“Setiap orang dapat mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk ke Dewan Pers,” ujar Ninik dalam keterangan resminya, Kamis (04/04/2024)

Setiap perusahaan pers, lanjut dia, sepanjang memenuhi syarat berbadan hukum Indonesia dan menjalankan tugas jurnalistik secara teratur, dapat disebut sebagai perusahaan pers meski belum terdata di Dewan Pers.

Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sementara itu, dalam Pasal 15 ayat 2 (huruf g) Undang-Undang Pers, tugas Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers.

Begitupun Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia. UKW bukanlah perintah dan atau amanat dari Undang-Undang Pokok Pers. UKW adalah Peraturan Dewan Pers”, terang Kamsul Hasan, Ahli Pers Dewan Pers dan Ketua Bidang Kompetensi Wartawan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat itu.

Dengan kata lain, masih sangat banyak wartawan yang belum mengikuti dan belum lulus UKW, yang melaksanakan tugas-tugas jurnalistik di Indonesia. Sekali lagi

UKW bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia, Pertanyaannya, lanjut Kamsul, apakah para wartawan yang sudah lulus UKW menjadi jaminan bagi kualitas produk jurnalistik yang mereka hasilkan?

Secara blak-blakan, Kamsul Hasan yang dua periode menjadi Ketua PWI Jaya, 2004-2009 dan 2009-2014, menyatakan, lulus UKW bukan jaminan.

“Masih banyak wartawan yang sudah lulus UKW, tapi kualitas produk jurnalistik mereka, rendah. Sebaliknya, cukup banyak wartawan yang belum ikut UKW, tapi produk jurnalistik mereka benar-benar berkualitas,” ungkap Kamsul Hasan, Sarjana Ilmu Jurnalistik dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Sarjana Hukum dan Magister Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jakarta.

Kamsul Hasan menduga, kebijakan sejumlah lembaga pemerintah yang menolak bekerjasama dengan wartawan yang belum UKW, semata-mata hanya karena mereka ingin membatasi jumlah wartawan yang terlibat di kegiatan mereka.

“Dari pencermatan saya, para pimpinan lembaga pemerintah yang hendak memperpanjang periode jabatannya, umumnya tidak mempermasalahkan wartawan UKW atau non-UKW,” ujar Kamsul Hasan dengan senyum penuh makna. (Tim/Redaksi)

Artikel Perusahan Pers Tidak Wajib Terdaftar di Dewan Pers dan Wartawan Tidak Harus Ikuti UKW pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024 ini masyarakat akan memilih caleg DPRD kabupaten, caleg DPRD provinsi, caleg DPR RI, calon DPD RI hingga Capres dan Cawapres RI untuk masa jabatan 5 tahun ke depan, yaitu 2024-2029.

Dengan sistem pemilu seperti yang sekarang ini, tentunya masyarakat, khususnya bagi para lansia akan sulit untuk membedakan mana calon DPRD kabupaten, provinsi ataupun DPR RI hingga DPD maupun Capres dan Cawapres. Karena selain jumlah partai yang demikian banyak, masyarakat masih diharuskan memilih calon yang tentunya juga lebih banyak, apalagi jika semua partai memiliki jumlah caleg maksimal dari jumlah kursi yang tersedia di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Untuk mengantisipasi kebingungan masyarakat saat memilih, KPU sudah memberikan kemudahan dengan memberikan warna cover kertas suara yang berbeda-beda untuk setiap kertas suara, yaitu kertas suara dengan cover warna abu-abu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kertas suara bercover warna merah untuk pemilihan DPD RI, kertas suara bercover warna kuning untuk pemilihan DPR RI, kertas suara bercover warna biru untuk pemilihan DPRD provinsi dan kertas suara dengan cover warna hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten/kota.

Selama tahapan proses pemilihan umum 2024 ini berlangsung, mulai penentuan DPS, DPT, DCS hingga DCT, kemudian dilanjutkan dengan masa kampanye baik terbuka maupun tertutup hingga masa tenang seperti saat ini, penulis menemukan berbagai macam kejadian menarik di lapangan, mulai gugurnya berberapa panwas TPS dikarenakan yang bersangkutan masuk dalam data sipol, sejumlah linmas dan anggota KPPS yang gugur tidak bisa bertugas dikarenakan membuat video dukungan kepada salah satu paslon presiden dan wakil presiden hingga tidak terdaftarnya salah seorang caleg DPRD kabupaten di TPS setempat dikarenakan pengajuan pindahnya yang terlambat, dan sampai saat ini masih berstatus kependudukan di kota lain.

Beberapa kejadian menarik tersebut tentunya menjadi sebuah catatan tersendiri di mata masyarakat, bagaimana perjuangan semua peserta kontestasi pemilu ini untuk memenangkan dan mencapai tujuan dalam Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan besok pagi, hari Rabu Legi (14/02/2024) yang berarti pemilu kali ini dilaksanakan berbarengan dengan hari Valentine atau biasa disebut Hari Kasih Sayang.

