BOJONEGORO, dutaperistiwa.com – Anggaran sebesar Rp 806 miliar dari APBD Bojonegoro dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang tersebar di 320 desa. Mekanisme pembangunan melalui Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) yang bersifat khusus di bidang kebinamargaan meliputi jalan, jembatan dan sarana prasarana.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menjelaskan, berdasarkan informasi sementara dari Direktur Dana Transfer Kemenkeu Adriyanto, ada pengurangan dana transfer melalui dua skema. Skema pertama, bagi daerah yang dapat dana tansfer kecil, dari pusat berkurang 25 persen. Skema kedua, daerah yang mendapat dana transfer besar berkurang 30 persen.
“Artinya harus tepat dalam pengelolaan keuangan,” tegasnya saat membuka Bimtek Pelaksanaan BKKD yang Bersifat Khusus Tahun 2025, Jumat (19/09/2025) di Ruang Angling Dharma.
Nurul Azizah juga menegaskan, Bupati Setyo Wahono terus mendorong agar Rp 806 miliar dikhususkan untuk pembangunan di desa melalui skema BKKD. Di 2026, Pemkab Bojonegoro di APBD masih mengalokasi dana abadi sebesar Rp 500 miliar yang akan disimpan dan akan digunakan untuk supporting pendidikan.
Meski adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, Kabupaten Bojonegoro mengatur skema prioritas pembangunan utamanya yang berdampak langsung pada masyarakat. Tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan, peningkatan ekonomi, infrastruktur yang berdampak pada masyarakat luas, serta pembukaan lapangan kerja bagi tenaga lokal.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BIMA PR) Kabupaten Bojonegoro Chusaifi Ivan menjelaskan, guna menyukseskan pembangunan di desa, Bimtek diselenggarakan selama dua hari, Jumat (19/09/2025) dan Senin (22/09/2025). Dalam sehari ada dua sesi yang diikuti 320 desa yang mendapatkan BKKD.
“Segera lakukan perencanaan teknis, kami siap mendampingi. Karena penyaluran BKKD di 2025 tinggal tiga bulan lagi,” tandasnya.
red/cs/nn
Views: 0
