BOJONEGORO | DUTA PERISTIWA – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi memulai tahapan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Pembahasan diawali melalui Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati, Rabu (26/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Bojonegoro, H. Abdulloh Umar serta dihadiri jajaran Forkopimda, anggota dewan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Momentum ini menjadi langkah awal dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka dalam struktur anggaran, melainkan bagian strategis untuk memastikan program pembangunan tetap relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Perubahan APBD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan target pembangunan. Ia mengingatkan agar seluruh program benar-benar tepat sasaran, tidak hanya bersifat administratif, namun memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Pemkab Bojonegoro juga melakukan optimalisasi terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya guna mendukung keberlanjutan program prioritas.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama dalam penyusunan P-APBD 2026. Pemerintah daerah mendorong agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, sekaligus selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Bupati juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sebagai kunci sukses dalam proses pembahasan anggaran. Menurutnya, sinergi yang kuat akan menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan solutif terhadap berbagai persoalan di daerah.
Sementara itu, DPRD Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pembahasan hingga tahap penetapan. Pengawasan juga akan terus dilakukan agar pelaksanaan anggaran nantinya berjalan sesuai dengan perencanaan serta ketentuan yang berlaku.
Sebagai informasi, struktur APBD 2026 sebelumnya telah disusun dengan berbagai prioritas pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Dengan dimulainya pembahasan P-APBD 2026 ini, diharapkan seluruh pihak dapat mengedepankan kepentingan masyarakat. Setiap kebijakan anggaran harus mampu mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro secara menyeluruh.
Reporter : Gunaidik
Editor : Redaksi
Views: 1
