Kepala Disporapar Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menegaskan bahwa pengembangan koperasi perlu melibatkan berbagai elemen lintas sektor, termasuk pariwisata. Menurutnya, geliat kegiatan wisata dan olahraga di Kota Malang memiliki potensi besar dalam mendatangkan pengunjung yang membutuhkan produk lokal sebagai oleh-oleh.

“Ini sangat bagus dan sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Menteri. Iktikad Pemkot Malang untuk memajukan koperasi memang harus didukung semua elemen, termasuk sektor pariwisata,” ujar Arif, Jumat (21/8/2026).

Ia menjelaskan, koperasi ke depan dapat diarahkan untuk memasarkan beragam produk asli Kota Malang, mulai dari kecap, bumbu masakan, buah-buahan hingga sayuran lokal. Dengan begitu, wisatawan tidak perlu lagi mencari oleh-oleh ke luar daerah.

“Potensi produk lokal kita sangat luar biasa. Ketika ada event olahraga maupun pariwisata, masyarakat yang datang bisa langsung mendapatkan oleh-oleh khas Kota Malang di sini,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Arif membuka peluang koperasi menjadi salah satu titik belanja strategis bagi wisatawan maupun peserta event. Namun demikian, realisasi konsep tersebut masih membutuhkan koordinasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, khususnya Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.

Selain itu, keberadaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang telah terbentuk dinilai menjadi kekuatan tambahan dalam mendukung konsep tersebut. Bahkan, menurut Arif, Pokdarwis berpotensi dikembangkan menjadi koperasi dengan pengelolaan yang lebih terstruktur.

“Kalau Pokdarwis ini dikembangkan menjadi koperasi, tentu harus dikoordinasikan dengan OPD teknis agar bisa berjalan sesuai regulasi dan tujuan yang diharapkan,” jelasnya.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, langkah awal yang akan dilakukan adalah pendataan dan pemetaan potensi produk lokal. Koordinasi dengan Diskopindag diperlukan untuk menentukan produk unggulan sekaligus pola pengelolaan koperasi yang terintegrasi dengan sektor pariwisata.

Di sisi lain, Disporapar mencatat adanya peningkatan signifikan jumlah wisatawan selama rangkaian kegiatan yang berlangsung di Kota Malang. Berdasarkan informasi panitia, jumlah pengunjung selama tiga hari diperkirakan mencapai 100 ribu hingga 150 ribu orang.

“Menjelang kegiatan saja sudah terlihat lonjakan. Ini tentu menjadi peluang besar bagi pelaku usaha, baik di sektor pariwisata, kuliner, perdagangan hingga ekonomi kreatif,” ungkapnya.

Arif menilai, kehadiran wisatawan tersebut memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah. Tidak hanya menghadiri kegiatan utama, para pengunjung juga berpotensi menginap, menikmati kuliner, hingga berbelanja di Kota Malang.

“Artinya perputaran ekonomi berjalan. Banyak yang menginap, menikmati kuliner, dan berbelanja. Ini multiplier effect yang sangat positif bagi Kota Malang,” tegasnya.

Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan angka okupansi hotel selama periode tersebut. Rapat evaluasi yang sedianya digelar terpaksa ditunda karena adanya agenda kunjungan Menteri, dan dijadwalkan ulang pada awal pekan depan.

“Data riil okupansi hotel nanti akan kita bahas bersama teman-teman PHRI saat rapat. Kita ingin melihat dampaknya secara terukur,” katanya.

Arif tetap optimistis tingkat kunjungan wisatawan akan terus meningkat, terlebih momentum kegiatan bertepatan dengan libur panjang (long weekend). Kondisi ini diyakini mampu memperpanjang masa tinggal wisatawan di Kota Malang.

“Dengan adanya libur tambahan, kemungkinan wisatawan akan lebih lama berada di Kota Malang. Ini tentu menjadi peluang besar bagi seluruh sektor ekonomi,” pungkasnya.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 11

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengungkapkan bahwa potensi peningkatan mobilitas masyarakat menjadi konsekuensi logis dari tingginya jumlah pengunjung yang diperkirakan hadir setiap hari.

