Ketika Senayan Mempertaruhkan Akal Sehat, Mundurnya Gibran Bisa Menjadi Awal Perlawanan Generasi Muda
Oleh: Agustinus Tedja Bawana
Ketua Umum JKJT-prog. M.D.I
Ada sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Persoalan yang lebih mendasar adalah ketika lembaga yang seharusnya menjadi penjaga demokrasi justru membuat rakyat mempertanyakan satu hal penting: apakah kekuasaan masih dijalankan demi kepentingan konstitusi, atau justru konstitusi sedang diperlakukan sebagai alat untuk melayani kepentingan kekuasaan?
Persoalan Gibran tidak boleh dipandang semata-mata sebagai pertarungan antara seorang wakil presiden dan DPR. Ini bukan sekadar persoalan siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang mundur, atau siapa yang berhasil menjatuhkan lawan politiknya. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut kualitas demokrasi, integritas lembaga negara, kepastian hukum, serta keberanian politik untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun golongan.
SENAYAN DAN JUNGKAT-JUNGKIT KEKUASAAN
Ketika 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran, publik memiliki hak untuk mempertanyakan bukan hanya landasan hukumnya, tetapi juga motivasi politik, proporsionalitas, serta kualitas pertimbangan yang melatarbelakangi langkah tersebut.
Ada dua hal yang harus dibedakan secara tegas, yakni kewenangan konstitusional dan kebijaksanaan dalam menggunakan kewenangan. DPR memang memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Namun, apakah setiap kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif otomatis layak digunakan tanpa mempertimbangkan dampak politik, keadilan, dan kepentingan bangsa?
Di sinilah persoalan sesungguhnya berada.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa Gibran harus kebal terhadap pemeriksaan. Sebaliknya, apabila memang terdapat persoalan serius terkait persyaratan pencalonan maupun dokumen pendidikannya, semuanya harus dibuka secara transparan, objektif, dan dapat diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada perlindungan politik bagi siapa pun. Namun, tidak boleh pula seseorang terlebih dahulu dijatuhi penghakiman politik sebelum seluruh proses konstitusional dan pembuktian hukum diselesaikan.
Jangan sampai DPR berubah menjadi panggung penghakiman politik, tempat seseorang lebih dahulu ditempatkan sebagai pihak yang bersalah sebelum seluruh persoalan diperiksa secara menyeluruh dan objektif.
Hak Menyatakan Pendapat bukanlah surat kuasa untuk menghakimi seseorang. Instrumen tersebut merupakan mekanisme konstitusional yang harus dijalankan berdasarkan pembuktian, argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tanggung jawab politik kepada rakyat.
KETIKA HUKUM BERTEMU KEPENTINGAN POLITIK
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran telah menghadirkan konsekuensi hukum yang tidak boleh diabaikan. Namun, masyarakat juga perlu memahami duduk perkara tersebut secara utuh, cermat, dan tidak terjebak dalam potongan narasi yang berpotensi menyesatkan.
Dalam perkara di MK, permohonan yang diajukan tidak diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon, sementara pertimbangan putusannya turut memuat pembahasan mengenai bukti dokumen pendidikan. Sementara itu, MA melalui putusan kasasi menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa tidak sah.
Kedua putusan tersebut harus ditempatkan sesuai konteks dan substansi hukumnya. Jangan sampai putusan pengadilan dipotong-potong, kemudian dijadikan senjata propaganda untuk membenarkan kepentingan politik tertentu. Sebaliknya, pejabat negara juga tidak boleh berlindung di balik jabatan untuk menghindari konsekuensi hukum yang seharusnya dipertanggungjawabkan.
Ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan: keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kecepatan politik.
Saya juga perlu menegaskan bahwa penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta melanggar hukum. UU MD3 membuka ruang pengajuan HMP berdasarkan materi dan bukti yang sah terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan Presiden atau Wakil Presiden. Dengan demikian, hak angket dan hak interpelasi bukanlah tahapan yang secara mutlak harus selalu dilalui sebelum HMP diajukan.
Namun, justru karena jalur konstitusional tersebut tersedia, DPR memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa materi dan bukti yang diajukan benar-benar memenuhi persyaratan hukum. Bukan sekadar memanfaatkan momentum politik untuk memperbesar tekanan terhadap seseorang atau kelompok tertentu.
