MALANG I DUTA PERISTIWA – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menghadapi tantangan fiskal dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Menyusutnya alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat menjadi perhatian serius DPRD Kota Malang. Dewan pun meminta Pemkot lebih optimal menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menjaga kesinambungan pembangunan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Senin (9/11/2026). Dalam agenda tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Sejumlah fraksi menyoroti penurunan pendapatan transfer yang dinilai cukup signifikan. Berdasarkan catatan yang disampaikan dalam rapat, alokasi pendapatan transfer mengalami penurunan sekitar 16 persen, dari Rp159,2 miliar pada Tahun Anggaran 2026 menjadi sekitar Rp143 miliar.
Penurunan tersebut menjadi perhatian Fraksi PKS, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Masing-masing fraksi meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat kemampuan fiskal sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Wahyu Hidayat mengakui bahwa perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat harus diantisipasi melalui penguatan pendapatan daerah.
Menurutnya, Pemkot Malang tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Optimalisasi potensi pendapatan asli daerah harus menjadi salah satu strategi utama dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.
Wahyu menjelaskan, target pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 ditetapkan sebesar Rp2.378.657.435.580 atau sekitar Rp2,37 triliun.
Target tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.177.635.411.880 atau sekitar Rp1,17 triliun. Sementara pendapatan transfer ditargetkan mencapai Rp1.201.022.023.700 atau sekitar Rp1,20 triliun.
“Optimalisasi pendapatan daerah harus terus dilakukan melalui pemberdayaan potensi yang dimiliki Kota Malang. Kami juga akan memperkuat pengelolaan sumber pendapatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal,” papar Wahyu.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Malang berencana memperkuat penerimaan pajak daerah melalui digitalisasi sistem perpajakan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, meminimalkan potensi kebocoran penerimaan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak.
Digitalisasi perpajakan juga menjadi salah satu jawaban atas perhatian fraksi-fraksi DPRD terkait optimalisasi sumber pendapatan daerah.
Dengan target PAD lebih dari Rp1,17 triliun, Pemkot Malang dituntut mampu memaksimalkan berbagai potensi ekonomi daerah agar ketergantungan terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat dapat ditekan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi Pemkot Malang untuk menjaga ruang fiskal tetap sehat, sehingga agenda pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak terganggu di tengah penyesuaian kebijakan anggaran pemerintah pusat.
Reporter: Yuni Ektanta
Editor: Redaksi Duta Peristiwa
Views: 0