“Berdasarkan estimasi panitia, jumlah pengunjung Festival Mbois bisa mencapai 10.000 orang per hari. Ini tentu berdampak pada kondisi lalu lintas dan kebutuhan ruang parkir di sekitar lokasi,” ujarnya.

Widjaja menegaskan, persoalan parkir menjadi perhatian utama pihaknya. Pasalnya, sebagian satuan ruang parkir yang biasa digunakan masyarakat akan dialihfungsikan untuk mendukung kegiatan festival, sehingga kapasitas parkir di kawasan Stadion Gajayana otomatis berkurang.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dishub membuka kemungkinan pemanfaatan parkir tepi jalan umum sebagai kantong parkir tambahan. Beberapa titik yang disiapkan antara lain di Jalan Welirang serta ruas-ruas atau sirip jalan di sekitar kawasan Taman Slamet.

“Sebagian satuan ruang parkir kami digunakan untuk kegiatan, sehingga akan berkurang. Ini konsekuensi yang harus disikapi, salah satunya dengan memanfaatkan parkir tepi jalan umum,” jelasnya.

Meski demikian, penerapan parkir tepi jalan tetap mempertimbangkan kondisi di lapangan. Dishub tidak ingin langkah tersebut justru menimbulkan persoalan baru seperti penyempitan badan jalan atau kemacetan.

Selain itu, rekayasa maupun pengalihan arus lalu lintas tidak akan diberlakukan secara permanen. Kebijakan tersebut akan diterapkan secara situasional dengan melihat tingkat kepadatan kendaraan.

“Pengalihan arus lalu lintas sifatnya situasional. Kami akan berkoordinasi dengan Polresta, melihat kondisi di lapangan,” tambah Widjaja.

Guna mendukung kelancaran selama kegiatan berlangsung, Dishub Kota Malang menyiapkan sekitar 25 hingga 30 personel setiap hari. Mereka akan difokuskan pada pengaturan parkir serta membantu mengurai kepadatan arus lalu lintas.

Tak hanya di sekitar Stadion Gajayana, Dishub juga mengantisipasi dampak pergerakan kendaraan di sejumlah titik lain, seperti kawasan Jalan Ijen dan Jalan Kelud, yang diperkirakan menjadi jalur utama mobilitas pengunjung.

“Pengawasan tidak hanya di lokasi utama. Kawasan lain seperti Ijen dan Kelud juga menjadi perhatian karena menjadi jalur keluar masuk pengunjung,” terangnya.

Dengan pola pengamanan tersebut, Dishub akan melakukan pemantauan secara dinamis. Jika terjadi peningkatan kepadatan di titik tertentu, personel akan segera diarahkan untuk melakukan pengaturan lalu lintas dan penataan parkir.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang akan menikmati Festival Mbois di Kota Malang.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 12

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengungkapkan bahwa sembari menunggu kejelasan regulasi tersebut, pihaknya telah menyiapkan kajian komprehensif mengenai sembilan konsep trayek transportasi publik. Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh trayek tersebut belum tentu langsung direalisasikan secara bersamaan.

“Yang terpenting adalah kita sudah memiliki konsep sembilan rute. Nantinya mana yang akan digunakan bisa disesuaikan, atau bahkan dalam jangka panjang semua bisa diterapkan sebagai kondisi ideal,” ujarnya.

Widjaja menjelaskan, kajian tersebut akan menjadi landasan dalam menentukan rute yang paling memungkinkan untuk dijalankan, termasuk mempertimbangkan penerapan sistem feeder guna mendukung efektivitas layanan transportasi.

Ia juga membuka kemungkinan adanya penyesuaian terhadap rute yang telah dirancang. Menurutnya, fleksibilitas tetap diperlukan agar implementasi di lapangan dapat berjalan optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kalau dalam pelaksanaan ada yang kurang sesuai, tentu bisa kita sesuaikan kembali, termasuk melalui pengaturan feeder,” tambahnya.

