MALANG,dutaperistiwa.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota Fraksi PPP DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Senyum World Hotel, Kota Batu, Jumat (31/7/2026) malam. Kegiatan tersebut menjadi forum penguatan kapasitas para legislator PPP dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah di tengah dinamika global.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, menegaskan bahwa Bimtek bukan sekadar kegiatan rutin partai, melainkan wadah untuk menyamakan pemahaman para anggota Fraksi PPP terhadap arah kebijakan nasional sekaligus memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Menurut Mardiono, kondisi dunia yang tengah menghadapi berbagai gejolak, mulai dari konflik di sejumlah kawasan hingga ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim, menuntut para wakil rakyat mampu merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Situasi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena itu, anggota DPRD harus mampu membuat kebijakan yang mengantisipasi berbagai dampak global, baik dalam fungsi penganggaran maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Semua itu harus bermuara pada perlindungan terhadap rakyat,” ujar Mardiono.
Ia juga mengingatkan ancaman musim El Nino yang berpotensi mengganggu ketersediaan air dan pasokan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh anggota DPRD agar mampu mendorong lahirnya regulasi dan kebijakan yang mampu meminimalkan dampaknya bagi masyarakat.
“Kita akan menghadapi El Nino yang berpotensi mengancam pasokan air dan bahan pangan. Ini membutuhkan perhatian khusus dari para anggota DPRD melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” katanya.
Mardiono menjelaskan, tujuan utama pelaksanaan Bimtek adalah memberikan pemahaman kepada seluruh anggota Fraksi PPP mengenai arah kebijakan nasional sehingga fungsi kontrol terhadap pemerintah dapat dijalankan secara objektif.
“Sejalan dengan kebijakan pemerintah bukan berarti selalu mengikuti. Fungsi kontrol harus tetap berjalan, tetapi kontrol itu harus berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan sekadar mencari kesalahan pemerintah maupun mendukung tanpa pertimbangan,” tegasnya.
Dalam pemaparannya, Mardiono turut menyinggung pesatnya kemajuan Republik Rakyat Tiongkok sebagai contoh keberhasilan sebuah negara melakukan transformasi pembangunan dalam kurun waktu sekitar 25 tahun. Menurutnya, Indonesia juga harus berani melakukan perubahan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing nasional agar mampu menghadapi tantangan ekonomi global.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap berbagai program subsidi pemerintah, mulai dari BBM bersubsidi, pupuk, LPG 3 kilogram, bantuan sosial hingga bantuan pangan agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Anggota DPR dan DPRD harus ikut mengawasi agar subsidi negara tidak disalahgunakan. Jangan sampai subsidi dinikmati pihak-pihak yang tidak berhak, sementara masyarakat kecil justru kehilangan haknya. Subsidi harus sampai kepada rakyat yang membutuhkan,” ujarnya.
Menanggapi berbagai pro dan kontra terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Mardiono menilai hal tersebut merupakan dinamika yang wajar dalam sistem demokrasi.
“Dalam negara demokrasi tidak ada pemimpin yang dipilih 100 persen oleh rakyat. Karena itu, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang biasa. Yang terpenting adalah setiap kebijakan yang diambil benar-benar bertujuan melindungi dan menyejahterakan masyarakat,” tandasnya.
Berdasarkan surat undangan yang diterbitkan DPW PPP Jawa Timur, kegiatan Opening Ceremony Bimtek DPRD PPP Jawa Timur 2026 dilaksanakan pada Jumat, 31 Juli 2026 pukul 18.30 WIB di Senyum World Hotel, Kota Batu, dan diikuti pimpinan serta anggota Fraksi PPP DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Melalui Bimtek tersebut, PPP berharap seluruh legislator di Jawa Timur memiliki perspektif yang sama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sehingga mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat serta menjawab tantangan pembangunan di tengah kondisi global yang terus berubah.
Views: 0
