MALANG, dutaperistiwa.com – DPRD Kota Malang saat ini masih melakukan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2025. Pembahasan dilakukan secara mendalam oleh panitia khusus (Pansus) setelah dokumen tersebut resmi diterima dari Pemerintah Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menjelaskan bahwa pansus sedang mempelajari secara rinci seluruh dokumen LKPJ, termasuk capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Menurutnya, DPRD juga akan menelusuri tindak lanjut dari berbagai rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya.
“Nanti kita cek tindak lanjut dari rekomendasi tahun lalu seperti apa. Apakah memang ada capaian yang melampaui target, atau justru ada program yang belum terselesaikan, misalnya karena anggaran tidak terserap,” ujar Amithya.
Ia menegaskan, pembahasan LKPJ bukan semata-mata untuk mencari kekurangan pemerintah daerah. Sebaliknya, evaluasi tersebut menjadi bagian dari proses perbaikan kebijakan pembangunan di masa mendatang.
“Ini bukan sekadar mencari kekurangan, tetapi menjadi bahan evaluasi dan masukan agar kebijakan ke depan bisa lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Malang telah menyampaikan laporan kinerja dan kondisi keuangan daerah dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang yang digelar pada Senin (9/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memaparkan sejumlah indikator makro yang menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025.
Salah satu capaian yang disoroti adalah penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada tahun 2024, TPT tercatat sebesar 6,10 persen, kemudian turun menjadi 5,69 persen pada tahun 2025 atau berkurang sebesar 0,41 persen.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kota Malang juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,41 persen, maka pada tahun 2025 meningkat menjadi 5,92 persen, yang disebut sebagai salah satu yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur.
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2025 mencapai Rp2,54 triliun atau sekitar 101,15 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,51 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sekitar Rp1,10 triliun atau 105,40 persen dari target, serta pendapatan transfer sekitar Rp1,43 triliun.
Wahyu menyebut capaian tersebut tidak lepas dari strategi perencanaan yang disusun berdasarkan analisis serta kajian terhadap target pembangunan daerah.
“Kita punya target berdasarkan analisa dan kajian. Tapi tentu harus ada inovasi dan terobosan supaya target itu bisa terlampaui, sehingga akhirnya kita bisa surplus,” pungkasnya. (Yuni)
Views: 0