Terkait besaran bantuan yang mungkin diberikan oleh Pemprov Jatim, Widjaja menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan apabila anggaran yang tersedia hanya mencukupi untuk satu trayek terlebih dahulu. Baginya, hal tersebut tetap menjadi langkah awal yang positif dalam pengembangan transportasi publik di Kota Malang.

“Ya tidak apa-apa, daripada tidak ada sama sekali,” tegasnya.

Sementara itu, pembahasan terkait keberlanjutan program pada tahun 2027 masih belum dilakukan. Fokus pembicaraan saat ini, lanjut Widjaja, masih berkaitan dengan pelaksanaan program di tahun 2026.

Ia menegaskan bahwa upaya pengembangan transportasi publik ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat. Dengan perencanaan yang matang serta dukungan anggaran yang jelas, diharapkan sistem transportasi publik di Kota Malang dapat semakin tertata dan memberikan kenyamanan bagi pengguna.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 3

Hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna di DPRD Kota Malang dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026, Senin (10/8/2026).

Dalam paparannya, Wali Kota Wahyu mengungkapkan bahwa nilai Silpa Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp303,524 miliar. Angka tersebut jauh melampaui proyeksi awal yang hanya diperkirakan sebesar Rp199,148 miliar.

Menurutnya, peningkatan Silpa tersebut terjadi karena adanya transfer keuangan dari pemerintah pusat pada akhir Desember 2025. Dana yang seharusnya langsung diterima oleh para guru, seperti tunjangan profesi dan tambahan penghasilan, justru masuk ke kas umum daerah (Kasda).

“Seharusnya dana tersebut langsung masuk ke rekening penerima. Namun karena transfer terjadi di akhir tahun, maka perlu dilakukan mekanisme pergeseran agar hak para guru bisa disalurkan pada awal tahun 2026,” jelasnya.

Lebih lanjut, dalam perubahan KUA-PPAS APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan mengalami kenaikan dari semula Rp2,280 triliun menjadi Rp2,306 triliun atau bertambah Rp25,921 miliar.

Kenaikan tersebut salah satunya ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan naik sebesar 2,23 persen atau sekitar Rp23,700 miliar. Dengan demikian, target PAD yang sebelumnya Rp1,62 triliun meningkat menjadi Rp1,86 triliun.

“Kami akan membahasnya bersama DPRD. Ada peningkatan pendapatan, tetapi juga ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Semua akan kita kaji dan sampaikan secara terbuka,” ujar Wahyu.

Di sisi lain, belanja daerah khususnya belanja modal juga diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan, terutama sektor infrastruktur. Pemerintah Kota Malang juga akan menyesuaikan dengan regulasi baru, termasuk terkait dana transfer dari pemerintah provinsi yang hingga kini belum sepenuhnya terealisasi.

Melalui perubahan APBD ini, Pemkot Malang berharap dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 12

Upacara dimulai pukul 08.00 berlangsung khidmat dan berjalan lancar, termasuk saat pengibaran bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Malang serta pembacaan teks proklamasi oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang.

Walikota Wahyu menyebut bahwa Upacara Peringatan HUT ke-81 RI ini menjadi momen untuk memaknai kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah membebaskan bangsa dari penjajahan.

“Ya, ini hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tentu kami memaknai sesuai dengan dari arahan dari Bapak Presiden. Terkait juga dengan tema pada ulang tahun ke-81 ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tentu merupakan satu langkah-langkah yang kita lakukan dan target yang harus kita berikan dan memberikan kepercayaan pada masyarakat bahwa pemerintah hadir,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Wahyu juga mengajak seluruh peserta upacara untuk sejenak mengheningkan cipta dan mendoakan saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang saat ini tengah menghadapi musibah bencana. Momentum tersebut menjadi bagian dari penghormatan dan kepedulian bersama di tengah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Dan di hari ulang tahun kemerdekaan ini, tadi di tengah-tengah upacara, dan saat ini kita sedang berduka, ya. Karena ada saudara-saudara kita di NTT sedang mengalami bencana,” ujarnya.

Walikota Wahyu berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat memberikan kekuatan bagi masyarakat yang terdampak bencana serta menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan juga diwujudkan melalui kepedulian, solidaritas, dan gotong royong antarsesama.

