Penyampaian dokumen strategis tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah serta dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang sidang lantai tiga DPRD Kota Malang.

Dalam paparannya, Wali Kota menegaskan bahwa penyusunan perubahan KUA-PPAS ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2026 tentang APBD 2026, sekaligus sebagai langkah penyesuaian terhadap dinamika kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

“Penyesuaian ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Gubernur Jawa Timur, regulasi dari Kementerian Dalam Negeri, serta kebijakan transfer keuangan daerah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” jelasnya.

Secara umum, postur perubahan anggaran Kota Malang menunjukkan tren yang positif. Target Pendapatan Daerah diproyeksikan mencapai Rp2,30 triliun lebih. Sumber pendapatan ini ditopang oleh dua sektor utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

PAD memberikan kontribusi sebesar 47,10 persen atau sekitar Rp1,08 triliun, mengalami kenaikan 2,23 persen dari target awal. Sementara itu, pendapatan transfer mendominasi dengan porsi 52,9 persen atau sebesar Rp1,22 triliun, yang juga mengalami peningkatan meski relatif tipis.

Di sisi belanja, Pemkot Malang mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,61 triliun guna mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Belanja operasi masih menjadi komponen terbesar dengan nilai mencapai Rp2,39 triliun atau naik 2,95 persen. Kenaikan ini salah satunya dipengaruhi oleh tambahan anggaran Tunjangan Profesi Guru yang telah direalisasikan sejak awal tahun.

Tak hanya itu, belanja bantuan sosial juga mengalami lonjakan signifikan sebesar 34,43 persen menjadi Rp15,94 miliar. Selain itu, terdapat penambahan pada pos belanja tidak terduga yang bersumber dari alokasi sementara SILPA berbagai sektor seperti DAK Non Fisik, BOS, BLUD, hingga DBHCHT.

Dalam rancangan tersebut, Pemkot Malang tetap menegaskan komitmennya terhadap pemenuhan belanja wajib (mandatory spending). Sektor pendidikan menjadi prioritas dengan alokasi sebesar 28,29 persen atau Rp738,44 miliar. Disusul sektor infrastruktur sebesar 27,86 persen atau Rp727,36 miliar, serta sektor pengawasan sebesar 0,38 persen.

Meski menunjukkan tren positif, postur perubahan anggaran ini tetap memproyeksikan defisit sebesar Rp303,52 miliar. Namun demikian, defisit tersebut dipastikan dapat tertutup sepenuhnya melalui proyeksi SILPA tahun sebelumnya dengan nilai yang sama.

Kenaikan SILPA sendiri dipengaruhi oleh mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru yang baru masuk ke kas daerah di akhir tahun, sehingga realisasinya dilakukan pada awal Tahun Anggaran 2026 melalui Peraturan Wali Kota.

Menutup penyampaiannya, jajaran Pemerintah Kota Malang menegaskan bahwa dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 telah disusun secara komprehensif dan siap untuk dibahas lebih lanjut bersama fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang.

Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam proses pembahasan perubahan anggaran, sekaligus wujud komitmen Pemkot Malang dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 13

Dalam amanatnya saat apel pagi ASN di halaman Balai Kota Malang, Senin (3/8/2026), Wahyu menegaskan bahwa ke depan seluruh proses pengisian jabatan akan sepenuhnya mengacu pada sistem manajemen talenta yang terintegrasi.

“Setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Semua ditentukan oleh kompetensi, potensi, dan kinerja, bukan faktor lain,” tegasnya.

Menurutnya, penerapan manajemen talenta di Kota Malang telah mendapat rekomendasi dan kini mulai diimplementasikan secara bertahap dengan prinsip objektif, transparan, terencana, dan akuntabel.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemutakhiran data kepegawaian oleh seluruh ASN. Data tersebut meliputi profil pegawai, riwayat jabatan, kompetensi, penghargaan, hingga rekam jejak penugasan.

“Data ini menjadi dasar utama dalam sistem. Termasuk juga kedisiplinan dan catatan sanksi, semuanya akan menjadi bahan pertimbangan,” jelasnya.

Data yang terkumpul nantinya akan diolah melalui sistem yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya akan digunakan untuk memetakan ASN ke dalam sembilan kotak talenta (9 talent box) berdasarkan kinerja, potensi, dan kompetensi.

“Dari ribuan data yang masuk, semuanya diproses dalam sistem. Nanti akan dipetakan ke dalam 9 box, dan dari situ akan terlihat siapa yang layak menempati posisi tertentu,” imbuh Wahyu.

Tak hanya itu, Pemkot Malang juga menerapkan sistem penilaian 360 derajat yang melibatkan atasan, rekan sejawat, dan bawahan. Bahkan, Wahyu menambahkan akan mempertimbangkan masukan dari pihak eksternal seperti media dan informasi publik, dengan tetap melalui proses verifikasi.

