BLORA, dutaperistiwa.com – Pemerintah Kabupaten Blora menunjukkan keseriusan penuh dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi (WBK).
Komitmen ini diperkuat dengan upaya peningkatan akuntabilitas sektor pendidikan non-formal, yang puncaknya ditandai dengan kehadiran perwakilan dari Pemerintah Pusat dalam kegiatan advokasi.
Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan peran strategis Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Blora.
Penegasan ini disampaikan Bupati Arief Rohman dalam acara Advokasi dan Sosialisasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Akuntabilitas Penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan tahun 2025, yang diselenggarakan di Azana Garden Hill Resort Blora, Sabtu (6/12/2025).
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan penting dari Pemerintah Pusat, yakni Auditor Madya Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal Kementerian Dasar dan Menengah.
Kehadiran pejabat dari Inspektorat Jenderal ini menunjukkan dukungan dan perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap upaya Pemkab Blora dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan akuntabel, khususnya di PKBM.
Bupati Arief menyatakan bahwa tata kelola satuan Pendidikan di PKBM merupakan upaya strategis untuk memperkuat manajemen kualitas dan akuntabilitas lembaga.
“Tata kelola satuan Pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan upaya strategis untuk memperkuat manajemen kualitas dan akuntabilitas PKBM melalui dukungan kebijakan, pembinaan dan pendampingan data serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujar Bupati.
Arief Rohman menekankan pentingnya agar PKBM menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yang efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan advokasi ini diharapkan dapat membuat para pengelola PKBM lebih memahami dan mengimplementasikan standar yang baik, guna menciptakan dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Blora.
Bupati juga mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai sarana berdiskusi, bertukar wawasan, dan menemukan solusi atas setiap kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PKBM dan akuntabilitas BOSP Kesetaraan.
Redaksi