Di akhir rangkaian acara, Walikota Wahyu bersama Wawali Ali juga menyaksikan secara virtual Upacara Peringatan detik-detik Proklamasi dari Istana Negara, bersama seluruh undangan dan masyarakat.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 46

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.726 narapidana menerima Remisi Umum I (RU I), sedangkan 27 narapidana memperoleh Remisi Umum II (RU II). Sebanyak 17 narapidana di antaranya langsung memperoleh kebebasan, sementara 10 lainnya masih harus menjalani pidana subsidair setelah mendapatkan pengurangan masa pidana.

Pemberian remisi tersebut dilaksanakan di Lapangan Sengopati Lapas Kelas I Malang. Kegiatan ini menjadi bagian dari pemenuhan hak narapidana sekaligus bentuk apresiasi negara terhadap warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku dan mengikuti program pembinaan dengan baik.

Kalapas Kelas I Malang, Christo Victor Nixon Toar, mengatakan remisi bukan sekadar pengurangan masa pidana, tetapi juga diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri.

“Pemberian remisi diarahkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri, mengikuti pembinaan dengan baik, serta mempersiapkan diri kembali ke masyarakat,” ujar Christo.

Menurutnya, pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan kepada narapidana yang telah berperilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana. Seluruh pemberian remisi juga dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data Lapas Kelas I Malang, penerima RU I sebanyak 1.726 orang. Rinciannya, penerima remisi satu bulan sebanyak 265 orang, dua bulan 384 orang, tiga bulan 500 orang, empat bulan 285 orang, lima bulan 240 orang, dan enam bulan sebanyak 61 orang.

Sementara itu, penerima RU II sebanyak 27 orang. Rinciannya, remisi satu bulan sebanyak tujuh orang, dua bulan empat orang, tiga bulan lima orang, empat bulan satu orang, lima bulan tujuh orang dan enam bulan tiga orang.

Dari 27 penerima RU II tersebut, 17 orang dapat langsung bebas, sedangkan 10 orang masih harus menjalani pidana subsidair sehingga belum dapat langsung kembali ke masyarakat.

Berdasarkan jenis tindak pidana, penerima remisi terdiri dari 786 narapidana kasus pidana umum, 945 kasus narkotika dan bahan berbahaya, 19 kasus korupsi, serta dua orang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Di sisi lain, sebanyak 303 narapidana belum diusulkan menerima remisi karena belum memenuhi persyaratan. Rinciannya, 29 orang masih dalam usulan remisi susulan, 65 orang masih menjalani pidana subsidair, 20 orang menjalani pidana seumur hidup atau hukuman mati, 136 orang mengalami pencabutan pembebasan bersyarat, 31 orang terkena register F karena melakukan pelanggaran di dalam lapas, 14 orang belum menjalani masa pidana enam bulan, serta delapan orang memiliki tanggal ekspirasi sebelum Agustus.

Selain itu, terdapat 129 narapidana yang telah diusulkan mendapatkan amnesti dan hingga pelaksanaan kegiatan masih menunggu keputusan.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan momentum pemberian remisi bertepatan dengan peringatan kemerdekaan RI memiliki makna penting bagi warga binaan.

Menurut Wahyu, remisi dan pengurangan masa pidana bukan semata-mata pengurangan masa menjalani hukuman, tetapi merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan penghargaan atas perubahan, kepatuhan dan proses pembinaan yang telah dijalani.

“Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana bukan semata-mata merupakan pengurangan masa menjalani pidana, tetapi juga menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan penghargaan atas perubahan, kepatuhan, serta proses pembinaan yang telah dijalani,” kata Wahyu.

Ia menegaskan, pembinaan di lembaga pemasyarakatan bukan hanya tentang menjalani hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk berbenah, membangun kembali harapan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Wahyu juga menyampaikan bahwa berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, pada 2026 pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia.