Penulis hanya berharap, bahwa dalam pemilu kali ini akan menghasilkan para legislator, senator serta presiden dan wakil presiden yang qualified dan benar-benar mampu menyerap aspirasi masyarakat yang ada di bawah serta benar-benar mampu menjadikan Indonesia lebih maju menuju Indonesia Emas 2045.

Alhamdulillah, hingga saat ini, tidak ada kejadian yang berarti dalam arti situasi tetap kondusif, dan penulis juga berharap kondusifitas ini tetap terjaga hingga pelaksanaan dan pasca pemilu 2024 nanti.

Di malam hari H Pemilihan Umum serentak 2024 ini, penulis mengucapkan “Saatnya Indonesia memilih”, mari kita gunakan hak pilih sesuai hati nurani kita, karena pilihan kita sangat menentukan kemana arah Indonesia 5 tahun ke depan.”

Penulis : GUNAIDIK (Pemimpin Redaksi dutaperistiwa.com)

Artikel “Saatnya Indonesia Memilih”, Berburu Kemenangan Pesta Demokrasi di Hari Valentine pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Dengan segala peraturan yang sudah ditentukan dan sudah diundangkan sebagai UU Pemilu, dengan getolnya dari berbagai kubu elit politik bangsa ini selalu muncul lewat berbagai media, baik itu media elektronik ataupun media massa lainya untuk memberikan penjelasan janji politik sebagai sebuah gambaran untuk majunya negara kita ke depan. Namun dari banyaknya berbagai pendapat dari responden yang didapatkan oleh penulis terkait suhu perpolitikan menjelang pemilu, banyak pendapat dari kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah yang enggan membahasnya. Sebagaimana yang disampaikan Bang Marlok (nama samaran) dalam obrolan santainya bersama saya, “itu adalah hal yang biasa dan selalu menjadi kebiasaan atau tradisi politik dalam negeri, dimana setiap mau coblosan pemilu beredar janji-janji palsu yang menawarkan berbagai kemudahan. Kita ini sudah bosan mas dengan semua janji-janji manis, itulah bedanya Pilpres dengan Pil KB.” Ucap Bang Marlok kesal.

Ditambahkan juga oleh Bang Marlok, “kurang hadirnya negara dalam menangani pengentasan kemiskinan, dimana sebelum saya menjadi rakyat miskin pada hari ini, dulu saya juga terlahir dari keluarga miskin, dan sebelum bapak dan emak saya miskin, kakek dan nenek saya pun juga miskin. Saya ini orang miskin yang tak takut miskin mas, dikarenakan kita ini hidup di negara miskin..betul apa ndak mas..?” Ucap Bang Marlok sambil menyeruput kopi dan menghisap rokok kreteknya.

Sebagai bahan evaluasi dan pembenahan bagi para elit politik yang menjalankan ide atau gagasan bernegara lewat rel partai-partainya, agar benar-benar lebih serius dalam menjalankan roda hidup berbangsa dan bernegara, dalam menjalankan politik sebagai dasar membangun masyarakat bangsa lebih adil, makmur dan sentosa. Kurang antusiasnya warga masyarakat dalam menghadapi Pemilihan Umum tidak hanya menilai siapa calon terbaik yang akan dipilih saja, akan tetapi hadirnya bangunan politik sehat yang selalu berpedoman dan menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hidup bernegara akan terbangun hubungan kuat antara pemimpin dan rakyatnya.

Kurang antusiasnya warga masyarakat dalam menyambut Pemilu 2024 bukanlah wujud kebencian terhadap demokrasi, akan tetapi wujud kejenuhan dan kebosanan dari selalu tidak riil atau clearnya janji-janji yang disuguhkan oleh para calon pemimpin bangsa.

Banyaknya masyarakat yang akan berpartisipasi menyukseskan Pemilu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu Legi, 14 Pebruari 2024 yang akan datang, masyarakat berharap bisa mencetak pemimpin-pemimpin bangsa yang bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dan mampu mewujudkan janji politik mereka dengan nyata sehingga bisa membuat Ibu Pertiwi tersenyum, dengan berjuang bersama bersatu padu membangun bangsa menuju masa depan Indonesia yang maju, adil, makmur nan sejahtera.

Penulis : SUMARLIK adalah warga Desa Wonosari Kecamatan Senori Kabupaten Jawa Timur dan Kepala Biro Tuban Media Online dutaperistiwa.com

Artikel Kontradiktif, Syahwat Elite Politik Meningkat, Sementara Antusias Masyarakat Hadapi Pemilu Semakin Menurun pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Dari berbagai calon yang ikut terjun dalam kompetisi demokrasi baik itu DPRD Kabupaten/Kota, DPRD provinsi DPD ataupun DPR RI yang menjadi perhatian dan selalu paling ramai dibicarakan masyarakat di seluruh pelosok negeri tentu saja pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI. Karena Presiden dan Wakil Presiden sebagai top leader atau pemegang tampuk kekuasaan penuh untuk mengendalikan dan menentukan kebijakan yang mengarah dan mempengaruhi pada sisi baik dan buruk atau maju dan mundurnya dalam satu pemerintahan negara untuk 5 tahun ke depan.

