban atas ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Gunaidik menegaskan bahwa apabila identitas organisasi yang dipimpinnya kembali disalahgunakan, pihaknya tidak akan segan menempuh jalur hukum.

“Perbuatan seperti ini sangat mencederai nama baik organisasi. Jika ditemukan pelakunya, kami akan memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Di akhir keterangannya, Gunaidik menyampaikan apresiasi kepada Direktur PDAM Kabupaten Bojonegoro, H. Khairil Anwar, yang telah melakukan konfirmasi sebelum memberikan respons terhadap proposal tersebut.

“Atas nama keluarga besar IWOI DPD Bojonegoro, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak H. Khairul Anwar selaku Direktur PDAM Kabupaten Bojonegoro yang telah mengantisipasi adanya dugaan penyalahgunaan nama organisasi kami dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Sikap seperti ini patut diapresiasi dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi lain agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” pungkas Gunaidik.

Redaksi

Views: 34

Lomba mancing ini menjadi wujud sinergi yang kuat antara insan pers dan aparat kepolisian, khususnya Polsek Mijen yang dipimpin oleh Kapolsek Kompol Sutowo. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi dalam perayaan kemerdekaan.

“Kegiatan ini tak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan antara wartawan, Polri, dan masyarakat. Kami ingin semangat HUT RI ke-80 ini terasa di semua kalangan,” ujar Teguh Supriyanto.
Ratusan peserta tampak antusias memadati lokasi, berebut ikan jenis Kalper yang ditebar khusus untuk lomba.

Siswo Purnomo mewakili walikota Semarang menyampaikan permohonan maaf, Bu wali belum bisa hadir baru ada kegiatan, siswo menyampaikan sekaligus membacakan titipan dari Bu walikota, dengan ada nya kegiat lomba mancing yang di selenggarakan DPW IWOI Jateng sebagai bentuk kegiatan yang sangat positif apa lagi, di ambil pas momen nya hari kemerdekaan seperti ini.

Berbagai hadiah menarik telah disiapkan, dengan hadiah utama berupa satu unit sepeda listrik yang menjadi incaran para pemancing. Selain itu, peserta juga disuguhkan hiburan musik solo organ, yang menambah kemeriahan suasana sepanjang acara.

Kompol Sutowo juga menyambut baik kegiatan ini. “Kami sangat mengapresiasi IWOI Jateng atas inisiatifnya. Acara seperti ini sangat positif dan membantu menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat,” kata Kompol Sutowo.

Goen/Tim IWOI

Views: 0