MALANG | DUTA PERISTIWA — Laju pendataan perlindungan sosial (perlinsos) di Kota Malang terpantau belum optimal. Hingga Senin (31/8/2026), capaian pendataan baru menyentuh angka 15,4 persen. Sementara itu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang membidik peningkatan hingga 17 persen.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Muhamad Sailendra, mengungkapkan bahwa target tersebut setara dengan sekitar 45 ribu hingga 50 ribu kepala keluarga (KK).
“Target hari ini bisa mencapai 17 persen. Kalau dihitung sekitar 45 ribu sampai 50 ribu KK,” ujarnya.
Capaian yang masih berada di bawah target ini menjadi perhatian serius. Pasalnya, data perlinsos merupakan basis utama pemerintah dalam menentukan arah intervensi bantuan sosial. Ketepatan data akan berbanding lurus dengan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Tahap Awal dan Evaluasi Menyeluruh
Sailendra menjelaskan, saat ini proses pendataan masih berada pada tahap pertama yang dijadwalkan rampung pada malam hari. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya pada capaian angka, tetapi juga pada mekanisme teknis pendataan di lapangan.
Salah satu poin krusial dalam evaluasi adalah efektivitas penggunaan aplikasi Perlinsos. Bahkan, muncul opsi untuk tidak lagi menggunakan aplikasi tersebut jika dinilai menghambat percepatan dan akurasi pendataan. Diketahui, program berbasis aplikasi dari pemerintah pusat ini sebelumnya sempat dihentikan sementara pada 1 Agustus untuk kepentingan evaluasi.
Pemetaan Desil Jadi Kunci
Pendataan perlinsos tidak sekadar menghimpun jumlah warga. Data yang dikumpulkan mencakup kondisi sosial-ekonomi keluarga yang nantinya dipetakan dalam desil kesejahteraan.
Desil sendiri merupakan metode pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan. Melalui pemetaan ini, pemerintah dapat menentukan prioritas intervensi secara lebih terarah, khususnya bagi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah.
Namun demikian, kesalahan data atau ketidakmutakhiran informasi berpotensi besar menimbulkan persoalan baru, yakni bantuan yang tidak tepat sasaran.
Warga Diminta Aktif, Jangan Pasif
Dalam proses ini, masyarakat juga diminta berperan aktif. Warga diharapkan tidak hanya menunggu, tetapi proaktif menyampaikan kondisi riil keluarganya, termasuk kebutuhan bantuan yang diperlukan.
Mulai dari bantuan tunai, bantuan sosial hingga program perlindungan lainnya, seluruhnya sangat bergantung pada validitas data yang dihimpun.
Bukan Sekadar Kejar Target Angka
Meski Dinsos menargetkan kenaikan capaian dari 15,4 persen menjadi 17 persen, namun angka tersebut bukanlah tujuan akhir. Tantangan utama justru terletak pada kualitas data yang dihasilkan.
Data perlinsos harus benar-benar mencerminkan kondisi faktual masyarakat. Perubahan kondisi ekonomi keluarga harus dapat terdeteksi, sehingga tidak ada warga yang layak menerima bantuan justru terlewat.
Evaluasi pasca tahap pertama diharapkan mampu menghasilkan perbaikan signifikan, baik dari sisi sistem maupun pelaksanaan di lapangan.
Dengan target 45 ribu hingga 50 ribu KK, pekerjaan besar Dinsos Kota Malang bukan hanya soal kuantitas, tetapi memastikan data menjadi fondasi kebijakan bantuan sosial yang akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Sebab di balik angka 15,4 persen, terdapat realitas kebutuhan masyarakat yang tidak boleh diabaikan. Data yang lemah bukan hanya persoalan administratif, tetapi berisiko langsung pada nasib warga yang membutuhkan perlindungan sosial.
Reporter : Yuni Ektanta
Editor : Redaksi
Views: 4
