BLORA I DUTA PERISTIWA – Penyusunan regulasi daerah tidak cukup hanya dilakukan di balik meja pemerintahan. Aspirasi masyarakat yang bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan di lapangan menjadi bagian penting agar setiap kebijakan yang dilahirkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan publik.
Hal tersebut tercermin dalam kegiatan Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Blora Tahun 2026 yang digelar DPRD Kabupaten Blora di Kantor Kecamatan Jiken, Rabu (18/11/2026).
Dua anggota DPRD Kabupaten Blora dari Komisi A, Ir. H. Setya Utama, M.M. dan Santoso Budi Susetyo, S.Sos., hadir langsung untuk berdialog sekaligus menyerap berbagai aspirasi dari unsur pemerintahan desa dan kelompok masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Jiken Sri Miningsih, Kapolsek Jiken AKP Rustam, perwakilan Koramil, para kepala desa, perangkat desa, kelompok petani, serta perwakilan Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP4) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora.
Dalam forum tersebut, masyarakat memperoleh kesempatan menyampaikan berbagai persoalan, pertanyaan, serta masukan terkait materi Raperda maupun penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
Aspirasi yang disampaikan kepala desa, perangkat desa, hingga kelompok petani menjadi perhatian dalam pembahasan. Melalui dialog secara langsung, para wakil rakyat dapat memperoleh gambaran mengenai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah Kecamatan Jiken.
Anggota DPRD Kabupaten Blora, Santoso Budi Susetyo, S.Sos., menyampaikan bahwa pertemuan langsung dengan pemerintah desa merupakan kesempatan penting bagi legislatif untuk mengetahui kondisi masyarakat secara lebih dekat.
“Alhamdulillah, hari ini saya bersama Ir. H. Setya Utama dari Komisi A DPRD Blora berkesempatan bertemu dengan para kepala desa dan perangkat desa di wilayah Kecamatan Jiken untuk menyerap aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kegiatan dengar pendapat tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan mampu memberikan pelajaran dan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Yang terpenting, kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi ada pelajaran dan manfaat yang bisa diambil. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya,” tegas Santoso.
Berbagai masukan yang dihimpun dalam kegiatan tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam proses penyusunan dan penyempurnaan Raperda Kabupaten Blora Tahun 2026.
Pelibatan pemerintah desa, kelompok petani, dan unsur masyarakat lainnya menjadi bagian dari upaya membangun regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
Dengan demikian, Public Hearing bukan hanya menjadi ruang penyampaian pendapat, tetapi juga jembatan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat dalam mengawal lahirnya kebijakan daerah yang berpihak pada kepentingan publik. (Goen)
Views: 1






