BLORA I DUTA PERISTIWA – DPRD Kabupaten Blora menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Kamis (10/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blora, Jalan A. Yani Nomor 36, tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Rapat kemudian dibuka Ketua DPRD Kabupaten Blora, M. Mustopa, S.Pd.I. Berdasarkan laporan Sekretariat DPRD, sebanyak 33 anggota DPRD hadir dan menandatangani daftar hadir, sementara 11 anggota tidak hadir.
Mustopa menyampaikan, rapat paripurna tersebut memiliki tiga agenda utama, yakni penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, jawaban Bupati Blora atas pandangan umum fraksi, serta persetujuan bersama terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.
“Dengan rahmat, petunjuk dan perlindungan Allah SWT, rapat paripurna pada hari ini secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Mustopa.
Ia menjelaskan, Raperda Perubahan APBD 2026 sebelumnya telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Blora kepada DPRD dan telah melalui beberapa kali pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
Setelah pembukaan, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi. Salah satunya disampaikan Fraksi Pembangunan Sejahtera yang memberikan sejumlah catatan terhadap arah kebijakan dalam perubahan APBD 2026.
Fraksi tersebut menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan, namun menilai masih diperlukan sejumlah masukan dan evaluasi agar kebijakan yang diambil semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Soroti Pekerjaan Jalan dan Fiber Optik
Salah satu perhatian Fraksi Pembangunan Sejahtera adalah pekerjaan jalan yang terdampak pembangunan jaringan fiber optik.
Fraksi meminta pemerintah daerah memastikan bekas galian jaringan dikembalikan dengan baik dan tidak sekadar menyelesaikan pemasangan jaringan. Kondisi jalan yang telah digali harus dipastikan kembali aman dan nyaman bagi masyarakat.
Fraksi juga mengingatkan agar pekerjaan tidak dinyatakan selesai hanya karena proses penggalian dan pemasangan jaringan telah rampung.
“Jangan sampai pekerjaan dinyatakan selesai hanya karena galian dan pemasangan jaringan telah selesai,” tegas juru bicara fraksi.
Pendidikan dan Beasiswa Jadi Perhatian
Di bidang pendidikan, Fraksi Pembangunan Sejahtera mendorong agar hibah untuk pendidikan agama dan keagamaan segera dicairkan. Anggaran tersebut ditujukan bagi berbagai lembaga pendidikan dan keagamaan di Kabupaten Blora.
Fraksi juga meminta pemerintah segera menyelesaikan Peraturan Bupati yang menjadi dasar program pembiayaan siswa, sehingga program beasiswa yang telah diinisiasi bersama dapat segera direalisasikan.
Dalam pandangan tersebut disebutkan target penerima beasiswa mencapai 471 siswa.
Fraksi menilai pemerataan akses pendidikan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang merata dan berkualitas dinilai dapat membuka kesempatan bagi anak-anak untuk meraih masa depan sekaligus membantu memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Fraksi juga menyatakan akan terus mengawal program beasiswa bagi santri dan mendorong sinergi antara komunitas dengan pemerintah daerah agar pelaksanaannya berjalan baik.
Penyelamatan Bank Daerah Jadi Sorotan
Sorotan cukup panjang diberikan terhadap kondisi bank milik daerah. Fraksi Pembangunan Sejahtera menilai penyelamatan bank membutuhkan langkah yang lebih menyeluruh dan tidak cukup hanya melalui tambahan penyertaan modal.
Fraksi menyinggung rencana tambahan modal daerah sebesar Rp15 miliar. Namun, penyertaan modal tersebut diminta disertai perbaikan manajemen, tata kelola, kualitas aset, efisiensi operasional serta strategi bisnis yang jelas.
Menurut fraksi, persoalan kredit bermasalah juga harus menjadi perhatian serius. Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pemberian kredit, manajemen risiko, pengawasan hingga penyelesaian kredit bermasalah.
Fraksi juga meminta setiap rencana penyertaan modal memiliki business plan, target dan indikator keberhasilan yang terukur. Pemerintah daerah perlu menjelaskan penggunaan modal, target penurunan kredit bermasalah hingga proyeksi kapan bank dapat kembali sehat.
Selain itu, Fraksi Pembangunan Sejahtera mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengawal proses penyelamatan bank daerah.
“Fraksi tidak menginginkan bank daerah sekadar bertahan hidup, tetapi menjadi lebih sehat, profesional dan kompetitif,” tegas juru bicara fraksi.
Bupati Arief Rohman Berikan Jawaban
Setelah penyampaian pandangan umum fraksi, Bupati Blora Arief Rohman memberikan jawaban terhadap berbagai masukan DPRD.
Arief menyampaikan apresiasi atas kritik, saran dan masukan yang diberikan fraksi-fraksi. Menurutnya, masukan tersebut akan menjadi bahan pemerintah daerah untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan dan kebijakan daerah.
Terkait pendapatan daerah, pemerintah akan berupaya mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Sementara untuk penambahan belanja daerah, Arief menyampaikan bahwa anggaran akan diarahkan pada kebutuhan pembangunan, terutama infrastruktur jalan, sekolah dan fasilitas pelayanan masyarakat.
Pemerintah juga memastikan program dan pekerjaan yang telah masuk dalam anggaran dapat diselesaikan dengan memanfaatkan waktu yang tersisa pada tahun anggaran 2026.
“Jadi kita berupaya agar ini bisa selesai dengan cepat,” kata Arief.
Pemerintah Siapkan Solusi Kekeringan
Menanggapi persoalan kekeringan dan kebutuhan air bersih, Arief mengatakan pemerintah tidak hanya mengandalkan pendistribusian air bersih sebagai solusi sementara.
Pemerintah akan berupaya mencari dan menyiapkan sumber air yang dapat menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penambahan armada untuk menghadapi potensi kebakaran yang meningkat selama musim kemarau.
Persoalan sampah juga mendapat respons dari Bupati. Pemerintah akan memperkuat pengelolaan sampah, termasuk sarana pengangkutan dan pengelolaannya. Arief menyebut sudah terdapat investor yang masuk untuk membantu penanganan sampah di sejumlah wilayah.
Pemkab Koordinasi dengan OJK soal Bank Daerah
Sementara mengenai penyelamatan bank daerah, Arief mengatakan Pemkab Blora terus melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak terkait.
Menurutnya, penyelamatan bank tidak hanya bergantung pada satu sumber modal. Pemerintah juga tengah mencari sejumlah alternatif dukungan untuk memperkuat proses pemulihan.
“Kita terus berkoordinasi dengan OJK agar bank daerah ini bisa disiapkan kembali,” ujar Arief.
Arief menegaskan pemerintah optimistis kondisi bank dapat diperbaiki melalui langkah teknis dan strategis yang dilakukan secara bertahap. Upaya tersebut juga akan disertai evaluasi dan pengawasan agar dukungan yang diberikan benar-benar memberikan hasil.
Terkait program beasiswa, pemerintah daerah juga menyatakan akan menindaklanjutinya melalui proses seleksi dan koordinasi teknis dengan pihak-pihak terkait agar program dapat berjalan sesuai sasaran.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026. Berbagai pandangan dan jawaban yang disampaikan selanjutnya menjadi bahan dalam proses pembahasan Raperda sebelum memasuki tahap persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blora.
Reporter : Gunaidik
Editor : Redaksi
Views: 0
