Oleh: Agustinus Tedja Bawana
Ketua Umum JKJT–MDI
Menjaga Keseimbangan Kepemimpinan, Mengawal Agenda Kedaulatan, dan Melawan Politik Adu Domba
Ongkos politik dan kebangsaan akan sangat mahal jika Gibran harus diganti di tengah perjalanan pemerintahan. Sebab, persoalannya bukan semata-mata tentang siapa yang menduduki kursi wakil presiden, melainkan juga tentang bagaimana menjaga keseimbangan karakter, kesinambungan kepemimpinan, serta stabilitas pemerintahan yang tengah menghadapi berbagai agenda besar.
Prabowo memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, tegas, dan penuh determinasi. Dalam konfigurasi tersebut, Gibran dapat dipandang sebagai salah satu elemen penyeimbang melalui karakter generasi muda, pendekatan yang berbeda, serta perspektif yang lebih dekat dengan dinamika masyarakat masa kini. Perbedaan karakter dalam kepemimpinan bukanlah kelemahan. Justru, apabila dikelola secara produktif, perbedaan tersebut dapat menjadi kekuatan.
Mengganti salah satu unsur kepemimpinan di tengah perjalanan pemerintahan bukanlah keputusan sederhana. Ada konsekuensi politik, psikologis, kelembagaan, dan kepercayaan publik yang harus diperhitungkan. Karena itu, jangan sampai bangsa ini terseret dalam perdebatan mengenai pergantian figur tanpa terlebih dahulu memahami persoalan yang lebih besar: apa sebenarnya agenda yang sedang diperjuangkan pemerintah, dan siapa yang diuntungkan apabila konsolidasi nasional terganggu?
DI MANA POSISI KAUM MUDA DAN KEKUATAN AKADEMIK KITA?
Saya ingin bertanya kepada kaum muda Indonesia: apakah daya kritis generasi sekarang masih benar-benar hidup, atau justru mulai kehilangan independensinya akibat derasnya arus informasi, pengaruh media sosial, propaganda, serta berbagai kepentingan politik yang saling berkompetisi?
Jangan sampai generasi muda yang seharusnya menjadi kekuatan intelektual bangsa justru berubah menjadi instrumen bagi kepentingan politik tertentu. Jangan pula sampai ruang akademik kehilangan keberanian untuk menguji argumentasi, membedah kebijakan, serta membedakan kritik konstruktif dari propaganda yang sengaja dibangun untuk menciptakan kegaduhan.
Kampus seharusnya menjadi ruang kemerdekaan berpikir, bukan perpanjangan tangan kepentingan politik. Mahasiswa semestinya menjadi kekuatan penguji kekuasaan, bukan sekadar pengikut narasi yang paling keras diteriakkan.
Kita harus mampu membedakan kritik terhadap pemerintah yang memang diperlukan dalam demokrasi dengan upaya membangun delegitimasi kekuasaan melalui informasi yang tidak utuh, manipulasi opini, ataupun tuduhan yang belum teruji kebenarannya.
Jangan biarkan kecerdasan generasi muda dikalahkan oleh kemampuan pihak lain dalam mengendalikan persepsi.
ADA PERTARUNGAN KEPENTINGAN YANG LEBIH BESAR DARIPADA SEKADAR PERGANTIAN PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN
Mari melihat persoalan Indonesia dalam perspektif yang lebih luas.
Selama puluhan tahun, sumber daya alam Indonesia telah menjadi bagian dari pusaran kepentingan ekonomi yang sangat besar. Sektor energi, minyak dan gas bumi, pertambangan, perkebunan, perdagangan komoditas, hingga berbagai sektor strategis lainnya menyimpan kepentingan bisnis yang tidak sederhana.
Di dalamnya terdapat pelaku usaha yang bekerja secara sah dan berkontribusi terhadap perekonomian. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa terdapat pula potensi praktik monopoli, konflik kepentingan, pemburuan rente, serta jaringan korupsi yang memanfaatkan kelemahan regulasi maupun pengawasan negara.
Di sinilah persoalan oligarki dan mafia ekonomi harus menjadi perhatian serius.
Kebijakan yang berupaya memperkuat penguasaan negara atas sumber daya strategis, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, memperbaiki tata kelola energi, serta memperbesar manfaat ekonomi bagi rakyat tentu berpotensi berhadapan dengan kepentingan pihak-pihak yang selama ini menikmati pola bisnis lama.
Pertanyaannya, apakah setiap kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari perlawanan oligarki? Tentu tidak sesederhana itu.
