MALANG, Duta Peristiwa – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menekankan pentingnya optimalisasi basis data sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang komprehensif dan tepat sasaran.
Menurutnya, data yang akurat dan terintegrasi akan membantu pemerintah dalam memetakan kondisi riil masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat umum, tetapi juga detail dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Ada beberapa hal yang menjadi catatan. Database perlu dioptimalkan. Saat ini kita memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), kemudian dilengkapi dengan data milik daerah melalui Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM) Reborn. Dari situ kita bisa melihat profiling masyarakat, karena dasar kebijakan yang komprehensif dan detail berasal dari data tersebut. Ini yang sedang kita selesaikan,” tegas Amithya, Kamis (5/3/2026).
Diketahui, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan sistem data nasional yang memuat profil sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Basis data ini hadir menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan konsep integrasi data yang lebih menyeluruh.
Dalam konteks daerah, data tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem milik Pemerintah Kota Malang, yakni Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang Reborn. Integrasi tersebut dinilai penting agar kebijakan sosial dan pembangunan di Kota Malang benar-benar berbasis data yang valid.
Lebih lanjut, Amithya juga menyinggung arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun pertama pemerintahan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang memprioritaskan investasi pada sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, investasi di sektor SDM memang tidak selalu dapat dirasakan secara instan, namun akan memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas masyarakat.
“RPJMD tahun pertama Pak Wali Kota itu fokus pada investasi SDM. Investasi ini bukan berarti hasilnya bisa langsung dirasakan sekarang. Kita masih melihat secara kasuistis ada anak yang putus sekolah padahal sudah ada program beasiswa. Ada juga kasus stunting yang masih terjadi. Ini yang perlu kita lihat bersama,” jelasnya.
Karena itu, DPRD Kota Malang menilai penting untuk mendalami berbagai persoalan pembangunan dengan berbasis data yang valid. Melalui database yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan intervensi kebijakan secara lebih terarah dan efektif.
Dengan pendekatan tersebut, diharapkan berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, putus sekolah, hingga stunting dapat ditangani secara lebih tepat sasaran.
“Jadi basisnya adalah database. Dari sana kemudian dilakukan intervensi kebijakan yang komprehensif, sehingga pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Yuni)
