SURAKARTA | DUTA PERISTIWA – Komitmen memperkuat sinergi antarpemerintah kota kembali ditegaskan dalam Rapat Kerja (Raker) Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang digelar di House of Danarhadi, Kamis (3/9/2026).
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang juga menjabat sebagai Ketua Komwil IV APEKSI, hadir langsung dalam forum strategis tersebut bersama jajaran pengurus pusat dan perwakilan wilayah dari seluruh Indonesia.
Raker gabungan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program kerja nasional dan wilayah, sekaligus memperkuat posisi pemerintah kota dalam menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Usai kegiatan, Wahyu Hidayat menegaskan kesiapan Komwil IV APEKSI untuk mendukung penuh agenda prioritas organisasi, khususnya dalam penguatan otonomi daerah, peningkatan layanan publik berbasis digital, serta penguatan kerja sama antarkota di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.
“Forum ini sangat penting untuk menyamakan langkah. Kota-kota di wilayah kami siap bersinergi menjalankan program APEKSI yang berdampak langsung bagi masyarakat, mulai dari ekonomi kerakyatan, penataan kota berkelanjutan, hingga penguatan kapasitas pemerintahan,” tegasnya.
Selain evaluasi program kerja tahun 2026, forum ini juga merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Isu yang mengemuka meliputi percepatan transformasi digital pemerintahan kota, penanggulangan kemiskinan perkotaan, serta kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim.
Wahyu menambahkan, kolaborasi antarkomwil menjadi kunci agar APEKSI mampu tampil sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan perkotaan.
Rangkaian kegiatan turut dilanjutkan dengan sesi “Wali Kota Jumpa Media”, sebagai upaya memperkuat transparansi sekaligus mengawal implementasi hasil rapat di masing-masing daerah.
Sementara itu, Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menegaskan bahwa persoalan pemerintah kota saat ini tidak lagi bersifat teknis semata. Dibutuhkan ruang dialog yang kuat serta political will agar berbagai rekomendasi daerah dapat terakomodasi menjadi kebijakan nasional.
Menurutnya, hasil Rakernas XVIII APEKSI telah menegaskan arah pembangunan kota-kota di Indonesia, mulai dari reformasi keuangan publik, penataan kebijakan ASN dan PPPK, percepatan digitalisasi, hingga pembangunan infrastruktur terintegrasi.
“Apeksi juga mendorong kejelasan kewenangan serta penguatan sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional, termasuk penataan ruang dan advokasi hukum guna menjaga ketahanan fiskal daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, pembangunan inklusif tetap menjadi perhatian utama melalui penguatan ekonomi lokal dan UMKM, pengelolaan lingkungan berbasis keberlanjutan, serta pelibatan generasi muda dalam pembangunan kota.
Alwis juga mengungkapkan lima isu utama dalam Dialog Kota Tangguh, yakni sinkronisasi tata kelola ASN, keadilan fiskal melalui skema DBH, keberlanjutan keuangan daerah, kolaborasi pendanaan proyek nasional, serta harmonisasi kebijakan tata ruang, lingkungan, dan investasi.
Kehadiran Wali Kota Malang dalam forum nasional ini diharapkan semakin memperkuat posisi Kota Malang sebagai salah satu kota penggerak dalam jejaring APEKSI, sekaligus menjadi jembatan aspirasi daerah menuju kebijakan nasional yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Reporter : Yuni Ektanta
Editor : Redaksi
Views: 0