Namun, kita juga tidak boleh menutup mata bahwa setiap perubahan besar dalam tata kelola ekonomi berpotensi menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa kehilangan keuntungan.
Karena itu, masyarakat perlu cermat membaca setiap dinamika politik dan ekonomi. Siapa yang menyampaikan kritik? Apa argumentasinya? Siapa yang memperoleh keuntungan dari suatu kebijakan? Apakah terdapat konflik kepentingan? Dan yang paling penting, apakah setiap tuduhan didukung oleh bukti yang dapat diuji?
Jangan mudah percaya, tetapi jangan pula mudah menuduh. Gunakan akal sehat, data, dan keberanian untuk menguji fakta.
DUA TAHUN PERTAMA ADALAH MASA KONSOLIDASI YANG TIDAK MUDAH
Pemerintahan tidak bekerja dalam ruang kosong. Presiden dan wakil presiden tidak hanya berhadapan dengan persoalan yang terlihat di permukaan, tetapi juga harus mengelola warisan kebijakan, kompleksitas birokrasi, kepentingan politik, keterbatasan kapasitas administrasi, serta berbagai persoalan struktural yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Dalam dua tahun pertama, tantangan pemerintahan bukan sekadar menjalankan program. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu mengidentifikasi persoalan, memilah kepentingan, memperbaiki kelembagaan, membangun koordinasi, dan memastikan bahwa setiap kebijakan negara benar-benar berjalan sesuai tujuan.
Bayangkan sebuah pemerintahan yang sedang berupaya memperkuat fondasi bangsa, tetapi pada saat bersamaan harus menghadapi berbagai kepentingan yang saling berbenturan.
Di sekitar kekuasaan selalu terdapat manusia dengan karakter dan kepentingan yang berbeda-beda. Ada negarawan, profesional, serta birokrat yang berdedikasi. Namun, tidak sedikit pula pihak yang oportunistis, pemburu jabatan, penjilat kekuasaan, pencari rente, dan mereka yang menjadikan kedekatan dengan penguasa sebagai jalan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Inilah salah satu tantangan sesungguhnya dalam menjalankan pemerintahan.
Presiden tidak cukup hanya memiliki visi. Ia membutuhkan orang-orang yang berintegritas, kompeten, berani menyampaikan masukan yang benar, serta tidak menjadikan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri.
Sebab, ancaman terbesar bagi sebuah pemerintahan tidak selalu datang dari luar. Terkadang, ancaman justru muncul dari dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri.
INSTITUSI PERTAHANAN, KEAMANAN, INTELIJEN, DAN PENEGAKAN HUKUM HARUS TETAP INDEPENDEN
Ada satu persoalan yang jauh lebih serius daripada persaingan politik biasa, yakni bagaimana memastikan seluruh institusi negara tetap berdiri di atas sumpah, konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat.
Institusi pertahanan dan keamanan tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok. Intelijen tidak boleh kehilangan orientasi kebangsaannya. Begitu pula penegakan hukum tidak boleh tunduk kepada tekanan kekuasaan, kepentingan bisnis, ataupun transaksi politik.
Loyalitas dalam institusi pertahanan dan keamanan harus ditempatkan secara benar. Loyalitas tertinggi adalah kepada negara, konstitusi, dan rakyat Indonesia, bukan kepada individu, partai politik, kelompok bisnis, ataupun kepentingan penguasa tertentu.
Demikian pula dengan institusi penegak hukum. Ketika hukum kehilangan independensinya, masyarakat akan kehilangan tempat untuk mencari keadilan. Ketika aparat lebih takut kepada kekuatan ekonomi dan politik daripada kepada hukum, kepercayaan publik terhadap negara akan runtuh.
Kita harus waspada terhadap segala bentuk penyalahgunaan kewenangan, korupsi struktural, konflik kepentingan, serta infiltrasi kepentingan pribadi ke dalam lembaga-lembaga strategis negara.
Tidak boleh ada institusi yang kebal terhadap pengawasan.
Tidak boleh ada pejabat yang merasa lebih besar daripada hukum.
Dan tidak boleh ada loyalitas yang dijadikan pembenaran atas kesewenang-wenangan.
Membersihkan institusi negara bukan berarti melemahkan institusi tersebut. Justru sebaliknya, pembenahan yang transparan, profesional, dan berdasarkan bukti akan memperkuat kepercayaan rakyat sekaligus meningkatkan kapasitas negara dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar.
