Ketika Pemberantas dan Pemain Berada dalam Seragam yang Sama: Membongkar Persoalan Sistemik di Balik Bisnis Narkotika Indonesia
Oleh: Ag Tedja Bawana
Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur
Ada satu pertanyaan besar yang seharusnya tidak lagi kita hindari ketika berbicara tentang kehancuran masyarakat akibat narkotika: mungkinkah jaringan peredaran narkoba berkembang sedemikian besar tanpa adanya ruang perlindungan, pembiaran, kebocoran informasi, atau lemahnya pengawasan dari pihak-pihak yang seharusnya berada di garda terdepan pemberantasannya?
Pertanyaan ini perlu dibicarakan secara terbuka dan objektif. Bukan untuk menuduh seluruh aparat penegak hukum, apalagi mengabaikan dedikasi mereka yang selama ini bekerja dengan integritas. Justru sebaliknya, kritik semacam ini diperlukan untuk menjaga kehormatan institusi dan melindungi aparat yang benar-benar mengabdikan dirinya bagi keselamatan masyarakat.
Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkotika bukan sekadar isu atau rumor yang berkembang di tengah masyarakat. Sejumlah perkara yang terungkap melalui proses hukum dan pemberitaan media menunjukkan bahwa penyimpangan tersebut pernah terjadi, bahkan melibatkan personel yang menduduki jabatan strategis dalam institusi penegakan hukum.
BANDAR TIDAK SELALU BERDIRI SENDIRI: ADA PERTANYAAN TENTANG PERLINDUNGAN JARINGAN
Dalam bisnis narkotika, kekuatan seorang bandar tidak hanya ditentukan oleh modal, ketersediaan barang, kurir, maupun luasnya jaringan distribusi. Ada faktor lain yang tidak kalah menentukan keberlangsungan bisnis ilegal tersebut, yakni kemampuan untuk menghindari penindakan hukum.
Di sinilah persoalan dugaan perlindungan terhadap jaringan narkotika perlu ditelusuri secara serius.
Siapa yang membocorkan informasi operasi? Siapa yang memberikan peringatan sebelum penggerebekan dilakukan? Siapa yang memungkinkan barang bukti menghilang atau berkurang? Mengapa bandar tertentu seolah dapat terus menjalankan bisnisnya, sementara pengguna atau pelaku di lapisan bawah justru lebih mudah terseret dalam penindakan?
Dan yang paling mendasar, siapa yang memperoleh keuntungan ketika jaringan tertentu tidak pernah benar-benar tersentuh hingga ke akar-akarnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah tuduhan terhadap institusi tertentu. Ini merupakan persoalan investigatif yang harus dijawab melalui pengawasan, penyelidikan, dan penegakan hukum yang transparan.
Sebab, apabila praktik perlindungan ilegal benar-benar terjadi, persoalannya tidak lagi sebatas kejahatan narkotika. Hal itu telah menyentuh dugaan penyalahgunaan kekuasaan, pengkhianatan terhadap amanat jabatan, serta ancaman serius terhadap kepercayaan masyarakat kepada negara.
DATA DAN FAKTA: KETERLIBATAN OKNUM BUKAN SEKADAR ISU
Sejumlah pemberitaan media dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan adanya perkara keterlibatan oknum aparat dalam persoalan narkotika yang patut menjadi bahan evaluasi serius.
Beberapa kasus yang telah diberitakan antara lain:
1. Kasus mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro.
Pada Februari 2026, CNN Indonesia memberitakan penetapan AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka dalam perkara terkait narkotika dan dugaan penerimaan aliran dana dari bandar. Dalam pemberitaan tersebut disebutkan dugaan aliran dana sebesar Rp2,8 miliar dari bandar bernama Koh Erwin serta Rp1,6 miliar dari bandar lainnya, Boy.
Perkara ini juga menyeret mantan Kasat Resnarkoba AKP Malaungi. Dalam proses etik Polri, Didik kemudian dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
2. Kasus Kasat Narkoba Toraja Utara, AKP Arifan Efendi.
Pada Februari 2026, sejumlah media memberitakan penangkapan AKP Arifan Efendi bersama seorang personel lainnya. Dalam pengembangan perkara, muncul keterangan mengenai dugaan setoran sebesar Rp13 juta per minggu sejak September 2025. Dugaan tersebut tentu harus diuji dan dibuktikan melalui proses hukum.
3. Kasus anggota Polri dalam perkara peredaran narkoba di B-Fashion Jakarta Barat.
CNN Indonesia pada 25 Mei 2026 memberitakan penangkapan seorang anggota Polri berinisial AFH oleh Bareskrim dalam perkara yang berkaitan dengan peredaran narkotika.