“Kami terbuka terhadap informasi dari luar, namun tetap akan dilakukan crosscheck agar objektivitas tetap terjaga,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Wahyu menegaskan bahwa sistem manajemen talenta ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat meritokrasi sekaligus menutup celah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengisian jabatan.

“Saya tegaskan, jangan percaya jika ada tawaran promosi jabatan dengan iming-iming tertentu. Itu tidak benar. Semua proses dilakukan berdasarkan data, kompetensi, dan kinerja,” pungkasnya.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 10

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang mengedepankan sistem manajemen talenta, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 381 Tahun 2026 tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Dalam sambutannya, Wahyu Hidayat menegaskan bahwa pengisian jabatan kini tidak lagi sepenuhnya mengandalkan mekanisme seleksi terbuka, melainkan mengacu pada sistem manajemen talenta yang lebih objektif, terencana, dan berkelanjutan.

“Pemkot Malang telah melakukan transformasi dengan tidak lagi mengandalkan mekanisme seleksi terbuka. Seluruh proses pengisian jabatan dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada ruang bagi praktik yang menyimpang dari prinsip merit,” tegasnya.

Pelantikan tersebut juga telah melalui tahapan administrasi yang ketat, termasuk usulan kepada BKN, pertimbangan teknis, serta rekomendasi hasil uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama.

Penerapan manajemen talenta ini memastikan setiap pengisian jabatan dilakukan berdasarkan pemetaan kinerja dan potensi aparatur. Dengan demikian, penempatan pejabat tidak hanya didasarkan pada aspek administratif, tetapi juga kompetensi dan kapasitas individu. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Wali Kota juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab di posisi baru. Ia menekankan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan dedikasi.

“Saya berharap para pejabat yang dilantik dapat menunjukkan kinerja terbaik dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Terus tingkatkan kompetensi sebagai bekal menghadapi peran strategis ke depan,” ujarnya.

Selain itu, seluruh ASN di lingkungan Kota Malang diminta untuk segera memperbarui data pada aplikasi kepegawaian sebagai bagian dari pemutakhiran data dalam mendukung implementasi manajemen talenta.

Daftar 14 Pejabat yang Dilantik:

1. Donny Sandito W., S.STP, M.Si – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
2. Erik Setyo Santoso, S.T., M.T – Asisten Administrasi Umum Setda
3. Zulkifli Amrizal, S.Sos, M.Si – Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik
4. Dr. Subhkan, M.AP – Kepala BKPSDM
5. Baihaqi, S.Pd, S.E., M.Si – Kepala BKAD
6. Noer Rahman Wijaya, S.T, M.M – Kepala Bakesbangpol
7. Heru Mulyono, S.I.P, M.T – Kepala Pelaksana BPBD
8. Muhamad Sailendra, S.T., M.M – Kepala Dinas Sosial P3AP2KB
9. Arif Tri Sastyawan, S.STP, M.Si – Kepala Disporapar
10. Drs. Prayitno, M.AP – Kepala Satpol PP
11. Dwi Rahayu, S.H., M.Hum – Kepala Bappeda
12. Suwarjana, S.E., M.M – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13. dr. H. Husnul Muarif, M.M – Kepala Dinas Kesehatan
14. Muhammad Nurwidianto, S.Sos – Kepala Dinas Kominfo

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kota Malang menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi modern yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Redaksi

Views: 5

“Bagi kami, TBC adalah tantangan bersama yang menyangkut kualitas sumber daya manusia, produktivitas masyarakat, dan masa depan daerah. Karena itu, Pemerintah Kota Malang menempatkan penanggulangan TBC sebagai salah satu prioritas pembangunan kesehatan yang dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor,” ujar Wali Kota Wahyu saat menyampaikan sambutan pada Kegiatan Fasilitasi Teknis Intervensi Kewilayahan dalam Penanggulangan Tuberkulosis yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Kamis (30/7/2026).

Kolaborasi tersebut, imbuh Wali Kota Wahyu, dilakukan secara masif di berbagai level. Mulai dari pimpinan paling atas, kami dari Pemkot Malang, sampai dengan RT/RW. Dan juga termasuk kader-kader yang tadi hadir. Ada dari Puskesmas, tenaga kesehatan, dan juga dari PKK. Nah, ini kami harapkan ini masif untuk melakukan hal ini. Jangan sampai kita melakukan satu hal yang akhirnya bisa menyebabkan TB ini tinggi lagi,” ucapnya

Wali Kota Wahyu juga menjelaskan guna mempercepat eliminasi TBC, Pemkot Malang membentuk tim percepatan penanggulangan TBC, mengaktifkan kelurahan siaga TBC di seluruh kelurahan, maupun menghadirkan layanan TBC di seluruh puskesmas. Juga tersedia di 80 klinik dan 28 rumah sakit yang telah menjadi jejaring layanan TBC.

