MALANG, dutaperistiwa.com – Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, menghadiri sekaligus memberikan arahan strategis dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Lowokwaru yang digelar hari ini, Rabu (4/2/2026). Acara yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga 11.30 WIB ini menjadi forum krusial dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang tahun 2027.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting, di antaranya:
* Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita,S.S.
* Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu.
* Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang, Drs. R. Dandung Djulharjanto, M.T.
* Camat Lowokwaru, Drs. Rudi Cahyono Catur Utomo.
* Jajaran Muspika (Danramil dan Kapolsek Lowokwaru), para Lurah, Kasi Sarpras Kelurahan, serta elemen masyarakat setempat.
Sambutan Camat Lowokwaru
Acara diawali dengan sambutan dari Camat Lowokwaru, Drs. Rudi Cahyono Catur Utomo. Dalam penyampaiannya, Rudi memaparkan kondisi terkini wilayah Lowokwaru yang memiliki dinamika sosial tinggi. Ia menekankan bahwa Musrenbang ini merupakan hasil dari proses panjang usulan masyarakat di tingkat kelurahan yang kemudian disinkronkan untuk menjadi prioritas pembangunan di tingkat kecamatan. Ia berharap seluruh aspirasi yang telah ditampung dapat dikawal bersama agar berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Fokus pada Kepadatan Penduduk dan Pendidikan
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, menyoroti karakteristik unik Kecamatan Lowokwaru yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Malang, terutama didominasi oleh penduduk pendatang dan konsentrasi perguruan tinggi.
“Lowokwaru ini memang harus banyak kita perhatikan, termasuk jumlah perguruan tinggi terbanyak ada di sini. Saya memberikan arahan agar RKPD 2027 benar-benar menjadi satu usulan prioritas yang nanti bisa kita realisasikan,” ujar Wahyu Hidayat dalam wawancara dengan awak media.
Sinkronisasi Top-Down dan Bottom-Up
Wahyu menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat asli dalam proses perencanaan agar aspirasi mereka tidak tenggelam di tengah banyaknya penduduk pendatang. Ia berharap ada keselarasan antara visi pemerintah pusat (top-down) dengan kebutuhan rill di lapangan (bottom-up).
“Kita ingin keinginan masyarakat ada di bottom-up-nya dan regulasi ada di top-down-nya. Secara hierarki tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya,” tambahnya.
Kamtibmas dan Pesan Presiden
Selain pembangunan, Wahyu juga merespons isu keamanan terkait potensi gesekan antar suku yang sempat dilaporkan di wilayah tersebut. Ia memastikan pemerintah telah melakukan langkah moderasi dan pendekatan melalui berbagai kelompok masyarakat untuk menjaga kondusivitas.
Di akhir arahannya, Wahyu menyampaikan beberapa poin penting dari Presiden RI terkait persiapan Indonesia Emas 2045, yang meliputi implementasi Asta Cita, penguatan kekompakan Forkopimda, serta langkah percepatan di sektor pendidikan demi kesejahteraan masyarakat. (Yuni)