BANGSA TIDAK BOLEH KEHILANGAN ARAH DALAM PERTARUNGAN GEOPOLITIK GLOBAL
Kita juga perlu memahami bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdiri terpisah dari dinamika dunia.
Persaingan ekonomi global, perebutan akses energi, penguasaan teknologi, rantai pasok mineral strategis, serta perubahan konfigurasi kekuatan internasional merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari.
Hubungan bilateral Indonesia dengan Tiongkok, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan berbagai kekuatan ekonomi lainnya harus dibaca berdasarkan kepentingan nasional, bukan semata-mata sentimen ideologis ataupun keberpihakan emosional.
Indonesia harus mampu bekerja sama dengan siapa pun tanpa kehilangan kedaulatannya.
Hilirisasi mineral, penguatan industri nasional, pengelolaan minyak dan gas bumi, ketahanan pangan, serta penguasaan teknologi merupakan bagian penting dari agenda membangun kemandirian ekonomi.
Kita tidak boleh terus-menerus menjadi negara yang hanya menyediakan bahan mentah, sementara nilai tambah, penguasaan teknologi, dan keuntungan terbesar justru dinikmati pihak lain.
Namun, hilirisasi juga harus benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Jangan sampai kebijakan tersebut hanya mengubah siapa yang menikmati keuntungan, sementara kerusakan lingkungan, ketimpangan, dan ketidakadilan tetap harus ditanggung masyarakat.
Di sinilah ukuran keberhasilan sebuah kebijakan harus diletakkan: bukan sekadar pada besarnya investasi atau angka ekspor, melainkan pada sejauh mana kesejahteraan rakyat meningkat dan kedaulatan ekonomi semakin kuat.
Kita harus belajar dari berbagai peristiwa besar dunia, termasuk pandemi COVID-19, yang memperlihatkan betapa rentannya suatu negara ketika terlalu bergantung kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan strategisnya.
Kemandirian bukan berarti menutup diri dari dunia internasional. Kemandirian berarti memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan sendiri tanpa mudah didikte oleh kepentingan eksternal.
JANGAN BIARKAN POLITIK ADU DOMBA MENGHANCURKAN KONSOLIDASI NASIONAL
Inilah bagian yang harus kita cermati bersama.
Jangan sampai masyarakat dihadapkan pada pilihan politik yang sengaja dibangun secara ekstrem, seolah-olah mendukung presiden berarti harus menolak seluruh kritik, atau mengkritik pemerintah berarti harus dianggap sebagai musuh negara.
Cara berpikir seperti ini sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi.
Demokrasi membutuhkan kritik. Pemerintahan membutuhkan pengawasan. Presiden membutuhkan orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran, bahkan ketika kebenaran tersebut tidak menyenangkan untuk didengar.
Namun, kritik juga harus disampaikan secara bertanggung jawab. Jangan menjadikan potongan informasi sebagai kesimpulan, dugaan sebagai fakta, dan kemarahan sebagai dasar penilaian politik.
Jangan pula mudah terprovokasi oleh narasi penggulingan, pertentangan antarkelompok, maupun upaya mempertentangkan presiden dan wakil presiden tanpa dasar konstitusional serta argumentasi yang jelas.
Jika terdapat persoalan dalam pemerintahan, selesaikan melalui mekanisme demokrasi, hukum, dan konstitusi.
Jika ada pejabat yang menyimpang, periksa dan tindak berdasarkan bukti.
Jika ada kebijakan yang keliru, lakukan koreksi.
Jika ada keberhasilan, akui secara objektif.
Sebab, mencintai bangsa tidak identik dengan membenarkan seluruh tindakan pemerintah. Sebaliknya, mengkritik pemerintah juga tidak otomatis berarti membenci bangsa.
Kesetiaan kepada Indonesia harus jauh lebih besar daripada kesetiaan kepada figur politik mana pun.
DARI KETIDAKSEMPURNAAN MENUJU PERBAIKAN: JANGAN TERJEBAK DALAM POLITIK BENAR ATAU SALAH YANG MEMECAH BANGSA
Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Tidak ada kepemimpinan yang sepenuhnya bebas dari kekurangan. Perjalanan sebuah bangsa selalu dibangun melalui proses panjang yang diwarnai koreksi, kompromi, kegagalan, dan keberanian dalam mengambil keputusan.
Karena itu, kita harus memiliki kedewasaan politik.
Jangan hanya sibuk memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah, sementara persoalan mendasar bangsa tidak kunjung diselesaikan.
Jangan menghabiskan seluruh energi untuk mempertentangkan figur, sementara persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, korupsi, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya tata kelola sumber daya alam masih membutuhkan penyelesaian serius.
