Ketua JKJT Sayangkan Lambannya Penanganan Laporan Pelecehan Seksual Anak: “Jangan Tunggu Viral Baru Bergerak”

Ketua Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) - Monitoring Disaster Impact (MDI), Agustinus Tedja Bawana (Ayah Tedja)

KOTA MALANG I DUTA PERISTIWA – Ketua Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) – Monitoring Disaster Impact (MDI), Agustinus Tedja Bawana, menyayangkan lambannya penanganan laporan dugaan pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang.

Pernyataan itu disampaikan menyusul mencuatnya kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum guru terhadap siswanya di SMKN 11 Kota Malang.

Padahal, berdasarkan pengakuan pihak sekolah, korban sudah sempat melaporkan dugaan pelecehan tersebut sejak Juni-Juli 2026 lalu.

Namun laporan itu urung ditindaklanjuti dengan alasan alat bukti dinilai belum kuat.

Baru setelah kasus tersebut ramai di media sosial pada awal November 2026, pihak sekolah kembali melakukan investigasi internal, dan terduga pelaku akhirnya ditarik ke Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Jatim untuk pemeriksaan.

“Saya sangat menyayangkan. Kenapa harus menunggu viral dulu baru bergerak? Anak itu sudah berani melapor, itu saja sudah luar biasa berat bagi dia. Tapi laporannya malah dibiarkan berbulan-bulan dengan alasan bukti belum kuat,” ujar Agustinus Tedja Bawana yang akrab disapa Ayah Tedja, Selasa (17/11/2026).

Menurut Ayah Tedja, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, negara dan lembaga pendidikan tidak boleh beralasan menunggu bukti sempurna. Yang harus dilakukan pertama kali adalah melindungi korban, bukan menguji korban.

Ketua Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) – Monitoring Disaster Impact (MDI), Agustinus Tedja Bawana (Ayah Tedja)

“Korban anak itu bukan tersangka. Jangan dibalik logikanya. Begitu ada laporan, yang pertama dilakukan itu pendampingan psikologis, pengamanan korban, dan pemisahan terduga pelaku dari lingkungan korban. Bukan malah menyuruh korban pulang dan menunggu,” tegasnya.

Ayah Tedja sendiri selama ini dikenal aktif mendampingi korban anak, termasuk saat mendampingi korban pencabulan dan perundungan anak panti asuhan di Kota Malang beberapa tahun lalu, yang saat itu korban hanya mau didampingi tim trauma healing dari JKJT.

Berdasarkan pemberitaan yang dihimpun:

-Juni – Juli 2026 Dugaan pelecehan terjadi di luar jam dan lingkungan sekolah. Korban melapor ke sekolah.
-Juli – Oktober 2026.Laporan tidak ditindaklanjuti karena dinilai bukti belum kuat. Sekolah hanya melakukan langkah preventif berupa edukasi ke seluruh guru.
-10 November 2026.Kasus viral di media sosial. Sekolah baru melakukan penelusuran ulang bukti berupa foto, CCTV, dan lainnya.
– November 2026.Kepala SMKN 11, Cone Kustanto Arifin, menyatakan penentuan sanksi diserahkan ke Cabdin Jatim. Polsek Sukun turun tangan, dan terduga pelaku berinisial H ditarik ke Cabdin.

“Kasihan anaknya. Selama 4 bulan dia harus tetap satu lingkungan dengan orang yang diduga melecehkannya. Bagaimana psikologisnya? Siapa yang bertanggung jawab atas trauma itu?” ujar Ayah Tedja.

Ayah Tedja juga menyoroti pernyataan pihak sekolah yang menyerahkan keputusan “mau diteruskan atau tidak” kepada korban dan orang tua.

“Ini keliru. Kekerasan seksual terhadap anak itu bukan delik aduan biasa. Ini delik umum. Negara wajib hadir. Jangan lemparkan beban ke korban dan orang tua untuk memutuskan. Korban itu masih anak, orang tuanya juga dalam posisi tertekan,” tegasnya.

JKJT meminta agar kasus ini tidak berhenti pada penyelesaian internal sekolah.

Atas lambannya penanganan laporan ini, JKJT menyampaikan 4 tuntutan:

1. Cabdin Jatim Harus Transparan
Hasil pemeriksaan terhadap terduga pelaku berinisial H harus diumumkan secara terbuka, termasuk sanksi kepegawaiannya.

2. Pendampingan Korban Dijamin
Pemkot Malang, DP3A, dan UPTD PPA wajib memastikan korban mendapat pendampingan psikologis dan trauma healing hingga pulih, bukan hanya saat kasus viral.

3. Audit Sistem Pelaporan di Sekolah
Setiap sekolah di Kota Malang wajib punya SOP penanganan laporan kekerasan seksual yang jelas, cepat, dan berpihak pada korban. Tidak ada lagi alasan “bukti belum kuat” untuk mendiamkan laporan.

4. Aparat Penegak Hukum Proaktif
Polresta Malang Kota dan Polsek Sukun diminta membuka ruang pengaduan khusus, agar korban lain yang mungkin ada bisa melapor tanpa takut.

Polsek Sukun sendiri sudah membuka ruang pengaduan dan menyatakan akan memfasilitasi korban lain yang merasa menjadi korban untuk segera melapor.

5. Pesan untuk Orang Tua dan Anak.

Ayah Tedja berpesan kepada seluruh orang tua dan anak di Kota Malang:

“Kalau anak berani cerita, percayai dulu. Jangan langsung disalahkan atau diminta diam. Segera laporkan ke sekolah, ke UPTD PPA, ke polisi, atau ke JKJT. Kami siap mendampingi. Jangan biarkan anak berjuang sendiri.”

JKJT membuka pos pengaduan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual anak di wilayah Malang Raya.

Redaksi

Views: 25

BACA JUGA  Pelaku Pembakar Rumah Wartawan Ditangkap, Ketum DPP IWO-I Berikan Apresiasi Kepada Kapolda Sumut
Verified by MonsterInsights