Khusus wilayah Malang Raya, sebanyak 1.752 narapidana dari Lapas Kelas I Malang telah diusulkan memperoleh remisi dan seluruhnya telah mendapatkan persetujuan. Dari jumlah tersebut, 17 orang langsung memperoleh kebebasan, dengan lima orang di antaranya merupakan warga Kota Malang.

Ia pun menyampaikan selamat kepada seluruh penerima remisi dan berharap momentum tersebut menjadi penyemangat untuk memperbaiki diri serta kembali ke tengah keluarga dan masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik.

“Jadikan momentum ini sebagai penyemangat untuk memperbaiki diri, menjalani kehidupan dengan lebih baik, serta kembali hadir di tengah keluarga dan masyarakat dengan semangat baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wahyu menekankan bahwa proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana membutuhkan sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, jajaran pemasyarakatan, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat.

“Proses pembinaan tidak berhenti ketika mereka selesai menjalani masa pidana, tetapi juga harus dilanjutkan dengan memberikan ruang dan kesempatan untuk kembali berkarya, bekerja, dan hidup mandiri di tengah masyarakat,” tegasnya.

Wahyu juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemasyarakatan yang telah menunjukkan dedikasi, profesionalisme dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas di tengah tantangan yang semakin kompleks.

Ia berharap komitmen tersebut terus diperkuat sehingga pelayanan pemasyarakatan semakin berkualitas, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemberian remisi dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini diharapkan tidak hanya menjadi penghargaan bagi warga binaan, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus menjalani pembinaan, memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 29

Kegiatan ini akan berlangsung pada Sabtu (15/8/2026) dengan titik start dan finish di Malang City Point (MCP). Para peserta dijadwalkan mulai melakukan persiapan sejak pukul 05.30 WIB dan diberangkatkan tepat pukul 06.00 WIB.

Mengusung rute sejauh kurang lebih 64 kilometer, para peserta akan menyusuri sejumlah kawasan di Kota Malang serta sebagian wilayah Kabupaten Malang, sebelum kembali ke titik finis di MCP.

Ketua Panitia M112 Forever Together 2026 yang juga Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa event ini merupakan kelanjutan dari rangkaian M Series yang telah digagas oleh komunitas Ngalam Folding Bike sejak tahun 2023.

“Kalau tahun ini Kota Malang berulang tahun ke-112, maka kita menggelar M112 sebagai bagian dari rangkaian perayaan tersebut,” ujar Arif, Jumat (14/8/2026).

Ia memaparkan, perjalanan M Series dimulai dari tahun 2023, kemudian berlanjut dengan M110 pada 2024 dan M111 pada 2025. Bahkan, kegiatan tersebut pernah berkembang menjadi Jambore Sepeda Lipat Nasional ke-3 yang berhasil menarik sekitar 3.100 peserta, termasuk 91 pesepeda dari mancanegara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Sementara pada penyelenggaraan tahun ini, sekitar 60 persen peserta berasal dari luar Kota Malang. Mereka datang dari berbagai daerah, di antaranya Surabaya, Yogyakarta, Bandung hingga Banjarmasin.

Menurut Arif, tingginya partisipasi dari luar daerah menjadi bukti bahwa M Series memiliki daya tarik kuat di kalangan komunitas sepeda lipat nasional.

“Harapan kami, melalui M112 2026 ini bisa lebih mempromosikan Kota Malang, baik destinasi wisatanya, kuliner, hingga produk UMKM lokal yang luar biasa,” imbuhnya.

Tak hanya menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Kota Malang. Kehadiran peserta dari luar kota berpotensi meningkatkan okupansi hotel, perputaran sektor kuliner, hingga penjualan produk UMKM.

“Ini menunjukkan perputaran ekonomi di Kota Malang bergerak. Multiplier effect-nya sangat besar, karena kuliner hidup, penginapan berjalan, dan UMKM ikut terdongkrak,” jelasnya.

Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa keselamatan peserta menjadi prioritas utama. Seluruh peserta diwajibkan menggunakan sepeda lipat sesuai ketentuan serta mengenakan helm selama kegiatan berlangsung.

“Peserta yang tidak memakai helm tidak akan kami berangkatkan. Ini semata-mata demi keselamatan bersama,” tegasnya.