Seperti biasa setiap menghadapi waktu kompetisi demokrasi para elit politik memainkan ritme politiknya dengan slogan yang berazaskan Demokrasi Pancasila (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat) guna mendapatkan suara penuh dari rakyat dengan cara kebiasaan lama juga para calon mengobral janji-janji manis bak cerita dongeng yang ada di kitab Ramayana ketika Sri Rama sedang jatuh cinta dengan Dewi Shinta. Rakyat diberikan rayuan mempesona yang membuat mereka terlena, dengan suara jelas mereka memberikan harapan tentang kemakmuran, kesejahteraan dan kemudahan-kemudahan lainya. Buaian-buaian rayuan dan janji-janji terucap jelas dan keras dari para calon saat mengutarakan visi dan misi pada saat mereka melakukan debat terbuka ataupun dalam orasi mereka di saat melakukan kampanye. Mereka berusaha keras untuk menaruh kepercayaan kepada hati rakyat. Sesuai perjalanan dan bergulirnya arus dari panggung politik inilah rakyat diberikan gambaran dan kebebasan berdemokrasi untuk memilih serta menentukan siapa diantara para calon pemimpin yang punya kredibilitas atau kemampuan untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat adil, makmur dan sejahtera.

Namun pada dasarnya dari apa yang pernah diterapkan dan dianut dalam ideologi dasar politik bernegara di Indonesia, dalam implementasinya selama ini mereka yang sudah jadi masih belum bisa seperti apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh rakyat, mulai Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila dan sampai hari ini Demokrasi Pancasila Era Reformasi, banyak faktor yang menghambat ideologi dasar politik yang ada di negara kita, diantaranya adalah maraknya korupsi yang semakin menjadi-jadi di kalangan pejabat negara dan penguasa, beranak pinaknya krisis ekonomi hingga menjadi berbagai macam krisis lainya (multi krisis) seperti saat ini, tidak terentaskannya kemiskinan dan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi dan menghambat berjalannya demokrasi dengan baik. Sangat disayangkan, negara Indonesia yang besar dan kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dililit oleh banyak persoalan serius.

Rakyat sangat berharap dengan adanya Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada hari Rabu Legi, 14 Februari 2024 yang akan datang bisa mencetak para pemimpin bangsa yang memiliki etika dan moral tinggi dan berjiwa besar serta sepenuh hati mewakili aspirasi yang menjadi usulan atau gagasan rakyat.

Banyak rakyat yang berharap pengentasan kemiskinan dan pemberantasan korupsi tidak hanya sekedar dijadikan trending topik di saat para calon pemimpin menyampaikan visi dan misi di depan mata kepala rakyat, ataupun digembar-gemborkan oleh para calon pemimpin di saat menyampaikan orasi ketika saat kampanye terbuka.

Rakyat sangat berharap pemberantasan korupsi dilakukan dengan benar benar dan serius, karena korupsi secara tidak langsung telah menghancurkan harapan dan masa depan rakyat. Dari banyaknya pejabat ataupun penguasa yang telah melakukan tindak korupsi ini secara langsung telah mencoreng, merendahkan dan meruntuhkan harkat dan martabat bangsa.

Dengan diberantasnya korupsi, rakyat akan merasa yakin dan berpendapat, bahwa satu kepastian akan terciptanya pemerintahan negara yang bersih, clean and clear governance terwujud, dan dari terciptanya pemerintahan yang bersih, rakyat akan mendapatkan hak-hak yang sesungguhnya sebagai warga negara, dan biarkan rakyat berpendapat, dengan dilaksanakan dan diterapkannya Demokrasi Pancasila dengan prinsip dasar kedaulatan rakyat dan berpedoman pada isi atau makna yang ada di dalam Pancasila dan UUD 1945, satu kepastian akan tercipta keselarasan, kesetaraan, dan kesejajaran hak hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Rakyat menghimbau jadikan kemerdekaan sebagai lahan dan tempat untuk meningkatkan dan membangun kecerdasan anak bangsa, karena kecerdasan anak bangsa adalah aset paling berharga dalam satu negara, dan jadikanlah kemerdekaan sebagai lahan seluas-luasnya untuk melepaskan kebebasan hak rakyat untuk berpendapat dan melepaskan diri dari kuatnya cengkeraman kekuasaan. Bangsa ini ada bukan karena penguasa akan tetapi bangsa ini ada karena rakyat, negara ini merdeka bukan karena pejabat, tetapi negara ini merdeka karena perjuangan rakyat, tekad rakyat, darah rakyat dan bersatunya rakyat, serta awal terbentuknya satu negara bukanlah inspirasi atau usulan rakyat saja dan tentunya bukan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kekuasaan saja, akan tetapi terbentuknya satu negara adalah kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh manusia berdasarkan wilayahnya dan bersepakat untuk membentuk struktural kepemimpinan atau pemerintahan serta membuat norma-norma yang disepakati sebagai pedoman atau aturan. Meniti dari berbagai awal hidup bernegara seharusnya rakyat dan pemerintah bisa bersatu padu dalam membangun dan memajukan serta mencerdaskan bangsa.

Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat jika pemerintah dan rakyat bersatu. Indonesia akan menjadi bangsa yang cerdas jika rakyat mampu dan bisa mengenyam pendidikan, dan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat jika bangsa indonesia tetap mengedepankan Demokrasi Pancasila, karena Demokrasi Pancasila berpedoman pada makna atau isi yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945 serta selaras dengan kultur budaya bangsa.

Saatnya Indonesia Memilih

Penulis : SUMARLIK adalah warga Desa Wonosari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur, Kepala Biro Tuban Media Online dutaperistiwa.com

Artikel Cerita Rakyat Tentang Demokrasi Jelang Pemilu pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Dari berbagai macam persoalan yang menghambat atau sulitnya masyarakat untuk mendapatkan taraf hidup sejahtera. Hal ini dimungkinkan karena kurang adanya respon atau pemantauan secara langsung dari pemerintah pusat terhadap masyarakat bawah. Kurang tepatnya pelaksanaan atau penerapan program bantuan tentang apa yang dibutuhkan dan apa yang diperbantukan. Dari sekian banyak terjadinya ketimpangan-ketimpangan terkait sulitnya warga masyarakat untuk mendapatkan atau mencapai titik kesetaraan hidup sudah barang tentu menjadi sebuah persoalan yang mempengaruhi pola hidup dan daya fikir kebanyakan warga masyarakat yang mengalami perubahan, terutama dari sosial kemasyarakatan sebagaimana halnya yang terjadi di Desa Wonosari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur. Desa yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Tuban di ujung selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro ini merupakan salah satu desa yang keberadaan bumi wilayahnya menghasilkan tambang minyak bumi yang sejak dulu hingga saat ini dikelola oleh PT Pertamina EP Field Cepu.

Namun keberadaan dari PT Pertamina yang ada di wilayah tersebut terasa tidak begitu membawa dampak positif dalam mempengaruhi atau menunjang terhadap kesejahteraan warga masyarakat ring satu tersebut. Pasalnya tidak berjalannya berbagai program yang sudah disepakati dan diatur dalam perundang-undangan yang ada. Banyak peraturan atau undang-undang yang ditetapkan pemerintah terhadap satu perusahaan BUMN tentang adanya sebuah kewajiban untuk melaksanakan dan menerapkan berbagai program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan (TJSL, dulu disebut dengan istilah CSR-red) khususnya pada wilayah yang berdampak ataupun wilayah penghasil sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang didalamnya diatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang CSR. Akan tetapi pada kenyataannya banyak peraturan atau undang-undang yang dijadikan pedoman atau pengontrol hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak berjalan dengan baik dan balance, bahkan cenderung diabaikan begitu saja dan ini terbukti dari kurang responnya PT Pertamina EP terhadap segala keluhan, terutama dari warga masyarakat Desa Wonosari.

Melihat dari semua ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya banyaknya permainan simulasi negatif yang dimainkan dari kedua belah pihak dan begitu lama serta besarnya keuntungan yang didapat membuat praktek ini seolah menjadi sebuah bangunan benteng konspirasi negatif yang kuat dan terstruktur yang menguntungkan. Sungguh ironis dan sangat disayangkan memang. Bumi Pertiwi yang sangat kaya akan sumber daya alamnya namun sulitnya mencapai titik hidup setara masih jauh dan bahkan bisa dikatakan tidak ada. Hidup tanpa harapan sama saja dengan boneka berbaterai yang tak tahu arah jalan yang sebenarnya.

Problema masyarakat kelas bawah yang penuh dilematus, dimana aturan serta undang-undang seolah hanya sebuah aturan yang memang harus dilanggar, dimana sebuah perusahaan berplat merah yang seharusnya sangat faham dengan aturan seolah malah dengan sengaja mengabaikan atau menabrak aturan itu sendiri. Tapi itulah realita atau kenyataan.

Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, semboyan inilah yang akan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi kuat dan sentosa. Kebersamaan adalah kunci untuk mendapatkan kemerdekaan dan kemakmuran. Indonesia sudah lepas dari penjajahan dalam arti merdeka. Tapi hingga saat ini Indonesia belum bisa merdeka dalam arti membuat masyarakat hidup lebih sejahtera.

Penulis : SUMARLIK adalah warga Desa Wonosari serta Kepala Biro Tuban Media Online dutaperistiwa.com

Artikel Ironis, Selama 79 Tahun Bumi Wonosari Hasilkan Minyak, Namun Warganya Sulit Mendapatkan Kesetaraan Hidup pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Banyak sisi positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat terkait maju dan canggihnya teknologi, misalnya dengan majunya teknologi masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan atau mengakses informasi dengan mudah dikarenakan adanya internet dan sajian alat canggih lainya.

Seiring berjalanya waktu, era modernisasi juga sangat berdampak negatif yg luar biasa sehingga menimbulkan kerancuan tatanan budaya di dalam masyarakat. Banyak konflik yang terjadi terutama konflik sosial.

