MALANG I DUTA PERISTIWA – Persoalan penataan reklame dan jaringan kabel udara yang semrawut di sejumlah wilayah Kota Malang kembali menjadi sorotan DPRD. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang diminta tidak sekadar mengulang wacana penertiban, tetapi harus berani mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung cukup lama tersebut.
Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi C DPRD Kota Malang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arief Wahyudi, saat menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Senin (9/11/2026).
Arief menegaskan, persoalan reklame dan kabel semrawut bukanlah masalah baru. Bahkan, sejak pemerintahan sebelumnya, DPRD telah berulang kali memberikan perhatian dan mendorong pemerintah daerah agar segera melakukan penataan serta penertiban.
“Masalah ini bukan program baru. Sejak pemerintahan sebelumnya, masalah penataan kota, termasuk reklame dan kabel yang semrawut, sudah menjadi perhatian dan sudah berkali-kali kami minta untuk penertiban. Jadi, jangan seolah-olah ini baru muncul sekarang,” terang Arief.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut Pemkot Malang terhadap berbagai persoalan yang selama ini telah dibahas bersama DPRD. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada penyampaian petunjuk, regulasi, maupun rencana penindakan tanpa diikuti pelaksanaan nyata di lapangan.
“Kalau memang sudah ada petunjuk dan aturan untuk melakukan tindakan, seharusnya segera dilaksanakan eksekusi. Jangan sampai ketika kami mempertanyakan, jawabannya hanya masih akan dilakukan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar jawaban dan janji,” tegasnya.
Selain persoalan reklame, Arief turut menyoroti kondisi jaringan kabel udara yang terlihat semrawut di sejumlah kawasan Kota Malang. Menurutnya, penataan kabel tidak hanya berkaitan dengan estetika dan keindahan kota, tetapi juga menyangkut ketertiban ruang publik serta keselamatan masyarakat.
Kabel yang menjuntai tidak beraturan dan tiang jaringan yang tidak tertata dengan baik dinilai tidak seharusnya terus dibiarkan tanpa kejelasan penanganan.
“Semrawutnya kabel ini sudah lama menjadi perhatian. Jangan sampai kabel yang menjuntai dan tiang yang tidak tertata terus dibiarkan. Pemerintah harus memiliki langkah yang jelas dan berani, termasuk memastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemasangan dan pemeliharaannya,” imbuh politikus PKB tersebut.
Lebih lanjut, Arief juga menyoroti maraknya pemasangan reklame di sejumlah kawasan yang diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), di antaranya kawasan Jalan Soekarno-Hatta dan kawasan Dieng.
Ia menilai keberadaan reklame di kawasan tersebut perlu dievaluasi secara serius, terlebih apabila pemasangannya bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur kawasan bebas reklame.
Bahkan, Arief menyebut terdapat reklame produk rokok tertentu yang masih terlihat di kawasan tersebut. Kondisi ini dinilai perlu segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
“Padahal sesuai dengan Perwal, kawasan itu harus bebas dari reklame. Apalagi kalau kita lihat ada reklame produk rokok tertentu. Ini harus segera ditertibkan dan kalau perlu diturunkan,” pungkas Arief.
DPRD berharap Pemkot Malang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penataan reklame dan jaringan kabel udara. Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten tanpa tebang pilih, sehingga wajah Kota Malang semakin tertata, nyaman, aman, dan tetap memperhatikan fungsi ruang terbuka hijau.
Reporter: Yuni Ektanta
Editor: Redaksi Duta Peristiwa
Views: 0