Yang kita perlukan adalah pendekatan yang solutif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Apa yang harus diperbaiki? Siapa yang harus bertanggung jawab? Kebijakan mana yang perlu dievaluasi? Bagaimana memastikan anggaran negara digunakan secara tepat? Bagaimana membangun birokrasi yang bersih? Dan bagaimana menjamin kekayaan alam Indonesia benar-benar menjadi kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat?
Itulah pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih penting untuk diperjuangkan.
Jangan sampai kita terjebak dalam pertarungan persepsi yang justru membuat bangsa kehilangan waktu, energi, dan kesempatan untuk memperbaiki dirinya.
JANGAN BIARKAN PERJUANGAN KEDAULATAN BERHENTI DI TENGAH JALAN
Kita boleh berbeda pandangan politik. Kita boleh memiliki penilaian yang berbeda terhadap kepemimpinan Jokowi, Prabowo, maupun Gibran.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh hilang, yakni kesinambungan cita-cita membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, adil, dan sejahtera.
Apa yang baik dari pemerintahan sebelumnya harus dapat dilanjutkan. Apa yang keliru harus diperbaiki. Apa yang belum selesai harus dituntaskan. Dan apa yang terbukti merugikan rakyat harus dihentikan.
Prabowo memikul tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa agenda penguatan negara bukan sekadar slogan politik. Ia harus menunjukkan keberanian dalam menghadapi kepentingan yang merugikan negara, memperkuat institusi, memberantas korupsi tanpa pandang bulu, serta memastikan seluruh kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan nasional.
Gibran pun memiliki tanggung jawab yang sama untuk membuktikan kapasitasnya sebagai wakil presiden, bukan sekadar menjadi simbol keterwakilan generasi muda.
Keduanya harus dinilai berdasarkan hasil kerja, integritas, tanggung jawab konstitusional, serta manfaat kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Jangan biarkan loyalitas berubah menjadi kultus individu. Jangan biarkan dukungan politik mematikan akal sehat. Dan jangan biarkan kepentingan kelompok mengalahkan kepentingan bangsa.
BE SMART, KAWAN! INDONESIA MEMBUTUHKAN PIKIRAN YANG MERDEKA, BUKAN MASYARAKAT YANG MUDAH DIADU DOMBA
Kawan-kawan sebangsa, terutama kaum muda dan kalangan akademisi.
Sudah saatnya kita melihat Indonesia dengan perspektif yang lebih luas dan kedewasaan berpikir yang lebih tinggi.
Jangan mudah terpengaruh propaganda. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terbukti kebenarannya. Jangan pula menyerahkan kemerdekaan berpikir kita kepada siapa pun yang memiliki kemampuan membangun opini melalui kekuatan uang, jabatan, media, maupun pengaruh politik.
Gunakan kecerdasan untuk membaca arah perubahan. Gunakan keberanian untuk mengungkap penyimpangan. Gunakan nurani untuk membela masyarakat yang dirugikan. Dan gunakan persatuan sebagai kekuatan untuk menghadapi segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan bangsa.
Kita tidak sedang memperjuangkan kekuasaan seseorang. Kita sedang memperjuangkan masa depan sebuah bangsa.
Jika ada oligarki yang merugikan negara, lawan melalui jalur hukum dan transparansi. Jika ada mafia yang menguasai sumber daya alam, bongkar melalui penegakan hukum. Jika ada pejabat korup, tindak tanpa pandang bulu. Jika ada kebijakan yang salah, koreksi dengan argumentasi dan data.
Jangan menghancurkan rumah sendiri hanya karena tidak menyukai sebagian penghuninya. Namun, jangan pula membiarkan para penghuninya merusak fondasi rumah tersebut tanpa pengawasan.
Indonesia terlalu besar untuk dikorbankan demi pertarungan kepentingan segelintir orang.
JANGAN TERPROVOKASI. JANGAN TERPECAH. JANGAN KEHILANGAN AKAL SEHAT.
DUKUNG YANG BENAR, KRITISI YANG SALAH, LAWAN KETIDAKADILAN, DAN KAWAL SETIAP KEKUASAAN AGAR TETAP BERADA DI JALAN KONSTITUSI.
Karena pada akhirnya, yang harus kita bela bukanlah jabatan, bukan partai, bukan dinasti, dan bukan individu.
YANG HARUS KITA BELA ADALAH INDONESIA DAN SELURUH RAKYATNYA.
Views: 0