Dari hasil perpaduan peradaban modernisasi dengan krisis yang berkepanjangan ini menghasilkan generasi-generasi baru yang oportunis. Dari sisi lain kecanggihan teknologi juga merupakan salah satu jalan atas masuknya budaya asing dengan mudah. Masuknya budaya asing yang cenderung bertajuk kebebasan ini sangatlah kuat mempengaruhi keberadaan budaya bangsa yang sudah berwadah Bhineka Tunggal Ika. Sudah barang tentu tradisi modern yang membudaya ini menjadi benih atau bibit yang akan merusak sendi-sendi budaya bangsa, terutama dari sisi moral atau akhlaq. Keadaan ini dipicu dari berbagai masalah yang ada di masyarakat terutama kurang siapnya SDM atau belum siapnya mental masyarakat dalam menerima dan menghadapi perubahan modernisasi global.

Banyak faktor lain yang menjadikan masyarakat terlalu mudah menerima trend baru dari luar, pemerintahan yang korup dan kurangnya pemahaman tentang Pancasila juga menjadi salah satu penyebabnya. Dalam hal ini sudah barang tentu sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga dan selalu punya tanggung jawab dalam hal menjaga keanekaragaman budaya nasional. Penghayatan, pemahaman dan penjiwaan serta pengamalan kandungan Pancasila menurut penulis adalah senjata paling hebat yang mampu menahan masuknya sisi negatif budaya asing. Kembalinya pola pikir masyarakat ke ideologi Pancasila merupakan langkah yang strategis untuk mengenal pribadi bangsa dan negara yang sejati. Dengan tajuk selalu menerima perbedaan dan keberagaman tapi tetap dalam satu sudut pandang dalam berbangsa dan bernegara.

Pancasila bukanlah gambar atau tulisan belaka tapi Pancasila sah sebagai ideologi dasar bernegara. Jadikan Pancasila sebagai benteng kokoh bangsa sehingga mampu menahan dan memblokade sisi negatif modernisasi.

Membangun pemerintahan yang transparan dan bersih dari korupsi serta mensejahterakan masyarakat dengan jiwa gotong royong dengan budaya menerapkan ideologi Pancasila, maka akan terbangun pribadi bangsa dan negara yang kuat.

Penulis : SUMARLIK (Wakil Pemimpin Redaksi dutaperistiwa.com)

Artikel Kukuhkan Pancasila Sebagai Benteng yang Kuat Untuk Menghadang Sisi Negatif Era Globalisasi pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Menanggapi hal ini, Jokhanan Kristiyono, pakar komunikasi dari Stikosa AWS, mengungkap bahwa harapan ini tidak akan bermakna jika strategi komunikasi politik yang dilakukan tim pemenangan masih berkutat di persepsi tunggal, yakni calon pemilih sebagai objek.

“Di beberapa hasil survei, muncul data tentang undecided voters. Di Indonesia kelompok ini cukup besar, sehingga banyak politisi maupun kandidat berusaha menarik perhatian mereka,” ungkap Jokhanan di Kampus Stikosa, Rabu (13/12/2023)

Menarik perhatian undecided voters, terutama di kalangan usia muda, lanjutnya, memerlukan strategi komunikasi yang efektif dan relevan. “Dan sebagian besar harus berpijak pada perspektif calon pemilih, khususnya kelompok usia muda,” tegasnya.

Jokhanan kemudian menyampaikan, ada beberapa tahap yang bisa dilakukan agar proses ini bisa berjalan dengan baik.

“Tidak bisa tidak, tim pemenangan harus melek model kampanye digital kreatif. Ingat, anak-anak muda ini cenderung aktif di media sosial. Maka gunakan kampanye digital yang kreatif, seperti video pendek, meme, dan konten yang menarik untuk membangun kehadiran yang kuat di platform-platform ini,” jelas Jokhanan.

Komunikasi terbaik, katanya, harus berangkat dari frame of reference audience, yakni kerangka acuan yang berisi pengalaman, harapan, nilai, status sosial dan ekonomi, hingga preferensi politik dari kelompok yang hendak dibidik.

Jika ingin melangkah lebih jauh, kata Jokhanan, libatkan undecided voters secara langsung dengan menggunakan alat-alat partisipasi interaktif. Survei online, kuis politik, atau sesi tanya jawab langsung di media sosial dapat membantu memahami kekhawatiran dan prioritas mereka.

“Jangan lupa melakukan identifikasi isu-isu yang relevan dan signifikan bagi kelompok usia muda. Diskusikan kebijakan atau rencana yang secara khusus memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka, seperti pendidikan, pekerjaan, lingkungan, dan kesejahteraan,” jelasnya.

Kepada tim pemenangan, Jokhanan juga mengingatkan pentingnya membangun kepercayaan dengan menunjukkan transparansi dan keterbukaan dalam platform dan visi politik.

“Sediakan informasi dengan cara yang mudah diakses dan jelas untuk membantu mereka membuat keputusan informasi,” tegasnya. Semisal, akun official di media sosial dan website.

Sejauh ini, kata Jokhanan, sejumlah politisi sudah melakukan langkah kolaboratif bersama influencer. Dengan merangkul tokoh terkenal di kalangan usia muda, politisi berpeluang untuk meraih dukungan karena mereka dapat membantu menyebar pesan dengan cara yang lebih autentik dan mudah diterima oleh target audiens.