4. Kasus anggota Polri di Sulawesi Barat.
Pada Oktober 2026, CNN Indonesia memberitakan penangkapan seorang anggota Polri berinisial Aipda MA yang diduga menjadi perantara penyerahan sabu kepada dua orang lainnya.
Rangkaian perkara tersebut tentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh institusi kepolisian terlibat dalam jaringan narkotika. Namun, fakta adanya perkara yang menyeret oknum aparat sudah cukup menjadi alasan untuk mempertanyakan efektivitas pengawasan internal, sistem deteksi dini, serta integritas penanganan perkara narkotika.
Institusi penegak hukum harus menjadikan setiap kasus sebagai momentum pembenahan, bukan sekadar persoalan yang diselesaikan melalui sanksi terhadap individu setelah perkara terungkap ke publik.
Sumber pemberitaan yang dirujuk: CNN Indonesia, 22 Februari 2026; 23 Februari 2026; 25 Mei 2026; dan Oktober 2026.
POLISI NARKOBA DAN POLISINARKOBA: DUA WAJAH YANG HARUS DIBEDAKAN
Ada perbedaan mendasar antara dua istilah yang sekilas terdengar serupa, tetapi memiliki makna yang sangat bertolak belakang.
POLISI NARKOBA (dengan spasi).
Istilah ini menggambarkan aparat yang menjalankan tugas pemberantasan narkotika berdasarkan hukum, integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab kemanusiaan.
Mereka memburu bandar, membongkar jaringan peredaran, menyelamatkan masyarakat, mengamankan barang bukti, serta memastikan setiap tahapan proses hukum berjalan secara profesional dan akuntabel.
Mereka juga memahami bahwa pengguna narkotika tidak selalu identik dengan bandar atau pengedar. Ada korban ketergantungan yang membutuhkan penanganan medis, rehabilitasi, dan pemulihan sosial.
Aparat yang berintegritas tidak menjadikan kewenangan sebagai alat mencari keuntungan pribadi. Mereka tidak memperjualbelikan kebebasan seseorang, tidak mempermainkan perkara hukum, dan tidak mengubah mandat pemberantasan narkotika menjadi komoditas untuk kepentingan pribadi.
POLISINARKOBA (tanpa spasi).
Sebaliknya, istilah ini merupakan metafora kritik sosial untuk menggambarkan oknum aparat yang diduga menyimpang dari mandat pemberantasan narkotika.
Mereka bukan lagi berdiri di luar jaringan kejahatan untuk menghentikannya, melainkan berpotensi menjadi bagian dari ekosistem kejahatan yang seharusnya mereka berantas.
Dalam bentuk penyimpangan yang paling serius, penyalahgunaan kewenangan dapat mengambil berbagai rupa: melindungi bandar, menerima setoran, membocorkan informasi operasi, mempermainkan barang bukti, melakukan pemerasan, bahkan terlibat langsung dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
Inilah ironi yang paling menyakitkan. Pihak yang seharusnya menjadi benteng perlindungan masyarakat justru berpotensi berubah menjadi celah yang dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan.
Perlu ditegaskan, istilah POLISINARKOBA bukanlah identitas seluruh anggota kepolisian. Istilah tersebut merupakan kritik terhadap penyimpangan oknum yang harus diungkap secara objektif dan dipertanggungjawabkan apabila terbukti melalui proses hukum.
KETIKA PENGGUNA KECIL DIBURU, TETAPI JARINGAN BESAR TIDAK TUNTAS DIBONGKAR
Salah satu persoalan mendasar dalam pemberantasan narkotika adalah ketimpangan penanganan antara pengguna, kurir, pengedar, hingga pengendali jaringan.
Mengapa seseorang yang tertangkap membawa narkotika dalam jumlah kecil dapat dengan cepat menjadi sasaran penindakan, sementara pengungkapan pemasok, pemodal, pengendali distribusi, pencuci uang, dan pihak-pihak yang diduga melindungi jaringan membutuhkan penyelidikan lebih mendalam dan sering kali tidak terlihat hasil akhirnya?
Kita tidak sedang meminta agar pelaku peredaran narkotika dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum. Yang kita tuntut adalah penegakan hukum yang proporsional, berkeadilan, dan tidak berhenti pada orang-orang yang paling mudah ditangkap.
Pengguna yang mengalami ketergantungan harus dinilai berdasarkan fakta, hasil pemeriksaan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Mereka tidak boleh secara otomatis diperlakukan sebagai bandar atau pengedar tanpa pembuktian yang memadai.
