BLORA I DUTA PERISTIWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi daerah melalui kegiatan Public Hearing atau dengar pendapat umum terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Blora Tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Kantor Kecamatan Jiken, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini menjadi forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, saran, maupun masukan terhadap materi rancangan peraturan daerah yang tengah disusun. Pelibatan masyarakat diharapkan dapat memastikan regulasi yang nantinya ditetapkan mampu menjawab kebutuhan serta kondisi riil di lapangan.
Sejumlah unsur pemerintah dan masyarakat hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Anggota DPRD Kabupaten Blora, Ir. H. Setya Utama, MM., dan Santoso Budi Susetyo, S.Sos., perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Blora, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Jiken, para kepala desa, pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta undangan lainnya.
Dalam forum tersebut, pemateri memaparkan substansi Raperda secara terperinci. Paparan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan berbagai pandangan dan persoalan yang berkaitan dengan materi regulasi.
Antusiasme masyarakat terlihat dari berbagai pertanyaan, saran, serta masukan konstruktif yang disampaikan selama berlangsungnya diskusi. Berbagai aspirasi tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebelum memasuki tahapan penetapan.
Camat Jiken dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan Public Hearing merupakan bentuk transparansi pemerintah sekaligus upaya melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan kebijakan daerah.
“Kami berharap seluruh masukan yang diberikan hari ini dapat menjadi bahan pertimbangan berharga bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan rancangan peraturan daerah ini,” ujarnya.
Seluruh aspirasi, catatan, dan masukan yang dihimpun dalam kegiatan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut sebagai bagian dari proses penyempurnaan Raperda Kabupaten Blora Tahun 2027.
Melalui forum dengar pendapat ini, partisipasi masyarakat diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan turut memberikan kontribusi nyata dalam menghadirkan regulasi daerah yang aspiratif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Goen)
Views: 0