Debat dan forum terbuka, kata pria yang juga tercatat sebagai Ketua Stikosa AWS ini, sebetulnya bisa membuat para kandidat berinteraksi langsung dengan pemilih. Ini dapat memberikan kesempatan bagi pemilih untuk mendengar langsung pandangan dan pemikiran kandidat. Tapi dengan model debat yang digelar KPU, proses debat lebih mirip ajang pertarungan yang kontra produktif.

“Lagian waktunya sangat terbatas. Sehingga kandidat kerap keasyikan membuat prioritas dengan mencari titik lemah, bukan membangun kekuatan persepsi karena kehebatan visi dan misi,” sesal Jokhanan.

Dalam proses kampanye, jurus lain yang bisa digunakan adalah penguatan aspek storytelling yang kuat. Elemen ini jika dilakukan dengan benar sebetulnya memiliki peluang besar untuk menyentuh emosi calon pemilih.

“Bentuk secara umum adalah cerita tentang perjalanan, pengalaman di lapangan, bagaimana merespons masalah-masalah kritis dapat membantu membangun kedekatan emosional dengan pemilih, dan masih banyak lagi,” kata Jokhanan.

Storytelling yang baik akan membawa pesan edukasi bagi pemilih dengan sangat baik. “Ingat, undecided voters mungkin membutuhkan pemahaman lebih dalam tentang sistem politik untuk membuat keputusan,” tutupnya. (Goen)

Artikel Debat Capres Tanpa Dibarengi Strategi Komunikasi Berbasis Pemilih Akan Sia-sia pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Wartawan/Wartawati Media Online dutaperistiwa.com dalam menjalankan tugas liputannya selalu dibekali Kartu Pers, Surat Tugas serta namanya tercantum dalam Bok Redaksi.

Terhitung diterbitkannya pengumuman ini pada hari Selasa, 12 Desember 2023, pukul 21.50 WIB. bahwa Nama di bawah ini :

Nama diatas adalah bukan lagi tercatat sebagai wartawan Media Online dutaperistiwa.com.

Segala tindak tanduk serta langkah langkah yang bersangkutan adalah tanggung jawab pribadinya masing masing dan bukan lagi menjadi tanggungjawab Media Online dutaperistiwa.com.

Artikel STOP PRESS Wartawan Duta Peristiwa pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

Turut hadir juga menyambut Tim PPWI, CEO Hippo Lex Family Club, Mr. Kenshi Suzuki. Petinggi Hippo Lex Institute ini juga ditemani para staf dan pegawainya.

Sebagaimana diketahui, kunjungan ini dilakukan pada tanggal 4~12 November 2023. Kesepuluh peserta berasal dari beberapa daerah, yakni 2 orang dari Aceh, seorang dari Sumatera Selatan, 2 orang dari Lampung, 3 orang dari Jakarta dan 2 peserta dari Jawa Barat.

Kegiatan berlangsung lancar, hampir tak ada hambatan. Pihak partner di Jepang membantu sepenuhnya dan memfasilitasi rombongan pada semua aspek yang diperlukan dan yang berkaitan dengan kegiatan. Jadwal-jadwal kegiatan tertata rapi dan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Satu hal yang sangat disesalkan dalam kegiatan ke Jepang ini adalah niat Tim PPWI untuk melakukan kunjungan kepada Kedutaan Besar RI di Tokyo tidak terwujud. Padahal, PPWI berharap dari kunjungan ke Kedubes RI di Tokyo bisa mendapat masukan atau informasi juga dari staff/atase Kebudayaan di Keduataan Besar RI di Tokyo.

Sebelumnya, untuk maksud kunjungan tersebut Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, telah berkirim surat elektornik resmi kepada pihak Kedutaan. Namun sampai kegiatan selesai, Tim PPWI kembali ke tanah air, tak ada jawaban sama sekali dari pihak Kedubes RI itu.

Ketua Umum PPWI juga mengkonfirmasi bahwa disamping mengirimkan surat melalui 3 alamat email milik Kedubes (sociocultural@kbritokyo.jp, education@kbritokyo.jp, info@kbritokyo.jp), ia juga menyampaikan surat permohonan tersebut melalui nomor WhatsApp KBRI di +81-701-531-3619. Pesan WA itu pun tidak digubris sama sekali, walaupun terlihat bahwa pesan telah sampai di nomor dimaksud (centang dua).

Pelayanan KBRI Tokyo yang buruk kepada warganya sendiri tersebut juga disampaikan melalui berbagai akun Menlu RI Retno yang menyayangkan sikap staf-nya, yang dirasakan sebagai sikap menyepelekan warganya sendiri. Hal ini mengingat salah satu seruan Presiden Jokowi agar staf kedutaan di luar negeri dapat berperan sebagai marketer produk-produk Indonesia.

Berikut ini adalah isi surat elektronik yang disampaikan PPWI kepada Kedutaan Besar RI untuk Jepang di Tokyo, pada hari Senin, 9 Oktober 2023, pukul 19.06 wib.

Kepada Yang Mulia
Bapak Duta Besar RI untuk Jepang
di Tokyo, Jepang

Dengan Hormat,

Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, melalui surat ini dengan hormat kami sampaikan informasi berikut ini.

