BOJONEGORO, dutaperistiwa.com — Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja pada Rabu (15/4/2026) pukul 09.00 WIB di Ruang BAPEMPERDA dengan agenda pembahasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), program strategis nasional yang tengah digenjot pembangunannya.
Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Komisi B, Lasuri, S.H., M.H., dan dihadiri sejumlah pihak terkait, di antaranya Plt. Kepala Dindagkop Moh. Akhmadi, AP, Ketua PKDI Bojonegoro KRAT. Sudawam, S.H., S.Sos., beserta beberapa kepala desa sebagai anggotanya, Asosiasi KDMP Bojonegoro, Dandim 0813/Bojonegoro didampingi Pasiter.
Dalam pemaparannya, Dandim 0813/Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, S.T. menegaskan bahwa KDKMP merupakan program prioritas pemerintah pusat yang harus didukung bersama.
“KDKMP ini adalah proyek strategis dari Presiden, sehingga perlu sinergi seluruh pihak untuk percepatan pelaksanaannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari total target 430 desa di Bojonegoro, sebanyak 382 desa telah memiliki kesiapan lokasi, sementara 28 desa lainnya masih dalam proses penentuan lahan.
“Bojonegoro saat ini menjadi daerah dengan jumlah titik pembangunan tertinggi secara nasional. Bahkan 90 titik di antaranya sudah mencapai progres 100 persen,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat melalui Agrinas akan memberikan dukungan fasilitas lengkap bagi titik yang telah rampung, mulai dari kendaraan operasional hingga perlengkapan penunjang seperti rak, fasilitas klinik, dan pendingin ruangan.
“Program ini juga dilaksanakan melalui skema karya bakti padat karya dengan melibatkan masyarakat lokal, sehingga mampu menggerakkan ekonomi desa,” tambahnya.
Konsep KDKMP sendiri mencakup empat sektor utama, yakni layanan klinik dan apotek, gerai sembako dan LPG, usaha simpan pinjam, serta penyediaan pupuk. Program ini ditargetkan mulai berjalan serentak pada 17 Agustus 2026.
Namun demikian, di balik progres yang cukup pesat, sejumlah kendala masih mengemuka di lapangan. Salah satunya terkait kejelasan regulasi dan mekanisme penganggaran.
Ketua PKDI Bojonegoro KRAT. Sudawam menegaskan pentingnya komunikasi lintas sektor, sekaligus meminta kejelasan terkait sumber pembiayaan.
“Kami membutuhkan kepastian regulasi, terutama terkait pembiayaan kegiatan cut and fill atau pengurugan. Apakah bersumber dari Dana Desa, APBD, ADD, atau sumber lain, agar tidak menimbulkan kebingungan di tingkat desa,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku hingga saat ini pemerintah desa masih kebingungan terkait mekanisme penganggaran untuk pekerjaan pengurugan lahan KDKMP.
“Sampai sekarang kami di pemerintah desa masih bingung. Belum ada regulasi yang jelas terkait bagaimana mekanisme penganggaran untuk pengurugan lahan KDKMP. Ini yang membuat kami ragu untuk melangkah lebih jauh,” ungkapnya.
Sementara itu, pimpinan rapat Lasuri menyoroti pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah, khususnya dalam menyelesaikan persoalan status lahan.
“Pemkab bersama Kodim perlu segera bersurat ke pemerintah pusat terkait lahan berstatus LSD dan LP2B agar dapat dimanfaatkan. Ini penting demi percepatan program,” ujarnya.
Salah seorang perwakilan Asosiasi KDKMP Sugiyanto juga menekankan pentingnya kolaborasi antar koperasi dan dukungan lintas sektor guna menyukseskan program tersebut.
“Kunci keberhasilan KDKMP adalah kolaborasi yang kuat. Kami optimistis program ini bisa menjadi penggerak utama ekonomi desa,” katanya.
Meski demikian, rapat kerja tersebut belum menghasilkan kesepakatan menyeluruh, mengingat pihak Agrinas tidak hadir dalam forum. Ke depan, koordinasi lintas sektor diharapkan semakin diperkuat guna mempercepat realisasi KDKMP di Kabupaten Bojonegoro. (Goen)