Panitia menargetkan para peserta sudah kembali dan memasuki garis finis di MCP sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah itu, rangkaian acara akan dilanjutkan dengan pembagian door prize, grand prize, serta hiburan dari artis Jawa Timur yang siap memeriahkan suasana.

Selain itu, pelepasan peserta dijadwalkan akan dihadiri oleh Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, serta jajaran dari Polres dan Kodim setempat.

Dengan konsep kebersamaan dan semangat olahraga, M112 Forever Together 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar komunitas, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam mempromosikan potensi Kota Malang ke kancah nasional.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi 

Views: 10

Penyampaian dokumen strategis tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah serta dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang sidang lantai tiga DPRD Kota Malang.

Dalam paparannya, Wali Kota menegaskan bahwa penyusunan perubahan KUA-PPAS ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2026 tentang APBD 2026, sekaligus sebagai langkah penyesuaian terhadap dinamika kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

“Penyesuaian ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Gubernur Jawa Timur, regulasi dari Kementerian Dalam Negeri, serta kebijakan transfer keuangan daerah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” jelasnya.

Secara umum, postur perubahan anggaran Kota Malang menunjukkan tren yang positif. Target Pendapatan Daerah diproyeksikan mencapai Rp2,30 triliun lebih. Sumber pendapatan ini ditopang oleh dua sektor utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

PAD memberikan kontribusi sebesar 47,10 persen atau sekitar Rp1,08 triliun, mengalami kenaikan 2,23 persen dari target awal. Sementara itu, pendapatan transfer mendominasi dengan porsi 52,9 persen atau sebesar Rp1,22 triliun, yang juga mengalami peningkatan meski relatif tipis.

Di sisi belanja, Pemkot Malang mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,61 triliun guna mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Belanja operasi masih menjadi komponen terbesar dengan nilai mencapai Rp2,39 triliun atau naik 2,95 persen. Kenaikan ini salah satunya dipengaruhi oleh tambahan anggaran Tunjangan Profesi Guru yang telah direalisasikan sejak awal tahun.

Tak hanya itu, belanja bantuan sosial juga mengalami lonjakan signifikan sebesar 34,43 persen menjadi Rp15,94 miliar. Selain itu, terdapat penambahan pada pos belanja tidak terduga yang bersumber dari alokasi sementara SILPA berbagai sektor seperti DAK Non Fisik, BOS, BLUD, hingga DBHCHT.

Dalam rancangan tersebut, Pemkot Malang tetap menegaskan komitmennya terhadap pemenuhan belanja wajib (mandatory spending). Sektor pendidikan menjadi prioritas dengan alokasi sebesar 28,29 persen atau Rp738,44 miliar. Disusul sektor infrastruktur sebesar 27,86 persen atau Rp727,36 miliar, serta sektor pengawasan sebesar 0,38 persen.

Meski menunjukkan tren positif, postur perubahan anggaran ini tetap memproyeksikan defisit sebesar Rp303,52 miliar. Namun demikian, defisit tersebut dipastikan dapat tertutup sepenuhnya melalui proyeksi SILPA tahun sebelumnya dengan nilai yang sama.

Kenaikan SILPA sendiri dipengaruhi oleh mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru yang baru masuk ke kas daerah di akhir tahun, sehingga realisasinya dilakukan pada awal Tahun Anggaran 2026 melalui Peraturan Wali Kota.

Menutup penyampaiannya, jajaran Pemerintah Kota Malang menegaskan bahwa dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 telah disusun secara komprehensif dan siap untuk dibahas lebih lanjut bersama fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang.

Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam proses pembahasan perubahan anggaran, sekaligus wujud komitmen Pemkot Malang dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 16

Akses utama menuju kawasan Perumahan Griyashanta diketahui ditutup menggunakan sesek bambu oleh sejumlah warga. Penutupan tersebut merupakan bentuk penolakan atas kebijakan pembukaan jalan tembus di Jalan Simpang Candi Panggung.