Jangan sampai konstitusi hanya menjadi pembungkus bagi pertarungan kepentingan elite politik.
GIBRAN MUNDUR BUKAN BERARTI GIBRAN KALAH
Inilah bagian yang menurut saya perlu dibaca lebih jauh dan lebih mendalam.
Apabila benar Gibran mengambil keputusan untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden, sebagaimana diberitakan sejumlah media pada 11–12 November 2026, publik sebaiknya tidak terburu-buru menerjemahkannya sebagai kekalahan politik.
Mundur tidak selalu berarti menyerah. Ada kalanya seseorang memilih keluar dari arena pertarungan bukan karena kehilangan keberanian, melainkan karena menyadari bahwa pertarungan yang lebih besar sedang menanti di depan.
Namun, keputusan mundur juga tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh tuduhan terhadap dirinya tidak benar. Pengunduran diri tidak menghapus persoalan hukum, tidak membatalkan putusan pengadilan, dan tidak membebaskan siapa pun dari kewajiban mempertanggungjawabkan persoalan yang memang harus diselesaikan.
Justru di sinilah kedewasaan dalam bernegara diuji: berani menghadapi persoalan secara terbuka tanpa menjadikan stabilitas bangsa sebagai sandera pertarungan politik.
Saya ingin melihat kemungkinan yang lebih besar dari sekadar drama pergantian jabatan. Apabila Gibran benar-benar mundur, bukan tidak mungkin peristiwa tersebut justru menjadi momentum tumbuhnya kesadaran politik baru di kalangan generasi muda.
Bukan gerakan untuk memuja Gibran. Bukan pula gerakan untuk membela keluarga atau kelompok kekuasaan tertentu. Melainkan gerakan moral dan intelektual untuk melawan pembusukan sistem kebijakan, kemerosotan etika politik, serta praktik kekuasaan yang semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Saya melihat kemungkinan lahirnya generasi muda yang mulai memahami bahwa persoalan bangsa tidak akan pernah selesai hanya dengan mengganti satu orang dengan orang lainnya. Pergantian figur tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila sistem yang melahirkannya tetap bermasalah.
Yang harus dibenahi adalah sistemnya.
Sistem yang memungkinkan kepentingan partai mengalahkan kepentingan publik. Sistem yang membuat sebagian wakil rakyat lebih sibuk mengelola kalkulasi kekuasaan daripada memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sistem yang menjadikan jabatan sebagai alat tawar-menawar politik, sementara keadilan sosial, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan masa depan generasi muda justru kerap terpinggirkan.
Jika kesadaran semacam itulah yang lahir dari peristiwa ini, maka mundurnya Gibran bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan jabatan Wakil Presiden.
MUNDUR SELANGKAH, BUKAN MENYERAH PADA SEJARAH
Dalam pemikiran Albert Camus, khususnya melalui karyanya *The Rebel*, perlawanan terhadap ketidakadilan bukan sekadar tindakan menentang kekuasaan. Perlawanan juga merupakan upaya mempertahankan martabat manusia dan membangun solidaritas. Camus mengingatkan bahwa perjuangan akan kehilangan nilai moral ketika tujuan politik dijadikan pembenaran untuk menghalalkan segala cara.
Sementara itu, Hannah Arendt, melalui pemikirannya tentang kekuasaan, menempatkan kekuatan politik sejati pada kemampuan masyarakat untuk berkumpul, bertindak bersama, dan membangun legitimasi melalui tindakan kolektif.
Kedua pemikiran tersebut relevan untuk membaca situasi Indonesia hari ini.
Kita tidak membutuhkan generasi muda yang hanya pandai berteriak dan melontarkan kritik tanpa arah. Kita membutuhkan generasi yang mampu berpikir kritis, mengorganisasi gagasan, mengawasi jalannya kekuasaan, serta berani menolak ketidakadilan tanpa kehilangan akal sehat dan nilai-nilai kemanusiaan.
Mundur selangkah bukan berarti kehilangan arah. Terkadang, mengambil jarak dari sebuah pertarungan justru memberikan ruang untuk melihat keseluruhan persoalan, membaca siapa yang sesungguhnya diuntungkan, serta menentukan langkah berikutnya dengan pertimbangan yang lebih matang.