Sebaliknya, pengedar, pemasok, pengendali jaringan, hingga pihak-pihak yang terbukti memperoleh keuntungan dari kejahatan narkotika harus ditelusuri sampai ke akar jaringan dan aliran dananya.
Negara tidak boleh hanya sibuk menghitung jumlah orang yang ditangkap atau banyaknya barang bukti yang disita. Lebih dari itu, negara harus mampu menunjukkan berapa banyak jaringan besar yang berhasil dibongkar, berapa nilai aset hasil kejahatan yang disita, serta sejauh mana sumber pendanaan bisnis narkotika berhasil diputus.
NARKOBA BUKAN HANYA KEJAHATAN, TETAPI JUGA INDUSTRI UANG GELAP
Narkotika perlu dipandang sebagai persoalan kejahatan yang memiliki dimensi ekonomi, kekuasaan, dan jaringan perlindungan. Di balik peredaran barang haram tersebut, terdapat potensi keuntungan finansial yang sangat besar.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada 5 Mei 2025, Kepala BNN saat itu menyampaikan estimasi perputaran uang dari bisnis narkotika di Indonesia mencapai sekitar Rp500 triliun per tahun.
Angka tersebut merupakan estimasi yang disampaikan dalam forum resmi, bukan angka transaksi aktual yang seluruhnya telah diverifikasi. Meski demikian, besarnya estimasi itu memberikan gambaran mengenai skala ekonomi ilegal yang menyertai kejahatan narkotika.
Dengan potensi perputaran uang sebesar itu, persoalan pencucian uang, kepemilikan aset, jaringan distribusi, hingga kemungkinan adanya perlindungan ilegal menjadi hal yang sangat relevan untuk ditelusuri.
Pemberantasan narkotika tidak akan pernah tuntas apabila aparat hanya mengejar barang bukti dan pelaku di lapisan paling bawah.
Kejar uangnya. Bongkar jaringannya. Telusuri aliran asetnya. Ungkap pihak-pihak yang terbukti melindungi dan menikmati hasil kejahatan.
Sebab, memutus bisnis narkotika berarti juga memutus sumber keuntungan yang selama ini membuat jaringan tersebut terus bertahan dan berkembang.
PREVALENSI MENINGKAT: JANGAN SAMPAI NEGARA HANYA MENANG DI ATAS KERTAS
Data BNN bersama BRIN dan BPS untuk periode 2023–2025 menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika dalam setahun terakhir mencapai 2,11 persen atau setara dengan sekitar 4,15 juta penduduk usia 15–64 tahun.
Angka tersebut meningkat dibandingkan prevalensi tahun 2023 yang tercatat sebesar 1,73 persen.
Data ini menjadi pengingat bahwa persoalan narkotika bukan sekadar urusan kriminalitas. Di balik angka jutaan tersebut terdapat manusia, keluarga, dan masa depan generasi bangsa yang membutuhkan perlindungan, pencegahan, penanganan, serta pemulihan.
Karena itu, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak semestinya hanya diukur dari jumlah penangkapan, konferensi pers, atau banyaknya barang bukti yang dipamerkan kepada publik.
Ukuran keberhasilan harus mencakup sejumlah indikator yang lebih substansial, antara lain:
– Menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkotika.
– Terputusnya jalur distribusi dan terbongkarnya jaringan bandar.
– Terungkapnya aliran uang serta penyitaan aset hasil kejahatan.
– Tidak adanya impunitas bagi aparat yang terbukti terlibat.
– Meningkatnya akses terhadap rehabilitasi dan pemulihan korban ketergantungan.
– Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Apabila angka penyalahgunaan justru menunjukkan peningkatan, seluruh strategi pemberantasan harus dievaluasi secara terbuka dan menyeluruh.
Negara tidak cukup hanya mengumumkan keberhasilan operasi. Negara harus mampu membuktikan bahwa kebijakan dan tindakan penegakan hukum benar-benar memberikan dampak nyata bagi keselamatan masyarakat.
PERTANYAAN TERBESAR: SIAPA YANG MENGAWASI PARA PENGAWAS?
Inilah persoalan sistemik yang tidak boleh diabaikan.
Ketika seorang anggota kepolisian diduga terlibat dalam jaringan narkotika, siapa yang mengawasinya?
Ketika seorang pejabat yang memiliki kewenangan melakukan penindakan justru diduga menerima keuntungan dari bandar, siapa yang menjamin agar proses penyelidikannya berjalan objektif dan tidak dikendalikan oleh kepentingan internal?