Bahwa Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bermaksud melakukan perjalanan Studi Jurnalistik ke Provinsi Nagano, Jepang. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan
kepariwisataan para anggota PPWI supaya bisa turut membantu sektor kepariwisataan di pusat dan daerah-daerah di tempat domisili masing-masing di Indonesia. Adapun benchmarking tersebut akan dilakukan di Kota Nagano dan Iiyama – Provinsi Nagano, dari tanggal 4 ~ 11 November 2023. Profile study dan jadwal terlampir.

Untuk maksud tersebut di atas, kami bermaksud melakukan kunjungan kehormatan kepada YM Bapak Duta Besar Indonesia untuk Jepang di Tokyo, baik sebagai bentuk lapor diri, juga untuk memohon petunjuk maupun
arahan dan informasi yang diperlukan. Adapun terkait waktu kunjungan audiensi ke Kedubes, merujuk kepada schedule yang telah disusun dan disepakati oleh pihak partner di Jepang, maka kami mohon waktu audiensi adalah pada tanggal 10 November 2023, pukul 13.00 waktu setempat.

Program ini telah kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Iiyama-Nagano, dan mendapat respons yang amat baik. Kami akan diterima dan diakomodir selama kunjungan di Kota Iiyama. Sementara untuk memperdalam pemahaman kultural usai benchmarking, kami juga mendapat dukungan dari Hippo Family Club. Oleh Hippo Family Club, para peserta akan tinggal bersama anggota Hippo Family Club (host family) selama 2 malam, untuk melakukan berbagai aktivitas kultural bersama mereka.

Besar harapan kami permohonan audiensi dengan YM Bapak Duta Besar RI untuk Jepang ini mendapat tanggapan positif dan dapat dilaksanakan
sesuai jadwal waktu tersebut. Atas perhatian, kerjasama, dan kesediaan Bapak, kami haturkan terima kasih.

Hormat kami

Dewan Pengurus Nasional
Persatuan Pewarta Warga Indonesia

Berdasarkan pengalaman buruk di atas, PPWI mempertanyakan kinerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang. Untuk memberi kabar dan atau membalas surat permohonan dari warga Indonesia yang notabene merupakan rakyat yang membayar mahal hidup mereka di Tokyo sana saja, mereka tidak peduli. Mungkin mereka lelah, yang oleh karena itu perlu segera diganti.

“Sebaiknya Dubes RI di Tokyo segera diganti dengan pejabat yang bisa bekerja secara profesional, yang mampu memberikan pelayanan bagi warga masyarakat yang ingin berurusan dengan mereka. Uang negara habis untuk membiayai hidup si Dubes dan stafnya, tapi kinerja mereka buruk, tidak profesional, dan sangat mengecewakan. Pemerintah Jepang saja memberikan pelayanan yang sangat baik terhadap kami, mengapa pemerintah kita sendiri malah bobrok begitu?” cetus Wilson Lalengke dalam press-releasenya, Senin, 13 November 2023. (Goen/Red)

Artikel Kinerja Kedubes RI di Tokyo Buruk, Wilson Lalengke Minta Dubesnya Diganti pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.

“Pengumuman penerima Piala Citra ini akan menjadi momen untuk merayakan pencapaian para sineas Indonesia, baik di bidang film cerita panjang, film non cerita panjang, maupun kritik film. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi para sineas untuk terus berkarya dan menghasilkan karya-karya terbaik,” jelas Aulia.

Disampaikan pula, pengumuman penerima Piala Citra ini juga akan menjadi ajang untuk mempromosikan film-film Indonesia yang berkualitas.

“Film-film yang berhasil meraih Piala Citra akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dan akan lebih mudah untuk didistribusikan dan dinikmati oleh masyarakat luas,” jelas Dosen Ilmu Komunikasi dan Public Relations di Stikosa AWS (Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya) ini.

Aulia mencatat, satu hal yang membuat FFI tahun ini jadi momen istimewa adalah tema yang diangkat, Citra. Menurut dia, ini seolah jadi penegas kembali keterkaitan FFI, Piala Citra, dan sejarah perfilman itu sendiri.

Tema Citra terinspirasi dari sajak karya Usmar Ismail, seorang tokoh perfilman Indonesia yang juga merupakan penggagas Festival Film Indonesia. Tema ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi para sineas Indonesia untuk terus berkarya dan menghasilkan karya-karya yang dapat menginspirasi masyarakat.

“Usmar Ismail merupakan tokoh yang memberi pengaruh besar pada perkembangan perfilman Indonesia. Ia juga sangat berjasa bagi perkembangan perfilman Indonesia. Ia dikenal sebagai Bapak Film Nasional karena peran besarnya dalam memajukan perfilman Indonesia,” kata Aulia.

Disampaikan pula, selain sebagai sutradara, Usmar Ismail juga aktif dalam berbagai kegiatan perfilman. Ia pernah menjabat sebagai ketua Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), ketua Dewan Film Nasional, dan ketua Badan Sensor Film. Ia juga merupakan salah satu penggagas Festival Film Indonesia.

