BOJONEGORO | DUTA PERISTIWA – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 menjadi perhatian setelah pemerintah daerah memproyeksikan pendapatan sebesar Rp4,49 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp5,08 triliun. Komposisi tersebut menghasilkan defisit anggaran sekitar Rp594,88 miliar.
Besarnya selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan, mengoptimalkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pembahasan RAPBD 2027 berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu (21/10/2026). Agenda tersebut mencakup penyampaian nota penjelasan Bupati atas Raperda APBD 2027 dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan anggaran tersebut.
Defisit Anggaran Perlu Diimbangi Perencanaan yang Terukur
Berdasarkan proyeksi yang disampaikan dalam pembahasan RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,49 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp5,08 triliun.
Dengan demikian, terdapat selisih belanja terhadap pendapatan sebesar Rp594,88 miliar. Pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp794,88 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp200 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp594,88 miliar untuk menutup defisit tersebut.
Kondisi ini perlu dicermati secara proporsional. Defisit dalam rancangan APBD tidak serta-merta menunjukkan terjadinya pelanggaran pengelolaan keuangan daerah, sepanjang sumber pembiayaan, penggunaannya, dan seluruh mekanismenya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, besarnya defisit tetap membutuhkan perencanaan yang matang, perhitungan yang realistis, serta pengawasan yang ketat agar pelaksanaan program pembangunan tidak terganggu di tengah tahun anggaran.
Terlebih, tantangan fiskal daerah juga dipengaruhi oleh penurunan transfer dari pemerintah pusat. Situasi tersebut membuat Pemkab Bojonegoro perlu memperkuat kemandirian fiskal tanpa mengabaikan pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat.
Jangan Sampai Program Prioritas Kalah oleh Belanja yang Kurang Mendesak
Di tengah keterbatasan ruang fiskal, penentuan prioritas menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah daerah bersama DPRD.
Program pembangunan hendaknya benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata pada daftar kegiatan yang telah disusun oleh masing-masing perangkat daerah.
Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi pertanian, pembangunan desa, penguatan ekonomi masyarakat, serta pelayanan publik perlu mendapatkan perhatian berdasarkan tingkat urgensi, pemerataan manfaat, dan dampaknya terhadap kesejahteraan warga.
Bojonegoro memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Karena itu, pengelolaan anggaran daerah harus mampu memperkuat fondasi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, termasuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarkawasan.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa program yang telah dianggarkan benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan sasaran.
Di sisi lain, belanja yang tidak mendesak perlu dievaluasi secara objektif. Efisiensi bukan berarti mengurangi anggaran secara serampangan, melainkan memastikan setiap pengeluaran memiliki alasan yang jelas, indikator keberhasilan, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Optimalisasi PAD dan Transparansi Menjadi Kunci
Selain mengendalikan belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu menjadi bagian penting dari strategi fiskal Bojonegoro.
Upaya peningkatan PAD harus ditempuh melalui pengelolaan potensi daerah secara profesional, perbaikan administrasi perpajakan dan retribusi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Optimalisasi pendapatan juga harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan iklim investasi. Jangan sampai upaya mengejar target penerimaan justru menambah beban yang tidak proporsional bagi warga maupun dunia usaha.
Pada saat yang sama, transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Masyarakat berhak mengetahui arah kebijakan anggaran, program yang diprioritaskan, serta hasil pembangunan yang dibiayai dari uang publik.
Informasi mengenai realisasi anggaran, capaian program, dan kendala pelaksanaan perlu disampaikan secara terbuka agar publik dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
DPRD Harus Menjalankan Fungsi Pengawasan secara Maksimal
Pembahasan RAPBD bukan sekadar proses menyepakati angka pendapatan dan belanja. Di dalamnya terdapat tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
DPRD Kabupaten Bojonegoro perlu mencermati asumsi pendapatan, sumber pembiayaan defisit, alokasi belanja setiap perangkat daerah, serta kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.
Pandangan umum fraksi-fraksi diharapkan menjadi ruang evaluasi substantif terhadap rancangan anggaran, termasuk mengidentifikasi potensi risiko dan memastikan program prioritas tidak kehilangan dukungan pendanaan.
Setiap alokasi anggaran semestinya memiliki dasar perencanaan yang jelas, indikator kinerja yang terukur, dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, pembahasan RAPBD 2027 tidak berhenti pada persetujuan administratif, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Anggaran Harus Kembali Menjadi Manfaat bagi Rakyat
RAPBD 2027 merupakan instrumen penting untuk menentukan arah pembangunan Bojonegoro ke depan. Tantangan fiskal yang dihadapi harus dijawab melalui kebijakan yang terukur, bukan dengan mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Pemkab Bojonegoro bersama DPRD perlu memastikan bahwa setiap keputusan anggaran mempertimbangkan skala prioritas, pemerataan pembangunan, keberlanjutan fiskal, dan manfaat langsung bagi warga.
Publik juga perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan pembahasan RAPBD, termasuk penyesuaian anggaran dan langkah pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
Pada akhirnya, keberhasilan APBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang direncanakan, tetapi oleh kualitas pelaksanaannya dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Reporter: Gunaidik
Editor: Redaksi
Views: 0