Selain itu, tambah Wali Kota Wahyu, Pemkot Malang juga terus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Di antaranya melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatkan deteksi dini di masyarakat. Mengoptimalkan skrining melalui website e-TB, melaksanakan skrining menggunakan Mobile X-Ray di berbagai kelurahan, serta memperluas akses terhadap layanan TBC.

Ia berharap, berbagai upaya berbagai upaya yang telah dilakukan dapat mengendalikan angka TBC di Kota Malang. “Kami menindaklanjuti bahwa ini adalah salah satu program Presiden yang kami laksanakan. Dan tentu di Kota Malang secara masif kita lakukan dan tadi kami juga melakukan penandatanganan kontrak bersama dari berbagai komunitas, sektor. Walaupun kita sudah melaksanakan, hal tersebut, dan siaga kelurahan sudah 100% tetapi kami tetap memonitor dan mengevaluasi semua yang sudah kita lakukan,” kata Wali Kota Wahyu.

Komitmen tersebut lantas mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K). Menurutnya, Kota Malang merupakan salah satu daerah dengan praktik baik dalam penanggulangan TBC, khususnya melalui penerapan Kelurahan Siaga TB di seluruh kelurahan.

“Program-program ini di Kota Malang secara umum luar biasa. Kelurahan Siaga TB sudah lengkap. Di Indonesia (kelurahan siaga TB) baru 8 persen, tapi Kota Malang sudah 100 persen. Dengan adanya Kelurahan Siaga TB otomatis kadernya sudah bekerja dengan baik. Ini yang akan kita tingkatkan menjadi siaga tinggi di seluruh Indonesia,” ujar Wamenkes.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan,Dr. Drs. Safrizal ZA, M.Si. menyebut keberhasilan penurunan angka TB harus didukug dengan upaya kolaborasi.

“Tentu untuk menurunkan itu kita semua dibantu Kemenkes. Ini kerja kolaborasi, kerja terintegrasi antar tingkatan pemerintahan maupun secara horizontal. Kemendagri, Kementerian Sekretariat Negara, ada Kemenko. Kemudian jajaran vertikal dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota, bahkan aparatur kewilayahan sampai ke tingkat RW RT kita ajak kerja sama,” ucapnya.

Redaksi

Views: 6

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, pada Rabu (15/7/2026). Sebanyak 288 peserta mengikuti pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan desain grafis dan kreativitas digital agar mampu bersaing di era media sosial dan ekonomi digital.

Berbagai materi praktis disampaikan kepada peserta, mulai dari dasar-dasar desain seperti teori warna, tipografi, dan tata letak (layout) untuk kebutuhan media sosial, praktik penggunaan aplikasi Canva dan CorelDraw dalam pembuatan poster, kemasan produk serta logo sederhana, hingga teknik membuat konten promosi bagi pelaku UMKM di sektor kuliner, fesyen, dan jasa. Selain itu, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai strategi membangun identitas visual (branding) agar produk lebih mudah dikenali masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa tampilan visual menjadi faktor penting dalam menarik perhatian konsumen terhadap suatu produk.

“Orang pertama kali lihat itu desainnya. Kalau menarik, produknya ikut laku. Lewat pelatihan ini kita ingin Kota Malang naik kelas dan punya ciri khas yang akan dikenal di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Wahyu.

Menurutnya, kemampuan desain grafis kini bukan hanya menjadi kebutuhan bagi kalangan profesional, tetapi juga menjadi modal penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai jual produk sekaligus memperluas jangkauan pemasaran melalui platform digital.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Malang, Nurwidianto, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut diharapkan mampu melahirkan lebih banyak talenta kreatif yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata di Kota Malang.

“Melalui pelatihan ini kami berharap lahir SDM kreatif yang mampu menghasilkan karya-karya visual berkualitas sehingga dapat memperkuat daya saing UMKM sekaligus mendukung promosi potensi Kota Malang,” ungkap Nurwidianto.

Pria yang akrab disapa Wiwid itu juga mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pelatihan merupakan tindak lanjut dari usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Malang yang kemudian direalisasikan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Diskominfo.

Dengan terselenggaranya pelatihan ini, Pemerintah Kota Malang berharap semakin banyak generasi muda, pelaku UMKM, dan masyarakat yang memiliki keterampilan desain grafis sehingga mampu menciptakan konten kreatif, memperkuat branding produk lokal, serta meningkatkan daya saing Kota Malang di tingkat nasional hingga internasional.

Reporter : Yuni Ektanta

Editor : Gunaidik

Views: 10