“Penguatan sosok Usmar Ismail, Piala Citra dan eksistensi FFI. Ini penghargaan dari hulu hingga ke hilir. Karena kontribusi Usmar Ismail dalam meletakkan dasar bagi perkembangan perfilman Indonesia terbukti membuka jalan bagi para sineas Indonesia untuk berkarya dan menghasilkan film-film berkualitas,” imbuhnya.

Aulia juga menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir, perfilman Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah produksi film, kualitas film yang semakin baik, dan apresiasi masyarakat terhadap film Indonesia.

“FFI 2023 akan menjadi ajang untuk merayakan pencapaian ini dan menjadi motivasi bagi para sineas Indonesia untuk terus berkarya,” tegasnya.

FFI dan Regenerasi

Aulia, di kesempatan yang sama juga mengaku memberi perhatian lebih pada FFI 2023 karena ini potret regenerasi yang luar biasa. Ada generasi perfilman yang populer di tahun 1970-an hingga kini.

Menurutnya, regenerasi dalam perfilman Indonesia adalah hal yang sangat penting. Hal ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan dan perkembangan perfilman Indonesia. Kehadiran para sineas muda menunjukkan bahwa perfilman Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Mereka memiliki semangat dan kreativitas yang tinggi untuk menghasilkan film-film berkualitas. Selain itu, FFI 2023 juga menunjukkan bahwa para sineas senior masih aktif berkarya dan menghasilkan film-film berkualitas.

“Secara keseluruhan, saya yakin bahwa FFI 2023 akan menjadi ajang yang meriah dan inspiratif. FFI 2023 akan menjadi ajang untuk merayakan pencapaian para sineas Indonesia, menjadi motivasi bagi para sineas untuk terus berkarya, dan menjadi ajang untuk mempromosikan film-film Indonesia berkualitas,” harap Aulia.

Film dan Peradaban Manusia

Film adalah gambaran riil tentang peradaban masyarakat. “Saya ingat, dulu sempat bermunculan film dengan tema sensualitas dan seksualitas merajai bioskop. Lalu generasi film horor. Dan kini semakin beragam. Ini mewakili peradaban bangsa Indonesia,” kenang Aulia.

Ia menjelaskan, pada masa lalu, film Indonesia sempat didominasi oleh film-film dengan tema sensualitas dan seksualitas. Hal ini dapat diartikan sebagai cerminan dari peradaban masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perubahan. Pada masa itu, masyarakat Indonesia mulai terbuka dengan nilai-nilai dan tren baru, termasuk nilai-nilai dan tren dari luar negeri. Bisa juga karena alasan lain, misal jalan pintas komersialisasi film.

“Kini, film Indonesia semakin beragam. Hal ini dapat diartikan sebagai cerminan dari peradaban masyarakat Indonesia yang semakin maju dan dinamis. Masyarakat Indonesia semakin terbuka dengan berbagai macam nilai-nilai dan tren, termasuk nilai-nilai dan tren dari luar negeri,” jelasnya.

Aulia kemudian memberikan beberapa contoh film Indonesia yang bisa jadi mewakili gambaran riil tentang peradaban masyarakat Indonesia pada saat itu.

Misal, film Darah dan Doa (1950), merupakan film pertama di Indonesia yang mengangkat tema perjuangan kemerdekaan. Film ini dapat diartikan sebagai cerminan dari semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaannya.

Lalu Tiga Dara (1956), film klasik Indonesia yang mengangkat tema keluarga. Film ini dapat diartikan sebagai cerminan dari nilai-nilai keluarga yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Contoh lain film Pedjuang (1960), film perang Indonesia yang mengangkat tema perjuangan kemerdekaan. Film ini dapat diartikan sebagai cerminan dari semangat patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia.

“Yang agak baru adalah Preman Pensiun (2019), drama komedi yang mengangkat tema kehidupan preman. Film ini dapat diartikan sebagai cerminan dari realitas kehidupan di masyarakat Indonesia. Kemudian Ngeri-Ngeri Sedap (2022), drama komedi yang mengangkat tema keluarga. Film ini dapat diartikan sebagai cerminan dari nilai-nilai keluarga yang kuat dalam masyarakat Indonesia,” jelas Aulia.

Industri Budaya yakni film adalah usaha hiburan bergerak dengan logika pasar, demikian pula industri perfilman di Indonesia. Di era ini industri film telah dikomodifikasikan melalui pertimbangan logika film ekonomi media. wujud inspirasi karya film Indonesia didominasi dalam perhitungan bisnis, yang terkesan dipaksakan.

“Realitas sosial, fakta dan tema pengangkatan cerita dari adaptasi novel , persaudaraan keluarga sehingga begitu populer, dan juga produsen film meremake ulang film jadul (jaman dulu) yang telah populer di eranya kemudian dibuat ulang dengan penyegaran cerita dan aktor baru namun tidak menghilangkan substansi dari ciri khas film awal. maka dengan demikian sebenarnya selera penonton itu dikonstruksi oleh industri film atau selera penonton datang dari penonton itu sendiri,” tutup Aulia. (Goen)

Artikel FFI 2023 Kembali ke Akar Sejarah, Ini Penjelasan Pemerhati Film dari Stikosa AWS pertama kali tampil pada DUTA PERISTIWA.