BOJONEGORO, dutaperistiwa.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan mengambil tindakan tegas menyusul insiden kericuhan dan perkelahian yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam turnamen futsal. Keputusan ini merupakan hasil dari rapat tindak lanjut yang digelar oleh Pemkab Bojonegoro, Senin (8/12/2025).
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro, Hari Kristianto, mengungkapkan bahwa rapat tersebut mengidentifikasi adanya kelalaian dari berbagai pihak. Yakni kelalaian penyelenggara, serta kelalaian peserta dari ASN.
Terkait poin kelalaian panitia penyelenggara (bukan Pemkab Bojonegoro), terdapat kelalaian dalam pencantuman istilah ASN dalam liga/turnamen tersebut. Juga tidak tersedianya fasilitas penunjang yang memadai, seperti tim medis dan keamanan, sebagaimana mestinya dalam sebuah kegiatan olahraga.
Selain itu, rapat juga mengidentifikasi adanya kelalaian tindakan peserta (ASN). Yakni terjadi kelalaian tindakan yang dilakukan oleh peserta dari tim ASN (yakni tim dari Dinas Perhubungan dan FC Baru) yang berujung pada perkelahian. Sekedar informasi bahwa turnamen futsal tersebut bukan merupakan agenda resmi Pemkab Bojonegoro.
“Pemkab Bojonegoro telah menyusun dua langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan segera,” katanya.
Langkah tersebut adalah ASN yang terlibat dalam insiden perkelahian akan diberikan sanksi administrasi. Sanksi disesuaikan dengan tingkatan hukuman disiplin (Hukdis) dan peran masing-masing ASN yang terlibat dalam insiden tersebut. Juga akan ada pembentukan Tim Pemeriksa Ad Hoc yang segera ditindaklanjuti untuk mendalami peran dan menentukan tingkat hukuman disiplin yang sesuai.
Sementara itu, kepada panitia penyelenggara, BKPP meminta ada peninjauan menyeluruh oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora) Kabupaten Bojonegoro. Dinpora akan memberikan rekomendasi terkait sanksi yang akan dikenakan kepada pihak penyelenggara atas kelalaian yang ditemukan.
“Pemkab Bojonegoro berkomitmen untuk menjaga disiplin ASN. Setiap pelanggaran disiplin dan kelalaian, terutama yang berujung pada kericuhan, akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Hari.
Redaksi
