MALANG, dutaperistiwa.com – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menjadi salah satu narasumber utama dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2027. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bappeda Kota Malang dan berlangsung di Hotel Grand Mercure Malang Mirama, Rabu (28/01/2026).
Kehadiran Ketua DPRD dalam forum strategis ini menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk memastikan arah pembangunan Kota Malang ke depan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam sambutannya, Amithya menyoroti persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi momok bagi warga Kota Malang. Ia menekankan pentingnya penanganan yang serius dan berkelanjutan, terutama melalui optimalisasi fungsi drainase dan gorong-gorong di berbagai wilayah.
“Drainase harus menjadi prioritas dan difungsikan secara maksimal agar aliran air lancar, tidak menggenang di jalan maupun masuk ke rumah warga,” ujar Amithya.
Selain isu infrastruktur, perempuan berkacamata ini juga menyinggung persoalan kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat, yang erat kaitannya dengan harga kebutuhan pokok, biaya hidup, serta ketidakpastian ekonomi.
“Kebijakan pembangunan 2027 harus benar-benar berpihak pada rakyat, penanganan kemiskinan yang tepat sasaran, perlindungan kelompok rentan, serta pengendalian inflasi daerah melalui kolaborasi yang konkret,” tegasnya.
Di bidang pendidikan, Amithya mengingatkan agar tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Ia juga menyoroti bahaya perundungan (bullying) yang dapat merusak masa depan generasi muda jika tidak ditangani secara serius.
Sementara itu, untuk sektor kesehatan, Ketua DPRD Kota Malang meminta dinas terkait agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya melalui program BPJS Kesehatan yang telah dianggarkan oleh pemerintah.
Tak kalah penting, persoalan sampah juga menjadi perhatian Amithya. Menurutnya, sampah merupakan masalah serius yang tidak bisa hanya dilihat dari angka tonase semata.
“Pengelolaan sampah harus dibangun dari kesadaran bersama. Ini bukan hanya soal jumlah, tetapi perilaku dan tanggung jawab kolektif,” pungkasnya.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, termasuk DPRD, untuk menyerap aspirasi dan merumuskan arah pembangunan Kota Malang yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Yuni)