Ketika barang bukti narkotika berada dalam penguasaan aparat, bagaimana negara menjamin bahwa setiap gram barang bukti dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pencatatan dan rantai penguasaan yang transparan?
Dan ketika masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan, apakah laporan tersebut benar-benar ditindaklanjuti secara profesional, independen, dan terbuka?
Reformasi pemberantasan narkotika harus menyentuh pembenahan sistem pengawasan, bukan sekadar pergantian pejabat atau pemecatan individu setelah sebuah kasus menjadi perhatian publik.
Diperlukan audit barang bukti secara berkala, pemeriksaan terhadap kekayaan yang tidak wajar, pengawasan independen atas penanganan perkara, perlindungan bagi pelapor, serta transparansi hasil pemeriksaan etik maupun pidana.
Pengawasan tidak boleh berhenti pada bawahan. Setiap pejabat yang memiliki kewenangan harus berada dalam sistem pertanggungjawaban yang sama.
Penegakan hukum harus memiliki keberanian untuk memeriksa dirinya sendiri.
SIKAP JARINGAN KEMANUSIAAN: KAMI BERPIHAK PADA MANUSIA DAN KEADILAN
Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur tidak sedang memerangi institusi kepolisian. Sebaliknya, kami menginginkan institusi kepolisian tetap berdiri tegak sebagai pelindung masyarakat, bukan kehilangan kepercayaan publik akibat tindakan segelintir oknum yang menyalahgunakan kewenangannya.
Kami tidak membenarkan penyalahgunaan narkotika. Namun, kami juga tidak ingin korban ketergantungan kehilangan masa depan hanya karena pendekatan penegakan hukum yang gagal membedakan antara pengguna, korban ketergantungan, kurir, pengedar, dan pengendali jaringan.
Kami menuntut bandar dan pengendali jaringan ditindak tegas. Kami juga menuntut agar aparat yang terbukti menjadi bagian dari kejahatan narkotika diproses dan dihukum tanpa perlakuan istimewa.
Tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan hukum: keras terhadap masyarakat kecil, tetapi lunak terhadap mereka yang memiliki jabatan, kekuasaan, dan akses.
Kemanusiaan bukan berarti membiarkan kejahatan. Kemanusiaan berarti memastikan bahwa keadilan tetap memiliki nurani, keberanian, dan keberpihakan kepada kebenaran.
SERAGAM BUKAN JAMINAN INTEGRITAS
Narkotika menghancurkan keluarga, merampas masa depan anak-anak, merusak kesehatan, dan menggerogoti kekuatan bangsa.
Namun, ada kehancuran lain yang tidak kalah berbahaya, yakni ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada orang-orang yang diberi mandat dan kewenangan untuk melindungi mereka.
Bandar tidak boleh memiliki kekuasaan untuk membeli hukum. Jabatan tidak boleh menjadi alat untuk melindungi kejahatan. Seragam tidak boleh dijadikan tameng bagi pelanggaran. Dan pemberantasan narkotika tidak boleh berubah menjadi panggung untuk memperdagangkan kewenangan.
Kami ingin melihat lebih banyak POLISI NARKOBA, yakni aparat yang bekerja dengan keberanian, kejujuran, profesionalitas, dan nurani kemanusiaan.
Sebaliknya, kami menolak segala bentuk penyimpangan yang secara metaforis kami sebut POLISINARKOBA, yaitu ketika kewenangan yang diberikan negara untuk memberantas narkotika justru diselewengkan demi kepentingan jaringan kejahatan.
Sebab, persoalan narkotika bukan semata-mata tentang siapa yang mengonsumsi, siapa yang menjual, dan siapa yang ditangkap.
Persoalan sesungguhnya jauh lebih mendasar:
SIAPA YANG MENGENDALIKAN JARINGAN, SIAPA YANG MELINDUNGINYA, SIAPA YANG MENGAMBIL KEUNTUNGANNYA, DAN MENGAPA NEGARA TIDAK SELALU MAMPU MEMUTUSNYA SAMPAI KE AKAR?
Jangan biarkan pemberantasan narkoba berubah menjadi industri penangkapan, sementara industri peredarannya tetap hidup dan berkembang.
HUKUM HARUS MEMBONGKAR JARINGAN, BUKAN SEKADAR MENANGKAP KORBAN.
MEMANUSIAAKAN MANUSIA ADALAH JIWA DAN SEMANGAT KAMI.
JARINGAN KEMANUSIAAN JAWA TIMUR
Views: 39