Ironisnya, aksi blokade itu tetap dilakukan saat Pemkot Malang tengah melaksanakan uji coba jalan tembus sejak 27 Juli 2026. Program yang direncanakan berlangsung selama 10 hari tersebut pun tak berjalan optimal karena akses penunjang masih tertutup.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menegaskan bahwa penutupan jalan yang menghambat arus lalu lintas tidak dapat dilakukan sembarangan.

“Kalimatnya sesuai perundang-undangan, dilarang melakukan penutupan jalan dan menghambat arus lalu lintas yang mengganggu arus lalu lintas,” tegas pria yang akrab disapa Jaya tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum apabila dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku. “Ada konsekuensinya. Tapi mungkin beliau tidak paham,” imbuhnya.

Namun demikian, pernyataan terkait potensi pelanggaran itu belum diikuti langkah penertiban di lapangan. Saat disinggung mengenai tindakan konkret, Dishub mengaku masih mengedepankan pendekatan persuasif kepada warga.

“Kita tunggu dulu. Kami berusaha membuat mereka memahami. Mungkin mereka kurang paham,” ujar Widjaja.

Sikap yang cenderung menunggu ini membuat persoalan jalan tembus tidak hanya berkutat pada penolakan warga semata, tetapi juga menyentuh aspek penegakan aturan atas akses yang diklaim sebagai jalan umum.

Di sisi lain, keberadaan blokade tersebut turut menghambat tujuan pembangunan jalan tembus, yakni untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Candi Panggung. Tanpa akses yang terbuka, efektivitas ruas jalan tersebut belum bisa diuji secara maksimal.

Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan publik: sejauh mana komitmen Pemkot Malang dalam menegakkan aturan, sekaligus memastikan kepentingan umum tidak kalah oleh kepentingan kelompok tertentu.

Duta Peristiwa akan terus menelusuri perkembangan persoalan ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan informasi yang tajam, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 21

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang memastikan bahwa penunjukan Dandung telah mengantongi persetujuan dari Gubernur Jawa Timur.

“Iya, hari ini pelantikan Pj Sekda Kota Malang. Kami lantik karena sudah ada persetujuan Gubernur Jawa Timur,” terang Wahyu, yang akrab disapa Pak Mbois.

Dengan status sebagai Pj Sekda, Dandung kini memiliki kewenangan yang setara dengan Sekda definitif. Posisi strategis ini membuat roda pemerintahan, khususnya dalam aspek penganggaran dan kebijakan daerah, diharapkan berjalan lebih optimal. Terlebih, Sekda merupakan bagian penting dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sejumlah agenda krusial pun telah menanti di depan mata. Mulai dari pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027, Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), hingga berbagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Menariknya, meski kini menjabat sebagai Pj Sekda, Dandung tetap merangkap jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang.

“Tetap merangkap, hanya kewenangannya sudah sama seperti definitif. Sama seperti saya ketika Pj wali kota, itu kewenangannya setara,” jelas Wahyu.

Tak hanya mengawal agenda pemerintahan, Dandung juga mengemban tugas penting untuk memastikan proses pengisian jabatan Sekda definitif berjalan sesuai mekanisme. Masa jabatan Pj Sekda ditetapkan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang apabila posisi Sekda definitif belum terisi.

“Masa jabatannya memang tiga bulan, tapi nanti kalau memang masih kami butuhkan dan belum ada Sekda definitif, bisa kami lakukan perpanjangan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Pemkot Malang juga tengah bersiap melakukan pengisian sejumlah jabatan kosong di lingkungan pemerintahan. Mulai dari kepala perangkat daerah, camat, hingga kepala bidang. Wahyu memastikan pelantikan lanjutan akan dilakukan dalam waktu dekat, meski jadwal pastinya belum diumumkan.

Pelantikan Pj Sekda ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Sekda Kota Batu, Sekda Kabupaten Malang, serta Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, bersama para undangan lainnya.

Dengan formasi baru di kursi Sekda, publik kini menaruh harapan besar agar stabilitas birokrasi dan percepatan program pembangunan di Kota Malang dapat terus berjalan maksimal—sejalan dengan semangat “Malang Mbois Berkelas.”

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 40