BLORA, dutaperistiwa.com — Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, melantik Sunaryo, S.Pd, sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora dalam upacara pengambilan sumpah dan pelantikan yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Blora, Rabu (28/10/2026).
Pelantikan tersebut dilaksanakan setelah upacara peringatan ke-98 Hari Sumpah Pemuda dengan tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”. Momentum ini menjadi istimewa karena pelantikan pejabat pimpinan tertinggi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Blora, Pj. Sekda Blora Dasiran, serta para kepala perangkat daerah, camat, dan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
Dalam sambutannya, Bupati Arief Rohman menegaskan bahwa pengambilan sumpah dan pelantikan Sekda merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjamin keberlangsungan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, Sekda memiliki peran strategis dalam memastikan koordinasi, sinkronisasi, dan pembinaan birokrasi berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekda juga menjadi penggerak utama birokrasi agar seluruh program pembangunan dapat terlaksana secara terpadu, efektif, dan akuntabel.
“Saya percaya, dengan pengalaman, kompetensi, dan dedikasi yang saudara miliki, akan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Bupati.
Bupati berharap Sunaryo dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab barunya, membangun koordinasi yang kuat dengan seluruh perangkat daerah, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif.
Sinergi dengan DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan juga perlu terus diperkuat demi kemajuan Kabupaten Blora.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa berbagai tantangan pembangunan saat ini membutuhkan respons yang cepat, tepat, dan terukur.
Karena itu, birokrasi dituntut menjadi organisasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Blora untuk memperkuat budaya kerja yang mengedepankan profesionalisme, integritas, disiplin, serta penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.
“Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah,” tegasnya.
Pada akhir sambutannya, Bupati Arief Rohman menyampaikan ucapan selamat kepada Sunaryo atas amanah yang diberikan. Ia berharap Sekda yang baru dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Usai dilantik, Sekda Blora Sunaryo, S.Pd., menyampaikan bahwa salah satu prioritas yang harus segera ditangani adalah pembahasan anggaran Tahun 2027, termasuk memperkuat harmonisasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah agar selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta program prioritas nasional dalam Asta Cita.
“Secara umum, pembahasan anggaran 2027 ini mendesak. Kita perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah untuk menyelaraskan visi-misi kepala daerah dengan Asta Cita sebagai program nasional. Semuanya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus sinkron dari bawah hingga atas demi mencapai tujuan bersama,” ungkap Sunaryo.
Selain penyelarasan program dan anggaran, Sunaryo menyebut terdapat sejumlah aspek tata kelola pemerintahan yang perlu segera dipelajari dan diperkuat. Di antaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan barang milik daerah.
“Mulai dari SAKIP, sistem akuntabilitas pemerintah daerah, kemudian Reformasi Birokrasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, hingga pengelolaan barang milik daerah. Itu merupakan poin-poin penting yang harus kami pelajari,” jelasnya.
Dengan dilantiknya Sekda yang baru, Pemerintah Kabupaten Blora diharapkan semakin memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memastikan program pembangunan berjalan selaras dengan prioritas daerah dan nasional demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik.
Redaksi
Views: 0