Ada sebuah ungkapan perjuangan yang patut direnungkan: mundur bukan untuk menyerah, melainkan untuk menyusun kekuatan dan kembali melangkah dengan kesadaran yang lebih utuh.
Bangsa ini tidak boleh terus-menerus dijadikan korban eksperimen politik para elite yang lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan daripada masa depan rakyat.
JANGAN BIARKAN RAKYAT HANYA MENJADI PENONTON
Kita pernah menyaksikan sejarah ketika Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meninggalkan Istana di tengah pertarungan politik yang menguras energi bangsa. Peristiwa tersebut semestinya menjadi pelajaran berharga bahwa pergantian kekuasaan tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan mendasar dalam sistem politik dan ketatanegaraan.
Jangan sampai sejarah kembali berulang dalam wajah yang berbeda, dengan aktor yang berganti, tetapi watak politik yang tetap sama.
Rakyat tidak boleh hanya dipanggil ketika pemilihan umum tiba, kemudian dilupakan ketika para elite mulai sibuk membagi posisi dan mengatur peta kekuasaan.
DPR harus menyadari bahwa kursi yang mereka duduki bukan milik partai politik, bukan milik kelompok, apalagi milik pribadi. Kursi tersebut merupakan amanah dan mandat rakyat. Karena itu, setiap langkah politik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan kemanusiaan.
Kepada Gibran, apabila memang memilih mundur, hadapilah seluruh persoalan secara terbuka dan bertanggung jawab. Kepada DPR, buktikan bahwa kewenangan konstitusional yang dimiliki bukan sekadar alat untuk mempertontonkan kekuatan politik. Kepada pemerintah, jangan menjadikan alasan stabilitas nasional sebagai tameng untuk menghindari transparansi dan akuntabilitas.
Dan kepada generasi muda Indonesia, jangan mudah terjebak dalam pertarungan pergantian wajah di panggung kekuasaan. Awasi sistemnya, kritisi kebijakannya, kawal proses hukumnya, serta bangun kekuatan moral dan intelektual untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kita tidak sedang membutuhkan pahlawan baru yang sekadar menggantikan pahlawan lama. Kita membutuhkan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang sehat, adil, serta tidak menggantungkan masa depan bangsa pada siapa yang sedang berkuasa.
YANG HARUS JATUH BUKAN HARGA DIRI BANGSA
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang apakah Gibran harus bertahan atau mundur. Bukan pula tentang apakah DPR harus menang atau kalah.
Ada sesuatu yang jauh lebih penting: jangan sampai harga diri dan masa depan bangsa menjadi taruhan dalam permainan jungkat-jungkit kekuasaan.
Jika Gibran mundur, jangan terburu-buru menganggap seluruh perjuangannya telah selesai. Jika DPR merasa menang, jangan pula tergesa-gesa menganggap rakyat telah memberikan legitimasi moral terhadap seluruh langkah politik yang ditempuh.
Sebab kemenangan politik tidak selalu identik dengan kemenangan demokrasi. Begitu pula kekalahan seseorang tidak selalu berarti kekalahan sebuah gagasan.
Bisa jadi, dari sebuah keputusan untuk mundur justru lahir keberanian generasi baru untuk berdiri, bersuara, berpikir kritis, dan menuntut perubahan yang lebih mendasar.
Indonesia tidak kekurangan orang yang ingin berkuasa. Namun, Indonesia sedang membutuhkan lebih banyak orang yang berani mengoreksi, mengawasi, dan memperbaiki kekuasaan.
Jangan biarkan Senayan terus memainkan jungkat-jungkit kekuasaan di atas punggung bangsa. Sebab, ketika para elite sibuk berebut posisi dan mempertahankan kepentingan politiknya, rakyatlah yang paling sering dipaksa menanggung akibatnya.
Sebab yang harus dikorbankan bukan akal sehat, bukan keadilan, dan bukan masa depan generasi bangsa. Yang harus dihentikan adalah politik kekuasaan yang menjadikan kepentingan rakyat sekadar alat permainan para elite.
— JKJT
Views: 40






