MALANG, dutaperistiwa.com – DPRD Kota Malang menunjukkan ketegasan fungsi pengawasannya dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang, Rabu (7/4/2026).
Sejumlah fraksi kompak melontarkan kritik sekaligus dorongan perbaikan di berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga infrastruktur.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi salah satu yang paling vokal menyoroti tata kelola pendidikan. Juru bicara PKB, Arif Wahyudi, menilai peran komite sekolah selama ini belum berjalan optimal dan cenderung hanya sebatas formalitas.
“Komite sekolah seharusnya menjadi benteng pengawasan, bukan sekadar stempel kebijakan kepala sekolah,” tegasnya.
PKB juga mendorong pembenahan menyeluruh, termasuk mekanisme pemilihan komite sekolah yang lebih transparan dan independen. Selain itu, transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) turut menjadi sorotan utama.
“Penggunaan dana BOS harus terbuka dan dapat diakses publik. Ini penting untuk mencegah manipulasi sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat,” imbuhnya.
Tak hanya sektor pendidikan, PKB juga mengkritisi penanganan pedagang kaki lima (PKL) yang dinilai belum maksimal akibat lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat kecil.
“Kami melihat ada kecenderungan saling melempar tanggung jawab. Ini tidak boleh terus terjadi, karena yang dirugikan adalah masyarakat dan pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Sorotan lain diarahkan pada penggunaan fasilitas publik, seperti Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang dipenuhi reklame. Kondisi tersebut dinilai mengganggu fungsi utama JPO sebagai sarana keselamatan warga.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti capaian ekonomi Kota Malang yang dinilai belum sepenuhnya inklusif. Juru bicara PDIP, Eko Herdianto, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diiringi pemerataan serta pengendalian inflasi, khususnya harga pangan.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis dirasakan masyarakat jika tidak diiringi pemerataan dan pengendalian inflasi,” terangnya.
Menurutnya, struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor jasa dan pariwisata berpotensi menimbulkan ketimpangan apabila tidak diimbangi dengan penguatan sektor riil. Ia juga menyoroti persoalan klasik yang hingga kini belum tuntas, seperti banjir, kemacetan, dan ketersediaan air bersih.
Di sektor kesehatan, tingginya pendapatan RSUD Kota Malang turut menjadi perhatian. DPRD mengingatkan agar kondisi tersebut tidak berdampak pada penurunan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai tingginya pendapatan justru berdampak pada penurunan kualitas layanan karena beban yang berlebihan,” tegas Eko.
Fraksi Gerindra menambahkan tekanan pada aspek infrastruktur. DPRD menilai alokasi belanja modal Pemerintah Kota Malang masih belum ideal untuk mendukung percepatan pembangunan fasilitas publik.
“Secara umum baik, namun kita tidak boleh menutup mata. Infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah besar karena belanja modal belum mendapat porsi yang ideal,” terang juru bicara Gerindra, Abu Bakar.
DPRD Kota Malang pun mendorong peningkatan anggaran infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, penguatan kualitas tenaga kerja melalui sinergi antara dunia pendidikan dan industri juga menjadi perhatian penting.
“Link and match antara pendidikan dan industri harus diperkuat. Jangan sampai lulusan banyak, tapi tidak terserap,” imbuhnya.
Melalui berbagai catatan tersebut, DPRD Kota Malang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kinerja pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pertumbuhan harus berkualitas dan inklusif. Bukan hanya tinggi di atas kertas, tetapi nyata dirasakan warga,” pungkasnya. (Yuni)
